"Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat serta memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Dengan bergesernya kepemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka sebagian kewenangan dan tugas pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah, termasuk kewenangan dalam mengelola bidang kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2008 yang menggabungkan Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat menjadi Suku Dinas Kesehatan (Sudin Kesehatan) di setiap kota administrasi yang berada di DKI Jakarta. Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian efektivitas pelayanan kesehatan. Suku Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Provinsi dimana secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota madya yang bersangkutan.
Oleh sebab itu, tugas pemerintah pusat di bidang kesehatan didelegasikan kepada pemerintah daerah dengan membentuk badan berwenang di masingmasing daerah yang mengurus bidang kesehatan. Badan berwenang yang dibentuk di tingkat provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Badan berwenang yang dibentuk di tingkat Kabupaten / Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di provinsi non DKI Jakarta atau Suku Dinas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.
Salah satu tugas Suku Dinas Kesehatan adalah memberikan perizinan untuk sarana dan tenaga kesehatan yang telah memenuhi syarat. Kualitas sarana dan tenaga kesehatan yang telah mendapat izin dianggap telah terjamin sehingga akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya izin maka sarana dan tenaga kesehatan akan mendapat perlindungan hukum ketika menjalankan tugas pelayanannya. Suku Dinas Kesehatan juga bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan.
Pentingnya tugas Suku Dinas ini yaitu untuk menjamin bahwa kualitas sarana dan tenaga kesehatan telah dan tetap memenuhi syarat. Salah satu sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan adalah Apoteker. Dalam melakukan pelayanan kesehatan apoteker membutuhkan pengetahuan, pemahaman dan aplikasi tentang cara perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari pelayanan kesehatan pada sarana dan tenaga kesehatannya.
Oleh karena itu mahasiswa Apoteker penting untuk terjun langsung ke lapangan dan melakukan praktik kerja agar mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)."
