Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana perubahan kebijakan keamanan energi nuklir Prancis pasca peristiwa Fukushima dikaji dari kajian keamanan internasional, ekonomi politik internasional, dan masyarakat transnasional. Dalam kajian keamanan internasional, perubahan kebijakan keamanan energi Prancis akan dilihat dari perubahan penggunaan kekuatan militer dan juga intervensi politik di lokasi sumber energi nuklir Prancis, kajian ekonomi politik internasional fokus pada perubahan produksi bahan baku dan juga energi nuklir siap pakai, sedangkan dalam kajian masyarakat internasional akan melihat bagaimana perubahan posisi energi nuklir di Prancis sebagai energi yang mampu digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki dampak kerusakan lingkungan yang minim.

---

The following academic writing attempts to show the changing of French nuclear energy security policy after ?nuclear disaster? took place in Fukushima, Japan. To highlight the change, the study havce employed three different academic frameworks of analysis namely: international security, international political economy, and transnational society. International security focuses on the changing of French military and political intervention on location of nulear mining, in the mean time, through international political economy, the paper sees the changing of French nuclear sources and nuclear energy production, while transnational society sees how nuclear energy position altered as a perpetual and enviromentalfriendly energy secources."

"ABSTRAKTesis ini akan membahas tentang gerakan anti nuklir yang dilakukan masyarakat Jepang terkait penggunaan PLTN sebagai sumber energi Jepang setelah insiden Fukushima Daiichi. Penelitian akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data kuantitatif. Gerakan anti nuklir ada sejak 1954 dan semakin meluas setelah insiden Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2011. Tuntutan inti gerakan anti nuklir yaitu dihentikannya penggunaan PLTN dan mengembangkan sumber energi lain karena nuklir dinilai berbahaya dan tidak aman. Tuntutan ini menjadi yang rumit karena penggoperasian PLTN terkait dengan kemanan energi Jepang, perekonomian Jepang (perdagangan ekspor impor) dan keamanan Negara terkait pengayaan uranium. Terlepas dari penolakan terhadap tenaga nuklir, ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang pro nuklir tergolong tinggi karena adanya permasalah lain yang menjadi permasalah pokok Jepang dibandingkan isu tentang tenaga nuklir. Analisis dilakukan untuk menilai seberapa jauh peran gerakan anti nuklir dalam perumusan kebijakan energi Jepang pasca insiden Fukushima Daiichi.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the anti nuclear movement by Japanese related to the use of nuclear power plants as an energy source in Japan after the Fukushima Daiichi incident. The study will use qualitative descriptive method, with the support of quantitative data. Anti-nuclear movement has been existence since 1954 and then widespread after the Fukushima Daiichi incident on March 11, 2011. The demands of anti-nuclear movement are Japan phase-out from nuclear power plants and developing other energy sources because nuclear is dangerous and unsafe. This demand to be something complicated because the use of nuclear power plants related to Japanese energy security, the Japanese economy (import- export trade) and national security-related uranium enrichment. Regardless of the rejection of nuclear power, it was found that public support for the pro-nuclear government is high because of the other problems that become the principal problems of Japan compared to the issue of nuclear power. The analysis was performed to assess how far the role of anti-nuclear movement in influencing the formulation of Japan's energy policy after the Fukushima Daiichi incident."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014- 2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"ABSTRAKSumber energi terkait erat dengan keberlangsungan hidup orang banyak. Oleh sebab itu keamanan energi menjadi salah satu prioritas dalam kepentingan nasional tiap negara. Jepang sebagai negara maju tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Meski pada awalnya energi nuklir diharapkan mampu menjawab isu keamanan energi Jepang namun sejak insiden Fukushima Daiichi, seluruh kegiatan yang menyangkut pengolahan energi nuklir harus dihentikan untuk sementara waktu. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Jepang menggunakan sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batubara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan gas dan batubara menjadi negara yang dibidik oleh Jepang untuk membantu memenuhi kebutuhan energinya. Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Selama ini Jepang telah mempertegas keamanan energinya dari Indonesia dengan menggunakan bantuan Official Development Assistance serta melalui Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement. Kini terjadi peningkatan permintaan gas dalam negeri di Indonesia sehingga pasokan ekspor gasnya terancam. Pemerintah Indonesia pun menciptakan kebijakan Domestic Market Obligation untuk melindungi konsumer dalam negeri. Jepang terus mengupayakan jaminan keamanan energinya di Indonesia dengan melancarkan berbagai pertemuan tahunan seputar isu energi serta melakukan investasi melalui proyek kerja sama, Metropolitan Priority Areas. Faktanya Indonesia masih belum mampu mengolah sumber daya mineralnya secara mandiri sehingga investasi dari perusahaan Jepang masih sangat diperlukan. Namun hadirnya investasi perusahaan Jepang dengan skala yang besar justru semakin memperkokoh posisi Jepang sebagai ‘sahabat’ Indonesia. Sehingga permintaan Jepang pada Pemerintah Indonesia akan ditanggapi dengan serius dan cepat.

---

ABSTRACTEnergy sources is closely related to the survival of many people. Therefore energy security became a priority in the national interests of every countries. Japan as a developed country is unable to meet its energy needs independently. Although nuclear energy initially expected to address the issue of energy security of Japan but since Fukushima Daiichi incident, all activities related to the processing of nuclear energy should be stopped for a while. To meet its energy needs, the Japanese are using fossil energy sources such as oil , gas , and coal. Indonesia is a country rich in gas and coal and is targeted by Japan to help meet its energy needs . Japan has emphasized the security of its energy from Indonesia using Official Development Assistance as well as through the Japan - Indonesia Economic Partnership Agreement. Curently there’s an increase in domestic gas demand in Indonesia and evidently threatening the supply of exported gas. The Indonesian government created the Domestic Market Obligation policies to protect domestic consumers. Japan continues to pursue energy security in Indonesia by launching various annual meetings around the issue of energy and investing through cooperation projects such as the Metropolitan Priority Areas. Fact is Indonesia still not able to process mineral resources independently and that the investment of Japanese companies is still very necessary . However, the presence of Japanese companies investing in large scale even further strengthen Japan's position as a 'friend ' of Indonesia. So the Japanese request to the Government of Indonesia will be taken seriously and quickly"

"ABSTRAK Higashi Nihon Daishinsai yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011 merupakan gabungan bencana alam gempa bumi dan tsunami serta bencana akibat kesalahan manusia, yaitu kecelakaan reaktor nuklir Pembangkit Tenaga Listrik Fukushima Daiichi. Di tengah kondisi pasca bencana yang minim fasilitas, masyarakat juga diresahkan oleh ancaman radiasi yang diakibatkan oleh kecelakaan nuklir.Keadaan pasca bencana tersebut menginspirasi penulis-penulis Jepang untuk memberikan dukungan moral melalui karya sastra. Karya sastra tersebut diantaranya puisi, teater film, kumpulan cerita pendek, novel dan lain sebagainya. Karya-karya yang mengangkat tema Bencana 3.11 kemudian dikenal dengan genre baru, yaitu Sastra Pasca Bencana (Shinsaigo Bungaku). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Sosiologi Sastra serta konsep Sastra Pasca Bencana untuk menganalisis masalah radiasi yang tercermin dalam novel Chikurin Shouja.Hasil penelitian menunjukkan adanya pembingkaian ulang terhadap gambaran keadaan pasca bencana dari media dan karya-karya yang muncul tepat setelah bencana. Pembingkaian ulang tersebut terlihat dari persepsi dan sikap tokoh yang berbeda dengan tokoh dalam karya Sastra Pasca Bencana terdahulu.

---

ABSTRACT

Higashi Nihon Daishinsai which hit Japan on March 11, 2011 (3.11 Disaster) was a triplefold disaster of both natural disasters (earthquakes and tsunamis) and human eror disaster (Fukushima Daiichi Power Plant nuclear accident). Beside the material losses public was also troubled by the threat of radiation caused by the nuclear accident reactor at the Fukushima Daiichi nuclear power plant.

The post-disaster situation inspired Japanese writers to provide moral support through literary work. These literary works include poetry, movie, theater, short stories, novels and etc. Those work know known as post-disaster literature (Shinsaigo Bungaku). This study uses qualitative methods with a sociological approach and post-disaster literary concepts to analyze how the radiation problems reflected in Chikurin Shouja.

The results of this study indicate a re-framing description of post-disaster conditions from previous literary works. The re-framing can be seen from the radiation perceptions showed by characters in Chikurin Shouja and characters in the previous post-disaster literary works."

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."