Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat lembaga-lembaga pengawas eksternal kepolisian di Indonesia yang melakukan pencatatan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Polri. Tugas Karya Akhir ini berfokus pada permasalahan adanya perbedaan format dan profil pencatatan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas eksternal kepolisian. Dalam penulisan ini dibahas mengenai format dan profil pencatatan pengaduan masyarakat tentang Polri yang diperoleh dari Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, KontraS, dan Imparsial. Tujuan dari penulisan Tugas Karya Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan pengaduan masyarakat khususnya mengenai format dan profil pencatatan sebagaimana terdapat dalam data yang dikumpulkan oleh Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, KontraS, Imparsial.Hasil penulisan ini menemukan bahwa pencatatan pengaduan masyarakat yang terdapat dalam data yang dikumpulkan oleh Kompolnas, Komnas HAM, ORI, KontraS dan Imparsial memiliki format dan profil pencatatan yang berbedabeda. Format dan profil pencatatan yang berbeda-beda bisa disebabkan oleh tugas dan kewenangan suatu lembaga pengawas eksternal. Pencatatan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan kepolisian dalam pengawasan eksternal menjadi sangat penting. Pencatatan yang dilakukan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja Polri.

---

There are external police oversight agencies in Indonesia which report public complaints related to police misconduct. This final paper focuses on the problem of differences in format and profile reporting complaints made by external police oversight agencies. This study discusses the format and profile of public complaint reports about police misconduct obtained from Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, KontraS, and Imparsial. The purpose of this final paper is to find out how to report complaints in particular about the format and profile reports as contained in the data collected by Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, KontraS, and Imparsial.The results of this study found that the public complaint reports contained in the data collected by Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, KontraS, and Imparsial have different format and profile. Recording format and profile may vary due to the duties and authority of an external police oversight agencies. Public complaint reports related to police misconduct in the external oversight becomes very important. Recording can be done police performance evaluation materials. Recording can be a police performance evaluation material."

"Using FADO concept, this research focusing itself on to administration of civil complaint in Indonesia ,against police misconduct during their interaction with society. FADO (which first put forth by Seron, Pereira and Kovath in 2004) components being used were Unnecessary Use of Force, Abuse of Authority, Speaking Discourteously and Offensive Language. This research purpose is to describe types of police misconduct according to FADO that emerge on civil complaints, by using literature tracing along with depth interview.The research findings holds that not all components on FADO conception been shown on civil complaints administration in Indonesia, either by the police internal affairs department nor the National Police Commission. Components such as Speaking Discourteously and Offensive Language are difficult to identify. In doing so, the conclusion reach are the administration of civil complaint against police misconduct in Indonesia are not very thorough. There are no guidelines for categorization for type of misconduct in existence. So far the categorization of types of misconduct is being done through each operators or control board staff own interpretations."

"Penelitian ini dilatarbelakangi kompleksnya kendala yang dihadapi Divpropam Polri dalam implementasi inovasi Database Management System (DMS) yang merupakan hibah dari pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan, pada awal tahun 2024, inovasi ini sempat terhenti karena permasalahan sistem serta tidak adanya dukungan anggaran DIPA. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengembangan inovasi ”Database Management System (DMS) Divpropam Polri” serta faktor-faktor penghambatnya. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, konsep pengembangan inovasi, teori sistem, teori New Public Services, teori teknologi informasi. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi "Database Management System (DMS) Divpropam Polri” dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisasi dari berpikir kreatif, menawarkan konsep rancangan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kedua, implementasi dimulai dengan membentuk kelompok kerja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, pengaturan sumber daya manusia, operasionalisasi dan sosialisasi serta pengawasan dan analisa secara berkala. Ketiga, proses kontinuasi dilandaskan pada semangat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan satu data Polri. Untuk faktor penghambat inovasi Database Management System (DMS) antara lain sosialisasi yang belum maksimal, tidak adanya dukungan anggaran operasional dan perawatan, keterbatasan kompetensi personel tingginya intensitas gangguan teknis serta kurangnya motivasi pimpinan untuk reward and punishment. Adapun untuk faktor pendukung meliputi program Polri Presisi, program satu data Polri, komitmen kuat jajaran pimpinan Divpropam Polri dalam peningkatan kapabilitas sumber daya pelayanan dan penanganan pengaduan penyimpangan anggota Polri, fungsi pengendalian kegiatan kepolisian yang terstruktur dan dukungan teknologi kepolisian yang terus berkembang di era police 4.0.

---

This research was motivated by the complex obstacles faced by the National Police Division in the implementation of Database Management System (DMS) innovation which is a grant from the United States government. In fact, at the beginning of 2024, this innovation was stopped due to system problems and the absence of DIPA budget support. Based on these conditions, this study is intended to determine the development of Database Management System (DMS) innovations of the National Police Divpropam and its inhibiting factors. The analysis knife in this study is innovation theory, innovation development concept, systems theory, New Public Services theory, information technology theory. This kind of research is a case study, and this research method is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Database Management System (DMS) innovation development of the National Police Divpropam is carried out through three stages. First, the process of initiation of creative thinking, offering concepts of design and decision making by the leadership. Second, implementation begins with establishing competency-based working groups, preparing supporting instruments, regulating human resources, operationalization and socialization as well as periodic supervision and analysis. Third, the continuity process is based on the spirit to improve public performance and services and to realize one National Police data. The inhibiting factors of Database Management System (DMS) innovation include socialization that has not been maximized, the absence of operational and maintenance budget support, limited personnel competence, the high intensity of technical disturbances, and the lack of leadership motivation for reward and punishment. Supporting factors include the Precision Police program, the National Police's one data program, the strong commitment of the leadership of Divpropam Polri in increasing the capability of service resources and handling complaints of irregularities by members of the Police, structured police activity control functions and police technology support which continues to develop in the police 4.0 era."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang sumber daya manusia humas Polri dari sudut pandangilmu komunikasi, hubungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia.Humas Polri merupakan fungsi pendukung yang memiliki peran sangat strategisdalam mewujudkan kepercayaan masyarakat dan membangun citra positif Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatanpersonel humas Polri belum mampu memenuhi kebutuhan personel yang memilikikemampuan kehumasan baik konseptual maupun operasional. Program pelatihandan pengembangan secara kualitas dan kuantitas juga belum mampumeningkatkan kemampuan personel humas Polri. Untuk itu disarankan untukmeningkatkan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan serta pelatihan danpengembangan guna membangun sumber daya manusia humas Polri yangprofesional.

---

ABSTRACTThis thesis studied about the human resources of the police public relations fromthe perspective of communication, public relations, and human resourcemanagement. Police Public Relations as a supporting function has a strategic rolein creating public trust and build a positive image of the police. This research is adescriptive qualitative analysis. The results concluded that the recruitment,selection, and placement of public relations personnel have not been able to fullfilthe needs of personnel who have public relations skills both conceptual andoperational. Training and development programs as well as the quality andquantity have not been able to improve their competence. It is recommended tomanage the recruitment, selection, placement, training and development resourcesin order to build a professional police public relations."

"Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, termasuk pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Korlantas Polri terus menciptakan inovasi guna memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat salah satunya dengan meluncurkan layanan SIM Nasional Presisi (SINAR) pada aplikasi Digital Korlantas pada 13 April 2021. SINAR digunakan untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C dimana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile. Sejak diluncurkan hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas, oleh karena itu diperlukan evaluasi kebergunaan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi dan meningkatkan jumlah pengguna aktif yang melakukan perpanjangan SIM melalui layanan SINAR. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi kebergunaan layanan SINAR pada aplikasi Digital Korlantas dengan metode System Usability Scale (SUS) disertai dengan saran dari pengguna. Analisis kuantitatif melalui penghitungan skor rata-rata SUS layanan SINAR dan analisis kualitatif didapatkan dari pengategorian saran untuk mengetahui kondisi nyata dari pengguna terhadap layanan SINAR. Sebanyak 491 responden berpartisipasi dalam pengisian kuisioner SUS dan saran terhadap layanan SINAR. Hasil perhitungan rata-rata skor SUS diperoleh sebesar 71,96 dengan kategori grade C good. Selanjutnya, terdapat tujuh kategori permasalahan melalui pendekatan thematic analysis berdasarkan saran pengguna dengan hasil 41% pengguna mengalami permasalahan pada fungsionalitas sistem/aplikasi. Hasil rekomendasi perbaikan layanan SINAR dapat membantu Polri untuk meningkatkan kegunaan aplikasi dan kepuasan pengguna sehingga berdampak pula pada peningkatan layanan publik kepada masyarakat yang tentu menaikkan trust public terhadap Polri.

---

Rapid technological developments have encouraged organizations to carry out digital transformation in providing public services to the community, including the Traffic Corps (Korlantas) of the Indonesian National Police (Polri). Korlantas Polri continues to innovate in order to provide excellent public services to the community, one of which is by launching SIM Nasional Presisi (SINAR) service on the Digital Korlantas application on April 13 2021. SINAR is used to extend SIM A and SIM C anywhere and anytime via a device mobile. Since it was launched until now there has never been an evaluation of the usability of the SINAR service on the Digital Korlantas application, therefore an evaluation of its usability is needed to increase people's satisfaction in using the application and increase the number of active users who extend their SIM through the SINAR service. In this research, an evaluation of the usability of the SINAR service in the Digital Korlantas application was conducted using the System Usability Scale (SUS) method, accompanied by user suggestions. Quantitative analysis was performed by calculating the average SUS score of the SINAR service, and qualitative analysis was obtained through categorizing suggestions to determine the actual conditions of users regarding the SINAR service. A total of 491 respondents participated in filling out the SUS questionnaire and providing suggestions for the SINAR service. The average SUS score calculation resulted in 71.96, categorizing it as grade C, good. Furthermore, there were seven categories of issues identified through thematic analysis based on user suggestions, with 41% of users experiencing problems related to the functionality of the system/application. The recommended improvements to the SINAR service can help the Indonesian National Police (Polri) enhance the usability of the application and user satisfaction, consequently leading to an improvement in public services provided to the community and increasing public trust in the police force."

"Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making."

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peneliti menggunakan konsep-konsep mengenai organisasi birokrasi, dan kinerja. Kemudian menggunakan faktor sumber daya manusia, struktur organiasi, dan kepemimpinan dalam mengkaji kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan.Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum bertindak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada. Hal inilah yang selanjutnya membuat kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat belum maksimal. Selain itu, Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum diberdayakan dengan baik oleh anggota DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Setjen DPR RI memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bagian Pengaduan Masyarakat. Kemudian perlu dibuat aturan yang detil mengenai kewenangan dan koordinasi masing-masing bagian. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar para pihak yang terlibat, terutama Bagian Pengaduan Masyarakat harus mendorong pengelolaan aspirasi dan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat dan melakukan terobosan, seperti kemungkinan akses bagi anggota DPR terhadap sistem TI pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Anggota DPR diharapkan memiliki kemauan untuk memberdayakan kehadiran bagian Pengaduan Masyarakat.

---

This study discusses about the performance of the Public Complaints Section, Secretariat General of the House of Representatives in managing the delivery process of public aspirations and complaints. To deepen the analysis, this research incorporates the concepts of organization, bureaucracy, and performance. Furthermore, human resources factor, the structure of an organization, and leadership will also be employed in order to assess the performance of Public Complaints Section. This study applies a qualitative approach with descriptive type of writing. This study collects data through literature studies, interviews, and field observations.This study reveals that the Public Complaints Section has problems in terms of quantity and quality of human resource analysts. Public Complaints Section is neither effectively nor efficiently able to manage complaints and aspirations of the community. Moreover, management of Public Complaints Section has not acted decisively to implement the rules. This makes the performance of Public Complaints Section underperformed. In addition, the Public Complaints Section has not empowered by the strong role of member of the House of Representatives. Finally, this study recommends that the General Secretariat of Parliament has to optimize the quantity and quality of human resources in the Public Complaints Section. Then, the rules of the authority and coordination of each section must be clearly defined. Furthermore, this study suggests that the parties involved, especially the Public Complaints Section should implement the ready-made management manual to handle public aspirations and complaints. Members of the House of Representatives are expected to involve in empowering the section."

"ABSTRAKTrust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

---

ABSTRACTTrust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures."

"ABSTRAKSetelah jatuhnya rezim Orde Baru negara berupaya menempatkan Polri pada posisi yang sesuai dengan tuntutan demokrasi. Perubahan struktural-normatif tersebut merupakan konfigurasi baru relasi kuasa di sepanjang sejarah Polri. Faktanya hasil independensi kepolisian ternyata masyarakat memandang kinerja Polri ini masih jauh dari harapan. Penelitian ini berusaha menggali relasi kekuasaan Polri dengan organisasi masyarakat sipil dalam konfigurasi baru itu. Bagaimana, setelah sejumlah perubahan struktural itu, Polri memainkan peran relasi kekuasaanya dengan organisasi masyarakat sipil. Pembacaan relasi kuasa Polri dengan organisasi masyarakat sipil ini bertumpu pada data yang dipublikiasi media massa, selain wawancara medalam dan dokumen.Hasilnya, kepolisian tidak lagi menggunakan (dimensi) koersif dalam relasinya dengan organisasi kritis masyarakat sipil sebagaimana era Orde Baru. Media cukup bebas, tetapi tak ada jaminan keamanan atas kebebasanya; relasi Polri yang semakin merenggang dengan komunitas universitas bukan saja menyebabkan institusi ini mengisolasi diri ruang diskusi penyegaran akademik, alih-alih cenderung terjebak dalam ideologisasi keilmuan; cenderung bekeja parsial (justru) karena terlalu berorientasi melindungi citra. Kepolisian tak serta merta mempunyai legitimasi di kalangan stake holders-nya, walaupun tindakannya selalu mempunyai basis legalitas. Legitimasi menyangkut persyaratan ?kemasuk-akalan? tindakan normativ pada derajat universal, bukan pada ?lokalitas? legal. Sementara, independensi kepolisian yang diperolehnya dalam deretan perubahan struktural di atas menampilkan wajah institusi raksasa yang ?imun?. Kondisi ini menjadi persoalan bagi sebuah sistem demokrasi yang mengharuskan adanya asosiasi yang saling berkordinasi (imperative coordination association).

---

ABSTRACT

The structural change after falling New Order in 1998 has became a new configuration of power relation between police and society in Indonesia. The state aimed at police institution to be compatible in democratic structure post 1998. In this at research, power relation between police and society in the new structure is seen how the process was, and of course how the culture play behind the process. At the beginning, it is important to know the impact of police is independence for its work and its power relation with society. The research is based on data which has been published by any media, in-deep interview, and some documents.

The result, police did not use a such of coercive (or force) any more in an articulation of his power relation with critical civil social organizations in post 1998. Mass media and civil society organization have its freedom, but they have not guarantee for their security. The relationship between police and university had taken the distant since 2004, its mean that police institution handles the source of definition of reality. In the other realm, the police do all out for getting (good) image in society, then the consequence is that police work on partiality. Its mean that police is not working base on the truth and humanity but image. Police has also legitimation problem although his action based on legal formal, at least on his ration. Legitimation refers to condition of ?logical?- normative action in universal level. For the time being, police independency -- at the structural change --reflects the face as an immune institution. This condition becomes the problem in democratic system that each elements of social relation should be coordinated (imperative coordination association)."