Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria terjadi di Desa Cakul pada tahun 2008 (Dinkes Trenggalek Jatim, 2009). Tujuan penelitian menganalisis ecosocial rumah tangga, ecosocial desa, melakukan pemetaan dan membuat model system dynamics pada ekosistem pantai, dataran rendah dan perbukitan. Desain penelitian survei dengan menggabungkan beberapa metode (combined methode). Ecososial rumah tangga di perbukitan mendukung terjadinya malaria diantaranya kurang aktifnya orang tua dalam mencari informasi nilai p=0,000, OR=37,04 dengan pantai, dan OR 58,58 dengan dataran rendah, status sosial ekonomi yang rendah nilai p=0,002, OR=8,33 dengan pantai, OR 12,5 dengan dataran rendah, genangan air di sekitar rumah p=0,000, OR=5,35 dengan pantai, dan OR 12,27 dengan dataran rendah, aktifitas keluar malam, dan perilaku tidur di tempat kerja (di daerah endemis malaria). Ecosocial desa, kepala desa tidak menyediakan informasi pengendalian malaria, tidak mengeluarkan aturan mobilisasi masyarakat ke daerah endemis malaria, dan penebangan hutan banyak terjadi di perbukitan. Kejadian malaria terkonsentrasi di perbukitan dengan nilai (NNI=0,477284). Model system dynamics dengan model ecosocial of combined method for controlling malaria, yang paling sensitif menurunkan kejadian malaria adalah skenario intervensi sosialisasi pengendalian malaria, dengan rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

---

Malaria outbreak was a disaster in a Cakul village in 2008 (Trenggalek Health Office, East Java, 2009). This research is aim to analyze ecosocial household, village ecosocial, mapping and modeling system dynamics in coastal ecosystems, plains and hills. Survey research design by combining multiple methods (combined method). Ecososial households favor the occurrence of malaria among older people in the hills are less active in seeking information on the value of p = 0.000, OR = 37.04 with a beach, and OR 58.58 with lowlands, low socio economic status value of p = 0.002, OR = 8.33 to the beach, OR 12.5 with lowland, standing water around the home p = 0.000, OR = 5.35 with a beach, and OR 12.27 with lowlands, activity out at night, and sleep behavior in the workplace (in malaria-endemic areas). Ecosocial village, the village chief does not provide information of malaria control, community mobilization has not been issued yet the rules for malaria-endemic areas, a lot of logging going on in Trenggalek hills. The incidence of malaria is concentrated in the hills with a value of (NNI = 0.477284). To achieve sustainable control over malaria, a combined method to models of system dynamics and ecosicial are needed, the most effective to lower the incidence of malaria is the malaria control intervention scenarios socialization, with a span of years 2012 to 2021."

"Leptospirosis adalah penyakit berbasis lingkungan yang masih belum menjadi prioritas upaya pengendalian penyakit. Masalah dalam penelitian ini yaitu distribusi leptospirosis berdasarkan habitat dan relung ekologi yang sesuai berbasis ekososial dengan pendekatan ilmu lingkungan belum banyak diketahui. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan model prediksi kejadian leptospirosis menurut relung ekologis berbasis ekososial. Penelitian dilakukan tahun 2019- 2020. Data time-series (2008-2018) di Demak, Boyolali, Kota Semarang, dan Ponorogo meliputi titik koordinat penderita dan variabel lingkungan alam, sosial, dan binaan, dilengkapi hasil wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Metode yang digunakan yaitu Pemodelan Relung Ekologis dan Analisis Jaringan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kerapatan vegetasi berkontribusi paling besar terhadap semua model prediksi. Faktor lingkungan lain yang berkontribusi yaitu kepadatan penduduk dan tata guna lahan. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemodelan relung ekologis yang dikombinasi dengan analisis jaringan sosial dapat memprediksi sebaran leptospirosis. Prediksi ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan intervensi disesuaikan kearifan lokal daerah.

---

Leptospirosis is an environmental-based disease that has not yet become a priority in disease control efforts. The problem in this study namely the distribution of leptospirosis based on habitat and ecological linkages in accordance with the environmental science approach, is not widely known. This study aimed to develop a predictive model for the incidence of leptospirosis according to ecosocial based ecological niches. The research was conducted in 2019-2020. Time-series data (2008-2018) in Demak, Boyolali, Semarang City, and Ponorogo included the coordinates of sufferers and variables of the natural, social, and built environment, complemented by the results of interviews and Focus Group Discussions (FGD). The methods used were Ecological Niche Modeling and Social Network Analysis. The results showed that in general the density grew the largest for all predictive models. Other environmental factors were population density and land use. The conclusion of this study was that ecological niche modeling combined with social network analysis can predict the distribution of leptospirosis. This prediction could be used as a basis for determining the choice of local wisdom."

"Tambak terlantar merupakan man made breeding places pada daerah endemis malaria di ekosistem pantai Pengelolaan habitat perindukan vektor dapat memutuskan rantai penularan malaria Penerapan manajemen terpadu yaitu manajemen kasus dan manajemen lingkungan dalam pengendalian malaria merupakan key alternative terutama pada daerah endemis dengan jumlah habitat perindukan vektor berupa tambak terlantar yang luas Pengelolaan tambak terlantar perlu menerapkan prinsip berkelanjutan yaitu mempertimbangkan aspek ekologi ekonomi sosial kelembagaan dan teknologi Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan Lokasi penelitian adalah desa Sukarame Sukamaju dan Kampung Baru Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung Metode yang digunakan untuk pemilihan alternatif pengelolaan tambak terlantar berkelanjutan yaitu Analytical Network Process ANP Penyusunan model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor menggunakan metode System Dynamics Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan alternatif pengelolaan tambak terlantar agar tidak menjadi habitat perindukan vektor yang mempertimbangkan aspek aspek keberlanjutan adalah budi daya ikan Nila Bandeng 27 Budi daya udang 22 rehabilitasi mangrove 18 mengeringkan tambak 12 mengalirkan air laut ke tambak 10 dan membersihkan ganggang atau lumut 9 Urutan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan alternatif pengelolaan tambak terlantar adalah aspek lingkungan 26 sosial 24 Teknologi 18 Kelembagaan 17 dan ekonomi 15 Skenario terbaik pada model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan dilakukan dengan intervensi predator 60 dan rehabilitasi mangrove 10 Pengelolaan tambak terlantar membutuhkan keterlibatan lintas sektor yaitu instansi Dinas Perikanan 70 pengusaha tambak 80 peran serta aktif masyarakat 50 dan keterlibatan instansi Dinas Kesehatan 70 dalam manajemen kasus malaria Pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan dapat menurunkan habitat perindukan vektor 8 28 kepadatan larva Anopheles sp 55 2 nyamuk Anopheles sp 11 68 dan kasus malaria 25 78

---

Derelict ponds are man made breeding places in endemic areas in coastal ecosystems Vector breeding habitat management can break the chain of transmission of malaria Implementation of the integrated management of case management and environmental management in malaria control is a key alternative especially in endemic areas by the number of vector breeding habitats such as ponds abandoned areas Management of abandoned farms need to apply sustainable principles that consider the ecological economic social institutional and technological The purpose of this study is to formulate a model of malaria control through sustainable management of vector breeding habitats The research location is the village Sukarame Sukamaju and Kampung Baru Punduh Pedada subdistrict Pesawaran district Lampung province The method used for the selection of alternative sustainable management of derelict ponds were Analytical Network Process ANP Modeling the control of malaria through vector breeding habitat management using System Dynamics The results showed that the sequence of alternative farm management so as not to be stranded vector breeding habitats that considers aspects of sustainability are Tilapia aquaculture Milk 27 shrimp cultivation 22 rehabilitation of mangroves 18 dry ponds 12 sea water flowing into the pond 10 and cleaning algae or moss 9 The order of the criteria to be considered in the selection of alternative to derelict farm management are environment 26 social 24 technology 18 institutional 17 and economy 15 The best case scenario in a model of malaria control through sustainable management of vector breeding habitat is done by the intervention predators 60 and mangrove rehabilitation 10 Management of abandoned farms that require cross sector involvement Fisheries agencies 70 farm employers 80 public participation 50 and the Public Health Service agency involvement 70 in malaria case management Control of malaria vector breeding habitat through sustainable management can reduce vector breeding habitats of 8 28 density of larval Anopheles sp 55 2 the mosquito Anopheles sp 11 68 and decrease malaria cases of 25 78 "

"Malaria merupakan penyakit tular vektor yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pengendalian malaria yang dilakukan lebih berfokus pada diagnosis dan pengobatan ACT serta upaya pencegahan gigitan nyamuk lainnya sehingga diperlukan upaya berbasis lingkungan salah satunya dengan konservasi hutan mangrove mengingat tantangan resistensi parasit dan vektor malaria dan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara konservasi hutan mangrove, dengan kejadian malaria. Disain penelitian yang digunakan adalah ekologi korelasi yang berbasis populasi. Didapatkan 18 kabupaten/kota dari total 28 sampel yang berada di pantai utara Pulau Jawa. Data yang digunakan adalah Riskesdas tahun 2013 dan RTK-RHL DAS Mangrove dan Sempadan Pantai tahun 2010. Hasil menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengelolaan hutan mangrove dengan kejadian malaria (r =-0,675) dengan (p = 0,002). Konservasi hutan mangrove dapat menjadi upaya pengendalian malaria berbasis lingkungan karena memiliki hubungan kuat yang negatif dengan kejadian malaria sehingga semakin besar pengelolaan hutan mangrove maka semakin kecil kejadian malaria pada suatu wilayah. Konservasi hutan mangrove didukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mangrove.

---

Malaria is a vector-borne disease that still remains as a health problem in Indonesia. Malaria control focus more on the diagnosis and treatment of ACT and other mosquito bite prevention efforts so the environmental-based efforts are necessary, one of them is mangrove forests conservation in view of the resistance challenges of parasite and vector of malaria and climate change that is happening now.

This study aim to examine the relationship between the conservation of mangrove forests with the prevalence of malaria. The design study is a population-based ecological correlations. 18 districts / cities were obtained of a total of 28 samples that were on the north coast of Java Island. The data used are Riskesdas in 2013 and RTK-RHL DAS Mangrove dan Sempadan Pantai Ministry of Forestry in 2010.

The results showed significant relationship between the management of mangrove forests and malaria incidence (r = -0,675) with (p = 0,002). Mangrove forests conservation can be an environmental-based malaria control effort because it has a strong negative correlation with the incidence of malaria, so the larger the mangrove forests management the smaller the prevalence of malaria in the region. Mangrove forests conservation is supported by the community empowerment around the forests."

"Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina dan seringkali ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Berbagai pendekatan matematika dengan variasi kombinasi intervensi telah digunakan untuk menganalisis penyebaran malaria. Dalam penelitian ini, dikonstruksi model transmisi penyebaran malaria dengan mempertimbangkan empat intervensi, yaitu vaksinasi, penggunaan kelambu berinsektisida, pendeteksian dini, dan fumigasi. Dari model yang telah dikonstruksi, dihitung bilangan reproduksi kontrol dan mencari eksistensi dan analisis kestabilan dari titik-titik keseimbangan bebas penyakit. Kemudian, dilakukan pembentukan model masalah kontrol optimal bertujuan untuk meminimumkan jumlah manusia terinfeksi dan nyamuk dengan biaya intervensi yang paling minimum. Model ini dibangun menggunakan prinsip maksimum Pontryagin dengan mempertimbangkan semua intervensi bergantung pada waktu. Simulasi numerik dilakukan dengan empat skenario kombinasi intervensi, yaitu kombinasi satu intervensi, dua intervensi, tiga intervensi, dan empat intervensi. Analisis keefektifan biaya dihitung dengan tiga indikator, yaitu infection averted ratio (IAR), average cost-effectiveness ratio (ACER), dan the incremental cost-effectiveness ratio (ICER). Dari hasil simulasi numerik, dapat disimpulkan bahwa intervensi yang paling efektif dalam hal biaya adalah intervensi pendeteksian dini. Namun, intervensi yang paling efektif dalam hal jumlah individu terinfeksi yang terhindarkan adalah kombinasi intervensi vaksinasi, penggunaan kelambu berinsektisida, dan fumigasi.

---

Malaria is a mosquito-borne infectious disease that is often found in tropical and subtropical regions. Malaria is transmitted by female Anopheles mosquitoes that are infected with the Plasmodium parasite. Various mathematical approaches with variations in intervention combinations have been used to analyze the spread of malaria. In this study, a malaria transmission model was constructed considering four interventions, namely vaccination, insecticide-treated bed nets, early detection, and fumigation. The constructed model was used to calculate the basic reproduction control and to identify the existence and stability of disease-free equilibrium points. Then, an optimal control problem model was developed with the objective of minimizing the number of infected humans and mosquitoes with the minimum intervention cost. The model was built using the Pontryagin’s maximum principle, considering all interventions over time. Numerical simulations were performed with four intervention combination scenarios, namely one-intervention, two intervention, three-intervention, and four-intervention combinations. Cost-effectiveness analysis was calculated using three indicators, namely infection averted ratio (IAR), average cost-effectiveness ratio (ACER), and incremental cost-effectiveness ratio (ICER). The numerical simulation results showed that, if considering interventions from a cost perspective, the use of early detection intervention is the optimal intervention because it has the minimum cost (cost-saving). However, in terms of infection averted, the combined use of vaccination, the use of insecticide-treated bed nets, and fumigation is the most optimal strategy."

"Latar Belakang: Malaria masih merupakan penyakit menular dan menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan terdapat 443.530 kejadian malaria pada tahun 2022, serta tercatat 71 kasus kematian terkait malaria. Sesuai target tujuan pemberantasan malaria 372 dari 514 kabupaten dan kota merupakan daerah bebas malaria pada akhir tahun 2022. Hanya ada satu kabupaten yaitu kab Purworejo yang masih terjadi penularan malaria di Pulau Jawa dan Bali. Karena malaria adalah penyakit yang bersifat lokal, maka diperlukan upaya pengendalian lokal. Sebagian besar penyakit malaria disebabkan oleh variabel perilaku dan lingkungan. Dalam epidemiologi, analisis spasial sangat berguna untuk menentukan pengelompokan penyakit dan menilai prevalensi penyakit dalam kaitannya dengan lokasi geografis. Metode: Angka kejadian malaria di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 akan dideskripsikan dan dipetakan dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Badan Pusat Statistik (BPS), badan informasi geografis, dan data sekunder laporan malaria Kabupaten Purwerejo menjadi sumber data yang dimanfaatkan. Alat QGIS 3.10, STATA 17, dan GEODA digunakan untuk pengumpulan dan pemrosesan data. Koordinat data geografis setiap kasus tersedia, dan analisis statistik dilakukan untuk menentukan distribusi frekuensi dan persentase setiap variabel faktor risiko yang mempengaruhi kejadian malaria serta melakukan analisis spasial untuk menentukan pola geografis penyebaran penyakit. Hasil: Pada Analisa indeks moran ditemukan I = 0,124 dengan E(I) =-0,0667, dan P=0,04 yang menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif. I>E(I) menunjukkan bahwa polanya adalah mengelompok. Autokorelasi spasial penyebaran malaria Kabupaten Purworejo terlihat bahwa penyebaran kasus malaria tahun 2022 terdapat autokorelasi spasial positif. Nilai P =0,03 yang lebih kecil dari alpha maka hipotesis Ho ditolak berdasarka uji yang telah dilakukan ini yang berarti terdapat autokorelasi spasial kejadian malaria tahun 2022. Peta LISA menunjukkan bahwa ada satu kecamatan dengan kasus malaria tinggi dikelilingi oleh kecamatan yang memiliki kasus malaria yang tinggi yaitu kecamatan Kaligesing. Terdapat 2 kecamatan dengan kasus rendah yang disekelilingnya memiliki kasus yang tinggi yaitu kecamatan Loano dan Bagelan. Pada kuadran 3 menunjukkan kecamatan yang memiliki kasus yang rendah yang sekelilingnya adalah kecamatan yang memiliki kasus rendah juga yaitu kecamatan kemiri. Berdasarkan analisa Spasial Error Model faktor ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, curah hujan dan kelembaban mempengaruhi penyebaran kasus malaria di Kabupaten Purworejo.

---

Background: In Indonesia, malaria is still an infectious disease and a public health problem. In Indonesia, there will be 443,530 malaria incidents in 2022, and 71 cases of malaria-related deaths will be recorded. As anticipated, the goal of eradicating malaria is progressing, with 372 out of 514 districts and cities having the opportunity to be malaria-free by the end of 2022. There is only one district where malaria transmission occurs on the islands of Java and Bali, and that is Purworejo in Central Java. Because malaria is a local disease, local control efforts are needed. Most malaria is caused by behavioral and environmental variables. In epidemiology, spatial analysis is very useful for determining disease clustering and assessing disease prevalence in relation to geographic location.

Method: The incidence of malaria in Purworejo Regency in 2022 will be described and mapped using this quantitative descriptive research. The Central Statistics Agency (BPS), geographic information agency, and secondary data from Purwerejo Regency malaria reports are the data sources used. QGIS 3.10, STATA 17, and GEODA tools were used for data collection and processing. Geographic data coordinates for each case are available, and statistical analysis is carried out to determine the frequency distribution and percentage of each risk factor variable that influences the incidence of malaria as well as conducting spatial analysis to determine the geographic pattern of disease spread.

Results: Moran index analysis found I = 0.124 with E(I) = -0.0667, and P = 0.04 which indicates positive spatial autocorrelation. I>E(I) indicates that the pattern is clustered. Spatial autocorrelation of malaria distribution in Purworejo Regency shows that the distribution of malaria cases in 2022 has positive spatial autocorrelation. The P value = 0.03, which is smaller than alpha, means the Ho hypothesis is rejected based on the test that has been carried out, which means that there is spatial autocorrelation of malaria incidence in 2022. The LISA map shows that there is one sub-district with high malaria cases surrounded by sub-districts that have high malaria cases. high, namely Kaligesing sub-district. There are 2 sub-districts with low cases and the surrounding areas have high cases, namely Loano and Bagelan sub-districts. Quadrant 3 shows the sub-districts that have low cases. Surrounding them are the sub-districts that also have low cases, namely the Kemiri sub-district. Based on the Spatial Error Model analysis, the factors of regional altitude, population density, rainfall and humidity influence the spread of malaria cases in Purworejo Regency."

"Malaria merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan dari manusia ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Upaya pengendalian vektor nyamuk berskala besar terus dilakukan sebagai kontrol terhadap penyebaran malaria, sebagai contoh upaya fumigasi atau larvasida. Ancaman terbesar dalam upaya tersebut adalah munculnya resistensi terhadap insektisida dan perubahan perilaku pada nyamuk. Dalam menghadapi ancaman tersebut, penggunaan Ivermectin dikaji oleh WHO sejak 2016 sebagai salah satu metode alternatif baru dalam pengendalian vektor. Berdasarkan hal tersebut, pada skripsi ini dikaji potensi dari Ivermectin dan fumigasi dengan menggunakan pendekatan model matematika sebagai sistem persamaan diferensial biasa. Kajian analitik dilakukan untuk melihat kemungkinan kondisi akhir di lapangan terkait dengan intervensi Ivermectin dan fumigasi. Data yang digunakan dalam penelitian mengacu pada data akumulasi kasus baru yang terdeteksi di rumah sakit Papua setiap bulannya sejak bulan Januari 2017 hingga Desember 2020. Lebih lanjut, dari model matematika yang terbentuk, dilakukan kajian numerik untuk mengilustrasikan dinamik populasi manusia dan nyamuk terhadap perubahan waktu.

---

Malaria is an acute febrile disease caused by the Plasmodium parasites and transmitted from human to human through the bite of an infected female Anopheles mosquito. Large-scale vector control continues to be carried out to prevent the spread of malaria, for instance, through fumigation or larvicide. The biggest threat in this effort is the emergence of resistance to insecticides and behavioral changes in mosquitoes. In dealing with this threat, Ivermectin has been studied by WHO since 2016 as one of the new alternative methods in vector control. Based on this, this thesis examines the potential of Ivermectin and fumigation using a mathematical model approach as a system of ordinary differential equations. Analytical studies were conducted to determine the possible final conditions in the field related to the Ivermectin and fumigation interventions. The data used in the study refers to data on the accumulation of new cases detected in Papua hospitals every month from January 2017 to December 2020. Furthermore, from the mathematical model formed, a numerical study was conducted to illustrate the dynamics of human and mosquito populations with respect to time changes."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Teknik biomedik telah menjadi komponen penting dalam pengembangan teknologi kesehatan di Indonesia selama dua dekade terakhir. Program sarjana yang dibuka oleh beberapa universitas diharapkan menjadi titik temu antara fakultas teknik dan rumpun ilmu kesehatan (RIK), serta menjadi solusi untuk tantangan teknologi biomedik. Meski demikian, pemahaman tentang peran teknik biomedik dalam konteks kebijakan kesehatan Indonesia dan implementasinya di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami signifikansi peran profesi teknik biomedik dalam penyusunan kebijakan kesehatan Indonesia dan implementasinya di fasilitas kesehatan.. Metode analisis kebijakan Grindle yang digunakan dalam penelitian sebagai pengamatan mendalam terhadap keterikatan peran teknik biomedik dalam kebijakan kesehatan Indonesia berbasis wawancara dengan ahli terkait di bidang teknologi kesehatan, kebijakan kesehatan, dan di bidang teknik biomedik. Melalui penelitian ini, ditemukan permasalahan utama pada perkembangan profesi teknik biomedik berada pada kelemahan legalitas akibat dari ketiadaan asosiasi dan wadah aspirasi yang jelas. Ditemukan pula penguatan regulasi untuk mendorong alokasi tenaga kerja dari teknik biomedik dapat menjadi evaluasi kebijakan yang selama ini telah berjalan. Diharapkan, penelitian ini menjadi awal dari diskusi lebih lanjut dalam kontribusi produktif teknik biomedik dalam peningkatan industri kesehatan Indonesia.

---

Biomedical engineering has become an important component in the development of health technology in Indonesia over the past two decades. The undergraduate programs established by several universities are expected to become a meeting point between engineering faculties and the health sciences cluster (RIK), as well as providing solutions to the challenges of biomedical technology. However, the understanding of the role of biomedical engineering in the context of Indonesian health policy and its implementation in health facilities still needs to be improved. This research aims to understand the significance of the role of the biomedical engineering profession in the formulation of Indonesian health policies and their implementation in health facilities. The Grindle policy analysis method used in this research allows for in-depth observation of the integration of the role of biomedical engineering in Indonesian health policy, based on interviews with experts in health technology, health policy, and biomedical engineering. This study found that the main problem in the development of the biomedical engineering profession lies in the lack of legal standing due to the absence of clear associations and advocacy platforms. Furthermore, strengthening regulations to encourage the allocation of biomedical engineering personnel can serve as an evaluation of existing policies. It is hoped that this research will initiate further discussions on the productive contributions of biomedical engineering in enhancing the Indonesian health industry."

"ABSTRAKHiu adalah predator tingkat atas di ekosistem laut, sehingga hiu mempunyai peranan penting sebagai hewan pengontrol populasi di ekosistem laut. Status sumberdaya hiu di dunia terancam punah akibat kelebihan tangkap (overfishing). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status, peluang dan tantangan pengelolaan hiu di Indonesia berbasis ekosistem. Penelitian menggunakan metode kualitatif, pembahasan secara deskriptif dan didukung dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara terbesar penghasil hiu di dunia. Sebagian besar produk perikanan hiu di Indonesia di hasilkan dari hasil tangkapan sampingan (72 %), dan hanya 28 % perikanan dihasilkan sebagai target tangkapan Utama. Saat ini sumberdaya perikanan hiu di Indonesia mengalami penurunan, dengan penurunan CPUE hingga 26-50% dibanding dengan hasil tangkapan 10 tahun yang lalu. Dari hasil penilaian performa indikator EBFM, hasil performa per domain perikanan hiu Indonesia adalah sebagai berikut : domain sumber daya ikan adalah buruk; domain habitat dan ekosistem adalah sedang; domain aspek teknis dan alat tangkap ikan adalah buruk; domain sosial adalah sedang; domain ekonomi adalah sedang; dan domain kelembagaan adalah sedang. Hingga saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengatur spesifik perikanan hiu di Indonesia. Namun, instrument kebijakan yang dimiliki Indonesia saat ini sudah cukup untuk membuat pengelolaan hiu. Pengelolaan hiu berbasis ekosistem dapat menjadi landasan terbaik saat ini di Indonesia.

---

ABSTRACT

As high-trophic level predators, sharks play important role in marine ecosystem, especially in controlling fish population. In recent years, the status of worldwide shark stock is overfished and nearly extinct. In that regard, this research aims to analyse status, opportunities and threats of ecosystem-based fisheries management for sharks in Indonesia. The method used is qualitative one; the data and finding are provided in descriptions supported by purposive sampling. The result shows that Indonesia is one of the biggest global shark producers. In Indonesia sharks are mostly captured as bycatch (72%), only 28% considered as target species. Nowadays, Indonesian shark stock decreases, it is indicated through downward CPUE from 26% to 50% if compared catch in the last 10 years. Through outcomes of EBFM performance indicator assessment, the performance of Indonesian shark fisheries classified per domain can be concluded as follows: fish stock domain is low, habitat and ecosystem domains are medium, technical aspects and fishing gears domain are low, social domain is medium, economical domain is medium and institutional domain is medium. Up to now, Indonesia doesn?t have laws in place which specifically regulate shark fisheries. Yet, the existing policy instruments are quite sufficient to manage shark fishing in Indonesia. In summary, ecosystem-based fisheries management is the best current method, tool and arrangement that can be directly incorporated into the policy instruments to develop proper management system for shark fisheries in Indonesia."