Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah Kampung Bali Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan penggunasebanyak 60 dari jumlah penduduk sebesar 11 187 orang dan 90 diantaranyamengidap HIV positif Banyaknya jumlah pengguna di Kampung Bali selainkalangan masyarakat disana juga dari pendatang yang mengadu nasib di Ibu Kota Rendahnya pendidikan kondisi ekonomi menegah kebawah ketidak peduliankeluarga terhadap anggota keluarganya menambah buruk resiko penyalahgunaannarkoba di kalangan masyarakat Kampung Bali Dalam pemberantasan narkoba dikenal dengan 3 tiga pilar yaitu 1 Supply Reduction yaitu mengurangiproduksi atau ketersediaan narkoba 2 Demand Reduction mengurangipermintaan terhadap narkoba dan 3 Harm Reduction mengurangi akibat burukdari penggunaan narkoba Berangkat dari latar belakang tersebut tesis ini menganalisa sisi Harm Reduction yaitu mengurangi akibat buruk dari penggunaan narkoba dengan membatasi padaprogram penjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba Menggunakan metode kualitatif dengan penulisan deskriptif analitis akanmeneliti impelementasi program penjangkauan dan pendampingan dan faktorfaktoryang mempengaruhi dalam program penjangkauan dan pendampinganterhadap penyalahguna narkoba Dari hasil penelitian didapatkan bahwa di Kampung Bali menggunakan metodeIntragenous Leader Outreach Model ILOM dalam penjangkauan danpendampingan Relawan penjangkau pun berasal dari mantan pecandu dengandidampingi oleh relawan murni Faktor faktor yang mempengaruhi dalampenjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba yaitu 1 metode ILOM mempunyai kelemahan dalam hal relawan yang berasal darimantan pecandu tidak mempunyai kemampuan dan daya pikir yang optimal tetapidapat dengan mudah masuk kedalam kelompok kelompok penyalahguna yangakan dijangkau 2 keadaan ekonomi dan sosial di masyarakat Kampung Balitermasuk menengah kebawah sehingga tidak ada kepedulian terhadap bahayanarkoba 3 penyalahguna perempuan sangat rentan terhadap penularan virusHIV dan sangat sulit untuk dijangkau

---

Area of Kampung Bali Central Jakarta is a region with as much as 60 of theuser population of 11 187 people and 90 of them are HIV positive A largenumber of users in Kampung Bali in addition to the community of migrants thereare also trying their luck in the capital Lack of education economic conditionsdown the middle family indifference towards his family members haveexacerbated the risk of drug abuse among the Kampung Bali In combating drugs known as three 3 pillars namely 1 Supply Reduction which reduces theproduction or availability of drugs 2 Demand Reduction reducing the demandfor drugs and 3 Harm Reduction reducing the harmful effects of drug use Departing from this background this thesis analyzes the Harm Reduction whichis to reduce the harmful effects of drug use by limiting the outreach and mentoringprograms for drug abusers Using qualitative methods with descriptive writing will examine the implementation of outreach and mentoring programs and thefactors that influence the outreach and mentoring programs for drug abusers From the research it was found that in Kampung Bali using methods IntragenousLeader Outreach Model ILOM in outreach and mentoring Volunteer outreachalso comes from former addicts accompanied by pure volunteer Factors affectingthe outreach and assistance to drug abusers namely 1 ILOM method hasdrawbacks in terms of volunteers who come from former addicts do not have theability and the intellect are optimal but it can easily fit into groups that willtrespasser reach 2 economic and social situation in the village of Bali includingthe middle class so there is no concern for the dangers of drugs 3 abusers ofwomen especially vulnerable to HIV infection and are very difficult to reach "

"Tesis ini membahas kefektifan strategi pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Penelitian ini mengungkap bahwa strategi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kampung Bali mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga berhasil mengungkap kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pelatihan yaitu: komunikasi, peralatan, dan pengakuan masyarakat akan hasil pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut terungkap bahwa ada sebagian warga yang mampu mengambil manfaat ekonomi dari keterampilan yang mereka peroleh dan mereka juga berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar tujuan akhir yaitu membebaskan Kampung Bali dari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana.

---

This study discussed the training strategy effectiveness in enhancing community participation towards drug abuse prevention campaign in Kampung Bali. Kamung was formerly known as an area in which drugs are commonly found and resulted in bad images of the area. The study reveals that such strategy is found to be useful in increasing the level of community participation in the prevention campaign. The study has also shown that there are three obstacles identified: communication, equioment and people’s acknowldgement towards the ouput of the training program.

The results of the training also serve as ways for the participants to take economic benefit by utilizing the skills gained from the training. They have also shown their commitment to keep being involved in similar programs in their neighborhood against drug abuse. A sustainable training program is needed to ensure a complete eradication of drug abuse in Kampung Bali."

"Penasun merupakan populasi kunci yang memiliki risiko ganda untuk penularan HIV, yaitu melalui perilaku menyuntik dan perilaku seksualnya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan infeksi lainnya yang terjadi melalui penggunaan napza dengan jarum suntik dan perlengkapannya adalah dengan melalui program pengurangan dampak buruk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan program pengurangan dampak buruk HIV-AIDS dengan perilaku menyuntik. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan data STBP Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah penasun yang pernah bertemu dengan petugas penjangkau sebanyak 430 responden di kota Yogyakarta, Tangerang, Pontianak dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi penasun yang menyuntik berisiko dalam seminggu terakhir adalah sebesar 43% dan 45,4% penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk. penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk berisiko 1,2 kali lebih tinggi untuk menyuntik berisiko dibandingkan dengan penasun yang mengakses program pengurangan dampak buruk setelah dikontrol oleh faktor usia, tempat menyuntik, penggunaan kondom, lama menjadi penasun, dan jumlah teman menyuntik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan program pengurangan dampak buruk secara komprehensif untuk mengurangi perilaku menyuntik berisiko, sehingga penularan HIV-AIDS pada penasun dapat dicegah.

---

Injection Drug Users (IDUs) are key population that have double risk of HIV transmission, through injecting behaviors and sexual behaviors. The effort to reduce HIV transmission and other infection among IDUs is by implementing harm reduction program. This study was conducted to identify the association between harm reduction program of HIV-AIDS among IDUs with injecting behaviors. This study used cross sectional design and used data of IBBS 2013. The respondents are IDUs who ever met with the outreach workers as many as 430 respondents in Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, and Makassar. The result showed that the prevalence of IDUs who inject risky in the past week is 44,3% and 54,1% of IDUs do not access harm reduction program. IDUs who do not accsess harm reduction program has 1,3 time higher chance to inject risky than IDU who accsess harm reduction program after controlled by age, place of injection, condom use, duration of injecting drugs and total number of injecting partner. Therefore, optimalization of comprehensive harm reduction program is needed to decrease injection risk behavior in order to prevent HIV-AIDS transmission among IDUs."

"Kajian ini menganalisis implementasi Program Bebas Rabies di Indonesia yang belum dapat dikatakan efektif meskipun angka kasus positif rabies pada manusia dan hewan mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2016, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies GHPR . Manajemen pengendalian rabies di area endemik yang sejauh ini hanya terkonsentrasi pada aspek kesehatan publik banyak dibahas di kajian-kajian terdahulu, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial informal pada kebijakan pengentasan rabies di Bali sebagai model pembelajaran di tatanan mikro, mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Hal ini bermuara dari lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut di tatanan makro, yang turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multi pemangku kepentingan dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso. Adanya ketidak sepakatan atas proses negosiasi decouple antara elemen formal di tingkat meso dan elemen informal kebiasaan dan kepercayaan di tingkat mikro Nee, 2003 , memperkuat keinginan berpolitik political will yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif collective action dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat Provinsi Bali dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar serta relasinya dengan institusi akademik Universitas Udayana , organisasi profesi independen Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan organisasi non profit NGO peduli satwa Bali Animal Welfare Association di Bali.

---

This study analyzes the implementation of rabies free program in Indonesia which is yet considered ineffective, although the number of rabies positive cases in humans and domestic animals has decreased significantly in 2016, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported animal bites. Management of rabies control in endemic areas which has been so far concentrated only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health issue at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving community and informal social organization on rabies eradication policy in Bali as a learning model at micro level, indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. This problem has its roots in a macro level context of how weak the state regulations are to put forward the issue, which also leads to the lack of multistakeholder collaboration and cross sectoral coordination at meso level. The contradiction over the process of negotiation decouple between formal elements at the meso level and informal elements custom and belief at the micro level Nee, 2003 , reinforces the political will that influences the collective actions of meso level actors at macro level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial Livestock and Animal Health Department and Division of Livestock and Animal Health of Denpasar Municipality as well as their relations with academic institutions Udayana University , professional organizations Indonesian Veterinary Medicine Association , and animal care NGOs Bali Animal Welfare Association in Bali."

"Peredaran  dan penyalahgunaan narkoba telah terjadi hingga ke pelosok desa. Ada 14,99% dari 83.931 desa/kelurahan di Indonesia bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) telah ditetapkan sebagai program nasional sebagai salah satu strategi untuk menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dampak dari implementasi program Desa Bersinar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat ketahanan masyarakat, membandingkannya antara sesama Desa Bersinar dan antara Desa Bersinar dengan yang bukan Desa Bersinar, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan program Desa Bersinar guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Menggunakan metode penelitian mixed-methodantara kuantitatif dan kualitatif dengan mengambil sampel pada dua Desa Bersinar dan dua desa tetangganya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja desa bersinar dapat dijelaskan oleh 5 dimensi utama dengan kekuatan penjelas 80,502%, dan ketahanan masyarakat dapat dijelaskan oleh 5 dimensi dengan kekuatan sebesar 78,415%. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program desa bersinar tidak selalu meningkatkan tingkat partisipasi dan tingkat ketahanan masyarakat. Hanya Desa Bersinar berkinerja tinggi yang tinggi memiliki tingkat partisipasi dan ketahanan masyarakat yang tinggi.

---

Drug abuse and illicit trade has occurred to remote villages. There are 14.99% of the 83,931 villages in Indonesia with drug problems. The Drug-Free Village Program (Desa Bersinar) has been established as a national program as to tackle it. This study aims to examine the impact of the implementation of the Bersinar Village program on community participation and community resilience, to compare it between fellow Bersinar Villages and between Bersinar Villages and non-Bersinar Villages, as well as formulate strategies to optimize the Desa Bersinar program to increase community resilience. Using mixed-method research by taking samples in two Bersinar Villages and two neighboring non-Bersinar villages in Bolaang Mongondow Regency. The results showed that the performance of the Bersinar village can be explained by 5 dimensions with an explanatory abilitity of 80.502%, and community resilience can be explained by 5 dimensions with 78.415%. The research findings also show that the implementation of the Bersinar Village program does not always increase the level of community participation and resilience. Only high performing Bersinar Villages have high levels of community participation and resilience. "

"Evaluasi terhadap program pembentukkan kader anti narkoba di Deputi Bidang Pencegahan perlu dilakukan. Program pembentukkan kader yang dilaksanakan sejak tahun 2010 belum menampakkan hasil yang nyata. Penyebabnya kader-kader yang sudah dibentuk oleh BNN tidak dapat diberdayakan, karena program yang ada hanya sebatas membentuk kader. Oleh sebab itu agar pembentukan kader anti narkoba lebih efektif dibutuhkan program lanjutan untuk memberdayakan para kader tersebut sehingga mereka dapat mengimplemtasikan pengetahuan kebijakan program pencegahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini, program pembentukkan kader anti narkoba belum efektif.

---

Evaluation of cadre establishment anti-drug program on the Deputy of Prevention needs to be done. Cadre- establishment program undertaken since 2010 have not revealed the real results. It is cause cadres that has been formed by BNN could not empowered, because there is only limited programs form a cadre. Therefore the establishment of more effective anti-drug volunteers, advanced courses needed to empower these cadres so that they can implement the knowledge and prevention policies. The approach used in this study is a qualitative approach to the method of observation, in-depth interviews and data collection. The results of this study, the establishment of cadres of anti-drug program has not been effective."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) pada implementasi program pemerintah secara khusus, yaitu Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kab. Buleleng, Prov. Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi program JKBM dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, dan secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam program JKBM di Kab. Buleleng berjalan cukup baik. Program JKBM sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi masyarakat Buleleng.

---

This thesis discuss about the implementation of Good Governance Principles (Accountability, Transparency, and Participation) in the Bali Mandara Health Insurance Program (JKBM) in Buleleng District, Bali Province. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the research showed that the quality of JKBM program affected by the implementation of good governance principles in the governance, and generally the implementation of good governance principles is fairly good. JKBM program is very useful to improving the health level and provides affordable quality health service for the Buleleng people."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"ABSTRAKTurunnya harga minyak dunia sepanjang periode tahun 2015 mengakibatkanberkurangnya keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan-perusahaan Migas, sehingga memaksa Perusahaan Migas untuk melakukan pengurangan biaya (cost reduction). Melalui study literature didapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan cost reduction di luar industri hulu Migas. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mencari nilai bobot prioritas dari faktor, dan menentukan faktor apa yang paling berpengaruh pada kesuksesan penerapan program cost reduction di industri hulu migas serta Metode AHP kembali digunakan untuk memilih Program terbaik dalam rangka penerapan cost reduction. Pada Penelitian ini berhasil didapatkan nilai bobot prioritas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan cost reduction di Industri Hulu Migas, dan juga didapat faktor paling penting yaitu: Top Management Commitment, Maintain the Production, Raw Material Alternative, Productivity, Personel Knowledge, Employee Contribution. Selanjutnya melalui metode AHP dipilih program terbaik dengan memperhitungkan faktor paling penting untuk cost reduction. Hasilnya program Pengurangan Biaya Support Operasi adalah program terbaik dalam rangka penerapan cost reduction di industri hulu Migas.

---

ABSTRACTWorld Oil prices decrease over the 2015 period resulted in reduced profits earned by oil and gas companies, thus forcing the Oil and Gas Company to undertake cost reduction. From study literature it is obtained the factors that affect the successful application of cost reduction beyond the upstream oil and gas industry. Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to find the value of the weighting priority factors, and determine what factors most influence on the successful application of cost reduction programs in upstream oil and gas industry, also AHP method used to select best program in order to implement cost reduction. The result from this research are: value of the weighting priority factors that affect the successful implementation of cost reduction in Upstream Oil and Gas, and also obtained the most important factors: Top Management Commitment, Maintain the Production, Raw Material Alternative, Productivity, Personel Knowledge, and Employee Contribution. Furthermore, through the AHP method selected best program to take into account the most important factor for cost reduction application. The result is a program "Operational Support Cost Reduction" is the best program in order to implement cost reduction in the upstream oil and gas industry."