Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163656 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rachmadi
"ABSTRAK
Pajak adalah sumber utama penerimaan Indonesia, pada tahun 2011 pajak menyumbang 75,01% penerimaan APBN. Jika dilihat rasionya terhadap PDB, Tax Ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain. perkembangan Tax Ratio Indonesia 12 tahun terakhir cenderung stagnan diangka 11-12%. Tesis ini melihat variabel-variabel apa yang mempengaruhi perkembangan Tax Ratio Indonesia selama periode 1970-2011 termasuk pengaruh dari reformasi perpajakan ditahun 1983, 1994, 1997, dan 2000 menggunakan metode Ordinary Least Square. Hasilnya menunjukkan bahwa KPP Ratio, openness, dan prosentase uang beredar berpengaruh positif sementara tingkat suku bunga simpanan, share sektor pertanian dan industri berpengaruh negatif terhadap perkembangan Tax Ratio Indonesia.

ABSTRACT
Tax is the main sourse for Indonesia’s revenue, in the year of 2011 tax accounted for 75,01% in APBN. But if we see its ratio to GDP, Indonesian Tax Ratio is still low compare to other contries. Indonesian Tax Ratio in the last 12 years stagnant in 11-12%. This thesis give attention to the variables that influence the Indonesian Tax Ratio during the period 1970-2011, including the affect of the tax reform in 1983, 1994, 1997, and 2000 using the Ordinary Least Square. The result show that the KPP Ratio, openness, and M2/GDP has positif effect while interest rate, share of agriculture and industry negatively affected the Tax Ratio."
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vina Hantina
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya rent extraction atas pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda data panel pada 152 perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 hingga 2012.
Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa agresivitas pajak mampu memfasilitasi rent extraction di perusahaan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan lebih kecil pada perusahaan publik milik keluarga. Keluarga merasa konsekuensi ekspropriasi seperti penurunan harga saham, hilangnya reputasi dan ancaman sanksi/denda lebih tinggi dari manfaatnya.
Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa perngaruh positif agresivitas laporan pajak terhadap agresivitas laporan keuangan lebih rendah pada perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan spesialisasi industri. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor dengan spesialisasi industri mampu memitigasi rent extraction yang difasilitasi oleh agresivitas pajak.

The main objective of this research is to test the effect of tax aggressiveness to financial aggressiveness. This test has the objective to examine whether tax aggressiveness facilitates rent extraction in the company. Hypotheses test was done using multiple regression model on panel data of 152 public companies listed in Indonesian Stock Exchage from 2009 to 2012.
The result found a positive effect of tax aggressiveness to financial aggressiveness. This indicates tax aggressiveness facilitates rent extraction in public companies. This research also shows that the positive effect of tax aggressiveness was lower in family own-public company. Family feels that the cost of expropriation such as price discount, loss of reputation and penalty threat was higher than it's benefit.
Finally, this research also shows that the positive effect tax aggressiveness to financial aggressiveness was lower in public company which was audited by industry-specialist auditor. This result shows that industry-specialist auditor able to mitigates rent extraction that was facilitates by tax aggressiveness.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T39255
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinambela, Mansyur
"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor
As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Adi Nugroho
"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Sampel penelitian ini adalah 91 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif sesuai dengan penurunan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru. Sedangkan hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Abstract
This study examines and analyzes the influence of political connections and tax reform to the effective tax rate. The sample of this study was 91 companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2008-2009. The results showed that there are negative effects of tax reform with the effective tax rate in accordance with the tariff reduction on the new Income Tax. Political relations did not influence the effective tax rate."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
S393
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Heru Susanto
"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang diberi tugas mengelola penerimaan negara dari sektor pajak, Penerimaan negara perlu dikelola secara bijak dan adil. Hal itu berarti, pajak seyogyanya tidak terlalu membebani Pembayar Pajak, Di lain pihak, pengeluaran negara yang tercermin dalam APBN semakin lama semakin besar. Oleh karena itu perlu adanya program yang dapat meningkatkan tax revenue namun tidak terlalu membebani masyarakat (misalnya, peningkatan tax rate, perluasan obyek pajak, dll). Penerapan program tax amnesty merupakan program yang diharapkan dapat sesuai dengan haparan dimaksud. Indonesia pemah menerapkan program pengampunan pajak tahun 1984, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun l984. Namun pelaksanaan program tersebut tidak berhasiI. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah belajar dari kegagalan masa lalu dan belajar pada negara-negara lain yang sukses menjalankan program ini (rnisalnya, .beberapa negara bagian Amerika Serikat dan negara Afrika SeIatan. Program tax amnesty muncul karena adanya tax evasion (penyelundup pajak) yang berkaitan pula dengan kegiatan underground economy/shadow economy. Underground economy merupakan kegiatan ekonomi yang tidak merupakan bagian dari Produk Domestik Bruto. Program ini diharapkan dapat menarik masyarakat yang melakukan tax evasion dan pelaku underground economy untuk masuk dalam sistem perpajakan dan memulai dengan perilaku yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan program tax amnesty dalam jangka pendek adalah mempunyai dampak pada peningkatan tax revenue dari pemasukkan uang tebusan yang berasal dari permohonan pengampunan pajak yang disetujui oleh otoritaslunit pengampunan pajak. Unit pelaksanaan program ini harus dipisah dari DJP dan unit ini bersifat ad hoc dan professional serta dilakukan pengawasan. Dampak positif lain adalah repatriasi modal dari luar negeri (capital flight in flow), mengingat banyak dana-dana milik pengusaha/ pejabat/ mantan pejabat Indonesia yang diparkir di luar negeri. Capital flight in flow dapat dipergunakan untuk investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan menambah produksi barang dan jasa yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, hal yang harus diantisipasi adalah dampak negatif yaitu menurunnya tingkat kepatuhan Pembayar Pajak. Untuk mengantisipasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif maka diperlukan langkah-langkah antisipasi. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah antisipasi jangka pendek dan jangka panjang. Antisipasi jangka pendek adalah penyusunan landasan hukum berupa undang-undang dan dilakukan sosialisasi, penyederhanaan peraturan perpajakan, syarat penyelesaian kewajiban dan ooritas peiaksana, reformasi administrasi dan sistern informasi perpajakan, penentuan jenis pajak yang diampuni hanya untuk PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, penetapan obyek pajak yang diampuni hanya untuk sanksi perpajakan, denda, dan bunga. Tindak pidana lainnya (korupsi, illegal logging, dll) tidak dapat diampuni. Pengalaman release and discharge perlu menjadi pelajaran. Sedangkan antisipasi dalam jangka panjang adalah pegawasan dan penerapan good governance dan peningkatan law enforcement terhadap Pembayar Pajak tidak patuh.

Directorate General for Taxation (DGfT) is an institution assigned to manage state's tax revenues. Wise and fair management in state's revenues is mandatory. It means, taxes should not excess tax payers' liability. In the other hand, state's expenditures reflected in the state's budget (APED are getting greater every year. Consequently, it is necessary to set a program to increase tax revenues without excess tax payers' liability (e.g. tax rate adjustments, tax extensions, etc.). Tax amnesty program implementation is expected to meet the presumption. Indonesia has implemented the tax amnesty program under Presidential Decree No. 26/1984, but the program was not succeeded. Hence, the government has to learn from the failure of the program and the succeed ones in the other countries (e.g. some state in US and South Africa). Tax amnesty program is triggered by tax evasions and underground/shadow economy activities. Underground economy is economic activities out of Gross Domestic Product. Tax amnesty program is expected to give an incentive for people employ tax evasion and underground economy to enroll the taxation system and comply with the taxation rules. The short-term objective should be gained by tax amnesty is creating an effect on addition of tax revenues. This addition is from the payment of tax amnesty applications approved by tax amnesty unit. Tax amnesty unit should be segregated from (DGfT). This unit should be ad hoc, professional and controlled properly. The other gain is capital flight-in flow owned by local entrepreneurs/ (ex-)officers. Capital flight-in flow can be invested in order to reduce unemployment and increase output of goods and services and the outcome is to increase the economic growth. However, the negative effect of the tax amnesty program is the downgrading of tax payers' compliance. To minimize the negative effect and to optimize the gain of the program, the government should take any step to anticipate. The steps to be taken are long-term and short-term anticipations. Short-term anticipation steps are constructing the law basis, introducing program to the tax payers, tax rules simplification, rules of authorization and authorization unit determination, administrative and tax information system reform, sanctions, charges and interests of individual and corporate income taxes as objects those could be given a tax amnesty. Unlawful actions such as corruptions and illegal logging could not be given a tax amnesty. Release and discharge programs implemented before should be learns as a worthy experience. Long term anticipation steps are controlling, good governance implementation, and law enforcement to disobeyed tax payers."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19672
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuda Rachmat
"Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak PPh badan terhadap nilai pengukuran kinerja perusahaan serta faktor penentu tarif pajak efektif pada masa sebelum dan sesudah periode perubahan. Penelitian menggunakan variabel EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif untuk mengetahui signifikansi perbedaan, menggunakan Wilcoxon rank test dan paired t-test. Analisis data panel dengan model random effect terkait faktor penentu tarif pajak efektif menggunakan proksi leverage, size dan capital intensity. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan signifikan nilai EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif sebelum dan sesudah periode perubahan tarif pajak, serta size berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif sebelum perubahan tarif PPh badan.

This study aims to determine the effect of changes in corporate income tax rate on the value of the company's performance measurement and determinants of effective tax rates in the period before and after the period of change. Studies using variable EVA, ROI, EPS and effective tax rate to determine the significance of the differences, using the Wilcoxon rank test and paired t-test. Analysis of panel data with random effects models related to determinants factors of effective tax rates using a proxy for leverage, size and capital intensity. The results showed there were significant differences in the value of EVA, ROI, EPS and effective tax rates before and after the period of change in tax rate, and size has a positive significant effect on the effective tax rate before the change in corporate income tax rates.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47094
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridha Yusra Oktaviola
"Penelitian ini menganalisis pengaruh cash holding, leverage, dan tingkat pajak terhadap nilai perusahaan yang berkendala keuangan dan tidak berkendala keuangan. Selain itu, beberapa variabel kontrol juga dimasukkan seperti asset tangibility, ukuran perusahaan (size), dan profitability. Sampel yang digunakan adalah yang sudah terdaftar di BEI pada periode 2006-2011. Hasil yang didapat adalah cash holding, leverage, dan profitability menunjukkan hubungan signifikan terhadap nilai perusahaan yang berkendala keuangan sedangkan pada perusahaan yang tidak berkendala keuangan, leverage, tingkat pajak, asset tangibility, profitability,dan ukuran perusahaan menunujukkan hubungan siginifkan terhadap nilai perusahaan.

The aims of this research to analyze the effect of cash holding, leverage, and tax rate toward firm's value with financial constraints and financial unconstraints. This research also uses control variables such as asset tangibility, firm size, and profitability. Sample of this research are companies which listed in BEI within period 2006-2011. The finding of this research is cash holding, leverage, and profitability affect financially constrained firm value significantly. Whereas leverage, tax rate, asset tangibility, profitability and firm size affect financially unconstrained firm's value significantly."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47631
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tyagita Utami
"Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara public service delivery dari jalan aspal kepada kepatuhan pendaftaran wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak dilihat dari sisi wajib pajak diluar sistem perpajakan. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan data administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi pada level kabupaten/kota tahun 2018 hingga 2020. Hasil estimasi menunjukkan terdapat hubungan non-linier berbentuk U antara rasio jalan aspal dengan penambahan pendaftaran NPWP Orang Pribadi. Hubungan tersebut membuktikan adanya free rider dalam barang publik jalan. Semakin besar manfaat uang pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela free rider untuk patuh masuk kedalam sistem perpajakan.

This study was conducted to determine the relationship between public service delivery from asphalt roads to taxpayer registration compliance in Indonesia. Tax compliance from the side of taxpayers outside the tax system.  Taxpayer compliance is measured using administrative data to register Individual Taxpayer Identification Numbers at the district/city level from 2018 to 2020. The estimation results show that there is a U-shaped non-linear relationship between the asphalt road ratio and the addition of the tax registration of individual taxpayers. This relationship proves the existence of free riders in road public goods. The greater the benefits of tax money felt by taxpayers, it can affect the voluntary compliance of free riders to comply with entry into the taxation system."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>