Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”.

---

The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Tesis ini tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Sebagai Pencegahan Kejahatan di Polsek Metro Pondok Gede. Penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang pelaksanaan kegiatan patroli sebagai pencegahan kejahatan dilihat dari sistem manajemennya, membahas penerapan pemolisian melalui kegiatan patroli sebagai pencegahan kejahatan, dan membahas upaya unit patroli untuk meningkatkan kualitas pelayanan patroli yang menjadi harapan masyarakat. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, studi dokumen.Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pelaksanaan kegiatan patroli sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. kemudian pelaksanaan kegiatan patroli sebagai pencegahan kejahatan di Polsek Metro Pondok Gede dapat mempengaruhi penurunan kriminalitas yang terjadi, walaupun pengaruh penurunan kriminalitas belum signifikan. Penyelenggaraan sistem manajemen patroli Polsek Metro Pondok Gede sudah diterapkan, baik dari manajemen operasional maupun manajemen sumber daya manusia. Namun dalam penyelenggaraannya masih kurang baik. Kemudian pelaksanaan pemolisian masyarakat melalui kegiatan patroli yang diterapkan oleh Unit Patroli Polsek Metro Pondok Gede kurang berjalan efektif, optimal dan menyentuh kepada seluruh wilayah. Walaupun sudah ada upaya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Unit Patroli Polsek Metro Pondok Gede sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan patrolinya. Namun pelaksanaan patroli itu belum menunjukan pelayanan yang berkualitas. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan patroli belum optimal. Kemudian yang menjadi harapan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan patroli masyarakat ingin lingkungannya selalu dalam keadaan aman dan nyaman dari segala gangguan keamanan dan ketertiban, tindak kejahatan dan pelanggaran. Masyarakat ingin selalu kehadiran polisi berada dilingkungannya.

---

This thesis is about The implementation of Patrol Activities as Crime prevention by Pondok Gede Police Sector. The research will be done to discuss about the implementation of patrol activities perform as crime prevention be seen from its management system, to discuss policing implementation through patrol activities as crime prevention, and work through society expectation in improving patrol unit service quality. This thesis is used qualitative approach by case study as research design. Meanwhile, datas collected were done through interview, observation, document study.

This research found to describe that the implementation of patrol activities have performed, but it has not worked optimal. While the implementation of patrol activities as crime prevention by Pondok Gede Police Sector had influence criminality, eventhough it hasn?t influenced significantly. Patrol management system has applied by Pondok Gede Police Sector, operational management and human resource management as well. But its management was still poor. Then, the implementation communities policing through patrol activities that applied by patrol unit Pondok Gede Police Sector is not effective, optimal and touched to all region. Although have available effort builds communication with local society. Pondok Gede Police Sector Patrol Unit has improved its quality, however, it has not shown the excellent service. The society expectation to get service excellent has not been done optimal. Then, the society expectation to the implementation of patrol activities is the society ecpect the feeling of safe and confortable from the disruption of security and public order, crime and violation. The society always want to hava police in their society."

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."

"Tesis ini menyangkut implementasi peranan Polwan dalam Pemolisian Komuniti di wilayah BKPM Mekar Sari, Bekasi. Implementasi pemolisian komuniti, ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Disamping itu, harus diakui bahwa petugas Polwan memberikan corak tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pemolisian komuniti mengacu pada Skep Kapolri No. Pol Skep.: 737/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005 tentang strategi penerapan Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri. Kenyataan menunjukkan bahwa penjabaran di lapangan oleh masing-masing satuan wilayah belum maksimal seperti yang diharapkan.Di wilayah Polres Metropolitan Bekasi terdapat satu Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang diawaki oleh seluruhnya personil Polwan. BKPM ini sama dengan Pos Polisi, hanya BKPM merupakan bagian dari program pilot project dari JICA (Japan International Corporation Agency) untuk mengembangkan konsep Koban di negara Jepang. Dalam pelaksanaan tugasnya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan gambaran tentang Pemolisian Komuniti yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh Polwan di wilayah BKPM Mekar Sari, dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya dan pemberdayaan warga komuniti. Aktivitas yang dilakukan oleh Polwan di BKPM Mekar Sari meliputi kegiatan penjagaan, patroli, kunjungan dan pelayanan serta tugas tugas tambahan lainnya antara lain : TPTKP, pegaturan lalu lintas, problem solving dan kampanye kamtibmas. Sedangkan pemberdayaan warga komuniti diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan social yang berada dalam masyarakat lokal untuk terciptanya kamtibmas yang kondusif di wilayah kelurahan Bekasi Jaya."

"Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya.Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama.Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity.The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review.Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved.The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area.The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area.The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area."

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Police Decree No. Pol. : SKEP/737/X/2005, explained that the implementation partnership in the community policing context is between the police and FKPM. Through FKPM expected partnership between police and community in the community policing context that can be realized. In the Pamulang Police jurisdiction, found that the role of FKPM not walk, but instead there is one other form of partnership between police and community who called Pokdarkamtibmas Pamulang, which is more active in conducting real activities of crime prevention or security driven and problem solving. Research in this thesis are to understand the position and relationship Pokdarkamtibmas Pamulang with the police and FKPM, and effectiveness Pokdarkamtibmas Pamulang in in partnership with the Police in the context of community policing realize. Primary data in this study is the result of interviews with seven resources persons from various parties, namely Metro Police Pamulang, Kelurahan Pondok Cabe Udik, FKPM, and Pokdarkamtibmas Pamulang. The results of this study showed that Pokdarkamtibmas Pamulang is also FKPM because the elements of the same members as FKPM namely: RT, RW, religious leaders, community leaders, youth leaders. But unfortunately, the formal forms of Pokdarkamtibmas Pamulang limiting community involvement. While community involvement is an important part of community based crime prevention. Also found that Pokdarkamtibmas Pamulang still not appropriate in the context of community policing."

"ABSTRAKTesis ini berangkat dari sebuah penelitian kualitatif tentang Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif di Ciputat. Keadilan restoratif merupakan praktik atau program yang telah berjalan di banyak negara. Tanpa kita sadari pun sebenarnya praktek ini sudah lama berjalan di masyarakat kita baik dengan atau tanpa pelibatan aparat kepolisian. Selaku aparat yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepolisian, maka mau tidak mau Bhabinkamtibmas harus menguasai prinsip-prinsip Pembinaan Kamtibmas yang diadopsi dari konsep Pemolisian Komunitas dengan pilar utama yakni kemitraan dan pemecahan masalah.Penyelesaian masalah-masalah sosial yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ciputat memiliki corak yang sama dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang bercorak keadilan restoratif mensyaratkan adanya pelibatan semua pihak, mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, adanya pengakuan bersalah serta meminta maaf dari pelaku kepada korban. Peran Bhabinkamtibmas sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses praktik keadilan restoratif. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Polsek Ciputat dilakukan dalam beberapa bentuk yang mengacu kepada asas legalitas, asas opportunitas, dan asas plighmatigheid. Penyelesaian secara restoratif sendiri belum diatur atau dituangkan secara eksplisit ke dalam suatu substansi hukum atau peraturan. Kapasitas petugas kepolisian untuk memilih diantara sejumlah tindakan dalam menunaikan tugas diwadahi oleh diskresi kepolisian.

---

ABSTRACTThis thesis departs from a qualitative study on the Role of the Police Bhabinkamtibmas In Applying Restorative Justice in Ciputat. Restorative justice is a practice or program that has been running in many countries. Without us knowing it was actually a long-running practice in our society either with or without the involvement of the police. Apparatus as a leader in providing police services, then inevitably Bhabinkamtibmas must master the principles adopted Kamtibmas Development of the concept of community policing with the main pillars of the partnership and problem solving.Settlement of social problems by Ciputat Sector Police Bhabinkamtibmas has a style similar to the restorative justice approach. Problem resolution patterned restorative justice requires the involvement of all parties, to restore social damage, eliminate stigmatization, the admission of guilt and apology from the perpetrator to the victim. Applied Bhabinkamtibmas own role as a mediator or facilitator in the process of restorative justice practices. Problem solving is done by Ciputat Sector Police carried out in some form, which refers to the principle of legality, opportunitas principle, and the principle plighmatigheid. Restorative settlement itself has not been explicitly set or poured into a substance laws or regulations. Capacity of police officers to choose among a number of measures contained in the discharge of duties by the police discretion "