Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan perhatian proses pemekaran dan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini juga mengkaji tata cara pengusulan pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari perspektif ketahanan daerah.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru dalam perspektif Ketahanan Daerah dan juga mengkaji proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menganalisis pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru ditinjau dari indikator-indikator Ketahanan Nasional (ipoleksosbudhankam).Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, sumber tertulis dan data statistik. Selanjutnya data dianalisa melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah melalui proses-proses yang telah diatur melalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta tidak ada konflik-konflik yang berarti yang melibatkan pihak-pihak yang menerima maupun yang menolak pemekaran tersebut. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan aman, adapun perselisahan akibat Pemilihan tersebut dilaksanakan melalui aturan-aturan yang berlaku yang melibatkan lembaga peradilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun dari indikator-indikator ketahanan nasional menyimpulkan juga bahwa pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah layak untuk dimekarkan walaupun ada beberapa catatan-catatan.Dari hasil kesimpulan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda harus bekerja keras membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terpilih pimpinan daerah yang pertama diharapkan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat pada umumnya. Juga Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berbasis masyarakat.

---

ABSTRACTThis study focused expansion process and the general election of Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu. This study also examines the establishment of procedures for the nomination of new autonomous regions in terms of regional security perspective.To answer problems research, this study examines the process of formation of Bengkulu Central to the new autonomous region in the Regional Resilience perspective and also reviews the general election of Regional Head and Deputy Head of the first in Central Bengkulu and Bengkulu Central analyze expansion into new autonomous indicators in terms of National Defense (ipoleksosbudhankam).The study used a type used in this study is a type of descriptive research by providing a picture or description of the situation as clearly as possible without any treatment of the research object. The unit of analysis in this study is the North Bengkulu Regional Government, Local Government and the Central Bengkulu Bengkulu Central Election Commission. In this study using a sampling technique aims samples. Collecting data in this study using observation, interviews, written sources and statistical data. Furthermore, the data analyzed do data reduction, data display and conclusion.The results showed that the process of expansion in Central Bengkulu have gone through the processes that have been regulated through Law No. 22 of 2004 and Government Regulation No. 129 of 2000, and no significant conflicts involving parties who receive or reject the division. Election Process Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu run safely, while the election result conflik implemented through rules that apply involving the judiciary which has been mandated by the Act. The resilience of national indicators also concluded that the expansion in Central Bengkulu worth bloomed although there are some records.The conclusion of the results suggests that the process of expansion in Central Bengkulu been run in accordance with the legislation in force. Local governments must work hard to build infrastructure and facilities for the welfare of society. With the first elected regional leaders are expected to accommodate all the interests of society at large. Local governments can also improve the performance-based arrangements for local government community."

"On evaluation of local democracy in Indonesia."

"Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing- masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.

---

Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that indonesia is an unitary state with structured of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state held the internal and external sovereignity absolutely and not admits of additional sovereign organ within in the government. The unitary state it self has a basic characteristic which centralistic in the term of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which the central government as the bearers of absolute state sovereignity. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignity comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this recuirment, the government of indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with article 18 of the constitution 1945 that republic of indonesia is divided into provinces and provinces are devided into districs and municipal areas. In accordance with recuirment in constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position charging way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding about the implementation of local government which based on local autonomy principles. The relation between unitary staate structure, local aoutonomy, and direct local election in the state governing democracies like indonesia is a disccussion that will be analyzed in this thesis."

"Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik Aat Syafaat. Menggunakan Teori Pembelotan Broker Politik oleh Aspinall (2014), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa clientelist broker membelot dari politisi dengan prospek kemenangan tinggi ke politisi dengan prospek kemenangan yang lebih rendah. Penelitian ini berargumen bahwa pembelotan clientelist broker dipengaruhi oleh motivasi patronase yang ia inginkan dan melemahnya hubungan hierarkis dengan patronnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelemahan hubungan hierarkis antara broker dengan patron-nya yang menjadi faktor penunjang pembelotan, serta adanya faktor penentu di mana clientelist broker membelot kepada politisi yang bisa menyediakan patronase yang ia inginkan. Dalam kasus ini, clientelist broker memiliki motivasi untuk menguasai institusi partai demi memperkuat pengaruh politiknya. Untuk itu, dapat dianalisis bahwa konteks lemahnya institusi partai membuat clientelist broker yang ingin menguasai partai lebih bergantung kepada elit partai yang berkuasa dibandingkan politisi dengan prospek kemenangan tinggi dalam pemilu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa clientelist broker akan mendukung politisi patron manapun yang dapat mewujudkan keinginannya, baik di lingkup pemerintahan atau nonpemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara clientelist broker dan partai politik pada konteks budaya politik informal dapat bersifat kompatibel di mana keduanya bisa saling menguntungkan.

---

In Indonesia, political brokers have a strategic position in an election due to weak political party institutions and politicians’ reliance on their personal networks. However, political brokers defection is still a problem that every politician must face. The case in Cilegon City 2020 Regional Head Election shows how Sahruji as a clientelist broker defected from Aat Syafaat’s political dynasty. Using the Theory of Political Broker’s Defection by Aspinall (2014), this research aims to analyze why do clientelist broker defects from an electorally strong prospected candidate to an electorally weak prospected candidate. This research argues that clientelist broker defection is affected by the broker’s patronage demand and the weakening hierarchy relationship with the patron. This research found that the hierarchy relationship between broker and the patron is weakening which creating the supporting factor of defection, and there is a determinant factor where clientelist broker defects to the politician who can provide the patronage he pursue. In this case, clientelist brokers have the motivation to rule party institutions in order to strengthen their political influence. Thus, we can analyze that the context of weak party institution turns the clientelist broker who seeks to rule a party to be more dependent on party elites rather than the electorally strong prospected candidate in the election. This research concludes that clientelist broker will support any political patron who can deliver their demands, whether in government or non-government area. Furthermore, this research shows how the relationship between clientelist broker and political party within informal politics context could be compatible where both sides are mutually beneficial."

"Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pembentukan koalisi partai politik Golkar, PKB dan PBB pendukung pasangan Irvan dan Herman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015. Kasus yang diteliti tersebut menarik untuk diangkat karena pembentukan partai koalisi umumnya dilakukan sebanyak mungkin partai pendukung yang terlibat di dalamnya. Pembentukan koalisi partai politik studi kasus koalisi Pemilihan Kepala Daerah cenderung lebih mengedepankan kondisi proses dibanding kuantitas jumlah partai pendukung, dan hasilnya adalah kemenangan. Kondisi proses yang akan dilihat dibagi menjadi beberapa faktor. Pertama, latar belakang yang mendorong terbentuknya partai koalisi. Kedua, intensitas komunikasi berdasarkan elektabilitas kandidat partai koalisi. Ketiga, pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya di Kabupaten Cianjur. Keempat, kontrol eksternal koalisi sebagai penentu akhir. Kerangka teori dan kosep yang digunakan dalam menganalisis kasus yang diangkat adalah koalisi dan pembentukan koalisi. Analisis deskripsi proses pembentukan koalisi partai dalam penelitian ini diharapkan akan mampu menggambarkan bagaimana proses politik berlangsung dalam sebuah kontestasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur yang relevan.

---

This study will describe the process of forming a coalition of Golkar, PKB and PBB political parties supporting the Irvan and Herman pair in the 2015 Cianjur District Head Election. The case studied was interesting to appoint because the formation of coalition parties was generally carried out as much as possible the supporting parties involved. The formation of a political party coalition coalition case study of Regional Head Elections tends to prioritize quality over the quantity of supporting parties, and the result is victory. The quality of the process to be seen is divided into several factors. First, the background that drives the formation of a coalition party. Second, the intensity of internal communication based on the electability of the survey results of coalition party candidates. Third, the experience of the previous regional head elections in Cianjur Regency. Fourth, the external control of the coalition determines the final victory. The theoretical framework and concept used in analyzing the cases raised are coalitions and coalition formation. Analysis of the description of the party coalition formation process in this study is expected to be able to describe how the political process takes place in a political contestation at the local level. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis model. Primary and secondary data collection techniques through in-depth interviews and relevant literature sources."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya para ”preman” sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang berperan penting dalam sistem demokrasi yang relatif baru diterapkan sejak tahun 1997. Sebagian aktor lokal tersebut berasal dari kader Pemuda Pancasila. Mereka tidak hanya mengandalkan intimidasi dan uang yang dimiliki, tetapi mereka juga menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, pejabat birokrasi, pebisnis, dan pemilik media cetak lokal. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya (resources) dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam kapasitasnya sebagai ’preman’, mereka dapat juga menggunakan sumber daya kekerasan. Untuk membuktikan adanya peran tersebut, penelitian ini akan menjawab pertama bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Kedua, pola mobilisasi yang dilakukan untuk menggerakkan potensi organisasi yang dimiliki Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Ketiga, model relasi jaringan yang dilakukan di antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan media massa dalam memenangkan calon gubernur yang didukung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bosissm dari John T. Sidel dan Kelompok Kekerasan yang ditulis oleh Masaaki dan Rozaki. Sedangkan teori pendukung adalah Teori Kekuasaan dari Miriam Budiardjo dan Charles F. Andrain, Konsensus dan Konflik dari Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Otonomi Daerah dari Brian C. Smith, dan Teori Kepentingan Terselebung (Hidden Autonomy) yang ditulis Syarif Hidayat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai strategi penelitian. Analisis kualitatif teknik tipologi dipilih sebagai sebagai cara untuk menyusun interpretasi atas kajian literatur, wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan anggota Pemuda Pancasila adalah mengancam dan menakut-nakuti akan melakukan pemukulan fisik dan membuat ketidaknyamanan pemilih yang tidak memilih calon gubernur yang ingin dimenangkan. Pola mobilisasi dilakukan atas dasar patron-klien piramida yaitu seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk mengerakkan anggota Pemuda Pancasila. Model relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru bahwa fenomena munculnya bos lokal dan kelompok kekerasan mengindentifikasikan adanya perbedaan yang khas di Sumatera Utara. Kontribusi terhadap perspektif teori Ilmu Politik yang ditemukan dalam penelitian ini disebut Teori Jaringan Patronase Baru Bos Lokal.

---

The background of this study is the emergence of “gangsters”—some of whom were cadres of Pemuda Pancasila—as local actors who played an important role in the democratic system applied in North Sumatera since 1997. Not only that they intimidated with violence and money; they became political party officials, legislative members, bureaucrats, business people, and owners of local print media. In their formal capacity, they had power to gain access to resources from the local government and maximize them. While as ‘gangsters’, they practiced violence. This study would discuss three points to prove that such things really occurred: first, the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila North Sumatera in the North Sumatera governor election in 2008; second, the pattern of mobilization performed to generate the potential of the organization; third, the network relation model among Pemuda Pancasila, the local government, the local business people, and the mass media in making the supported candidate win. The main theories applied here are the Bosissm Theory by John T. Sidel and the Violence Group Theory by Masaaki and Rozaki. The supporting theories are the Theory of Power by Miriam Budiarjo and Charles F. Andrain, Consensus and Conflict by Maswadi Rauf, Democracy and Decentralization by Brian C. Smith, and Hidden Autonomy by Syarif Hidayat. This study uses a qualitative approach with case studies. The qualitative analysis with typology technique is chosen as a way to arrange interpretations on data—written materials, in depth interviews, and observations. The findings showed that the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila members were threaten to beat physically and create inconvenience if the voters did not vote governor candidates who want to win. The mobilization pattern was executed using patron-client pyramid: each figure of Pemuda Pancasila had his own power to mobilize members. The relation model among Pemuda Pancasila, bureaucracy, business people, and local print media was performed based on mutualistic symbiosis. The phenomenon of emerging local bosses and violent groups theoretically implied spesific differences in North Sumatera. The contribution to Political Science theories, which will be found in this study, is called the Theory of New Patronage Network of Local Bosses."

"Penelitian ini difokuskan pads pengkajian dua varian kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Adapun dua varian kapitalisme adalah kapitalisme neoliberal dan kapitalisme rente. Kapitalisme neoliberal rnasuk ke Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru dimulai yang ditandai adanya kebijakan Penanaman Modal Asing, dan kemudian diikuti dengan kebijakan deregulasi ekonomi inti gagasan neoliberalisme adalah percaya pada mekanisme pasar bebas. Gagasan tersebut, paradoks dengan realitas Indonesia dimana dinamika perekonomian Indonesia tidak Iepas dari peran dan campur tangan Negara. Adanya dua varian kapitalisme di Indonesia banyak membawa persoalan yang merugikan rakyat sebaliknya menguntungkan segelintir investor dan pejabat. Ketika Indonesia mempraktekan liberalisasi politik dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung mendorong kelahiran "raja-raja" kecil di daerah Implikasinya pilkada langsung yang diorientasikan untuk penguatan demokrasi tingkat lokal justru menjadi arena kontestasi dua varian kapitalisme.Penelitian ini bertolak dari pemikiran Yoshihara Kunio; dalam bukunya "Kapitalisme Semu Asia Tenggara" (Kunio,1990 : 1) yang menjelaskan ada dua bentuk kapitalisme. Pertama kapitalisme semu atau ersatz yang berkembang di Asia Tenggara dan kedua kapitalisme murni yang berkembang di eropa.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang dirasa relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi pads suatu masyarakat. Pengamatan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic (utuh) dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Untuk itu, dalam pengumpulan data menggunakan tiga cara: wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumenter.Adapun hasil penelitian adalah pertama dua kapitalisme telah lama ada di Cilegon, di mana kelahirannya ditopang oleh Negara melalui perusahaan yang didirikan Negara. Kedua Keterlibatan kapitalisme dalam pilkada tercermin dari adanya kandidat yang merepresentasikan dua varian kapitalisme, kuatnya pengaruh partai yang dipicu oleh ketentuan tentang rekrutmen calon hares melalui partai atau gabungan partai yang mendapat minimal 15%dari total suara. Adanya ketentuan tersebut memberi peluang pada partai dan calon untuk melakukan transaksi. Bentuk lain dari kapitalisasi pilkada bukan hanya dari partai dan kandidat akan tetapi dari si pemilih yang pragrnatis. Ketiga temuan panting lainnya adalah isu yang diusung untuk mempengaruhi pemilih adalah: Demokratisasi, Pemerintahan yang bersih dan isu seperti agama dan primordial (putra daerah).Kesimpulan dari penelitian ini adalah dua varian kapitalisme scat ini berkembang di Cilegon. Kapitalisme neoliberal di tandai dengan swastanisasi yang tergabung dalam perusahaan kawasan industri dimana didalamnya banyak perusahaan-perusahan multinasional (MNC). Sedangkan kapitalisme rente ditandai dengan intervensinya pemerintah daerah dalam ekonomi daerah. Sentuk kongkritnya pemerintah daerah terlibat dalam akumulasi modal dengan mendirikan berbagai perusahan atas nama pemerintah seperti PT. Cilegon Mandiri yang mengelola 21 pelabuhan yng dulunya dikelola oleh Pelindo untuk melegalisasi perusahaan ini diterbitkan Perch No.1 tahun 2001 tentang kepelabuhanan. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dibuktikan dengan terbitnya regulasi-dan retibusi untuk pemasukan pada kas daerah. Adanya pilkada langsung oleh dua varian kapitalisme dijadikan arena kontestasi untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Untuk itu pilkada di Cilegon tidak lebih sebagai praktek pembelajaran demokrasi bukan sebuah keberhasilan penguatan demokrasi di daerah. Karena dalam perjalannya pilkada langsung di Cilegon masih terdapat persoalan yang memerlukan perenungan dan pengkajian lebih dalam agar urgensi pilkada langsung benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan semua masyarakat.Implikasi teoritik adalah dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kapitalisme menjadi mainstream dalam pilkada langsung. Maka tak heran jika kontestasi dalam pilkada pemenangnya adalah logika kapitalisme Asia Tenggara. Pilkada di Cilegon cukup unik bila dibanding dengan daerah lainnya. Keunikan itu menjadi karakteristik dari pads perkembangan kapitalisme didaerah itu sendiri. Di mana dalam pilkada langsung di Cilegon pengaruh agama dan budaya cukup kuat. Sehingga keduanya menjadi dinamika dalam lingkungannya sendiri Dalam pilkada langsung agamadan budaya ditempatkan oleh penguasa dalam relasi pusat-pusat kekuasaan. Implikasinya agama diterapkan sebagai alat legitimasi, justifkasi dan hegemoni pusat-pusat kekuasaan. Jadi agama bukan lagi sebagai langit suci, (Berger), bukan lagi kesadaran kolektif (Durkheim) dan bukan lagi sebagai human salvation (Weber) Dengan demildan moralitas kekuasaan telah menggantikan bentuk-bentuk pemaknaan atas agama."