Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Tesis ini penulis membahas tentang Pelayanan Internal di Badan Narkotika Nasional, terkait dengan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh Logistik Biro Umum kepada kepada seluruh personil meliputi pelayanan perbaikan dan perawatan kendaraan dinas, fasilitas gedung dan lahan parkir di lingkungan Badan Narkotika Nasional.Objek penelitian dari tesis ini adalah Pelayanan Internal yang diberikan Logistik Biro Umum kepada Personil pada Satuan Kerja dilingkungan Badan Narkotika Nasional Tujuan penelitian adalah menganalisa seberapa jauh pelayanan internal yang diberikan Logistik Biro Umum kepada personil disatuan kerja Badan Narkotika Nasional. Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode service quality (servqual), dimana metode ini dapat menilai kualitas pelayanan dengan menggunakan lima dimensi yaitu : 1) Tangibles, 2) Realibility, 3) Responsiviness, 4) Assurance, dan 5) Empathy .Dari hasil analisis didapat bahwa nilai rata-rata kesenjangan/gap antara persepsi dan harapan dari masing-masing dimensi servqual yang memiliki nilai kesenjangan/gap tertinggi ada pada dimensi reliability yaitu Kecepatan dalam hal melayani permasalahan sarana dan prasarana dengan skor (-0,63) . Dengan demikian dimensi reliability menjadi prioritas utama bagi Logistik Biro Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa melupakan atau mengesampingkan beberapa dimensi yang lainnya secara keseluruhan.

---

ABSTRACTIn this thesis the author discusses the internal services at tthe National Narcotics Board, related to infrastructure conducted by the logistic division of general Bureau main secretariat to all personnel on the existing division in the National Narcotics Board service include repair, maintenance and maintenance of operational car, truck and motor cycle, Building facilities that provide comfort and care to the working time and a parking facility within the National Narcotics Board. Object of study of this thesis is given by Logistics division of includes repair and maintenance of official vehicles and the comfort of work space for personnel comfort and the use of a parking facility within the National Narcotics Board. The purpose of research is to analyze how far the internal service provided to the General Logistics Bureau of unit personnel in the National Narcotics Board. The research in this thesis uses the concept of service quality (servqual), servqual this method can assess the quality of service by using five dimensions : 1). Tangibles (physical evidence), 2). Reliability (constraints), 3). Responsiveness (responsiviness), 4). Assurance (certainty/security) and 5). Empathy (empathy). Obtained from the analysis that the average value of gap/gap between the perceptions and expectations of each of the dimensions of the servqual gap/gap has the highest value in the dimension of reliability i.e. the speed in terms of servicing and infrastructure issues with a score of (-0,63). Thus the dimension of reliability a top priority for General Logistics Bureau to enhance the quality of service without forgetting or setting aside some other dimension as a whole."

"Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang. Layanan rehabilitasi merupakan bagian dari layanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seseorang dengan mengatasi permasalahan akibat penggunaannya narkobanya. Terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi dalam memberikan layanan menimbulkan dampak terhadap penerima layanan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk didapatkannya strategi peningkatan dan penjaminan mutu layanan rehabilitasi sebagai arah dan kebijakan ke depan dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi. Metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan melibatkan penentu kebijakan dan sasaran kebijakan dan melakukan CDMG (Consensus Decision Meeting Group). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dari analisis faktor lingkungan eksternal kebijakan dan standar rehabilitasi menjadi sebuah peluang, sementara anggaran, koordinasi dan sinergitas K/L serta peran serta masyarakat menjadi sebuah ancaman. Analisis faktor lingkungan internal yang menjadi kekuatan adalah visi dan misi, organisasi, kepuasan penerima layanan dan prevalensi sementara yang menjadi kelemahan adalah aksesibilitas, SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi dan penelitian serta pengembangan. Saat ini posisi Deputi Bidang Rehabilitasi berada pada posisi tumbuh dan membangun serta berada di quadran ke depan. Berdasarkan hasil analisis faktor lingkungan tersebut strategi yang dibutuhkan dalam peningkatan dan penjaminan mutu layanan rehabilitasi adalah mengoptimalkan sebuah kekuatan dan peluang dan mengurangi atau menekan kelemahan dan ancaman melalui strategi penerapan standar rehabilitasi, peningkatan kepuasan penerima layanan dan pengembangan rehabilitasi di lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi.

---

Quality health service is one of the basic needs that everyone needs. Rehabilitation services are part of health services with the aim of improving the health and quality of life of a person by overcoming problems due to the use of drugs. The limited quality and quantity of rehabilitation institutions in providing services has an impact on the recipients of rehabilitation services. This study aims to find a strategy to improve and guarantee the quality of rehabilitation services as a future direction and policy in improving the quality of rehabilitation services. The method used is qualitative research by involving policy makers and policy targets and conducting a CDMG (Consensus Decision Meeting Group). Based on the research results, it was obtained from the analysis of external environmental factors, the policies and rehabilitation standards were an opportunity, while the budget, coordination and synergy of Ministries / Agencies and community participation became a threat. Analysis of internal environmental factors that become strengths are vision and mission, organization, service recipient satisfaction and prevalence while weaknesses are accessibility, human resources, facilities and infrastructure, information systems and research and development. Currently the position of Deputy for Rehabilitation is in a position to grow and develop and is in the future. Based on the results of the analysis of environmental factors, the strategy needed to improve and guarantee the quality of rehabilitation services is to optimize a strength and opportunity and reduce or suppress weaknesses and threats through the strategy of implementing rehabilitation standards, increasing service recipient satisfaction and developing rehabilitation within the Deputy for Rehabilitation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Tesis ini membahas tentang strategis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika yang merupakan usaha dalam pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba,hal ini dapat diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pecandu narkoba pada institusi penerima wajib lapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika dengan mengeksplorasi faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pembangunan sistem informasi pecandu di BNN dan menganalisis prioritas strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif denganmetode analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas faktor penghambat atau kendala yang ditemukan dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah kriteria sumber daya manusia, kemudian arogansi antar instansi terkait, diikuti dengan stigma pecandu dan yang terakhir adalah anggaran/dana. Aktor yang berperan dalam pembentukan atau pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah Badan Narkotika Nasional, diikuti dengan instansi terkait, dan faktor yang terakhir adalah pecandu narkotika. Perekrutan sdm yang ahli dan handal dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika di BNN ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertamadiperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal.

---

This thesis discusses the development of strategic information system drug addict who is a business in illicit drug trafficking network disconnection, this can be obtained from the information provided by drug addicts at the recipient institution shall report. The goal of this study is to analyze development of strategic information system, explore the inhibiting factors or obstacles encountered in the development of information system in National Narcotics Board and analyze strategic priorty in dealing with problems that found in the implementation process. This study used a quantitative approach with Analytic Hierarchy Process (AHP) methode.

Based on AHP analysis, the priorityof inhibiting factors or constraints that are found in the construction of information systems is a drug addict human resource criteria, then arrogance among related institution, followed by stigma addicts and the last one is the budget. The actor who plays a role in the implementation of information systems development is a drug addict is a drug addict addict National Narcotics Board, followed by agencies, drug addicts.

Recruitmenr of human resourcers expert and reliable in drug addicts? information system developing strategic in BNN doesn?t mean that one strategy is more important than the other. It is only as a guidance to determine which strategy to do first when simultaneous implementation can not be done. However, implementation of all strategies simultaneously will make a better achievement."

"Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi memudahkan para pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan terhadap aset mereka, sehingga sulit dilakuan penelusuran aset (asset tracking) untuk mengetahui aset mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran proses penelusuran aset penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Narkotika dan merumuskan kendala yang mempengaruhi penelusuran aset untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelusuran aset di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kerjasama, standard operating procedure dan identitas fiktif. Hal ini yang menyebabkan proses penelusuran aset menjadi kurang optimal. Strategi untuk mengoptimalkan penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pusat data, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

---

In line with technological developments make it easier for us to exchange information. Distance is not a barrier to communicating with person wherever they are. As well as financial transactions transformed and progressed very rapidly making it easier for us to conduct financial transaction. Globalization and liberalization give facilitation to narcotics syndicate to disguise, hide their assets and so hard to tracking their assets.

This study aims to get an overview of the process of asset tracking law enforcement in dealing with narcotics money laundering and formulate constraints affecting asset tracking can be done to further efforts to follow up on these issues.

This research was conducted at the National Narcotics Agency. The data obtained are primary data and secondary data through field research and library research. Data were analyzed descriptively, then processed and reviewed based formulation of the problem that has been established so that is expected to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed qualitatively and presented descriptively that explain, describe, and illustrate in accordance with the existing problems.

Based on the results of research and discussion shows that the asset tracking at the National Narcotics Agency already well underway. However, there are still some problems related to human resources, budget, infrastructure, collaboration, standard operating procedures and fictitious identity. This causes the asset tracking process becomes less than optimal. Strategies for optimizing asset tracking in the eradication of narcotics is by improving the quality of human resources, development of data centers, improve national and international cooperation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis peranan independensi dan kompetensi Auditor Internal serta optimalisasi peranan independensi dan kompetensi auditor dalam peningkatan kualitas hasil audit di Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi. Hasil analisis dengan menggunakan teori peranan yang menunjukkan bahwa peranan independensi dan kompetensi Auditor Internal dapat meningkatkan kualitas hasil audit di BNN. Peranan independensi Auditor Internal memberikan kebebasan kepada auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan intern tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga hasil audit yang dilaksanakan berkualitas. Sedangkan peranan kompetensi Auditor Internal mendorong Auditor Internal untuk dapat melakukan tugas dengan baik dan mendapat kepercayaan bahwa mereka mampu menjalankan tugas sebagai pengawas intern. Inspektorat Utama BNN telah melakukan optimalisasi peranan independensi dan kompetensi dengan menerapkan sistem pengawasan auditor yang berjenjang. Peranan independensi dan kompetensi yang dijalankan oleh Auditor Internal BNN dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan peranan independensi dan kompetensi Auditor Internal agar kualitas hasil audit terus meningkat.Kata Kunci: Auditor Internal, Independensi, Kompetensi.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the role of independence and competence of Internal Auditors as well as optimizing the role of independence and competence of auditors in improving the quality of audit results in the Badan Narkotika Nasional. This research is qualitative research with triangulation method. The results of analysis used the theory of the role which shows that the role of independence and competence of Internal Auditor can improve the quality of audit result in BNN. Role of the Internal Auditor independence gives freedom to the auditors in performing internal control without coercion from any side, so that the results of quality audits performed. While the role of Internal Auditor 39 s competence to encourage Internal Auditors to be able to perform the task well and get the confidence that they are able to perform duties as internal supervisor. Inspektorat Utama BNN has optimized the role of independence and competence by implementing a tiered auditor supervision system. The role of independence and competence undertaken by the BNN Internal Auditor can improve the quality of audit results. This research is expected to be an input to the relevant parties to pay more attention to the role of independence and competence of Internal Auditors in order to improve the quality of audit results.Keywords Competence Independence Internal Auditor"

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"Balai Kasih Sayang (BKS) Pamardisiwi adalah Unit Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi (T&R), Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi (PusLab T&R), Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menyelenggarakan pelayanan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, BKS Pamardisiwi memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan institusi publik. Pelayanan yang demikian membutuhkan strategi yang digerakkan oleh misi yang lebih berorientasi kepada pelanggan, yaitu masyarakat pengguna jasa layanan terapi dan rehabilitasi. Selama ini BKS Pamardisiwi belum menerapkan strategi yang berorientasi kepada pelanggan, yang dapat dilihat dari belum adanya data base pelanggan yang lengkap dan tersusun dengan baik, belum adanya informasi tentang alur pelayanan yang mudah diketahui pelanggan, belum terdistribusinya beban pekerjaan secara optimal, serta sikap, pengetahuan dan ketrampilan petugas yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan BKS Pamardisiwi ditinjau dari persepsi dan harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui prosedur pelayanan dan pengelolaan BKS Pamardisiwi, serta menganalisa kesenjangan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, berdasarkan indikator kualitas pelayanan.Penelitian ini menggunakan Metode Servqual, yaitu suatu metode untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan pada persepsi dan harapan pelanggan terhadap 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu (1) tangibles, (2) reliability, (3) responsiveness, (4) assurance, (5) empathy, sesuai teori kualitas pelayanan yang dinyatakan oleh Zeithaml (1990). Penelitian ini merupakan studi kasus pada BKS Pamardisiwi, dan proses pengumpulan data telah dilaksanakan pada bulan Februari 2005 sampai dengan April 2005. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Sumber data adalah responden yang terdiri dari pelanggan dan pegawai BKS Pamardisiwi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, pengisian kuesioner, serta penelusuran dokumen dan kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menghitung distribusi frekuensi skor persepsi, harapan, serta skor servqual dan tingkat kepuasan yang dicapai pelanggan, kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap hasil pengamatan dan wawancara sesnai subyek yang diteliti. Metode Anova digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan distribusi skor servqual pada tiap dimensi kualitas pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja pelayanan BKS Pamardisiwi, yang meliputi seluruh dimensi kualitas pelayanan yaitu dimensi tampilan fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Kesenjangan tersebut juga berarti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKS Pamardisiwi selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Sementara itu hasil uji anova menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada penilaian pelanggan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan.Hasil analisis data tentang kesenjangan internal menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terbesar kesenjangan di dalam organisasi adalah kurangnya orientasi riset pasar, pemyataan tujuan yang kurang spesifik, kurangnya kemampuan petugas untuk mengontrol situasi yang tidak diduga, serta kurangnya komunikasi horizontal.Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini disarankan agar BKS Pamardisiwi melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bersifat menyeluruh mencakup kelima dimensi kualitas pelayanan. Secara terinci upaya tersebut meliputi peningkatan program terapi dan rehabilitasi, melakukan kerjasama dengan lembaga ketrampilan, meningkatkan kompetensi pegawai, peningkatan sarana, perbaikan prosedur pelayanan, melakukan riset pelanggan, peningkatan sistem pengawasan, dan perbaikan sistem koordinasi dan komunikasi di dalam organisasi.

---

Balai Kasih Sayang (BKS) Pamardisiwi is the Therapy and Rehabilitation Service Unit (T&R), Therapy Laboratory Center and Rehabilitation (PusLab T&R), National Narcotics Board (BNN), that provides services for drugs abuser. As the government agency that provides public service, ?BKS Pamardisiwi' has responsibility to provide qualified service in the form of public institution accountability. Such service requires strategy motivated by customer-oriented mission, namely community who are the therapy and rehabilitation service user. So far BKS Pamardisiwi has not applied its customer oriented mission, as it is shown that they still do not have complete data base and it is not well arranged, they still do not have information about service line that is easily known by customer, load of work has been equally distributed, and the related worker has not been fully equipped with appropriate attitude, skill and knowledge to asset conforming to the customer's expectation and needs.

The purpose of this research is to specify quality of BKS Pamardi Siwi service based on customer's perception and expectation against the service. The research is also aiming to identify service procedure and BKS Parnardisiwi management, and analyze the gap between the internal and external part of organization pursuant to service quality indicator.

This particular research is applying Servqual Method, namely a method to measure the service quality based on customer's perception and expectations on 5 service quality dimensions namely (1) tangibles, (2) reliability, (3) responsiveness, (4) assurance, (5) empathy, conforming to service quality theory developed by Zeithaml (1990). This kind of research is the case study in BKS Pamardisiwi and the process of data collecting has been implemented in Februazy 2005 till April 2005. Sample is taken based on accidental sampling method. Data resources is the respondent comprising customer and employee of BKS Pamardisiwi. Data collected comprising primary and secondary data. Data collecting method is applied through observation, interview, questioner, and studying on documents and literature. Data analyzes is made by calculating perception score frequency distribution, expectation, and servqual score and satisfaction level achieved by customers, then qualitative descriptive analyses is made against the result of observation and interview in complying with the researched subject. Anova Method is used to identity the difference of servqual score distribution in each dimension of service quality.

Research result shows that there are still gaps between customer's expectation and customer's perception against BKS Pamardisiwi service performance that involves all dimension of service quality currently provided by physical appearance dimension, reliability, responsive, security and empathy. Such gap also means that service quality that currently provided by BKS Pamardisiwi is still not in complying with customer's expectation. Meanwhile, anova test result shows that there is no significant difference in customer's assessment against such five dimension of service quality.

Data analyses result on internal gap show that factors that highly contributed to the organization gap is the lack of market research orientation, less specific target statement, worker is not well equipped to control unexpected situation, and lack of horizontal communications.

Based on the result obtained from this research, it is recommended that BKS Pamardisiwi shall improve their integrated service quality that comprise therapy program and rehabilitation, maintain partnership with vocational agency, enhance worker competency, develop facilities and Service procedure, conduct customer research, boost the control system, and coordination system improvement and communication in organization."

"Semakin maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membutuhkan keseriusan segenap instansi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan. Dengan perubahan modus operandi, strategi dan kemampuan pelaku kejahatan narkoba mengharuskan instansi penegak hukum memiliki penyidik yang profesional mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan sebagai pertanda selesainya suatu kasus itu di tangani. Disamping adanya clandestine laboratory ataupun kicthen laboratory peredaran gelap narkoba saat ini juga melalui jalur udara, pelabuhan laut dan perbatasan. Penyidik BNN harus memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mencegah, menangkal dan memberantas pelaku kejahatan narkoba masuk ataupun keluar negeri serta memutus jaringan sindikat.Tujuan penelitian ini mau mendeskripsikan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan sumber daya manusia Penyidik BNN yang profesional. Reseponden penelitian adalah Penyidik (Penyidik Madya dan Penyidik Muda) pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Hasil dari penelitian di olah dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) guna penentuan priorotas mana yang tepat guna pengembangan Sumber daya manusia penyidik BNN. Instrumen yang digunakan adalah 3 kategori pengembangan oleh Bloom yaitu cognitive, affective dan psychomotoric yang dijadikan alat untuk mengukur pengembangan sumber daya penyidik BNN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia, faktor yang paling penting adalah pengembangan segi Psychomotoric, karena dalam Psychomotoric merupakan hasil dari penerapan Cognitive dengan Affective dan penerapannya menjadi barometer keberhasilan bagi Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian aspek Cognitive dan Affective tetap diperlukan sebagai pendukung. Strategi yang dikembangkan untuk mendapatkan penyidik profesional dengan lebih mengintensifkan Pendidikan dan Pelatihan disamping itu aplikasi kegiatan di lapangan serta studi banding. Untuk mewujudkan profesional Penyidik sangat diperlukan kemampuan (competency) dan ditunjang pengalaman (experience).

---

The increasingly widespread of drug abuse and illicit trafficking requires seriousness of the entire law enforcement agencies to conduct prevention and eradication. With the change of modus operandi, strategy and the ability of drug offender requires that law enforcement agencies have a professional investigator from the investigation, inquiry until the submission case file to the prosecutors as a sign of the completion of the case. In addition to the clandestine laboratory or kitchen laboratory, currently illicit drug trafficking is through the air, seaport and border. Investigators of National Narcotics Board should have the ability and skill to prevent, deter and eliminate drug offenders into or out of the country and terminate the syndicate.

The purpose of this research would to describe the analysis of the factors that affecting strategy of human resources development of National Narcotics Board Professional Investigator. The research responden is investigators (Senior Investigators and Junior Investigator) at the Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. The result of this research though the AHP (the Analitic Hierarchy Process) Analysis Method to determine which one is the exact priorities for the development of National Narcotics Board investigator human resources. The instrument use 3 development categories by Bloom, namely cognitive, affective and psychomotoric which is used as a tool for measuring the National Narcotics Board investigators resources.

The results showed that in the developing human resources, the most important factors is development of Psychomotoric terms, since the psychomotoric is the result of the implementation of cognitive and affective, and the implementation to be a barometer of the success in conducting the investigation. Nevertheless as the aspect Cognitive and Affective is still required as a support. Strategy that developed was to obtain a professional investigator with the further intensify of education and training, in addition to field activities and comparative studies. To achieve a professional investigator competency and experience are needed."

"Tesis ini membahas tentang efektifitas proses internal pada Bidang Rehabilitasi Medis UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN. Analisis tentang efektifitas proses internal pada bagian rehabilitasi medis sangat diperlukan karena bagian rehabilitasi medis merupakan pintu pertama (entry point) bagi seorang pengguna narkoba dalam menjalani proses penyembuhan selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana faktor operasionalisasi penelitian ditentukan diawal. Data primer diperoleh dari informan yang merupakan tenaga medis yang bekerja pada UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN, dari konselor dan residen yang dirawat di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN. Data sekunder didapatkan dari data yang telah tersedia dan dilakukan studi data. Analisis disampaikan berdasarkan penilaian (judgement) penulis dengan didasari oleh kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini. Hasil yang didapatkan adalah dalam proses internal rehabilitasi medis ternyata input sudah bagus dan efektif, proses telah cukup bagus, dalam hal pencapaian target masih rendah meskipun proses pelayanan sudah bagus. Kendala yang dihadapi oleh bagian rehabilitasi medis adalah belum ada standard yang baku tentang metode terapi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap system yang berjalan di bagian medis serta masih rendahnya target pelayanan.Saran yang berikan oleh penulis adalah mendorong pihak terkait untuk menerbitkan standard pelayanan rehabilitasi medis, membentuk tim yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap system pelayanan serta meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN.

---

This thesis discussed the internal process effectiveness on Medical Rehabilitation Center, Therapy and Rehabilitation Unit, Indonesia National Narcotics Board (BNN). The analysis on internal process effectiveness is important because of its role as entry point for a drug user in order to perform subsequent recovery process. This research used qualitative approach whereby the research operational factors were defined in the beginning. Primary data was captured from informant ie medical workers who were working, rehabilitation counsels, and residents in BNN Medical Rehabilitation Center. Secondary data was gathered from existing data and more study on related data. Analysis is presented from writer?s point of view based on theoritical basis during this research. The result is: inputs were fairly good, internal processes in medical rehabilitation were already effective, but target achievements were still low. The challenge s in medical rehabilitation unit were: no standard on therapy method from official body, no monitoring and evaluation mechanism on medical processes, and low service targets. Writer suggests related official parties to establish medical rehabilitation service standard, develop dedicated team for monitoring and evaluating services, improve socialization on BNN Therapy and Rehabilitation Unit."