Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kuota jemaah haji Indonesia merupakan kuota terbesar di dunia. Jawa Barat merupakan provinsi dengan kuota haji terbesar di Indonesia. Sedangkan Kota Bekasi merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki kuota terbesar di Jawa Barat. Untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jemaah haji di bidang kesehatan, maka dibutuhkan pencatatan dan pelaporan pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang efektif dan efisien dimulai dari jenjang pertama yaitu Puskesmas. Tujuan studi ini untuk membangun model sistem automasi pencatatan dan pelaporan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di puskesmas. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengembangan sistem Rapid Application Development (RAD). Penelitian dilakukan di Kota Bekasi, melibatkan Puskesmas Pondok Gede dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.Berdasarkan penelitian, ditemukan adanya prosedur yang belum dilakukan yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan jiwa, penilaian kemandirian, dan tes kebugaran. Adanya pencatatan berulang-ulang juga mengakibatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan menjadi kurang efisien, dan belum adanya informasi yang efektif untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap jemaah haji risiko tinggi. Dari hasil uji coba, sistem baru dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencatatan dan pelaporan sebesar 84-88,9% waktu yang dihemat untuk menyajikan 8 indikator pemeriksaan kesehatan haji.

---

ABSTRACT Indonesia has the largest Hajj quota in the world. West Java is the province with the largest Indonesian Hajj quota. While Bekasi is one of the city with the largest quota in West Java. To provide guidance, service, and the best protection for pilgrims in the health sector, an effective and efficient pilgrims health reporting and recording is required from the first level of the health center. The purpose of this study is to build a model of automation systems for recording and reporting of the pilgrims health screening. The study used a qualitative approach and Rapid Application Development (RAD) as system development method. The study was conducted in the city of Bekasi, involving primary health center Pondok Gede and Bekasi City Health Office. There were still procedures that has not been done. Redundancy found in recording and reporting caused less efficient, and there was still the absence of effective information to monitor and guide the high risk pilgrims. From the test results it can be concluded that the new system can improve the efficiency and effectiveness as it saves time by 84 to 88.9% to present 8 indicators of Hajj Pilgrims Health Screening."

"Sistem informasi kini telah menjadi pusat kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi, namun hal ini tentunya akan membawa risiko baru. Pengendalian atas sistem tersebut dibutuhkan guna mengurangi risiko tersebut. Laporan ini menjelaskan aktivitas magang penulis di kantor akuntan publik dalam memberikan jasa review atas pengendalian sebuah sistem aplikasi perdagangan efek jarak jauh yang diakses via mobile sebuah perusahaan sekuritas. Jasa ini merupakan jasa review kepatuhan perusahaan sekuritas sebagai anggota bursa terhadap peraturan Bursa Efek Indonesia.

---

Information system recently become the center of the company's operational activities in accordance with the development of technology, but this certainly will bring new risks. Control over the system is needed to reduce those risks. This report describes the activities of the author's internship in the public accountant firms in delivering review services over control of a long-ranged trading systems which accessed via mobile from securities company. This service is a type of compliance review of securities companies as an exchange member to the Indonesia Stock Exchange regulations."

"ABSTRAK<>br>Industri kesehatan di Indonesia merupakan sektor yang sangat besar dengan nilai ekonomis yang tinggi. Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia, seperti layaknya di negara lain, menggunakan rekam medis sebagai landasan pembiayaan, pembayaran, dan sistem pelayanannya. Tidak adanya sistem rekam medis yang terintegrasi di dalam infrastruktur JKN, menimbulkan masalah serius. JKN memaksa rumah sakit dan klinik untuk menghabiskan usaha dan biaya dalam jumlah besar untuk melakukan pengumpulan rekam medis yang berulang bagi setiap pasien. Kurangnya edukasi pada pengguna sistem JKN dan kemungkinan human-error menjadi penyulit dalam pengumpulan rekam medis. Dari perspektif rumah sakit dan pasien, pengumpulan rekam medis berulang memperlambat waktu penanganan per pasien. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah pada infrastruktur JKN dan mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk menangani pengumpulan, distribusi, dan pemakaian rekam medis secara online antar rumah sakit dan klinik. Tesis ini juga menguji potensi nilai bisnis yang dihasilkan oleh implementasi rekam medis online dengan metode net present value NPV , menilai kemungkinan peningkatan NPV secara positif menggunakan simulasi Monte Carlo, dan mengevaluasi faktor sensitif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan NPV dengan menggunakan analisa sensitivitas. Pemodelan bisnis yang dilakukan menunjukkan peningkatan free cash flow sebesar 23,5 . Simulasi Monte Carlo yang dilakukan pada tesis ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan peningkatan NPV bernilai positif incremental NPV > 0 pada implementasi rekam medis online adalah sebesar 100 .

---

ABSTRACT<>br>Health care industry in Indonesia is a very big sector with a lump sum of money flowing through it. Universal health coverage UHC in Indonesia, just like many of its adversaries, based its costing, payment, and service system on patients existing medical records. This posed a serious problem due to the inexistence of an integrated medical record system within their infrastructure. UHC force hospitals and clinics to spend extra effort and cost by doing redundant medical record collection for every patients. Lack of well educated UHC users and the possibility of human error attributes to the difficulty in medical record collection. From the hospital rsquo s and patient rsquo s perspective, the redundant collection of the medical records leads to longer handling time per patient. The objective of this thesis is to identify the problems existing in UHC infrastructure and to develop a web based information system to handle the medical record collection, distribution, and usage within hospitals and community health clinics. It also examines the value of potential business generated by online medical record implementation based on net present value NPV method, reviews the probability of positive incremental NPV by using Monte Carlo simulation, and evaluates the sensitive factors that influence the incremental NPV by using sensitivity analysis. Business modelling done on online medical record implementation signify an incremental free cash flow of 23.5 higher than without online medical record. Monte Carlo simulation done in this thesis also shows that the probability of positive incremental NPV incremental NPV 0 in integrated medical record online implementation is 100 ."

"PT. Garuda Indonesia adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi udara di mana dalam bisnis ini persaingan sangat ketat dan resiko sangat tinggi serta kebutuhan dana sangat besar. Hal ini mengakibatkan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) yang semakin meningkat diantaranya sistem aplikasi untuk mendukung strategi bisnis, baik itu untuk operasional maupun pengambilan keputusan bagi manajemen. Untuk menghindari kerusakan atau kegagalan sistem tersebut, maka perlu adanya perlindungan dan keamanan bagi infrastruktur TI yang mendukung sistem aplikasi tersebut, agar operasional proses bisnis dapat terus berjalan dengan baik. Usaha untuk menjaga ketersediaan sistem TI pada suatu organisasi, diantaranya dengan membuat backup sistem.PT. Garuda Indonesia yang menggunakan sistem aplikasi SAP (System Application Product in Data Processing) R/3 sebagai aplikasi back office dan ARGA (Automatic Reservation GAruda) sebagai aplikasi front office, pada saat ini baru menggunakan backup sistem berupa tape backup atau disk backup. Hal ini tidak akan mencukupi kebutuhan untuk menjamin ketersediaan sistem apabila terjadi bencana atau kerusakan infrastruktur TI. Backup sistem yang masih sederhana akan mengakibatkan recovery menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga akan mempengaruhi operasional bisnis perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan merencanakan untuk membuat infrastruktur TI di tempat lain agar pemulihan terhadap kegagalan sistem yang dilakukan jika terjadi kerusakan di pusat komputer menjadi lebih mudah, sehingga waktu terjadinya kegagalan sistem tidak terlalu lama. Business Continuity Plan (BCP) adalah suatu perencanaan dalam mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem. Perencanaan ini diperlukan dan harus disusun dengan baik agar kegagalan sistem dapat diantisipasi dan diperkirakan sebelumnya dampak yang akan terjadi.Ada beberapa alternatif pendekatan BCP yaitu Replikasi, Hot Sites, Warm Sites dan Cold Sites di mana yang membedakan dari alternatif pendekatan BCP tersebut adalah infrastruktur TI dan fasilitas pendukung, sehingga akan berdampak pada biaya yang akan diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kuantifikasi terhadap nilai manfaat tangible maupun intangible dari sistem aplikasi untuk mengetahui kerugian bisnis dan potensi biaya yang akan timbul bila sistem tidak berfungsi serta biaya untuk mengimplementasikan masing-masing alternatif pendekatan BCP tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan skema replikasi dalam BCP memberikan biaya yang efisien dan cukup mengatasi resiko kerugian bisnis yang besar.

---

Garuda Indonesia is a state-owned company in airline business where competition and risk as well as budget required are high. This leads to the increasing need of Information Technology (IT) among other application system to support business strategies in both operation and management decision making. To avoid damage or failure of the system, it is necessary to provide protection and security for IT infrastructure supporting the application system to keep the business process operation running smoothly. The way to keep IT system availability in the organization is by making back up of the system. Garuda Indonesia uses SAP as a back office application and ARGA (Automatic Reservation Garuda) as a front office application.Nowadays Garuda Indonesia has already used back up of the system in the form of tape back up or disk back up. It will be insufficient to guarantee system availability if there is a damage or failure in IT infrastructure. Simple back up of the system will cause complicated recovery and take long time, so it will influence company business operation. To anticipate them, company plans to make IT infrastructure in other locations so when the system fails, the recovery can be done easier and faster. Business Continuity Plan (BCP) is a planning in anticipating system failure. This planning is required and must be arranged well, so the system failure can be anticipated and predicted before all impacts happened. There are several BCP approach alternatives, i.e., Replication, Hot Sites, Warm Sites, and Cold Sites.These alternatives are differentiated by IT infrastructure and supporting facilities, which consequently will affect the required cost. Therefore, quantification is required on tangible and intangible benefit values of the application system(s) to identify business loss and cost if the system fails and implementation cost of each BCP approach alternative. The result from this research indicates that the usage of replication scheme in BCP gives efficient price and sufficiently covers big business loss."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014)."

"Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital.

---

Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems."