Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokratisasi yang terjadi Indonesia dihadapkan pada persoalan tingkat partisipasi politik yang tinggi disatu sisi dan kelembagaan partai yang belum kuat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disisi lain. Salah satu persoalan yang penting yang muncul adalah penilaian masyarakat yang negatif akan kinerja dan kualitas moral para pemimpin publik/ politik yang dihasilkan oleh partai politik, termasuk Partai Golkar, yang menjadi objek penelitian ini. Kualitas pemimpin yang dihasilkan oleh partai politik dianggap lemah, tidak pro ke persoalan rakyat dan cenderung berperilaku yang negatif. Persoalan rekruitmen politik kemudian menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian luas dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori- teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori partai politik dan teori rekruitmen politik. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, pola dan mekanisme rekruitmen pemimpin di Partai Golkar dilakukan melalui dua jalur rekruitmen utama yaitu jalur kaderisasi dan jalur rekruitmen individual. Untuk jalur kaderisasi, usulan siapa yang akan direkrut dilakukan secara bertahap, dan mulai dari tingkatan kepengurusan dibawah (bottom up). Dan untuk jalur individual, ketua umum Partai Golkar mempunyai hak untuk menentukan seseorang yang akan direkrut (hak diskresi). Calon- calon pemimpin yang akan direkrut kemudian akan disurvei untuk menentukan tingkat popularitasnya. Kriteria rekruitmen yang dipraktekan oleh Partai Golkar lebih pada berorientasi ke pasar politik (market oriented party) yang merupakan imbas dari terbukanya sistem politik Indonesia pasca reformasi. Kriteria rekruitmen politik tersebut kemudian membuat achievement (prestasi) dan kaderisasi belum menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme rekruittmen pemimpin di Partai Golkar. Pertimbangan dari sisi askriptif lebih dikedepankan.

---

Democratization within Indonesia are faced with the problem of high levels of political participation are faced with institutional parties that have not been strong in and share their aspirations are. In addition, one important issue that arises is that the negative assessment of performance and quality of leaders of public morals / politics generated by the political parties, including Golkar Party, which is the object of this study. Quality of leaders produced by the political parties considered weak, not pro people issues and tend to behave negatively. Political recruitment problem then became one of the issues of concern to the broad community.

This research uses descriptive qualitative method of analysis. The theories put forward in this study is the theory of the political parties and the theory of political recruitment. The theory is used as a framework of thinking that helps researchers to view and analyze the results of the study are found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground gained during the process of research and theory can be seen in the correlation gap.

From the research results obtained, and the pattern of elite recruitment mechanism Golkar Party recruitment is done through two main pathways pathways pathways of regeneration and individual recruitment. For regeneration pathway, the proposal will be recruited who performed in stages, starting from the level of management and under (bottom up). And for individual lines, the chairman of the Golkar Party has the right to define someone who will be recruited (discretion). Candidates will be recruited later be surveyed to determine the level of popularity.

Recruitment criteria practiced by the Golkar Party is more oriented to the political market (market oriented party) which is the impact of the opening of the Indonesian political system after the reform. Political recruitment criteria are then made achievement and regeneration has not been a major consideration in the mechanism rekruitrnen Golkar Party leader.Consideration of the more advanced ascriptive."

"Penelitian ini secara khusus membahas tentang brand positioning dalam politik. Partai politik sebagai subjek dan unsur terpenting dalam demokrasi di Indonesia, Perbandingan brand positioning yang dimiliki masing-masing partai politik adalah inti dari penelitian ini. Dengan melihat berbagai atribut yang dimiliki, positioning partai dapat dideskripsikan secara jelas. Penelitian ini menggunakan variable yang terangkum dari berbagai jurnal penelitian. Terdapat Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dan Gerindra atas pertimbangan pengalaman yang dimiliki dari Pemilu yang telah diikuti. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software statistik IBM SPSS versi 21. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan positioning partai politik dapat terkonfigurasi melalui perceptual map. Beberapa atribut yang tersaji dalam penelitian membantu pemilih dalam hal ini responden untuk dapat menilai image dari sebuah partai.

---

This research specifically discover brand positioning in politics. Political party as the most important element for democracy in Indonesia. Comparison of party's positioning is the essence of this recent research. By determining many attributes, party's positioning can be defined clearly. This research is adapted many variables that combining many scientific articles. There are Golkar, PDIP, Demokrat, PKS and Gerindra considering their experiences of its successive election. Data processing of its research is using statistical software IBM SPSS version 21. The outcome distinct the positioning of political parties configured by its perceptual map. Furthermore, few attributes on this research help respondents to discover party's images."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"Tulisan ini membahas tentang gangguan (disrupsi) yang terjadi pada Partai Golkar di Pemilu 2019 sejak dibentuknya relawan Golkar-Jokowi (Gojo). Pengaruh relawan Gojo terhadap rekrutmen politik tidak berdampak langsung karena Gojo dibentuk tidak berdasarkan perintah partai. Gojo mempengaruhi rekrutmen Partai Golkar sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan caleg. Relawan Gojo memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bakal caleg Golkar dengan instrumen relawan. Sedangkan terhadap perubahan kampanye Partai Golkar, relawan Gojo memberikan dampak karena Golkar lebih kreatif memanfaatkan media sosial dengan memanfaatkan dukungan terhadap Jokowi. Dengan adanya Relawan Gojo maka kampanye-kampanye Partai Golkar lebih cepat dan dinamis, karena tidak lagi melalui jenjang organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep disrupsi Francis Fukuyama dan konsep pelembagaan Samuel P. Huntington. Temuan dari tulisan ini, lahirnya Gojo di Partai Golkar awalnya mendapatkan respon negatif dari beberapa kader karena menjadi hal baru di internal partai. Namun, pergerakan Gojo mampu memperkenalkan Golkar lebih cepat dan lebih baik dari infrastruktur kekuasaan yang sudah ada. Dari perubahan yang dibuat oleh Gojo terhadap rekrutmen dan kampanye Partai Golkar. Perubahan terhadap pola kampanye lebih terlihat dibandingkan rekrutmen politik.

---

This paper discusses the disturbances that have occurred to the Golkar Party in the 2019 Election since the formation of the Golkar-Jokowi (Gojo) volunteers. The influence of Gojo volunteers on political recruitment did not have a direct impact because Gojo was formed not based on party orders. Gojo influenced the recruitment of the Golkar Party before the General Elections Commission (KPU) determined the candidates. Gojo volunteers use social media to introduce prospective Golkar candidates with volunteer instruments. As for the changes to the Golkar Party's campaign, Gojo volunteers had an impact because Golkar was more creative in using social media by taking advantage of support for Jokowi. With the Gojo Volunteers, the Golkar Party's campaigns are faster and more dynamic, because they no longer pass through the organizational level. This study uses a qualitative method with a case study approach. The concepts used in this research are the disruption concept of Francis Fukuyama and the institutionalization concept of Samuel P. Huntington. The findings from this paper, the birth of Gojo in the Golkar Party initially received a negative response from several cadres because it was a new thing within the party's internal structure. However, the Gojo movement was able to introduce Golkar faster and better than the existing power infrastructure. From the changes made by Gojo to the recruitment and campaign of the Golkar Party. Changes to campaign patterns are more visible than political recruitment."

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti keterwakilan politik Kristen dalam Pileg 2004 dan 2009 melalui studi PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Keterwakilan politik Kristen di DPR RI selama tiga kali Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) ternyata justru bukan karena dukungan dari para pemilih Kristen. Para politisi Kristen terpilih menjadi anggota legislatif karena dukungan pemilih beragama Islam dan terutama justru dari basis Islam yang kuat. Maka pertanyaannya, bagaimana dan apa alasan PDI Perjuangan dan Partai Golkar menempatkan caleg Kristen di basis Islam, apa strategi caleg Kristen untuk keterpilihannya, dan bagaimana alasan pemilih beragama Islam sehingga menggalang dukungan untuk memenangkan caleg Kristen. Hasilnya, persentase keterpilihan orang-orang Kristen di DPR RI Pileg 1999 (16,48%), Pileg 2004 (14,90%), dan Pileg 2009 (12,86%) melampaui persentase penduduk Kristen di Indonesia (8,71%).Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yakni teori Alan Ware tentang keterpilihan seorang caleg dimana sosok personal/figur kandidat menjadi yang terpenting, program partai di level kedua, dan ideologi partai di level terendah; dan teori primordialisme politik dari Clifford Geertz yang mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa dua ikatan primordialisme terpenting konteks Indonesia adalah suku dan agama. Empat teori lain mendukung dua teori utama ini, yakni: teori Anne Philips tentang politik kehadiran secara konkrit di lembaga Negara, pandangan Affan Gaffar tentang aspek aliran dalam agama dan ketaatan terhadap pemimpin di Pulau Jawa, pandangan George McTurner Kahin tentang nasionalisme sebagai perekat kesatuan yang kuat yang mendapat peneguhan dari Burhan Djabir Magenda tentang peranan partai dalam penguatan nasionalisme, dan teori patron klien dari James Scott. Metode penelitian menggunakan literatur langsung dari kedua partai dimaksud dan melakukan wawancara mendalam terhadap 5 (lima) orang caleg terpilih, 4 (empat) pengurus pusat partai, dan 3 (tiga) orang pemilih beragama Muslim.Penelitian ini secara khusus menyimpulkan bahwa ternyata aspek agama dan suku bukan variabel utama sebagai ukuran keterpilihan seorang caleg namun masih ada variabel lain yaitu tingkat penerimaan pemilih terhadap calon. Temuan penting penelitian ini bahwa figur atau sosok caleg sangat berpengaruh untuk keterpilihan seorang caleg Kristen, dan praktek tradisi agama dan budaya lokal tetap berpengaruh dalam pemilu. Implikasi teoritis penelitian ini memperlihatkan bahwa teori Alan Ware terkait peran ketokohan/figur caleg sangat menentukan untuk keterpilihan seorang caleg, dan teori primordialisme politik Clifford Geertz menunjukkan bahwa aspek tradisi agama dan budaya local yang dipraktekkan oleh caleg-caleg Kristen sangat berpengaruh untuk keterpilihan mereka di daerah berbasis Islam yang kuat.

---

ABSTRACT

This dissertation studies about political representation of Christian through the study of the PDI-P and Golkar Party. Political Representation of Christian for three times of General Election in Reformation Era (1999, 2004, and 2009) actually had been not from the Christian voters as supposed. The Christian representatives were elected because of Islamic voters support and uniquely the voters are from the strong Islamic based. Then, the question is how and what the reason of the PDI-P and Golkar Party placed the Christian representative as legislative candidates in Islamic based electoral district, and what is the reason of Islamic voters to support Christian legislative candidates. The result is the percentage of the Christian representative in DPR-RI in legislative election 1999 (16,48%), Legislative Election 2004 (14,90%) and Legislative Election 2009 (12,86%) beyond the percentage population of Christian citizen in Indonesia (8,71%).

This research applied two primary theories, they were Alan Ware theory on the role of the party in recruitment where personal feature is the most important, program party at the second level, ideology party at the lowest level; and politic primordial?s from Clifford Geertz which noticed by Maswadi Rauf that there are two important binds of primordialism of Indonesian context are tribe and religion. Four other theories are Anne Philips theory on presentation politic concretely in state institution, Affan Gaffar?s point of view on the flow aspect in religion and obedient to the leaders in Java Island, George McTurner Kahin on nationalism as a strong unity glue that gets confirmation from Burhan Djabir. Burhan Djabir Magenda on important role of political party in strengthening nationalism, and the theory of James Scott on patron client relation.

Research Method applied direct literature by the relevant political party and depth interview for five (5) representative, four (4) political party officer, three (3) Islamic voters. The research specified concluded that religion and tribes are not the dominant factor in determining the electability of candidates but the candidates? acceptability in the society. The finding of this research is that the figure representative candidates are strongly influenced in Christian representative electability and the practice of religion and local cultural still an influence in election. Theoretical implication shows that Alan Ware Theory on the role of figure representative is really strong in electability of candidate; and theory of political primodialism by Clifford Geertz that religion tradition aspect and local cultural that have been practiced by Christian representatives in the strong Islamic based electoral district."

"Penelitian ini mengkaji fenomena politik media yang berkembang di Indonesia saat ini. Politik Media merupakan pendekatan baru bagi para politisi yang di dalam tindakannya selalu memikirkan pers agar mau meliput kegiatannya. Menurut prespektif politik media, jalinan ketiga aktor yaitu partai politik/politisi, media massa/pers dan publik terjalin erat dan mempunyai goal-oriented behavior masing-masing. Media membentuk realitasnya sendiri, media mempunyai sejumlah nilai dan aturan sendiri dalam meliput suatu peristiwa politik.Namun ditengah dinamika goal-oriented behavior ketiga aktor tersebut, terutama interaksi antara aktor politk dan jumalis, kita dapat mencermati bahwa berita-berita politik tentang Partai Golkar tetap eksis di media massa. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi politik media Partai Golkar dalam pengelolaan political news tersebut? Sedangkan tujuan penelitian, terkait dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji strategi politik media politik Partai Golkar di dalam sebuah setting agenda politik yaitu kegiatan Rapim pada tahun 2005 dan 2006.Paradigma yang digunakan dalam peneiitian ini adalah konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif deskritif analisis. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan unit observasi adalah Partai Goikar dan unit analisis adalah individu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode indepth interview kepada narasumber yang dipilih secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik media Partai Golkar pada agenda politik Rapim tahun 2005 8¢ 2006 adalah konsisten, dalam arti kata Partai Golkar tetap mempergunakan issu-issu politik sebgai alat untuk menarik minat media massa meliput, ditunjang pula dengan kegiatan-kegiatan yang spektakuler sehingga tercapai suatu political news magement dalam strategi politik media yang apik. Tingkat kesadaran terhadap prespektif politik media di partai politik Golkar, khususnya didiri politisi partai telah cukup baik, artinya para politisi tersebut telah menyadari bahwa iidak ada gunanya mengadakan suatu agenda politik apabila tidak diliput oleh media massa. Bagi media massa, dalam melakukan proses penyampaian pesan politik kepada publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa professional jugdment, source credibility, independensi menjadi faktor utama untuk dijadikan kelayakan berita. Agenda politik tidak bisa diarahkan secara langsung menjadi sebuah agenda media oleh para politisi partai. Agenda politik partai tidak selalu menjadi agenda media.

---

The research studies media political phenomena growing in Indonesia nowadays Media politics is a new approach for politicians, whose actions always think the press for it to be willing to cover their activities. According to the perspectives of media politics, interrelationships among three actors, namely, political parties/potiticians, mass media/press and public, are close and have their own goal-oriented behavior. Media shapes their own reality; media has a number of values and rules of their own in covering a political event.However, from goal-oriented behavior dynamics of those three actors, especially interaction between political actors and joumalists, it is evident that political news on Golkar Party still existed in Media. Therefore, the problem of the research is, how is the politics media strategy of Golkar Party in managing such political news? Whereas, the goal of the research, in connection with the above problem, is to study Golkar Party?s politics media strategy in a political agenda setting, namely, leaders meeting (Rapat Pimpinan/Rapim) of 2005 and 2006.The paradigm of the research is constructivist through a descriptive qualitative analysis approach. The research uses a case study method, with observational unit being Golkar Party and analysis unit individual. Data collection technique was undertaken through in-depth interviews with resource persons chosen purposively.The research findings indicate that Golkar Party's media political strategy in political agenda of Rapim for 2005 8. 2006 was consistent; in other words, Golkar Party still used political issues as a means of attracting mass media to cover them that supported also by spectacular activities so that political news management were attainable in an elegant media politics strategy. The level awareness of media political perspectives in Golkar Party, especially in their politicians themselves was relatively good; it means that those politicians realized that it was useless to make political agenda if the mass media did not cover them. For mass media, in bringing political messages into the public, these research results show that professional judgment, source credibility, and independence were the main actors for news feasibility. lt is uneasy for politicians of the Party to direct their political agenda in someway toward the media agenda. Political agenda of a party are not always media agenda."

"Golkar adalah organisasi politik di Indonesia yang selalu menempati urutan tertinggi dalam perolehan suara pada setiap Pemilu. Hal ini selain karena Partai Golkar didukung oleh struktur organisasi dan kelembagaan yang sudah mapan, juga karena telah memiliki pengala man yang cukup matang dalam pemenangan suara dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Namun, kesuksesan tersebut belum didukung oleh penerapan kebijakan yang lebih responsif gender yang berakibat pada rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar dan di parlemen. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Partai Golkar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen pada periode kepengurusan 1999 - 2004.Penelitian ini terkait erat dengan teori budaya patriarki dari Gorda Lerner dan Aristoteles, teori gender dari Arid Budiman dan Nunuk P Murniati, teen Kuota dari Drude Dahlerup, teori kebijakan dari Friedrick dan Anderson, teen demokrasi dari Robert Dahl, serta mempunyai signifikansi dengan pengembangan teori Partai Politik yang terkait erat dengan fungsi Partai Politik dan Miriam Budiarjo.Dari teori tersebut, terdapat signifikansi praktis dalam upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di kepengurusan Partai Golkar khusiisnya dan di Parlemen umumnya.Fokus analisis penelitian ini adalah pada Partai Golkar dengan variabel yang diamati adalah kebijakan dan fungsi Golkar sebagai Partai politik, sosialisasi politik , dan sistem rekruitmen dalam partai Golkar.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara mendalam (dept interview) terhadap 15 orang informan kunci (key informant). Teknik penentuan informan kunci dengan metode snow ball. Data sekunder meneakup studi kepustakaan dan publikasi ilmiah serta laporan lembaga resin yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan secara akadeniik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai Partai, Golkar memiliki kebijakan politik yang jelas, dengan mekanisme (struktur dan kerangka) organisasi dan pengkaderan yang modem, terstruktur dan sistematis dengan poly rekruitmen kader yang baik. Tapi, budaya patriarki sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gorda Lerner dan Aristoteles masih mengakar kuat di tubuh Partai Golkar yang berimplikasi pada rasionalisasi penempatan pengurus perempuan dalam struktur partai menjadi tidak signifikan dengan jumlah kader perempuan Partai Golkar dan kurangnya peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen. Partai Golkar juga belum maksimal dalam menjalankan fungsinya secara lebih "demokratis" sebagaimana teori Robert Dahl, yang berimplikasi pada kebijakan yang bias gender yang mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen, yalmi hanya berhasil menempatkan 16 orang kader perempuan atau 11,76% dari 136 kursi yang diperoleh Partai Golkar dalam Pemilu 1999 lalu..rumlah yang jaub dari target kuota yang disarankan dalam UU Partai Politik.

---

Golkar is a political organization in Indonesia which always in the highest position in every election. It is not only because the party is supported by an establish structure of organization and institution, but also its vivid experience in winning the elections. However, its success has not been supported by more responsive politic implementation on gender which causes lower-level women representative ness in the board of the organization and in the parliament. Thus, the problem of the research is that how is the policy of the party in increasing women representative ness in parliament in the period of 1999-2004.

This research has a strong attachment with theory of culture of patriarchy from Gerda Lerner and Aristoteles, theory off gender from Arief Budiman and Nunuk P Murniati, theory c; quota from Drude Dahlerup, theory of policy from Friedrick and Anderson, theory of democracy from Robert Dahl, theory and relates to development theory of political party from Miriam Budiardjo. From the theories, there is a practical significance of efforts in endorsing women representative ness in the board of the party and in parliament in general,

The focus of the research is on Golkar Party and variables of the research are policy and function of the party as a political party, political socialization, and recruitment system in the party. The research applies a qualitative approach. Data resources of the research are from in=depth interview on 15 key informants using snowball technique. Secondary data includes literature study, scientific publication, and also official reports from related institutions,

The result of the research shows that as a party, Golkar has a clear policy, with its mechanism (structure and framework) of organization and modern, structured and systematic forming of cadre with good recruitment system. However, culture of women in its board and representative in parliament. The party has also less afford in implementing its function to be more democratic. It implicates to bias gender policy and lower-level of women representative ness in parliament. The party only got 16 representatives or 11, 76% from 136 seats of the party in parliament a results of 1999 election and less then quota targeted by the law of Political Party."

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta politik yang menunjukkan kemampuan Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang dalam meraih suara yang relatif stabil dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang muncul sebagai partai yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi strategis di lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Strategi politik Partai Golkar di kedua wilayah ini terletak pada kekuatan struktur dan kemampuan memanfaatkan kultur politik lokal masyarakatnya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik dan usaha Partai Golkar mengembangkan struktur politik, serta kemampuan Partai Golkar memanfaatkan kultur politik lokal di masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014 di Kabupaten dan Kota Serang.Sebagai alat bantu analisa kajian ini dipakai pendekatan pelembagaan partai politik dan budaya politik. Konsep pelembagaan partai politik sebagaimana dikemukakan Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand digunakan dalam mengkaji kekuatan struktur sebagai instrumen yang berpengaruh terhadap strategi politik Partai Golkar. Sedangkan teori budaya politik yang digagas Almond dan Verba dijabarkan dalam upaya menjelaskan kondisi kultur politik lokal masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Kemampuan Partai Golkar untuk menggunakan budaya politik lokal menjadi elemen determinan dalam upaya mempertahankan dan menguatkan perolehan suara pada Pemilu 2014.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Serang, akademisi, dan tokoh jawara serta ulama di wilayah Serang. Telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data.Temuan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa aspek strategi politik Partai Golkar dengan penekanan pada penanaman doktrin nilai perjuangan Partai Golkar, proses pembinaan kader partai dan upaya merespon harapan dan tuntutan konstituen, merupakan kunci mengapa Partai ini berhasil meraih suara di Serang. Di samping itu, pada aspek kultur, Partai Golkar memanfaatkan pengaruh kelompok ulama/kiai melalui diantaranya yakni, pembinaan terhadap pondok pesantren dan membina hubungan dengan kelompok jawara. Kedua kelompok ini, diyakini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat di Serang.Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Golkar di wilayah Serang melakukan institusionalisasi kepartaian sesuai teori pelembagaan partai politik dari Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand. Berdasarkan pada kajian penelitian, kondisi budaya politik masyarakat di wilayah Serang ialah budaya politik subyektif (kaula) seperti yang diungkapkan Almond dan Verba.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba., This thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba.]"

"Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pembentukan koalisi partai politik Golkar, PKB dan PBB pendukung pasangan Irvan dan Herman pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015. Kasus yang diteliti tersebut menarik untuk diangkat karena pembentukan partai koalisi umumnya dilakukan sebanyak mungkin partai pendukung yang terlibat di dalamnya. Pembentukan koalisi partai politik studi kasus koalisi Pemilihan Kepala Daerah cenderung lebih mengedepankan kondisi proses dibanding kuantitas jumlah partai pendukung, dan hasilnya adalah kemenangan. Kondisi proses yang akan dilihat dibagi menjadi beberapa faktor. Pertama, latar belakang yang mendorong terbentuknya partai koalisi. Kedua, intensitas komunikasi berdasarkan elektabilitas kandidat partai koalisi. Ketiga, pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya di Kabupaten Cianjur. Keempat, kontrol eksternal koalisi sebagai penentu akhir. Kerangka teori dan kosep yang digunakan dalam menganalisis kasus yang diangkat adalah koalisi dan pembentukan koalisi. Analisis deskripsi proses pembentukan koalisi partai dalam penelitian ini diharapkan akan mampu menggambarkan bagaimana proses politik berlangsung dalam sebuah kontestasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisa deskriptif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber literatur yang relevan.

---

This study will describe the process of forming a coalition of Golkar, PKB and PBB political parties supporting the Irvan and Herman pair in the 2015 Cianjur District Head Election. The case studied was interesting to appoint because the formation of coalition parties was generally carried out as much as possible the supporting parties involved. The formation of a political party coalition coalition case study of Regional Head Elections tends to prioritize quality over the quantity of supporting parties, and the result is victory. The quality of the process to be seen is divided into several factors. First, the background that drives the formation of a coalition party. Second, the intensity of internal communication based on the electability of the survey results of coalition party candidates. Third, the experience of the previous regional head elections in Cianjur Regency. Fourth, the external control of the coalition determines the final victory. The theoretical framework and concept used in analyzing the cases raised are coalitions and coalition formation. Analysis of the description of the party coalition formation process in this study is expected to be able to describe how the political process takes place in a political contestation at the local level. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis model. Primary and secondary data collection techniques through in-depth interviews and relevant literature sources."