Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta memberikan peluang signifikan untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustanaible city). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tersebut memicu tingginya pertumbuhan penduduk Jakarta yang dapat menciptakan permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan kota, seperti banjir rob, kurangnya ketersediaan air bersih, dan keterbatasan lahan untuk pengembangan bisnis, pemukiman, dan Ruang Terbuka Hijau. Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) sebagai solusi permasalahan tersebut yang diprediksikan dapat mempengaruhi aspek-aspek keberlanjutan Kota Jakarta. Pada penelitian ini, dikembangkan 4 skenario kebijakan JCDS yaitu Jakarta Under Water, Jakarta Goes Green, Jakarta Goes Green Without Reclamation, dan Jakarta Waterfront City. Kemudian, skenario alternatif kebijakan tersebut disimulasikan ke dalam integrasi model T21 Jakarta dan model JCDS yang dikembangkan dengan pendekatan sistem dinamis agar didapatkan hasil yang dapat digunakan untuk menganalisis 4 skenario kebijakan tersebut.

---

Jakarta's economic growth provides significant opportunities for sustainable urban development (sustanaible city). On the other hand, the economic growth trigger high population growth in Jakarta can create problems that affect the development of the city, such as tidal flood, the lack of availability of clean water, and limited land for business development, residential and Green Open Space. In the face of this problems, the Jakarta Government issued Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) policy as a solution to these problems that is predicted to affect the sustainability aspects of Jakarta.

In this study, developed 4 policy scenarios namely Jakarta Under Water, Jakarta Goes Green, Jakarta Goes Green Without Reclamation, and Jakarta Waterfront City. Then, the policy alternative scenarios simulated in the integration of T21 Jakarta model and JCDS model developed with system dynamics approach in order to obtain results which can be used to analyze those policy scenarios."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta yang berbatasan langsung dan menerima dampak dari pengembangan reklamasi pantai di utara Jakarta digunakan sebagai model pembangunan yang didasarkan pada pendekatan ekologis.Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep infrastruktur perkotaan berkelanjutan di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta, yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan modal komunitas kota, kebutuhan infrastruktur kota dan komponen kota ekologis. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, dilakukan analisis multivariat adaptasi dari Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel kompleks dan simultan. Variabel laten komponen kota ekologis bersama dimensi ekonomi dan sosial diuji kembali melalui uji keberlanjutan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan software RAP-ECOCITY (Rapid Appraisal for Ecological City) yang merupakan adaptasi dari RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan terdiri dari tata guna lahan, jaringan prasarana, bangunan/pemukiman, serta sumber daya air. Nilai indeks keberlanjutannya adalah 56,27 yang mencerminkan infrastruktur kota di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta cukup berkelanjutan secara multidimensi dimana dimensi ekonomi sangat berkelanjutan dan dimensi sosial cukup berkelanjutan; sedangkan dimensi ekologi kurang berkelanjutan. Atribut sensitif yang menjadi faktor pengungkit dari dimensi ekologi adalah kepadatan penduduk atau jumlah penghuni dalam satu rumah dan keterjangkauan terhadap pelayanan angkutan umum, dari dimensi ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan dari dimensi sosial adalah tingkat partisipasi sekolah dan jumlah pengangguran terbuka.

---

ABSTRAKHigh economic growth in the city was not balanced with the provision of adequate infrastructure. Development of waterfront revitalization area north of Jakarta which is immediately adjacent to and receive the impact of the development on the north coast Jakarta reclamation is used as a model of development based on the ecological approach. This study is aiming to examine the concept of sustainable urban infrastructure in the revitalization of the northern coast of Jakarta, which is an approach that integrates city community capital, the infrastructure demands of the city and the city ecological components. The relationship between the components is analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) which is a multivariate analysis that analyzes the complex relationship between variables simultaneously. Obtained latent variables along with sosial and economic dimensions are re-tested through sustainability test methods Multidimensional Scaling (MDS) with the RAP-Ecocity software (Rapid Appraisal for Ecological City) which is an adaptation of the RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). The factors influencing the sustainability consists of land use, the network infrastructure, building and water resources. The sustainability index is 56,27 which reflects the revitalization of the city's infrastructure in the northern coast of Jakarta is relatively sustainable with several characteristics multidimensionally. In term of economic dimension is very sustainable, in term of the social dimension is fair sustainable, but in term of ecological dimension is less sustainable. Sensitive attributes which are factors that determining the sustainability levers of ecological dimension is the population density or the number of occupants in the house and affordability of public transport services, the economic dimension is the rate of economic growth and inflation, while the social dimension is school participation rates and unemployment."

"Lahan basah adalah bagian penting yang terintegrasi dengan ekosistem global yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan seperti mencegah atau mengurangi dampak banjir, menampung air permukaan dan serta menyediakan habitat unik baik flora maupun fauna. Lahan basah perkotaan memberikan jasa ekosistem langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong kelangsungan funsi ekologi kota. Upaya pengendalian ruang wilayah kota memerlukan instrumen yang mampu mengintegrasikan variabel lingkungan kompleks yang terdiri dari aspek biofisik, aspek sosial-kultur, dan aspek ekonomi. Perkembangan pemodelan dinamika spasial saat ini masih terkonsentrasi pada penggunaan driving factor biofisik, sementara kompeksitas dinamika alih fungsi lahan perkotaan tentu dipengaruhi oleh faktor pendorong selain biofisik.Riset ini bertujuan; 1) menganalisis peran dari setiap faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan basah perkotaan berdasarkan hasil pemanfaatan penggalian data (data mining), 2) mengkontruksikan pemanfaatan penggalian data spasial untuk pemodelan dinamika spasial, dan 3) membangun model dinamika spasial untuk memproyeksikan komposisi spasial penggunaan lahan sebagai masukan dalam evaluasi keberlanjutan lahan basah perkotaan.Metode yang dipakai adalah pemodelan dinamika spasial dengan mengintegrasikan model markov, model cellular automata, dan model driving factor yang dihasilkan dari analisis spasial multitemporal dan pemanfaatan penggalian data spasial. Riset menggunakan 17 data driving factor yang dikategorikan dalam 3 varibel yaitu biofisik, sosio kultur dan ekonomi. Riset mengadopsi 8 driving factor biofisik yang digunakan dalam riset-riset sebelumnya, semnetara itu hasil kontruksi penggalian data spasial menambahkan 9 driving factor yang mewakili variabel sosio-kultur dan variabel ekonomi. Peran dari variabel sosio-kultur dan variabel ekonomi secara mayoritas lebih besar dalam mempengaruhi dinamika spasial alih fungsi lahan basah perkotaan.Hasil riset menunjukkan bahwa keberlangsungan lahan basah perkotaan wilayah riset masih dapat terus terjaga pada seluruh skenario model dengan tren luas lahan basah yang terus menurun. Skenario optimal merupakan pilihan terbaik dengan komposisi spasial yang rasional dan menunjukkan indikator penilaian lingkungan yang memiliki resiko paling rendah untuk indikator nilai koefisien limpasan rerata sebesar 0,458 lebih rendah dibandingkan skenario BAU dengan nilai koefisien limpasan rerata sebesar 0,462. Skenario optimal ini memiliki konsekuensi terjadinya fragementasi lahan basah yang lebih tinggi pada lahan basah yang terdapat pada alokasi lahan untuk permukiman dan lahan jasa perdagangan. Number of Patch (NP) pada skenario optimal pada tahun 2016 sebesar 105 meningkat menjadi 198 pada tahun 2034, lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU yang menunjukkan NP sebesar 33 pada tahun 2016 dan NP sebesar 78 pada tahun 2034.

---

Wetlands are an important part that is integrated with global ecosystems that have important functions in maintaining environmental balance such as preventing or reducing the effects of flooding, storing surface water and as well as providing unique habitats for both flora and fauna. Urban wetlands provide ecosystem services directly to the community while promoting the sustainability of the city's ecological functions. Efforts to control spatial planning require instruments capable of integrating complex environmental variables consisting of biophysical aspects, socio-cultural aspects, and economic aspects. The development of spatial dynamics modeling is currently still concentrated on the use of biophysical driving factors, while the complexity of urban land use change is certainly influenced by driving factors other than biophysical aspects.

This research aims; 1) analyzing the role of each factor that influences the conversion of urban wetlands based on the results of the utilization of data mining, 2) constructing the utilization of spatial data mining for spatial dynamics modeling, and 3) building spatial dynamics models to project the spatial composition of land use as input in evaluating the sustainability of urban wetlands.

The method used is spatial dynamics modeling by integrating the Markov model, cellular automata model, and driving factor models resulting from multitemporal spatial analysis and the use of spatial data mining. The research uses 17 driving factor data which are categorized into 3 variables namely biophysical, socio-cultural and economic. The research adopted 8 biophysical driving factors used in previous research, while the results of the construction of spatial data mining added 9 driving factors representing sociocultural and economic variables. The role of socio-cultural variables and economic variables is predominantly higher in influencing spatial dynamics over the function of urban wetlands.

The results of the research show that the sustainability of urban wetlands in the research area can still be maintained in all model scenarios with a trend of decreasing area of wetlands. The optimal scenario is the best choice with a rational spatial composition and shows the environmental assessment indicators that have the lowest risk for the average runoff coefficient value of 0.458 lower than the BAU scenario with an average runoff coefficient of 0.462. This optimal scenario has the consequence of higher fragmentation of wetlands in the wetland area contained in the allocation of land for settlements and commercial areas. The number of patches (NP) in the optimal scenario in 2016 was 105 increased to 198 in 2034, higher than the BAU scenario which showed a NP of 33 in 2016 and a NP of 78 in 2034."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemiskinan, strategi nafkah yang dijalankan oleh rumah tangga miskin serta menyusun strategi nafkah berkelanjutan berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode PRA, FGD dan pengamatan berpartisipasi dengan melibatkan rumah tangga miskin di daerah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap modal terutama modal finansial merupakan penyebab kemiskinan. Akses yang terbatas terhadap modal finansial menyebabkan nelayan tidak mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya konflik perebutan sumber daya dengan nelayan dari daerah lain. Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan miskin terdiri atas strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi dilakukan dengan cara melakukan pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga dan migrasi. Sedangkan strategi sosial dilakukan dengan memanfaatkan ikatan kekerabatan yang ada. Lembaga kesejahteraan tradisional juga mempunyai peran yang penting bagi rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal sosial mempunyai peran yang cukup penting dalam strategi nafkah rumah tangga miskin dan dapat menjadi salah satu pokok perhatian dalam upaya penyusunan strategi nafkah berkelanjutan.

---

This research aims at knowing the factors causing poverty in research area, knowing livelihood strategy by poor households and constructing sustainable livelihood strategy based on the real condition in community. This research is conducted in Kwanyar village, Kwanyar subdistrict of Bangkalan Regency. Data were collected with PRA, FGD method and participative observation involving poor households in research area. Data were analysed with descriptive qualitative method.

The result shows that poverty is caused by lack of access to capital, particularly financial capital. This becomes a matter in which fisher men cannot access physical capital as mode rn catching technology. Livelihood strategy which is conducted by poor household of fishermen consists of economic and social strategies.

Economic strategy is conducted with double livelihood pattern, utiliz ing households worker and migration. Otherwise, social strategy is perfomed with kinship pattern. Traditional welfar e organization has also important role for poor households in fulfilling daily needs. In addition, social capital also cont ributes significantly for livelihood strategy in that area and it becomes one of attentions in arranging sustainable livelihood strategy."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian mengenai empat variabel terpengaruh (Dependent Variable) dan tiga variabel terpengaruh (Independent Variable) dengan jumlah sampel 145 orang atau 10% dari 1.452 orang.Pembangunan penting untuk mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan selalu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Keadaan seperti ini menjadi dasar untuk memikirkan kembali ukuran keberhasilan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pada hakikatnya kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak menghendaki pelaksanaan dan kebijaksanaan yang menguras sumber-sumber produksi termasuk sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan generasi masa depan memiliki prospek kemiskinan dan risiko yang lebih besar daripada yang dimiliki generasi sekarang. Secara operasional kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan antara lain diwujudkan dalam bentuk: upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan penggunaan eko-teknologi.Meskipun kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sejak tahun 1978 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara namun kenyataan menunjukkan masih terjadi kerusakan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan seakan-akan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan kurang efektif dalam penerapannya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini menurut pendapat penulis faktor pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Sehubungan dengan itu disusun hipotesis sebagai berikut:1. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap.2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓teknologi dan sikap.3. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikapPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap.Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau bukti-bukti empiris tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; sekaligus memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; untuk memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam rangka penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya.Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan 25 pertanyaan atau pernyataan berstruktur, yang diajukan kepada masyarakat yaitu: Pengambil Keputusan Dalam Perencanaan Pembangunan (Pejabat Bappeda Tingkat I dan II, dan Ketua LKMD); Pengambil Keputusan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Kepala Dinas/Instansi Tingkat I dan II); Pelaku Kegiatan Pembangunan (Pemimpin Proyek Daerah/Sektoral dan Pengusaha Pelaksana Pembangunan); serta Pemerhati Lingkungan dan Pembangunan (Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan LSM).Untuk mengetahui persepsi masyarakat digunakan analisis statistik dengan memakai Skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner yang menggunakan Skala Likert . Berdasarkan Skor T tersebut dilakukan penggolongan Persepsi Baik, Buruk dan Sedang.Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 62,07 %, persepsi sedang 8,28% dan persepsi buruk 29,65%. Masyarakat yang berpendidikan sedang dan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai persepsi baik. Masyarakat yang berpendapatan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sedang pada umumnya mempunyai persepsi baik.Berdasarkan jenis pekerjaan; pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan pada umumnya mempunyai persepsi baik. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya juga mempunyai persepsi baik. Demikian pula pelaku kegiatan pembangunan dan pemerhati lingkungan dan pembangunan secara umum mempunyai persepsi baik.Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa:1. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam; pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap.2. Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓ teknologi dan sikap.3. Terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap.Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut tersimpul bahwa hipotesis (1) , (2) dan (3) terbukti.Daftar pustaka 55 (1972 - 1994).

---

>ABSTRACT

This thesis is the result of research on four Dependent Variables and three Independent variables using a sample of 145 persons or 10% of 1452 persons.

Development is essential for sustained poverty reduction and for the purpose of improving the quality of life of the people. The fact that implementation of development has often caused environmental damage. Conditions of this type provide additional ground for rethinking our measurement of progress. Sustainable Development Policy is a development based upon environmental considerations as a means of achieving continuity and well-being of present and future generations. Indeed it reject policies and practices that support current living standards by depleting the productive base including natural resources, and that leaves future generations with poorer prospect and greater risk than our own. Operationally form of sustainable development policy, among other things is the effort of conservation, rational utilization of natural resources, and utilization of eco-technology.

Although the sustainable development policy established since 1978 by the Guidelines of State Policy, the fact shows that the environmental damage still happened, it seems the sustainable development policy is not very effectively implemented. And then come to the surface, the question is how to formulate the problem of "whether there is a different perception in community toward sustainable development policy". In such a case, it is the writer's opinion that education level, income level and kind of job are factors that influence the perception toward sustainable development. We can therefore draw up the following hypothesis:

1. There is a correlation among education level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

The objectives of this research is to study the community's perception as a empirical manner toward sustainable development policy. Besides it is also to find out whether education level, income level, and kind of job have correlation with perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Then, the effect of this research is to obtain the data and empirical proof on community's perception toward the sustainable development policy, at the same time to know the perception of the community toward sustainable development policy. To enrich those who might concern to improve the management of living environment and to supply basic data for further research.

The data have been collected by questionnaires using 25 questions or structured statements, covering the decision makers in development planning (official of the regional development planning board at province and regency level, and chairman of the village development institutions); decision makers in the execution of development (head of the government instance at province and regency level); executors of development (sectoral/regional project leader and contractors); and observers of development and environment (representative of religious/community leader and community self supporting institutions).

To know the perception of the community, statistical analysis is used with T score to change raw data questionnaires which using Likert Scales. Based on T score it is done to classify good, moderate and bad perception toward sustainable development policy. The data analysis has pointed out that community who have had good perception 62.07%, moderate perception 8.28% and bad perception 29.65%.

Community of low and middle education level has had bad perception. The other side, community of high education level has had good perception.

Community of low income level has had bad perception. The other side, community of high and middle income level has had good perception. Based on kind of job: decision makers in development planning has had good perception. Decision maker in the execution of development has had good perception. Then, the executors of development and observers of development and environment have had good perception.

Based on the results of the examination of the hypothesis, it can be concluded that:

1. There is a correlation among education and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology, and attitude.

2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude.

Based on the results of examination of the hypothesis, it can be concluded that hypothesis (1), (2), and (3) has been proven.

Bibliography : 55 (1972-1994)"

"Dengan dilatar belakangi belum adanya model daya dukung lingkungan (DDL) yang sesuai untuk kota, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model DDL kota yang diuji coba pada wilayah kajian kota Bekasi serta mengkaji kemungkinan diterapkannya pada berbagai tipologi kota. Lingkup penelitian ini adalah daya dukung (DD) sumberdaya air dan lahan dengan mempertimbangkan DDL sosial yang terkait Model DDL kota yang dikembangkan memiliki kriteria: mencakup aspek supply dan demand, mencakup kuantitas dan kualitas sumberdaya, mempertimbangkan modal komunitas kota dan mempertimbangkan faktor lokasi dalam sistem DAS dan flingsi kota dalam sistem perkotaan. Model ini telah mempertimbangkan sifat dinamis DDL karena adanya pengaruh dinamika manusia. Faktor penentu tipologi kota yang berpengaruh pada model DDL kota adalah ukuran kota, fun^ kota dalam sistem perkotaan, dan posisi lokasi kota dalam sistem DAS.Hasil pengujian model pada wilayah kajian yaitu kota Bekasi menunjukkan bahwa model dapat diterapkan untuk menganalisis kondisi DDL dengan tipologi semacam kota Bekasi. Kondisi DDL kota Bekasi dapat disimpulkan sudah terlampaui karena DD kuantitas sumberdaya air dan kualitas sungai yang ada sudah terlampaui; dan DD kualitas lahan menunjukkan kawasan lindung belum memenuhi standard kualitas dan kawasan budidaya di 5 (lima) dari 12 (dua belas) Kecamatan di kota Bekasi memiliki kualitas buruk. Kondisi DD kuantitas sumberdaya lahan kota Bekasi belum terlampaui.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model DDL kota ini dapat diterapkan pada berbagai tipologi kota yang ditetapkan berdasarkan ukuran dan fungsi dalam sistem perkotaan. Kajian tentang kemungkinan diterapkannya model pada berbagai tipe kota berdasarkan posisi letak kota dalam sistem DAS menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menetapkan besaran kawasan lindung yang dibutuhkan masing-masing kota tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya."

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."

"Studi ini mengevaluasi keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat Kampung Berseri Astra (KBA) dengan melihat keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lengkong Kulon RW 03 BSD di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Studi sebelumnya menggunakan indikator indikator yang hanya berfokus pada isu kemiskinan, padahal tidak semua pemberdayaan masyarakat harus berangkat dari kondisi kemiskinan dan tidak semua program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, dalam melakukan evaluasi program pengembangan masyarakat, dibutuhkan model dan dimensi evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan objektif yang ingin dicapai program. Penelitian ini menggunakan alat analisis evaluasi means ends dan main anaytical untuk melihat ketercapaian tujuan program KBA dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan melihat proses implementasi program. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap tingkat partisipasi dan capacity building program. Penelitian ini juga memiliki refleksi kritis terhadap penyelenggaraan program KBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KBA telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lengkong Kulon di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Selain itu, hasil temuan juga menunjukkan bahwa masyarakat RW 03 Lengkong Kulon BSD memiliki tingkat partisipasi dan peningkatan kapasitas yang tinggi dalam tahapan pemetaan masalah, perencanaan program, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Meski demikian, pelaksanaan program KBA pun tetap memiliki permasalahan dan kendala internal dalam pelaksanaannya.

---

This study evaluates the sustainability of Kampung Berseri Astra (KBA) community development program by looking at the program's achievement in improving the quality of life of the people in Lengkong Kulon RW 03 BSD in the fields of education, health, environment, and entrepreneurship. Previous studies used indicators that are only focused on the issue of poverty, whereas not all community empowerment must start from poverty conditions and not all community empowerment programs have a goal of alleviating poverty. Therefore, in evaluating community development programs, another model and evaluation dimension is needed to measure the program’s goals and objectives. This study uses means-ends analysis and main analytical evaluation tool to see the achievement of the KBA program objectives in improving the quality of life of the local community by looking at the program implementation process. In addition, this study analyzes the program’s level of participation and capacity building. The results show that the KBA program has succeeded in improving the quality of life of the Lengkong Kulon community in the fields of education, health, environment, and entrepreneurship. In addition, the findings also show that the community of RW 03 Lengkong Kulon BSD has a high level of participation and capacity building in the stages of problem mapping, program planning, implementation, monitoring, and program evaluation. However, the implementation of the KBA program still has internal problems and obstacles in its implementation."

"Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek keuangan dan teknis selama pelaksanaan CDM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mencari korelasi antara teori dan praktek. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan responden. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksaan CDM, mengingat mandat dari CDM di bawah Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2012.

---

This thesis discussess integration of sustainable development policy in Indonesia with the climate change mitigation. As developing country, Indonesia has no obligation in restricting of its Green House Gas, but it still can contribute into Clean Development Mechanism (CDM) project execution. Consequently, it will take a preparation in many aspects of policy and regulation, financial and technical aspect during the CDM implementation. In connection with implication point, this research has become a problem focused research where the processed issue is based on theory or observing its correlation between theory and practice. Data are collected through library research and interviews with respondents. In general this research aims to provide policy recommendations that will enable the Government of Indonesia to maximize the benefits that can be secured, and the urgency that the current mandate of CDM under the Kyoto Protocols will expire in 2012."

"In the 2012 edition of its flagship report, Worldwatch celebrates the twentieth anniversary of the 1992 Earth Summit with a far-reaching analysis of progress toward building sustainable economies. Written in clear language with easy-to-read charts, State of the World 2012 offers a new perspective on what changes and policies will be necessary to make sustainability a permanent feature of the world's economies. "