Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT. Bukit Asam (PERSERO) Tbk. menerapkan sistem lahan basah buatan untukmengolah limbah cair yang dihasilkannya, akan tetapi belum adanya evaluasilebih lanjut mengenai kinerja sistem dalam mereduksi pencemar serta penelitianmengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mendesain lahan basahsehingga penelitian ini dilakukan. Penelitian dilaksanakan dengan menganalisiskarakteristik influen dan efluen pada KPL Stockpile I, KPL Tupak, dan WetlandMTBU, mengevaluasi serta memvalidasi kinerja lahan basah buatan berdasarkankajian teori, dan mengoptimalkan desain lahan basah buatan. Hasil penelitanmenunjukkan pada KPL Stockpile I reduksi TSS, Fe, dan Mn masing-masingmencapai 70%; 62%; dan 96%. Pada KPL Tupak reduksi TSS, Fe, dan Mnmasing-masing mencapai 56%; 99%; dan 60%. Pada Wetland MTBU reduksiTSS, Fe, dan Mn masing-masing mencapai 67%; 83%; dan 36%. KPL Stockpile I,KPL Tupak, dan Wetland MTBU tidak memenuhi kriteria lahan basah buatanbaik dari segi kedalaman, laju pembebanan hidrolik, maupun waktu tinggal. Akantetapi hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang baik dari ketiga sistem lahanbasah, karena mikroorganisme yang terdapat dalam tanah humus dan pupukbokashi serta pemilihan jenis tanaman memegang peranan penting dalam sistemlahan basah buatan. Hal lainnya adalah kesesuaian beban yang diterima sistemlahan basah buatan. Usulan desain menggunakan tanaman Vetiveria zizaniodes,Salvinia molesta, Eichornia crassipes, Typha latifolia, dan Nymphaea sp.digunakan di KPL Stockpile I dengan efektivitas sistem dalam mereduksi TS, Fe,dan Mn masing-masing dapat mencapai 98%, 81%, dan 97%.

---

ABSTRACTPT Bukit Asam (PERSERO) Tbk. has applied constructed Wetland system fortreating wastewater produced, however, the absence of further evaluation of theperformance of the system in reducing pollution as well as research on the factorsthat influence the design of Wetlands that research was conducted. The researchwas conducted by analyzing the characteristics of the influent and effluent at KPLStockpile I, KPL Tupak, and Wetland MTBU, evaluating and validating theperformance of constructed Wetlands based on the study of theory, andoptimizing the design of constructed Wetlands. Results showed TSS, Fe, and Mnreduction in KPL Stokcpile I respectively reached 70%, 32%, and 96 %. TSS, Fe,and Mn reduction in KPL Tupak respectively reached 56%, 99%, and 60 %. TSS,Fe, and Mn reduction in Wetland MTBU respectively reached 67%, 83%, and36%. KPL Stockpile I, KPL Tupak, and Wetland MTBU do not meet the criteriafor constructed Wetland in terms of depth, hydraulic loading rate, and detentiontime. However, the results showed a good effectiveness of the three Wetlandsystems, because the microorganisms contained in the humus soil and bokashifertilizer, and plant selection play important roles in constructed Wetland system.Other thing is the suitability of the loading received. Proposed design usingVetiveria zizaniodes, Salvinia molesta, Eichornia crassipes, Typha latifolia, danNymphaea sp. used in KPL Stockpile I with the system’s effectiveness in reducingTSS, Fe, and Mn respectively to reach 98%, 81%, and 97%."

"Industri pertambangan batubara yang melakukan kegiatan pengolahan dan pencucian batubara cenderung menggunakan rawa sebagai tempat pembuangan limbah batubara yang berasal dari proses pencuciannya. Walaupun di dalam dokumen AMDAL diharuskan melakukan pengelolaan limbah dengan membuat kolam pengendap secara berseri sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan pengendapannya dilakukan secara periodik.Batubara hasil penambangan (Run of Mine) dari tambang sebelum dipasarkan terlebih dahulu diproses di Instalasi Pengolahan dan Pencucian. Di Instalasi dilakukan proses pengecilan ukuran (antara 0,125 mm s.d. 50 mm) dan selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan air supaya partikel pengotornya lepas dari batubara. Partikel-pertikel halus tersebut terdiri dari batubara berukuran < 0,125 mm, batuan lempung, batuan lanau, batuan pasiran dan batuan lainnya yang disebut limbah batubara, dibuang ke Rawa Beloro yang berada di sekitar lnstalasi Pengolahan dan Pencucian.Tujuan penelitian ini adalah a) Mengetahui parameter kualitas air yang tercemar akibat pembuangan limbah batubara ke dalam Rawa Beloro; b) Mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di Rawa Beloro akibat pembuangan limbah batubara; c) Mengetahui penyebab utama terjadinya degradasi ekosistem perairan Rawa Beloro; d) Mengetahui pengaruh limbah batubara terhadap struktur komunitas pada perairan Rawa Beloro; e) Mengetahui pengaruh limbah batubara terhadap degradasilsuksesi rawa. Penelitian secara ilmiah untuk mengetahui hal.tersebut di atas belum pernah dilakukan, untuk itu perlu dilakukan penelitian. Setelah diketahuinya pengaruh pembuangan limbah batubara ke dalam rawa maka basil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan peraturan atau kebijakan pemerintah di bidang industri pertambangan batubara.Penekananan pada hipotesis ini bahwa limbah batubara akan mempengaruhi beberapa aspek: a) Parameter fisika (kecerahan, suhu, kecerahan dan padatan tersuspensi) dan kimia (Fe dan pH) dapat menurunkan kualitas perairan akibat pembuangan limbah batubara; b) Rawa Beloro dikategorikan tercemar jika parameter fisika dan kimia perairan melebihi standar Indeks Mutu Kualitas Air (U. S. STORET EPA); c) Dalam penentuan kualitas perairan beberapa parameter fisika dan kimia penyebab utama dapat berkorelasi negatif dengan parameter pendukung lainnya; d) Pembuangan limbah batubara memberi darnpak pada kualitas biota perairan; e) Pembuangan limbah batubara secara terns menerus dapat mengakibatkan suksesi rawa menjadi darat.Penelitian dilakukan secara survey lapangan dan pengambilan sampel dari Rawa Beloro yang merupakan rawa yang terganggu lingkungannya akibat pembuangan limbah batubara (10 titik stasiun) dan perairan Rawa Ngandang sebagai rawa yang tidak terganggu akibat pembuangan limbah batubara yang merupakan mewakili rona awal (6 titik stasiun).Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengambilan sampel dari lapangan yang kemudian dianalisis di laboratorium: Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Samarinda (analisis kualitas air), PT. Geoservices (Ltd) Bandung (sedimea) dan Laboratorium 1PB Bogor (plankton dan benthos). Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, perusahaan, Pemda setempat, dsb. Untuk mengetahui tingkat pencemaran perairan Rawa Beloro dan Rawa Ngandang mengacu pada Indek Mutu Kualitas Air menurut U. S. STORET-EPA dan PP No. 82 Tabun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air . Untuk mengetahui parameter utama dari kualitas perairan yang mengganggu ekosistem Rawa Beloro dengan cara Analisis Komponen Utama (PCA) serta untuk mengetahui kelompok dari masing-masing stasiun yang mempunyai karakteristik sama atau mendekati digunakan cara Uji Koresponden Analisis. Parameter air yang dianalisis adalah kecerahan, kekeruhan, padatan tersuspensi (TSS), suhu, pH, oksigen terlarut (DO), CO2 terlarut, bahan organik (BOD dan COD), nutrient (NO2, N03 , NH3 dan P04), sulfat (S042-), besi (Fe) dan logam berat (Cd dan Zn).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa a) Parameter air yang tercemar akibat pembuangan limbah batubara ke dalam rawa yaitu kecerahan, suhu, kekeruhan, Fe, padatan tersuspensi (TSS) dan derajat keasaman (pH). b) Kualitas air Rawa Beloro sangat buruk dengan skor -45 c) Penyebab utama degradasi Rawa Beloro adalah TSS, kadar Fe, kekeruhan dan pH.yang berkorelasi negatif dengan suhu dan kecerahan. d) Kegiatan pembuangan limbah batubara mengakibatkan kualitas biota perairan (fitoplankton, zooplankton dan makrozoobenthos) sangat rendah. e) Rawa Beloro akan berubah menjadi daratan dalam waktu 15 tahun lagi (2016) akibat dibuangnya limbah batubara sebanyak 140,000 ton/tahun dengan laju sedimentasi 4,6 x 10‾4 m3/m2/hari atau 0,1656 m3/m2/tahun.Dalam rangka mempertahankan fungsi Rawa Beloro (Rawa R1 dan Rawa R2) sebagai rawa disarankan agar Rawa Belor (R2) direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya sebagai indikator kualitas air limbah batubara dengan cara limbah batubara yang mengendap di Rawa Rl supaya dikeruk dan diiimbun ke bekas tambang. Selanjutnya air yang keluar dari Rawa Rl ke Rawa R2 terlebih dahulu diolah sebingga parameter kualitas air yang masuk ke Rawa R2 memenuhi kualitas air untuk perikanan sesuai dengan Baku Mutu Limbah kelas EI dari (PP No. 82 Tahun 2001). Pada rawa R2 dapat ditanami tanaman air dan di budidayakan ikan rawa. Limbah batubara yang terdiri dari batubara halus dan material yang terendap di Rawa Beloro (R1) supaya dikeruk secara berkala dan dtimbun ke bekas tambang serta batubaranya dimanfaatkan sebagai bahan briket karena jumlah batubara yang dibuang ke Rawa Beloro setiap tahunnya sebanyak 70.000 ton.

---

Coal mining industries which include processing and washing activities tend to use swamp as place for dumping waste in the process. Although in EIA document the project is obligated to perform management of waste by making a series of precipitation pond with certain capacity and its dredging conducted periodically.

Coal product of mining (Run of Mine Coal) prior to be marketed should be processed first in the processing and washing plant. In washing plant performed granulation (between 0,125 mm to 50 mm) and then will be processed in the washing plant by using water in order that dirt particles detached from the coal sized < 0,125 mm, clay, silt stone, sand stone and other kind of rock called waste, dumping to Rawa Beloro which is located surround of washing plant.

The purposes of this research are (a) to measure water quality parameter which is polluted caused by dumping waste at Rawa Beloro; (b) to measure pollution grade at Rawa Beloro caused by dumping waste; (c) to determine what is the main factor for ecosystem degradation at Rawa Beloro; (d) to determine what is the impact of dumping waste disposal on communities structure at Rawa Beloro; (e) to determine what is the impact of dumping waste on degradation of swamp. Scientific research of the above items has never been conducted yet, therefore it is necessary to be performed. By knowing the impact of dumping waste disposal into the swamp as key point of this research and so far could be used as regulation making material or government policies in coal mining industry.

The stressing of this hypothesis that dumping waste will impact some aspects as follows: (a) A physic parameters (transparent, temperature, turbidity and total suspension solid) and chemistry parameters (Fe and pH) can decrease water quality caused by dumping waste disposal; (b) swamp quality of Rawa Beloro could be categorized polluted when physics and chemist parameters on swamp is higher than Water Quality Index based on U. S. STORET EPA; (c) in determining water quality some physics and chemistry parameter as the main factor can also correlated into negative impact with its support parameter; (d) dumping waste can also impact the quality of swamp biota; (e) sustainable of dumping waste will cause swamp succession become land. Research is conducted by field surveying and sampling from Rawa Beloro where its environment disturbed by dumping waste (10 station coordinates) and Rawa Ngandang as the undisturbed swamp which represent initial color (6 station coordinates).

The data from this research included primary and secondary data. Primary data obtained from field sampling which then analyzed in the Laboratory of Industry research and development Bureau of Samarinda (water quality analysis), PT. Geoservices (Ltd) Bandung (sediment) and Laboratory of IPB Bogor (plankton and benthos). Secondary data obtained from library study, company, local government, etc. To determine the grade of swamp polluted at Rawa Beloro and Rawa Ngandang, applied on Water Quality Index by U. S. STORET EPA and Government Regulation No. 8212001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control. To determine dominant parameter of swamp quality which is impact the ecosystem of Rawa Beloro is by done Principal Component Analysis (PCA) and so far to know group of each station which has the same characteristic or approximately is done by using Correspondent Assessment Analysis. Water parameters which is to be analyzed are the transparent and turbidity, suspension solid (TSS), temperature, pH, diluted oxygen (DO), diluted CO2, organic material (BOD and COD), nutrient (NO2, NO3, NH3, and PO4), sulfate (SO42'), iron (Fe) and heavy metal (Cd and Zn).

Based on this research conclusion that: (a) polluted water parameters caused by dumping waste into swamp as follows: temperature, transparent, turbidity, total suspension solid (TSS), Fe and pH; (b) the water quality at Rawa Beloro is very polluted and the score is -45; (c) the main factor of Rawa Beloro' degradation are total suspended solid (TSS), Fe, turbidity negative correlation to temperature and transparent; (d) dumping waste disposal activity causes the quality of swamp biota (phytoplankton, zooplankton and makrozoobenthos) is very low; (e) the swamp of Rawa Beloro will change to be land within 14 years causing by dumping waste of capacity 140.000 ton annually with the grade of sediment 4,6 x 10‾4 m3/m2/hari atau 0,1656 m3/m2/year.

In order to maintain the function of Rawa Beloro (Swamp R1 and Swamp R2) as swamp it is suggested that Rawa Beloro (R2) should be rehabilitated and increased its function as waste water quality indicator by dredging the waste in Swamp R1 and piled to the ex-mined area. And then the outlet of Swamp (R1) to Swamp (R2) firstly processed so that water quality parameter incoming to swamp (R2) (inlet), meet water quality to fishery in accordance with Standard III class of Government Regulation No. 821200I concerning Water Quality Management and Water Pollution Control. In Swamp R2 could be planted with water plant and bred swamp fish. The waste contains of fine coal and material precipitated in Rawa Seloro (R1) should be dredged periodically, dumping into ex-mined area and fine coal of approximately 70.000 ton per year can be used as coal briquette material."

"Kebutuhan akan jenis katalis yang berasal dari bahan baku hayati (biokatalis) semakin meningkat seiring dengan perkembangan produk yang berbasis ramah lingkungan. Sebagian besar produk enzim untuk industri di Indonesia masih berstatus impor sebanyak 99%. Perkiraan nilai pasar dunia khusus di industri enzim mencapai angka 4,4 miliar USD dan untuk konsumsi enzim dalam negeri telah mencapai 187,5 miliar rupiah dengan kebutuhan enzim mencapai 2.500 ton di tahun 2015. Untuk mencapai kebutuhan biokatalis (enzim) yang tidak sedikit, diperlukan produksi secara massal dengan simulasi produksi menggunakan aplikasi SuperPro Designer v9.0 untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan dan merancang alat produksi enzim lipase berbasis medium padat (fermentasi Solid State) dengan memanfaatkan equipment berupa Tray Bioreactor, filter press, centrifuge, mixing tank 2, dan dryer. Analisis keekonomian berupa NPV, IRR, Payback Period, dan Benefit Cost Ratio yang lebih menguntungkan antara basis produk 1 kg dengan 10 kg adalah produksi enzim dengan basis 10 kg dengan NPV Rp112.796.147.423,00; IRR 54,20%; Payback Period 1,95 tahun; dan Benefit Cost Ratio 3,36.

---

Needs for this kind of catalyst derived from biological raw materials (biocatalysts) has increased along with the development of products based on environmentally friendly. Most of the enzyme product for the industry in Indonesia still an import as much as 99%. Estimated value of the world market specialized in enzyme industry reached 4.4 billion USD and for the consumption of enzymes in the country has reached 187.5 billion rupiah to the needs of the enzyme reached 2,500 tons in 2015. To achieve the needs of the biocatalyst (enzyme) that is not less, is needed A mass production with production simulation using SuperPro Designer v9.0 application to get the desired conditions and equipment designing of production lipase enzyme-based solid medium (fermentation solid State) by utilizing equipment such as Tray Bioreactor, filter press, centrifuge, mixing tank 2, and dryer , Economic analysis in the form of NPV, IRR, Payback Period, and the Benefit Cost Ratio is more advantageous product base 1 kg to 10 kg is the production of an enzyme with a base of 10 kg with a NPV Rp112.796.147.423,00; IRR 54.20%; The Payback Period of 1.95 years; and Benefit Cost Ratio of 3.36."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing. Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This research is normative.

The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures."

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Rumah sakit St. Carolus Jakarta merupakan salah satu rumah sakit dengan predikat pengelola air limbah yang baik. Sistem pengolahan biologis adalah sistem pengolahan air limbah yang diterapkan di Instalasi Pengolahan Air Limbah di rumah sakit St. Carolus Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap kualitas effluent IPAL rumah sakit St. Carolus, nilai kadar pencemar yang terkandung pada effluent air limbah telah sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 122 Thun 2005 Tentang baku mutu limbah cair domestik. Selain itu, efektifitas IPAL rumah sakit St. Carolus tergolong bagus, terlihat dari efisiensi penurunan kadar pencemar untuk setiap parameter antar lain: pH 0,54%, TSS 82,13%, BOD5 94,17%, COD 78,6%, Minyak Lemak 14,43%, Zat Organik KMnO4 91,3%, Senyawa Aktif Methylene Blue 84,35% dan ammonia sebesar 81,42%, yang keseluruhannya diperoleh dari data sekunder dari pihak rumah sakit. Sedangkan berdasarkan analisis laboratorium, efisiensi penurunan kadar pencemar untuk setiap parameter adalah: TSS 95,42%, BOD5 75,66%, COD 73,52%, Minyak Lemak 17,30%, Zat Organik KMnO4 60,43%, Senyawa Aktif Methylene Blue 68,33% dan ammonia sebesar 98%.

---

St. Carolus Hospital ini Jakarta is one of activity that have good waste water treament. The Biological Treatment is the way that used in this hospital. Based on laboratorium test about effluent quality of this Waste Water Treatment Plant (WWTP), the number of pollutant in outlet of WWTP is suitable with value that permitted by Jakarta's Governor regulation No. 122 /2005 About Domestic Waste Water Quality Limitation that permitted to throw to stream or river. Beside that, the effectiveness of this WWTP is good, seen from the efficiency of pollutant removal for each parameter that found from secondary data from St. Carolus Hospital: pH 0,54%, TSS 82,13%, BOD5 94,17%, COD 78,6%, Minyak LeOil and Fat 14,43%, Organic substance KMnO4 91,3%, Methylene Blue Active Compound 84,35% and ammonia 81,42%. Based on laboratorium analysis, the efficiency of pollutant removal for each parameter are: TSS 95,42%, BOD5 75,66%, COD 73,52%, Oil and Fat 17,30%, Organic Substance KMnO4 60,43%, Methylene Blue Active Compound 68,33% and ammonia 98%."

"Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan effektivitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing.Outsourcing kemudian menjadi trend dan merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh outsourcing mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh outsourcing dianggap seperti faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Sehingga pekerja/buruh outsourcing ini seperti "budak dalam zaman modern".Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU No.13 lahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primerldata dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Pertambangan Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil pcnelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing, ditambah lagi dengan ditemukannya tidak adanya perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis antara PTBA dan KOPKAR PTBA, serta tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara KOPKAR PTBA dengan pekerja/buruh yang dioutsource ke PTBA."

"ABSTRAKPemakaian air pada sektor rumah tangga salah satunya untuk mandi yang secara tidak langsung dihasilkan limbah cair domestik atau limbah rumah tangga yang mengandung sampo. Sampo mengandung berbagai zat kimia seperti logam seng (Zn), surfaktan, pewarna, pengawet yang dapat mencemari lingkungan, serta memiliki kadar COD yaitu 180-410 mg/L dan BOD yaitu 90-180 mg/L. Penelitian bertujuan untuk menguji kinerja dan efektivitas menggunakan Advanced Oxidation Process atau Proses Oksidasi Lanjut dengan metode ozonasi, perokson, dan ozonasi dengan adsorpsi karbon aktif dengan mengevaluasi pengaruh dosis ozon dan dosis karbon aktif terhadap kandungan akhir senyawa organik pada limbah cair sintetik sampo. Penelitian diawali dengan menguji kinerja ozonator dan laju alir ozon yang digunakan, menguji kuantifikasi radikal OH, yang dilanjutkan dengan pengolahan limbah dan analisis parameter kadar COD, TDS, surfaktan, serta logam. Terdapat dua perlakuan pengolahan limbah cair sintetik sampo yang terbukti menghasilkan penyisihan COD dengan nilai terbesar atau optimum, yaitu menggunakan kombinasi ozonator B dengan injeksi H2O2 sebanyak 4 kali menyisihkan COD sebesar 28,48% serta kombinasi ozonator B dengan adsorpsi GAC sebanyak 150 gram sebesar 32,99%.

---

ABSTRACTWater is used in the household sector, which includes used of water for bathing that indirectly produced domestic liquid waste that contains shampoo liquid waste. Shampoo contains various chemicals such as zinc (Zn), surfactants, dyes, preservatives that can pollute the environment, also have COD levels of 180-410 mg/L and BOD levels 90-180 mg/L. The study aims to examine the performance and effectiveness using Advanced Oxidation Process with ozonation, peroxone, and ozonation with adsorption of activated carbon methods by evaluating the effect of ozones dosage and activated carbon dosage on the final organic compounds in synthetic shampoo liquid waste. The study began by testing the performance of the ozonator, the ozone flow rate that is used, and quantification of OH radicals, followed by the waste treatment and determining COD, TDS, surfactants, and metals levels as the parameter that matters. There are two treatments of synthetic liquid waste treatment which are proven to produce the COD removal with the greatest or optimum value, that is using a combination of ozonator B by injecting H2O2 4 times to decrease the COD levels by 28,48% and a combination of ozonator B with GAC adsorption of 150 grams by 32,99%."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pertambangan terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan batubara yang menggunakan kontrak Ijin Usaha Pertambangan dengan konsep pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Kesimpulan (1) adanya indikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Ijin Usaha Pertambangan Batubara yang masih rendah (2) pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan batubara perlu ditingkatkan.

---

The purpose of this research to determine the suitability of monitoring activities conducted by the Directorate General of Taxes on corporate income tax obligation of coal companies are using contract mining business license with the procedure of control concepts. The method used is qualitative. Data collection techniques performed using in-depth interview and literature study. Conclusions (1) There is an indication of the level of taxpayer compliance Coal Mining Contract Holder is still under the target (2) Monitoring conducted by the Directorate General of Tax on coal companies need to be improved."