Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional akan diselenggarakan tahun 2014.Kementerian keuangan menyatakan untuk PBI mendapatkan bantuan iuransebesar Rp. 15.200,- hal ini menimbulkan pro dan kontra. BeberapaPenyelenggara Pelayanan Kesehatan merasa bahwa besaran iuran tidak dalamangka keekonomian agar besaran pembiayaan program ini tidak salah sasaranperlu upaya pengendalian biaya melalui konsep manage care yaitu sistemkapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya per kapita perbulan dalam penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bogor. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif retrospektif dengan menggunakan data sekunderdari tahun sebelumnya. Lokasi penelitian di Rumah Sakit PMI Bogor pada unitRawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL).Hasil penelitian ditemukan besaran kapitasi rata-rata penduduk yaitu sebesar Rp.5,931 perjiwa/bulan yang didapatkan dari perkalian antara rate utilisasi denganunit cost dari unit pelayanan RJTL dan RITL. Dari hasil penelitian diperolehkesimpulan besaran iuran atau premi yang diberikan pemerintah masiihmencukupi bagi PBI Kota Bogor.

---

ABSTRACTNational Health Insurance Program will be held in 2014. The ministry of financedeclared to Beneficiary Contribution (BC) received contribution assistance forRp. 15,200,-and this raises the pros and cons. Some Health Care Provider findthat the amount of contributions is not in the economic numbers. To keep theamount of the contribution of these programs is on target, there is a need tocontrol the cost through the concept of managed care capitation system. Thepurpose of this research is to determine the cost per capita per month indetermining the BC city of Bogor. This research is a retrospective quantitativeresearch using secondary data from previous years. Research location is at RedCross Hospital in Bogor in Advanced Level Outpatient unit (RJTL) and AdvanceLevel Inpatient (RITL). The research found an average capitation of residents isRp. 5,931 per person per month were obtained from the multiplication betweenthe utilization rate of unit cost and service units RJTL RITL. From the research itis concluded that the amount of contributions or premiums given by thegovernment is sufficient for BC city of Bogor."

"ABSTRAKDi Indonesia pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan primer (Puskemas dan DP) telah dilakukan oleh PT . Askes sejak tahun 1991. Rumah Sakit swasta seperti Metropolitan Medical Centre (MMC) pada tahun 2000 telah menjalin kontrak kapitasi dengan jumlah cakupan 2.000 orang dan besaran kapitasinya adalah Rp l75.000,- per kapita per bulan. Tahun 2004 MMC bersedia dikontrak kapitasi dengan jumlah cakupan minimal 3.000 orang dan besaran kapitasinya Rp 350.000,- per orang per bulan (Ima, 2004).Dalam program Askeskin, PT Askes membayar Puskemas secara kapitasi dengan besaran Rp 1.000,- per kapita per bulan. Program Askeskin ini dipantau secara ketat oleh berbagai pihak, terrnasuk oleh Departemen Kesehatan sendiri dengan membentuk unit ?safe guarding?. Salah satu sasaran pemantauannya adalah pembayaran kapitasi dan dampaknya terhadap deman pelayanan kesehatan (dengan 15% perlunya peserta berobat ke PKM) dan kepuasan peserta minimal 70%.Mengingat di masa mendatang pembayaran kapitasi akan semakin bergeser dari Puskesmas ke DP, karena Puskesmas akan difokuskan untuk melaksanakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maka kajian pembayaran kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien perlu dilakukan lebih intensif. Kajian ini merupakan maaukan bagi ?evidence based policy? dalam pembayaran kapitasi yang menguntungkan semua pihak, yaitu fasilitas kesehatan (DP), pembayar iuran, regulator (Pemerintah), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ S) dan masyarakat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian tentang ?Pengaruh Pembayaran Kapitasi Tehadap Deman Pelayanan Dokter dan Kepuasan Pasien? ini dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi Indonesia, karena Lndonesia harus segera melaksanakan Jaminan Kesehatan (JK) sebagai salah satu komponen program prioritas yang diamanatkan UU nomor 40 taun 2004 tentang SJSN.Rumusan MasalahIndonesia diharapkan akan menerapkan pembayaran kapitasi secara lebih luas sebagai suatu cara pengendalian biaya kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan. Namun, berbagai studi menunjukkan efek pembayaran kapitasi terhadap deman dan kepuasan pasien masih kontroversial. Sebagian peneliti menunjukkan bukti bahwa pembayaran kapitasi dapat menurunkan deman/utilisasi dan dengan pelayanan yang kurang memuaskan. Sebagian peneliti lain mendapatkan bahwa pembayaran kapitasi tidak menurunkan kepuasan pasien, sebagai indikator kualitas. Salah terap pembayaran kapitasi di Indonesia dapat mengakibatkan tidak-berfungsinya sistem jaminan kesehatan dengan baik.Tujuan Penelitian1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan (konfirmasi) tentang pengaruh pembayaran kapitasi kepada dokter terhadap deman pelayanan kesehatan yang disediakan dokter dan efek pembayaran kapilasi terhadap tingkat kepuasan pasien atas pelayanan dokter yang dibayar secara kapitasi.2. Menemukan faktor-faktor yang merupakan confounding pengaruh kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan oleh DP dan tingkat kepuasan karyawan.Pertanyaan PenelitianBerdasarkan rumusan permasalahan, dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap deman pelayanan dokter?2 Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien?Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam tiga aspek, yaitu untuk sumbangan ilmu pengetahuan, unmk peneliti, dan untuk implikasi praktis.Sumbangan Ilmu Pengetahuan/Teoritis:1. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya ekonomi kesehatan yang berkaitan pembayaran kepada dokter primer.2. Memberikan informasi tetang hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut tentang pembayaran kapitasi.Untuk Peneliti:Sebagai pengalaman berharga dalam melaksanakan penelitian secara sistematis.Implikasi Praktis:1. Apabila terbukti bahwa pcmbayaran kapitasi kepada DP berpengaruh terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien maka informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan pembayaran kapitasi kepada DP.2. Informasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dan pimpinan perusahaan agar ikut serta sebagai peserta program asuransi kesehatan yang menerapkan pembayaran kapitasi kepada DP sehingga biaya kesehatan karyawan dapat terkendali.3. Sebagai masukan bagi penyelenggara asuransi/jaminan kesehatan agar menerapkan pembayaran kapitasi yang berdampak positif bagi semua pelaku jaminan/asuransi kesehatan.Ruang Lingkup Dan Keterbatasan PenelitianPenelitian ini dibatasi pada pelayanan kesehatan primer yang diberikan oleh DP yang dikontrak oleh PT Askes untuk keluarga karyawan sebagai peserta komersial PT Askes dimana DP dibayar secara kapitasi dan keluarga karyawan non peserta PT Askes yang membayar DP secara FFS. Khusus untuk keluarga karyawan pasien peserta sukarela PT Askes dibatasi pada produk-produk yang paling banyak diminati yang ditandai dengan besarnya jumlah peserta yang berpartisipasi, yaitu "silver", Keterbatasan dana penelitian dan mitra peneliti merupakan pertimbangan utama mengapa penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur) dan Propinsi Banten (Kabupaten dan Kota Tangerang). Penelitian ini menggunakan metode kohort selama 6 bulan dengan pengukuran variabel tiga bulan sekali. Namun pengukuran kepuasan konsumen pasien dilakukan pada akhir penelitian."

"Kapitalisme global, yang lahir dari proses globalisasi, menciptakan budaya konsumsi dan masyarakat konsumen yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsi, dengan terus menerus mengkonsumsi berbagai tanda dan status sosial di balik komoditi. Kapitalisme global dalam dirinya sendiri mempunyai daya kemajuan yang bisa mempermudah dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Namun kemajuan yang sama bisa membawa dunia dalam perubahan yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Semangat kemajuan yang melekat dalam diri kapitalisme global mempunyai kecenderungan untuk membawa dunia dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketimpangan dan hegemoni. Tulisan ini ingin menelusuri fenomena kapitalisme global ini, mulai dari hal-hal positif yang dihasilkannya sampai pada dampak-dampaknya bagi perubahan kehidupan manusia sebagai masyarakat konsumen.

---

Global capitalism, which is born in the globalization process, has created consumption culture and consumer society whose existence is seen just in the differences of their consumption commodities, and on and on consumes the signs and social status that marked on the commodities. In itself, global capitalism has the progressive-power which can help us in our daily live. However, the same progressiveness could bring the world in the unrecoverable and uncontrollable progressiveness. Progressive-power that inherent in the global capitalism has the tendency to lead the world into undetermined, injustice and hegemonic situation. This paper would discover this global capitalism phenomena, includes its positive result and negative effects on human?s live changes as the consumer society."

"Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN , Puskesmas mendapatpembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berupadana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebihperhitungan anggaran SiLPA di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar23 . Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmasdi Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan diPuskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkanrealisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanantelah sesuai target 69,5 sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapanmasih kecil 12,4 . Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematisdengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatandana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmastidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agarpenyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan.Since the implementation of National Health Insurance JKN , Health Centerreceived payment from Social Security Administering Body for Health BPJS using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizingcapitation funds and financing surplus SiLPA which average 23 per year. Thisresearch aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City2014 2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk HealthCenter, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highestSiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that thecapitation funds have been achieved the target 69,5 while spending foroperational was still under utilized 12,4 . The planning for using capitationfunds was not systematically implemented using appropriate steps Planning,Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the fundswas not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoringassitance are needed to improve the absorption of capitation funds."

"Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016.Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian.Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar.Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas.Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016.

Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives.

Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant.

Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas."

"Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP......The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP."

"ABSTRAKRumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada saat ini masihmenerapkan pelayanan administrasi secara manual baik dari pengumpulan datapasien, pengumpulan tagihan pasien, serta perhitungannya. Hal ini dinilai kurangefektif karena mengakibatkan waktu pelayanan yang lama, terutama bagi pasienrawat inap. Rumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada bermaksudmengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secarabertahap yang dimulai dari computerized billing system pada instalasi rawat inap.Billing system yang tepat waktu dan akurat sangat dibutuhkan untukmeningkatkan pelayanan kesehatan yang efisien karena Rumah Sakit ibu danAnak Puspa Husada merupakan rumah sakit swasta, yang sangat bergantung padarevenue pasien.Tujuan: Menyusun disain computerized billing system pada instalasi rawat inapRumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada untuk mendukung kepuasan pasienterhadap pelayanan kesehatanMetode: Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan pendekatankualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Rumah Sakit Ibu danAnak Puspa Husada yang berkaitan dengan sistem billing rawat inap, yaitu:Direktur Keuangan, petugas loket pendaftaran rawat inap. petugas administrasibilling di ruang rawat inap, petugas administrasi instalasi farmasi, petugasadministrasi instalasi laboratorium, dan petugas administrasi instalasi radiologi.Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancaradan alat perekam suara.Hasil: Pengembangan computerized billing system yang dilakukan di RumahSakit Ibu dan Anak Puspa Husada dimulai dengan melakukan analisa sistem yangberjalan saat ini, spesifikasi kebutuhan sistem, serta perancangan sistem yangmeliputi hardware, software, dan brainware. Disain usulan computerized billingsystem Rumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada dimulai dengan satu moduladministrasi rawat inap dan dibangun dengan spesifikasi access project yangmerupakan aplikasi microsoft access yang menggunakan database MySQL server.Kesimpulan: Manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada telahmengembangkan computerized billing system. Program pengembangan tersebutmerupakan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien dankeluarga pasien. Pengembangan computerized billing system baru diterapkan diinstalasi rawat inap berdasarkan banyaknya keluhan mengenai lamanya waktutunggu pembayaran tagihan pasien saat hendak pulang setelah dirawat. Untukmenunjang implementasi maka perlu dipersiapkan kemampuan sumber dayamanusia, pemeliharaan sistem, dan usaha pengembangan sistem.

---

ABSTRACTStill today Puspa Husada Mother and Child Hospital manuallyadministered serviced on collecting, gathering, and calculating patient bills. Theless effective services caused longer time services, especially for inpatientinstallation. Puspa Husada Mother and Child Hospital intend to develop HospitalManagement Information system gradually, starting from computerized billingsystem at inpatient installation on time and accurate billing system is well neededto efficiently increased healthcare services in Puspa Husada Mother and ChildHospital, a small private hospital who depends on the patients revenue.Objectives: To develop computerized billing system at inpatient installation inorder to support healthcare satisfaction Puspa Husada Mother and Child Hospital.Method: A descriptive method with a qualitative approach being held with theseresearches. Informant in these research are employee at Puspa Husada Mother andChild Hospital that connected and linked with Hospital billing system; FinanceDirector, officer at inpatient registration, billing administration, pharmaceuticaladministration, laboratorial administration, and Radiology administration.Instrument been used contain written and recording interview.Result: The development of computerized billing system in Puspa HusadaMother and Child Hospital started by Analyzing system that rolled before untilrecent, and system design that included the environment system necessity;hardware, software, and brainware. Proposal design of computerized billingsystem of Puspa Husada Mother and Child Hospital began with the developmentof an administration inpatient module and build with access project which wasMicrosoft access that used MySQL server.Conclusions: The management of Puspa Husada Mother and Child Hospital haddeveloped computerized billing system. The program was an attempt to enhancedquality health services to patient and patient family. The development ofcomputerized billing system at inpatient installation based on many complainregarding the waiting time for hospital billing at inpatient installation after care.To support the implementation, It's best to prepare Human Resources, Systemmaintenance, and the continuing of system development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kapitalisasi biaya riset dan pengembangan terhadap imbal jasa audit di 3 negara di ASEAN yaitu di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI , Kuala Lumpur Stock Exchange KLSE dan Singapore Exchange SGX pada tahun 2013 - 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kapitalisasi biaya riset dan pengembangan terbukti berpengaruh terhadap imbal jasa audit di ASEAN khususnya pada negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kapitalisasi biaya riset dan pengembangan memengaruhi imbal jasa audit. Temuan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya auditor melihat bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan biaya riset dan pengembangan sebagai alat manajemen laba yang meningkatkan risiko audit

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of capitalization research and development on audit fee in three ASEAN countries, that is Indonesia, Malaysia and Singapore. Sample in this study is listed firms on Indonesia Stock Exchange IDX , Kuala Lumpur Stock Exchange KLSE , and Singapore Exchange SGX in 2013 2015. This result showed that capitalization research and development costs has proven to effect on audit fee in ASEAN especially Indonesia, Malaysia and Singapore. Overall, this study suggests that capitalization research and development costs affect audit fee. These findings suggest that auditors basically see that firms tend to use capitalize on research and development costs as a earnings management tool that increases audit risk."

"Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium. Hubungan kliental yang terjadi diantara advokat dengan kliennya yang merupakan terdakwa pencucian uang berimplikasi pada timbulnya tuduhan dari masyarakat yang menyamakan advokat dengan kliennya. Sementara itu, adanya ketentuan yang bersifat pro parte dolus pro parte culpa menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk menaruh kecurigaan terhadap setiap prilaku atau transaksi mencurigakan yang berada dalam kekuasaannya yang mengindikasikan adanya kejahatan pencucian uang, termasuk pula pemberian honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dari terdakwa pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam 40 Rekomendasi FATF, maka hasil dari penelitian ini menyarankan agar advokat dimasukkan sebagai pihak pelapor ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

In exercising his profession as officium nobile, an advocate has a duty to provide legal services to people in need, including a lawyer for the defendant in money laundering case. In addition, in exchange for legal services that have been provided by a lawyer to his client, the lawyer is entitled to receive legal fee. Clientelism relationship that occurs between lawyers and their clients who are accused of money laundering allegations implicated in the emergence of the community that equate lawyers with their clients.

In the meantime, the provision that called pro parte dolus pro parte culpa creates the liability for anyone suspicious of any suspicious behavior or transactions that are within his control that indicate money laundering, including giving legal fee in the amount that does not match with clients’ profile. The research method that used in this paper is the normative method. Referring to the provisions contained in the 40 Recommendations FATF, advocates have position as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Regime."