Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas estimasi tax elasticity dan tax buoyancy PPN/PPnBM diIndonesia selama periode penelitian tahun anggaran 1985/1986 sampaidengan 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koefisien taxelasticity lebih kecil daripada koefisen tax buoyancy, sehingga dapat disimpulkanbahwa kebijakan diskresi PPN/PPnBM selama periode penelitian efektifmeningkatkan penerimaan PPN/PPnBM. Walaupun demikian, denganmenggunakan indikator koefisien government tax effort, diketahui bahwa upayapositif kebijakan diskresi PPN/PPnBM untuk meningkatkan penerimaanPPN/PPnBM yang selama periode penelitian diterbitkan masih dikategorikanrendah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the estimation of tax elasticity and tax buoyancy VAT / sales taxon luxury goods in Indonesia during the study period fiscal year 1985/1986 through2011. The results showed that the magnitude of the tax elasticity coefficient is smallerthan the coefficient of tax buoyancy, so it can be concluded that the policy discretionVAT / sales tax on luxury goods during the study period effectively increase VAT /sales tax on luxury goods revenue. However, by using government tax effortcoefficient indicator, note that the positive efforts discretionary policies VAT / salestax on luxury luxury to increase VAT revenue / sales tax on luxury goods that duringthe period of the study published still considered low.."

"ABSTRAKSelama lebih dari satu dasawarsa pelaksaaan desentralisasi fiskal di Indonesia, perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan masih sangat kurang serta masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari Pusat. Ada 2 hal yang merupakan masalah bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya (Le, Minh. et al, 2008). Pertama, keterbatasan taxable capacity, dan kedua adalah rezim perpajakan cenderung kurang efisien dan efektif dari upaya pengumpulan pajak (tax effort). Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi pajak (taxable capacity) dan tax effort pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta menghitung perkiraan potensi pajak setelah adanya kebijakan pendaerahan PBB. Kemudian mengestimasi respon dari hasil pungutan pajak terhadap perubahan perekonomian daerah menggunakan pendekatan elastisitas pajak (tax elasticity).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel. Tax effort adalah rasio dari penerimaan pajak actual (actual tax collections) terhadap kapasitas pajak (taxable capacity). Nilai actual tax merupakan jumlah penerimaan pajak, sedangkan taxable capacity merupakan hasil estimasi dari potensi pajak.Hasil Estimasi taxable capacity Pajak Daerah menunjukkan bahwa koefisien variabel konsumsi makanan, jumlah hotel, konsumsi listrik, luas lahan bangunan rumah dan variabel dummy desentralisasi signifikan secara statistik dengan taraf nyata 5% (α=5%). Sedangkan variabel luas lahan baku sawah tidak signifikan secara statistik. Dan dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan peningkatan tax effort dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan maka tax effort index Pajak Daerah sebelum pendaerahan PBB lebih tinggi daripada setelah adanya pendaerahan PBB (simulasi). Hal ini disebabkan karena perhitungan tax effort berdasarkan asumsi bahwa data realisasi PBB yang digunakan adalah data masa lalu dimana pada saat itu PBB masih merupakan Pajak Pusat dan tingkat penggunaan potensi PBB masih rendah sehingga tidak cukup menstimulus peningkatan tax effort index.Nilai total elastisitas Pajak Daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB) baik sebelum maupun setelah kebijakan pendaerahan PBB dapat dikatakan cukup responsif terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Namun jika melihat dari analisis dekomposisi elastisitas pajak, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang responsif terhadap perkembangan perekonomian akan tetapi hampir semua variabel basis Pajak Daerah memiliki kinerja pemungutan yang cukup baik.

---

ABSTRACTFor more than one decade of fiscal decentralization implementation in Indonesia, the development of regional financial capability to fund the governance is still deficient; furthermore, there is still high dependence level towards the central government. There are two problems for regions to increase their revenue (Le, Minh. et. al, 2008). First, the limitation of taxable capacity and the second is taxation regime that tends to be less efficient and effective in the tax effort. The objectives of this study are to count the taxable capacity and the tax effort in regencies/cities of East Java, and also to count the estimation of taxable capacity and tax effort after the existence of Property Tax decentralization policy. Then, this study will estimate responses from the result of tax collections towards regional economics changes using tax elasticity approach.The method used in this study is regression analysis by using panel data. Tax effort is the ratio of actual tax collections towards taxable capacity. The value of actual tax is the amount of tax collections, and the taxable capacity is the estimation result of tax base.The estimation result of taxable capacity of Local Tax indicates that the coefficient variables of food consumption, numbers of hotel, electricity consumption, width of house building land and dummy variables are statistically significant with real level 5% (α=5%). Nevertheless, the variable of standard farmland width is not statistically significant. The implementation of fiscal decentralization in Indonesia shows the increased tax effort year by year. If we make a comparison, tax effort index of Local Tax before Property Tax decentralization policy is higher than after Property Tax decentralization policy (simulation). It is because based on the assumption that the data interface is the realization of the Property Tax past data which low level use of potency so that it does not stimulate the improvement of tax effort index.The total value of Local Tax elasticity towards regional economy before and after Property Tax decentralization policy can be categorized quite responsive towards the development of local economy. Nevertheless, if we look tax elasticity decomposition analysis, it can be concluded that kinds of Local Tax nowadays have tax bases which are less responsive towards the economy development. However, almost all Local Tax bases variables have fairly good tax effort performance."

"Penelitian ini menerapkan analisis dinamis untuk mengkaji buoyancy pajak Indonesia dan karakteristik respons asimetris, dengan menganalisis hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan beberapa variabel kontrol lainnya terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika jangka panjang dan responsivitas berbagai jenis pajak, menggunakan teknik analisis dinamis untuk menilai pengaruhnya dalam data panel provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Dengan menggunakan uji Wald, penelitian ini mengevaluasi buoyancy dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspektasi teoritis. Secara statistik, pada tingkat kepercayaan 99%, tidak dapat disangkal bahwa koefisien buoyancy jangka panjang sama dengan satu. Penelitian ini, menggunakan model PMG-ARDL, mengungkapkan tren yang konsisten: penerimaan pajak cenderung kembali ke keseimbangan, meskipun dengan variasi antar provinsi di Indonesia. PPh OP menunjukkan buoyancy dan kecepatan penyesuaian tertinggi, diikuti oleh PPN dan PPh Badan. Pengujian model asimetris menggunakan metode GMM mengungkapkan bahwa respons Pajak Total dan PPN terhadap ekonomi bersifat asimetris, tidak seperti PPh Badan dan PPh OP. Analisis ini memberikan wawasan tentang responsivitas yang beragam dari kategori pajak terhadap faktor ekonomi, memberikan wawasan berharga tentang dinamika fiskal. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan struktural dalam sistem perpajakan, seperti program pengampunan pajak dan modifikasi tarif, menawarkan pelajaran penting untuk pembuatan kebijakan di masa depan. Dengan memahami determinan penerimaan pajak tingkat provinsi, penelitian ini memfasilitasi pemahaman tentang dinamika penerimaan pajak.

---

This study applies dynamic analysis to examines Indonesia's tax buoyancies and asymmetric response characteristics, by analyzing the relationship between Regional Gross Domestic Product (RGDP), along with several control variables, and tax revenues. It explores long-term dynamics and responsiveness of different tax types, utilizing dynamic analysis techniques to assess their influence in provincial panel data in Indonesia from 2015 to 2021. Employing the Wald-test, the research evaluates Personal Income Tax (PIT), Corporate Income Tax (CIT), and Value-Added Tax (VAT) buoyancies against theoretical expectations. Statistically, at 99% confidence level, it cannot be refuted that the long-term buoyancy coefficient equals one. The study, using the PMG-ARDL model, reveals a consistent trend: tax revenues tend to return to equilibrium, albeit with variations among Indonesian provinces. PIT displays the highest buoyancy and adjustment speed, followed by VAT and CIT. Asymmetric model testing using the GMM method reveals that the response of Total Tax and VAT to the economy is asymmetric, unlike CIT and PIT. This analysis sheds light on the diverse responsiveness of tax categories to economic factors, providing valuable insights into fiscal dynamics. Furthermore, the research explores the impact of structural changes in tax systems, such as tax amnesty programs and rate modifications, offering essential lessons for future policymaking. By understanding provincial-level tax revenue determinants, this study facilitates the development of informed tax strategies."

"Batik tradisional merupakan salah satu budaya bangsa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Industri tersebut dulunya berkembang sangat pesat di Indonesia, Namun sejak muncul industri batik printing, keberadaan industry batik tradisional semakin menurun. ketimpangan struktur produksi antara mode produksi manufaktur batik printing dengan mode produksi industri rumah tangga batik tradisional menimbulkan persaingan yang ketat dalam industri batik nasional Indonesia, adanya barang substitusi yang hampir serupa dengan batik tradisional dengan harga jual yang lebih murah, membuat permintaan batik tradisional semakin menurun dan apabila keadaan ini terus dibiarkan akan semakin mengacam keberadaan industri batik tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dan berbagai kebijakan terhadap permintaan produk batik untuk menciptakan persaingan yang sehat dan kompetitif antara produk batik tradisional dan printing. Kebijakan yang diterapkan berupa subsidi pengurangan harga input kain, harga produk, kewajiban penggunaan batik tradisional dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Spesifikasi model permintaan batik menggunakan model ekonometrik regresi linear berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dan LSDV (Linear Square Dummy Variale). Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan rentan waktu (time series) dari tahun 1996-2010. Hasil penelitian menunjukkan model permintaan batik tulis dipengaruhi oleh harga batik tulis, harga batik cap, harga batik printing, dan tingkat pendapatan, sedangkan permintaan batik cap dan printing dipengaruhi oleh harga batik tulis, harga batik cap, harga batik printing, tingkat pendapatan dan harga input kain. Sementara dengan adanya kebijakan yang dimodelkan terbukti mampu mengubah fungsi permintaan, meningkatkan nilai elastisitas harga, dan meningkatkan jumlah permintaan untuk batik tradisional cap dan tulis dalam pasar persaingan monopolistik.

---

Traditional Batik is one of the nation's cultures that has great potential to be developed. The industry was growing rapidly in Indonesia, however since emerged batik printing industry, traditional batik industry is declining. Structural imbalance between mass production of batik printing with the home industry production of traditional batik pose strong competition in the national batik industry, substitutes product of the traditional batik which is almost identical with cheaper selling price make demand of traditional batik is declining, if this situation would be continue, the existence of the traditional batik is threatened.

This study aims to determine the influence of the factors and government policies on demand of traditional batik to create a competitive market between traditional and printing batik. Policies that are applied in this research that is subsidy in raw fabric price and subsidy in product price, mandatory use of traditional batik and an increasing income Specifications of econometric models use multiple regression linear with OLS method (Ordinary Least Square) and LSDV (Linear Square Dummy Variable). The data used are secondary data time series from 1996-2010.

The results showed the model of batik is influenced by the price of written batik, stamped batik, and printing batik, and income level, while the demand of stamped and printing batik are influenced by the price of written batik, stamped batik, and printing batik, income level and prices of raw fabric. While the existence of government policies proved able to change functions demand, increase the value of price elasticity, and boosts the number of traditional batik demand in monopolistic competition market."

"Pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No.32 /2004 dan UU No.33/2004 memberikan perubahan besar dalam pengaturan hubungan anatar Pusat dan Daerah. Kini, Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dari aspek perencanaan, keuangan, maupun pelaksanaan. Dengan menganut prinsip keadilan, maka dalam kebijakan otonomi daerah tak hanya mengatur peningkatan wewenang dan tanggung jawab Daerah tetapi juga upaya manifestasi kemandirian daerah dengan memberikan kebebasan menggali sumber penerimaannya sendiri.Dalam perkembangannya, sejak diterapkan Otonomi Daerah pada tahun 2001 hingga saat ini belum cukup memberikan gambaran peningkatan kemandirian Daerah secara finansial, sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan terhadap Pusat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan bantuan dari Pusat yang tidak diimbangi oleh kenaikan PAD yang signifikan terhadap pengeluaran Daerah. Padahal kemampuan Pusat dalam memberikan subsidi ke Daerah memiliki keterbatasan.Kondisi tersebut mensyaratkan Daerah untuk siap dengan berbagai langkah terobosan untuk mengatasi masalah PAD-nya. Upaya yang selama ini umumnya dilakukan oleh Daerah adalah melakukan ekstenfikasi pajak melalui penciptaan pajak baru. Sementara alternatif lain seperti pertimbangan pendaerahan pajak-pajak Pusat yang potensial kurang mendapat sorotan.Usulan kebijakan PBB menjadi pajak daerah diwarnai pro-kontra. Padahal jika dilihat karakteristik obyek pajaknya, PBB dapat dikategorikan dalam pajak daerah. Apalagi jika dilihat sistem pembagian penerimaannya yang hampir seluruhnya diserahkan kembali ke Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis potensi kebijakan tersebut terhadap penerimaan Daerah. Potret yang diambil dalam penelitian ini yakni seberapa besar pengaruh pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tax effort pajak daerah di kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003. Mengingat tax effort merupakan pendekatan atas tingkat penggunaan potensi pajak.Penelitian ini ingin menjawab apakah dengan PBB menjadi pajak daerah mampu menstimulus pemungutan pajak di Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Variabel-variabel yang digunakan dalam penyusunan model dalam penelitian didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan UU perpajakan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah panel dengan random effect untuk sampel observasi sebanyak 217 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2001-2003.Dan dari hasil penelitian, terlihat adanya pengaruh signifikan dari pendaerahan PBB terhadap tax effort pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah akan menikmati manfaat yang besar dengan usulan kebijakan pendaerahan PBB tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari optimalisasipenerimaan daerah terhadap pertumbuhan investasi di daerah berupa PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerahmemiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan PMDN dan PMA di daerah.Sementara itu kondisi fiskal daerah seperti belanja infrastruktur dan danaperimbangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap investasi di daerah.Berdasarkan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di daerah serta harmonisasi kebijakan alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendukung investasi di daerah.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effect of optimalization of local tax to Domestic DirectInvestment (DDI) and Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia periode2010-2014. The research on this thesis is a quantitative study with econometric methods of panel data with Random Effect Model (REM). The research result of this thesis, namely local tax has positive and significant effect on DDI and FDI in provincial level in Indonesia. Other fiscal variables such as infrastructure expenditure and fiscal balance transfer have various effect on DDI and FDI. The policy recommendation based on the results of this thesis is to improve local tax management and harmonization policies between central goveenment and local government in allocation of fiscal balance transfer that support regional investment attractiveness."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting saat ini. Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar adalah dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Buoyansi dan elastisitas pajak adalah ukuran umum yang digunakan untuk mengestimasi produktivitas penerimaan pajak. Konsep buoyansi digunakan untuk mengetahui tingkat responsivitas otomatis (built-in) penerimaan pajak terhadap basis pajaknya. Sedangkan konsep elastisitas berguna untuk mengetahui rsponsivitas penerimaan pajak, baik terhadap basis pajaknya maupun terhadap perubahan kebijakan. Untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tersebut secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, harus dipisahkan antara elastisitas dan buoyansi. Salah satu cara untuk memisahkan elastisitas dengan buoyansi adalah metode Indeks Divisia. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983, termasuk di dalamnya reformasi PPN dan PPnBM. Sampai dengan tahun 2012, Undang-Undang PPN telah mengalami amandemen sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2009. Dengan menggunakan Indeks Divisia selama tahun 1984 sampai dengan 2012, koefisien buoyansi sebesar 0,99 dan koefisien elastisitas sebesar 0,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN/PPnBM relatif uniter buoyant, akan tetapi kurang elastic terhadap basis pajaknya. Sedangkan dengan menggunakan basis PDB sektoral tahun 2005 sampai dengan 2012, penerimaan PPN juga inelastis terhadap perkembangan basis pajaknya dengan koefisien 0,632 dan relatif buoyant terhadap PDB keseluruhan dengan koefisien 1,076. Penerimaan pajak yang inelastis akan memaksa pemerintah untuk terus melakukan perubahan-perubahan kebijakan, baik dalam basis pajak maupun tarif pajaknya atau keduanya, agar mampu menyeimbangkan dengan peningkatan belanja publik. Akibatnya, perubahan-perubahan kebijakan pajak yang terus menerus akan berdampak buruk pula pada investasi jangka panjang karena ketidakpastian dalam kebijakan pajaknya. Apalagi menggunakan elastisitas titik menunjukkan bahwa sektor yang buoyancy fluktuatif ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan yang merupakan sektor-sektor kunci penerimaan PPN, dan sektor yang relatif stabil dan buoyant adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan-kebijakan PPN baik mengenai basis maupun struktur PPN, khususnya untuk sektor industri pengolahan dan pertambangan.

---

Tax revenue is the most important source of state revenue nowadays. One of the largest sources of tax revenue is Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods. Tax buoyancy and elasticity is a common measure used to estimate tax revenue productivity. Concept of elasticity is used to determine the level of responsiveness of automatic (builtin) of tax revenue to the tax base. While the concept of buoyancy is useful to know responsiveness of tax revenue, both to the tax base as well as to changes in policy. To determine whether the policy changes significantly affect tax revenues, it should be separated between elasticity and buoyancy. One way to separate the elasticity with buoyancy is Divisia index method. Tax reform initiated in 1983, including the reform of VAT and Sales Tax on Luxury Goods. Until 2012, the VAT Act has been amended as many as three (3) times, namely in 1994, 2000, and 2009. By using the Divisia index during 1984 to 2012, amounting to 0.99 and buoyancy coefficient of elasticity coefficient of 0.82. It shows that the PPN / PPnBM (VAT and Sales Tax on Luxury Goods) relatively unitary buoyant, but less elastic to the tax base. While using the basis of sectoral GDP from 2005 to 2012, VAT revenues also inelastic with respect to the development of the tax base with a coefficient of 0.632 and a buoyant relative to GDP overall with a coefficient of 1.076. Inelastic tax system forces governments to continuously make discretionary changes, either in the tax bases or in the tax rates or both, in order to be able to keep up with increasing public expenditures. Furthermore, a tax system that is subject to constant adjustments by policy-makers generates greater uncertainties and has adverse effects on long-term investments, as the private sector delays its investment decisions, due to uncertainties in the tax system. Moreover using the point elasticity indicates that manufacturing and mining sectors are fluctuating as the VAT key sector, and the trade sector is relatively stable and buoyant. Therefore, the government needs to review the policies of both the base and the VAT structure, in particular for the manufacturing and the mining sector."

"Masuknya pandemi covid-19 telah memberikan dampak beragam kepada banyak perusahaan, salah satu perusahaan terdampak yakni perusahaan otomotif. Dampak tersebut berupa penjualan otomotif sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat penurunan tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan insentif berupa kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM DTP masa covid-19 terhadap penjualan otomotif dengan menggunakan teori analisis kebijakan Dunn (2014) lima prosedur analisis kebijakan yakni 1) Definisi, 2) Prediksi, 3) Preskripsi, 4) Deskripsi, dan 5) Evaluasi. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik analisis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor setelah penerapan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah dan menggunakan wawancara mendalam dan kajian literatur atau studi pustaka. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan terdapat dampak positif yang sangat signifikan antara kebijakan PPnBM DTP dengan penjualan otomotif yang mendapatkan manfaat kebijakan. Hasil riset menunjukan terdapat peningkatan sekitar 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan PPnBM dinilai tepat dalam mengatasi kondisi penjualan serta perekonomian yang terhenti beberapa waktu. Akan tetapi, apabila pemerintah ingin melanjutkan kebijakan insentif PPnBM diperlukan kajian serta evaluasi terkait dampak yang akan ditimbulkan baik forward linkage maupun backward linkage.

---

The entry of the COVID-19 pandemic has had various impacts on many companies, one of which is the automotive company. The impact is in the form of automotive sales of around 50% compared to the previous year. Seeing the decline, the government made an incentive policy in the form of an incentive policy for a sales tax on luxury goods borne by the government. Therefore, this study aims to analyze the sales tax on luxury goods borne by the government policy during the Covid-19 period on automotive sales using Dunn's (2014) policy analysis theory of five policy analysis procedures, namely 1) Definition, 2) Prediction, 3) Prescription, 4) Description and 5) Evaluation. The approach method used in this research is post-positivist with quantitative data analysis techniques. The type of data used is secondary data on the growth of motor vehicle sales after the implementation of the PPnBM incentive policy borne by the Government and uses in-depth interviews and literature review or literature study. The results of the analysis of this study concluded that there is a very significant positive impact between the sales tax on luxury goods borne by the government P policy and automotive sales that benefit from the policy. The results of the research showed that there was an increase of about 49% compared to the previous year. sales tax on luxury goods borne by the government policy is considered appropriate in overcoming sales conditions and the economy which has stalled for some time. However, if the government wants to continue the sales tax on luxury goods incentive policy, it is necessary to study and evaluate the impact that will be caused by both forward linkage and backward linkage."

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak PT ABC yaitu sengketa material terkait cara perhitungan koreksi dan penentuan DPP PPN yang tepat atas koreksi yang dilakukan oleh DJP. PT ABC tidak menyetujui cara perhitungan koreksi DJP yaitu pembagian 12 Masa Pajak untuk menetapkan koreksi atas setiap Masa Pajak dan atas jumlah koreksi Peredaran Usaha. PT ABC berpendapat bahwa terdapat beberapa mutasi debet dari buku bank yang seharusnya dibatalkan dan beberapa akun yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan. Dalam laporan ini, diperoleh kesimpulan bahwa seharusnya PT ABC menyajikan perhitungan Peredaran Usaha untuk setiap Masa Pajak dan jumlah DPP PPN yang tepat adalah sebesar Rp78.459.456.227,00.

---

This internship report discusses about PT ABC rsquo s tax dispute which is material dispute about correction rsquo s calculation and the correct VAT rsquo s tax base assessment of the correction from DGT. PT ABC disagree with DGT rsquo s calculation where the correction divided equally for 12 tax period to determine the correction for each tax period and also the total correction of Gross Income. PT ABC state that there are some mutation debit in bank rsquo s book that should be off the calculation and some account that should be included in the calculation. This report concluded that PT ABC should have present the Gross Income calculation for each tax period and the correct VAT rsquo s tax base should be Rp78.459.456.227,00."