Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bogor juga mengalami permasalahankepadatan lalu lintas yang antara lain disebabkan oleh tingginya jumlahkendaraan pribadi, angkutan umum, dan pola tata ruang Kota Bogor yangterkonsentrasi di pusat kota. Akibat dari pola tata ruang Kota Bogoryang terkonsentrasi di pusat kota antara lain adalah kepadatan lalu lintasdi kawasan pusat kota dan pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internalyang terakumulasi di pusat kota.Seperti yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di KecamatanBogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara dalam melakukan perjalanan dariBogor ke Jakarta atau sebaliknya serta masyarakat luar Kota Bogor yang menujuKecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara, yang melewatiTol Jagorawi, pada umumnya melalui pusat kota (Baranangsiang) terlebih dahulu.Hal tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan yang menujuBaranangsiang. Salah satu Jalan Utama di Kota Bogor yang terhubung denganTol Jagorawi adalah Jalan Pajajaran.Untuk mengurangi beban lalu lintas yang tinggi di kawasan pusatKota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran, pada pergerakan internal-eksternal daneksternal-internal yang melintas dari dan ke Kota Bogor, salah satu cara yangdilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN bekerjasama denganPemerintah Daerah Kota Bogor adalah dengan pembangunan Jalan TolLingkar Luar yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road yang diharapkan dapat menjadisolusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota.Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembangunanJalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dalam mengurai kepadatan lalu lintasdi kawasan Pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran denganMetode Regulatory Impact Assessment (RIA).

---

Bogor is one of the largest cities in the province of West Java, Indonesia.

As any other large cities in Indonesia, Bogor also has traffic congestion problem.

The most common causes of it are the high number of vehicles, public transport,

and the urban land use plan of Bogor that were concentrated in the city center.

It can be seen from the movement of internal-external and external-internal

of traffic that accumulates in the center area of the city.

The traffics that occur are concentrated at Baranangsiang area as the centre

of the city. It is regular for people who lives in West Bogor District, Tanah Sareal,

and North Bogor, to pass the road on their travel to Jakarta or vice versa.

Therefore, it causes heavy traffic on roads especially during rush hour at

Pajajaran Road that connected to the Toll of Jagorawi.

To reduce the traffic load at Bogor, particularly on Pajajaran, from

the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates

in the center area of the city. Central Government and Local Government

have built construction of the Bogor Outer Ring Road. It is expected to be

a solution to reduce traffic congestion in the downtown area.

Objectives of the research is to examine the impact of the

construction of the Bogor Ring Road Section I in reducing traffic congestion

with Regulatory Impact Assessment (RIA) Method."

"Penelitian menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan dengan menyusun hirarki pemilihan kebijakan mengatasi kemacetan di kota Bekasi dalam 5 level alternatif, yaitu tujuan, sasaran, kendala, aktor atau pelaku, dan alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh alternatif pada setiap level yang ada, responden expert memilih sasaran utama adalah penataan ruang dan wilayah yang terencana dengan baik namun mendapat kendala pada kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku yang paling berperan untuk mengatasi kendala keterbatasan keuangan daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Sementara petugas lalu lintas adalah pelaku utama untuk mengatasi kendala pada lemahnya penegakan hukum. Kebijakan prioritas yang dipilih untuk mengatasi kemacetan di kota Bekasi adalah melakukan perbaikan manajemen lalu lintas dan shifting operasional angkutan kota, kemudian penegakan disiplin, penggantian moda transportasi massal, pemindahan terminal induk kota Bekasi, dan yang terakhir adalah perbaikan dan pembangunan ruas jalan lokal dan jalan tol.

---

Research using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis was done by constructing a hierarchy of policy choices to overcome congestion in the city of Bekasi in 5-level alternatives, which is goals, objectives, constraints, actor or actors, and policy alternatives. The results showed that based on the overall alternative of each level by the expert respondents chose the main target is the structuring of space and well-planned areas but have constraints on the lack of coordination among government agencies. The government is the perpetrator of the most instrumental to overcome the limitations of local financial constraints and lack of coordination among government agencies. While traffic officials are the main actors to overcome the constraints on weak law enforcement. Selected priority policies to tackle congestion in the city of Bekasi is traffic management improvements and shifting urban transportation operations, then the enforcement of discipline, the replacement of mass transportation, removal of terminal stem Bekasi city, and the latter is the improvement and construction of local roads and highways."

"Indonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pembangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi, pertanian, perekonomian, dal lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dan industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi, merupakan pencemaran udara yang bergerak.Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas menyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot, yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum.Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Subjek hukum telah mengalami perluasan, korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undangundang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN,UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini,dengan permasalahan,(1)Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara, (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara,(3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemenintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum.Berdasarkan hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan berupa wawancara didapatkan hasil bahwa Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta belum berani melaporkan dan menangkap serta memeriksa korporasi angkutan umum yang mencemarkan udara karena belum ada peraturan pelaksananya, sehingga aparat tersebut tidak bisa melakukan penangkapan terhadap angkutan umum yang telah mencemarkan udara dari asap tebal kanlpot yang dikeluarkan, mereka hanya bisa menstop sementara untuk menyuruh melakukan uji emisi pada Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Tindak Pidana Ringan dengan peradilan cepat, jika melanggar lagi Dinas Perhubungan menghentikan operasi kendaraan tersebut dengan mengandangkannya di Rawa Buaya, Pulau Gebang dan Tanah Merdeka. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara yang sudah sangat melampaui ambang batas pencemaran udara dengan mengeluarkan berbagai peraturan, tindakan nyata dengan memperbanyak membangun taman kota, dan sedang melakukan pembangunan sarana dan prasarana Bahan Bakar Gas serta membatasi usia laik jalan kendaraan untuk kendaraan pribadi batas laik usianya 10 tahun dan angkutan umum 15 tahun."

"Kemacetan dapat terjadi akibat dibangunnya pusat - pusat perbelanjaan seperti Jakarta City Center (JaCC) karena akan mengakibatkan bangkitan perjalanan kendaraan (trip generation) baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum dan barang.Metode analisis yang digunakan untuk menghitung bangkitan perjalanan (kendaraan angkutan umum dan barang) di kawasan bukan pemukiman (non-home based trip ) adalah Trip Rate Anaiysis Technique, metode ini menggunakan data - data (Iuas area dan jumlah unit kios) dari tempat Iain atau Iokasi pembanding yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan lokasi studi ( C. Jotin Khristy, 1990 ).Hasil analisis bangkitan perjalanan yang ditimbulkan oieh Pusat Perbelanjaan Jakarta City Center (JaCC) untuk angkutan umum (penumpang) yang mempunyai trayek dibedakan menjadi dua yaitu bangkitan perjalanan yang terjadi pada angkutan penumpang existing (yang sudah ada). yaitu Bis Kecil 115 kend/jam, APB 1250 kend/jam. Bemo 354 kend/jam dan bangkiian perjalanan angkutan penumpang tambahan, yaitu Bis Kecii 272 kend/jam, APB 2275 kendqam, Bemo 905 kend/jam.Sedangkan bangkitan perjalanan untuk angkutan- penumpang yang tidak mempunyai trayek merupakan gabungan antara yang sudah ada (existing) dengan yang tambahan, yaitu Bajaj 1632 kend/jam, Taksi 111 kendqam, Ojek 2611 kend/jam. Dan untuk bangkitan perjalanan angkutan barang per-jam sesuai dengan jenis angkutan barang adalah mobil Pick Up 102 kend/jam dan mobil Box 76 kend/jam.Dari data bangkitan perjalanan yang didapat dan apabila diterapkan dengan kondisi jalan disekitar lokasi JaCC sekarang ini maka jalan tersebut tidak dapat mengakomodasi bangkitan perjaianan kendaraan angkutan umum ( penumpang ) yang ditimbulkan oleh JaCC. Disarankan dilakukan perbaikan - perbaikan atau menyediakan sarana transportasi baru di Iokasi tersebut supaya akibat yang ditimbulkan oleh bangkitan perjalanan angkutan umum ( penumpang ) terutama kemacetan lalu - Iintas dapat diatasi."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta.

The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan. Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara 0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5. Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp 4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bogor dan menemukan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan AHP (Analitic Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji kebijakan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Narasumber berasal dari BAPEDA, Dinas Lalu Lintas dan ]alas Raya, DPRD, LSM, polisi, masyarakat, supir dan Ahli Pengembangan Wilayah dan Transportasi di Kota Bogor. Masing-masing satu orang.Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, kemudian sumber kemacetan, pelaku penyebab kemacetan, kendalanya dan alternatif kebijakan. Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk. Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum. Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda.Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum. Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota.Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang.Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek. Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting. Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda."

"Pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi Indonesia yang sangat pesat, telah berdampak langsung terhadap perkembangan kota-kotanya. Selain manfaat positif yang didapatkan, terjadi pula dampak negatif yaitu terjadinya proses perkembangan kota yang kurang baik, dari segi bentuk fisik maupun kelancaran lalu lintas sebagai sarana bagi berlangsungnya mobilitas dan kegiatan perikehidupan rnasyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari belum Iengkapnya peraturan, ketidakcukupan aparat dan kekurangan keahlian di bidang penataan bangunan dan lingkungan..Sejak perubahan status Depok menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II yang dikukuhkan oleh Undang-Undang No.15 tahun 1999, maka perkembangan Kota Depok berlangsung sangat pesat bahkan diperkirakan akan Iebih pesat lagi pada masarnasa yang akan datang. Padahal sebelum Depok berstatus sebagai kota otonom pun, kota ini telah banyak mengalami pergeseran-pergeseran peruntukan maupun fungsi lahan, terutama di kawasan koridor Margonda sebagai pusat kota utamanya.Pergeseran dan perubahan fungsi lahan di kawasan Jalan Margonda Raya tersebut banyak dialami oleh bangunanbangunan rumah yang berubah fungsi menjadi kegiatan komersial berupa toko, restoran, apotik dan kegiatan perdagangan lainnya. Sedangkan areal-areal permukiman Baru yang berada di daerah belakang dari blok kavling sepanjang Jalan Margonda Raya ini semakin lama semakin banyak. Hal ini mengakibatkan menjamumya gerbang-gerbang dari masingmasing kawasan permukiman tersebut secara individual dan mengakibatkan ketidakjelasan karakter koridor Margonda sebagal kawasan pusat kota utama Kota Depok.Pola perkembangan dan perubahan kota Depok ini, tidak terlepas dari tekanan-tekanan akibat kedekatannya secara geografis dengan Kota Jakarta sebagal ibukota negara Indonesia dan pengembangan sistem megapolitan Jabodetabek. Sejalan dengan tekanan-tekanan perkembangan kota berikut perubahanperubahan yang mengikutinya tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pola tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Margonda Raya. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan tanpa antisipasi melalui suatu perangkat acuan atau pedoman tertentu, maka secara umum yang akan terjadi adalah pola perkembangan kota yang tidak terkendali dan lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kota, baik secara fungsional, visual maupun lingkungan.Indikasi penurunan kualitas kota dapat dilihat pada pola aktivitas kegiatan yang semrawut , kemacetan lain lintas, buruknya kualitas visual lingkungan kota dan hilangnya kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang Iebih kompleks, maka perlu diadakan usaha-usaha untuk menanggulanginya.Kondisi tata ruang di kawasan Jalan Margonda Raya yang demikian itu masih pula diperparah dengan sistem transportasi dan infrastruktur jaian yang ada di Kota Depok, mengingat bahwa infrastruktur dan sistem tranportasi di kota Depok keberadaannya belum sebanding dengan tingkat kebutuhan di Depok sebagai kawasan penyangga Ibu kota Jakarta. Pergerakan masyarakat Kota Depok yang begitu dinamis dengan mobilitas yang tinggi belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai sehingga berbagai ancaman dan permasalahan lalu lintas tidak terhindarkan. Dan masalah kemacetan di Jalan Margonda Raya kini menjadi fenomena yang tak terelakkan dan menjadi masalah serius yang merugikan semua pihak balk secara ekonomis maupun sosial, terutama masyarakat pengguna jalan yang melintasi kawasan ini."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta Perkembangan kota-kota besar di negara berkembang tidak terlepas dari kemacetan lalu lintas dari tahun-ketahun semakin mengesalkan pengguna jalan raya terutama pengguna angkutan umum.Analisis kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, diangkat 4 hal pokok yaitu (1) Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (2) Prioritas kebijakan apa yang harus diterapkan didalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (3) Transportasi yang bagaimana di harapkan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan (4) Bagaimana koordinasi antar Departemen dan pihak swasta yang terkait di dalam mengatasi kemacetan lain lintas di DKI Jakarta.Hasil penelitian ini menemukan (1) Pihak yang paling berkepentingan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta adalah pihak pemerintahan daerah bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, (2) Sasaran memperlancar arus lalu lintas di DKI Jakarta adalala kebijakan peningkatan jalan untuk dapat menampung luapan kendaraan yang terus bertambah setiap saat, (3) Prioritas mencapai beberapa sasaran yang ada yang perlu mendapatkan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan penambahan jumlah armada bus dan pengembangan busway, (4) Lancarnya arus lalu lintas di DKI Jakarta akan mendorong terciptanya kondisi keamanan masyarakat pengguna jalan secara khusus dan stabilitas nasional secara umum.

---

This research is an evaluation on the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta. The development of capital cities in the developing countries is inseparable from the traffic jam which is becoming more annoying from year to year specially for the public transport user.

There are 4 (four) main issues in the analysis of the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, which are (1) How to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, (2), The priority of policy that should be implemented in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (3) The type of transportation that is expected in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, and (4) The coordination between the Government Departments and related private sectors in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta.

This research found that (1) The regional government, working together with the other stakeholder, has the most interest in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (2) the objective to smoothen the traffic in DKI Jakarta is the policy to improve roads to accommodate the overflow of vehicles, (3) The policy to meet some of the objectives that has to be priorities to achieve the goal from the result of this research is the policy to increase the number of busses and the development of busway, (4) smooth traffic flow in DKI Jakarta will create a safe condition for the mad user in particular and the national stability in general."

"Penelitian ini menguji metode Deterministic Queuing dan metode Shock Wave untuk menganalisa kemacetan lalu lintas rutin akibat bottleneck pada ruas jalan dengan hambatan (non freeway) berdasarkan prinsip dinamika lalu lintas. Dinamika lalu lintas menggambarkan bahwa arus lalu lintas berubah secara konstan berdasarkan ruang dan waktu sebagai hasil interaksi antara pengemudi, kendaraan, dan jalan. Prinsip konservasi kendaraan akan digunakan dalam menganalisa mekanisme dinamik arus lalu lintas pada kondisi macet.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi mengenai penggunaan metode yang tepat dalam menganalisa kemacetan lalu lintas rutin akibat bottleneck pada jalan dengan hambatan, shock wave method ataukah deterministic queuing method. Selain itu juga untuk mengetahui apakah hasil analisa dengan Shock Wave Method over estimate dibandingkan dengan hasil analisa dengan Deterministic Queuing Method, seperti halnya pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada freeway.Lokasi bottleneck yang diambil adalah di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan dan di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jakarta Utara. Survey lapangan dilakukan pada lokasi sebelum memasuki ruas bottleneck dan pada ruas bottleneck itu sendiri. Data primer hasil survey adalah waktu tempuh kendaraan dan volume lalu lintas. Kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan data hasil olahan untuk digunakan dalam analisa kemacetan dengan kedua metode tersebut.Perbandingan hasil penggunaan kedua metode tersebut dapat dilihat secara grafis maupun analitis. Secara grafis dihasilkan time-space diagram, Queuing Diagram, dan physical discharging rate diagram. Dimana masing-masing merupakan hasil superimposisi dari beberapa grafik. Sedangkan perbandingan secara analitis didapatkan dari membandingkan beberapa hasil estimasi dengan menngunakan kedua metode tersebut."

"Tesis ini tentang Penanganan Kesemrawutan Lalu Lintas oleh Polsek Metropolitan Ciputat. Perhatian utama tesis ini adalah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas dengan fokus tindakan - tindakan Unit Polisi Lalu Lintas terhadap para pelanggar lalu lintas. Dalam kajian tesis ini, penanganan kesemrawutan lalu lintas dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan unit-unit operasional kepolisian tingkat sektor dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Ciputat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kesemrawutan lalu lintas dilakukan oleh unit unit di Polsek Metropolitan Ciputat. Berbagai kegiatan kepolisian ditujukan untuk menangani masalah kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di kawasan pasar Ciputat. Kesemrawutan lalu lintas disebabkan; (1) pedagang kaki lima menggelar dagangan di badan jalan; (2) sopir angkutan ngetem di sembarang tempat, (3) tukang ojek mangkal di pinggir jalan, dan (4) jalan rusak serta tumpukan sampah di jalan. Penanganan kesemrawutan lalu lintas meliputi (a) penegakan hukum lalu lintas berupa tindakan preventif dan represif, (b) koordinasi dengan instansi pemerintah, yaitu DLLAJ dan Kecamatan dalam rangka penertiban lalu lintas. Dalam penegakan hukum ditemukan adanya tindakan-tindakan anggota yang menyimpang sebagai akibat Iemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukkan berupa; pemerasan terhadap pelanggar lalu lintas serta kurang disiplinnya anggota dalam melaksanakan tugas pengaturan dan penjagaan lalu lintas.Hubungan kerja eksternal antara Polsek, DLLAJ dan Kecamatan tidak dilaksanakan melalui koordinasi yang baik. Kurangnya komunikasi antar pimpinan instansi pemerintah tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas bukan merupakan hasil perencanaan yang matang dan berdampak pada keresahan masyarakat. Selain itu, penyusunan trayek angkutan umum oleh DLLAJ tidak dibicarakan dengan Polsek, sehingga penambahan angkutan umum memunculkan masalah baru dengan menumpuknya angkutan umum yang ngetem di pinggir-pinggir jalan karena tidak tersedianya terminal.Implikasi dari tesis ini adalah pada upaya mengoptimalkan peran Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengoptimalan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas - tugas anggota Polsek di lapangan, meningkatkan penyadaran masyarakat melalui pendekatan pemolisian komuniti, membangun koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah.Daftar Pustaka : 35 buku dan 8 dokumen"