Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan dan investasi terhadap spesialisasi perdagangan pada industri pengolahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisa data panel untuk 22 subsektor industri pengolahan selama periode 1990-2010. Analisa deskriptif menemukan bahwa spesialisasi perdagangan Indonesia masih berada pada industri yang bergantung sumber daya alam dan tenaga kerja intensif. Walaupun demikian ada kecenderungan bahwa derajat spesialisasi pada industri tersebut cenderung menurun, sebaliknya industri dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi mengalami peningkatan spesialisasi perdagangan selama periode observasi.Penelitian ini juga menemukan bahwa pada periode tersebut terjadi peningkatan kontribusi perdagangan untuk industri dengan tahap perkembangan yang lebih maju (industri Human Capital Intensive, Physical Capital Intensive, dan Technology Intensive). Hasil estimasi data panel menemukan bahwa kelompok industri medium high technology mengalami peningkatan spesialisasi perdagangan ketika tarifnya diturunkan. Sementara itu penurunan tarif berdampak pada penurunan spesialisasi perdagangan hanya pada kelompok industri low technology. Dari hasil estimasi juga ditemukan bahwa liberalisasi investasi terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan spesialisasi perdagangan industri pengolahan di Indonesia.

---

This study was aimed to analyze the effect of trade and investment liberalization on trade specialization in the case of Indonesian manufacturing industry. By employing panel data analysis, this study examined the effect of tariff reduction and the share of foreign direct investment on the 22 subsectors of manufacturing industries in the period of 1990-2010. In the preliminary analysis, this study found that Indonesian trade specialization still relies on the natural resources based and labor intensive industries. Nevertheless, the degree of specialization in those industries tended to decrease, whereas the industries with a higher level of technology experienced the increasing of specialization during the period of observation.

The study also found that there was an increasing in the export share of industries which has an advanced phase of development (Human Capital Intensive, Physical Capital Intensive, Technology Intensive Industry). The panel data analysis showed that the medium high technology industry group experienced the increasing it?s trade specialization when tariffs were lowered. While tariff reduction decreased trade specialization only in low technology industry group. Besides, investment liberalization was also proved to provide a significant effect on increasing trade specialization in Indonesian manufacturing industry."

"Upaya untuk membangun format baru perekonomian nasional Indonesia di atas cita-cita keadilan dan semangat kemandirian sebagai kelanjutan cita-cita dan semangat kemerdekaan, bukan pekerjaan yang mudah mengingat banyaknya persoalan yang harus dihadapi. Kemandirian adalah kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya nasional serta dalam membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memenuhi kepentingan bersama dalam masyarakat bangsa-bangsa. Bahwa ekonomi pasar merupakan sebuah sistem yang lebih unggul dari sistem lainnya, telah terbukti dan karena itu mau tidak mau Indonesia juga harus menganut dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonominya dalam kerangka sistem tersebut. Namun hal itu tidak berarti bahwa kedaulatan ekonomi dapat diserahkan begitu saja kepada pasar. Negara harus tetap memegang kedaulatan di bidang ekonomi, dan tidak ragu-ragu untuk melakukan intervensi dan regulasi yang bijak yang menjamin bahwa ekonomi berjalan dan dikelola bukan hanya secara efisien tetapi juga berkeadilan, seperti diamanatkan juga dalam UUD. Untuk mencapai semua itu diperlukan kepemimpinan nasional atau penyelenggara negara yang kompeten dan yang sadar dan paham atas amanat yang dipikulnya, bukan kepentingan pribadi atau partai dan golongan yang didahulukan, tetapi kepentingan bangsa semata."

"Eksistensi tenaga kerja informal yang relatif besar menimbulkan pertanyaan apakah liberalisasi perdagangan benar dapat membawa manfaat dalam menumbuhkan suatu perekonomian, khususnya di Indonesia dengan informalitas yang tinggi. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja informal di Indonesia. Dengan menggunakan data Indonesia tingkat provinsi dari tahun 1993 hingga 2019, penulis mengkonstruksi dua model untuk melihat secara statis dan dinamis sehingga dapat mengestimasi efek liberalisasi perdagangan pada jangka pendek dan jangka panjang. Liberalisasi perdagangan diukur dengan trade openness ratio dan tenaga kerja informal diidentifikasi melalui status pekerjaan utama. Penelitian ini menemukan bahwa liberalisasi perdagangan signifikan mempengaruhi tenaga kerja informal dan mengikuti pola inverted-U Kuznets curve. Liberalisasi perdagangan akan menaikkan porsi tenaga kerja informal pada jangka pendek. Pada jangka panjang, liberalisasi perdagangan akan mengurangi porsi tenaga kerja informal, yang berarti perekonomian membaik. Ditemukan pula bahwa pada penelitian ini, aktivitas informal cenderung terpengaruhi oleh liberalisasi perdagangan melalui aktivitas formal.

---

The existence of a relatively large informal workforce raises the question of whether trade liberalization can actually bring benefits in growing an economy, especially in Indonesia with high informality. This study aims to analyze how the effect of trade liberalization on informal workers in Indonesia. By using provincial-level Indonesian data from 1993 to 2019, the author constructs two models, static and dynamic, to estimate the effect of trade liberalization in the short run and long run. Trade liberalization is measured by trade openness ratio and informal workers are identified by the main employment status. This study finds that trade liberalization significantly affects informal workers and follows an inverted-U Kuznets curve pattern. Trade liberalization will increase the share of informal workers in the short term. In the long term, trade liberalization will reduce the share of informal workers, which means the economy is improving. It was also found that in this study, the informal activities tends to be affected by trade liberalization through the formal activities."

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini merupakan kajian literatur yang meninjau pandangan pakar dalam ekonomi politik internasional tentang gagasan proteksionisme dan penerapan kebijakannya di tengah liberalisasi perdagangan dunia. Secara teoritis terdapat perdebatan yang mengkritisi pandangan ekonomi neo-klasik sebagai landasan dari perkembangan liberalisasi perdagangan dunia saat ini. Pandangan teoritis ekonomi neo-klasik yang bersifat statis dalam memandang nilai-nilai perdagangan yang liberal, multilateral, bebas hambatan, dan non-diskriminatif sulit berhadapan dengan perubahan ekonomi politik dunia yang sangat dinamis. Temuan secara teoritis konsiten dengan tinjauan empiris dari penerapan kebijakan perdagangan di negara maju dan negara berkembang. Dinamisnya faktor ekonomi politik, membuat negara tidak bisa menerapkan konsep perdagangan bebas secara utuh untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan dunia. Proteksionisme akan selalu hadir dengan berbagai instrumen kebijakannya ditengah liberalisasi perdagangan dunia.

---

This thesis is a literature review that looked at the views of experts in international political economy about the idea of protectionism and its policy implementation in world trade liberalization. Theoretically there is a debate in criticizing the classical economics liberal thought as the basic idea of the development of today's world trade liberalization. Theoretical view of neo-classical economics which are static in looking at the liberal, multilateral, barrier-free, and nondiscriminatory values of world trade having some difficulty in dealing with dynamic changes in the world political economy. Consistently, theoretical findings have been approved by empirical review of the implementation of trade policies in the developed and developing countries. The dynamic of political economy factors makes the country can not apply the concept of free trade as a whole to win the competition in world trade. Protectionism will always be present, with its variety of policy instruments, in the liberalization of world trade."

"Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ.

---

This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008, this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs."

"Education is regulated as an important sector of service trade under the framework of General Agreement on Trade in Services (GATS). Regardless many potential benefits that countries might generate from trade liberalization, commitment to aforementioned sector remains unpopular among World Trade Organization (WTO) member countries since its inception in 1995. WTO members have specific conditions influencing their responses towards liberalization of education sector. Therefore, this literature review identifies differences as well as similarities of developed countries and developing countries to discover explanation behind countries’ acceptance or reluctance towards liberalization of education sector. This study also discusses principal issues regarding liberalization of education sector.

---

Pendidikan diregulasi sebagai salah satu bagian dari sektor jasa di bawah kerangka General Agreement on Trade in Services (GATS). Meskipun banyak potensi manfaat yang dapat diperoleh negara dari liberalisasi perdagangan, komitmen liberalisasi sektor pendidikan di antara negara-negara anggota WTO masih rendah semenjak institusi tersebut berdiri tahun 1995. Negara-negara memiliki beragam pertimbangan yang mempengaruhi responsnya terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Oleh karena itu, literature review ini mengidentifikasikan perbedaan serta persamaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk menemukan alasan di balik dukungan ataupun penentangan negara terhadap liberalisasi sektor pendidikan. Tulisan ini juga mendiskusikan isu-isu utama yang berkenaan dengan liberalisasi sektor pendidikan."

"Indonesia merupakan negara penduduk terbesar ke-4 di dunia berdasarkan sensus BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 238 juta jiwa. Di satu sisi jumlah penduduk yang besar memberikan potensi konsumsi masyarakat dan faktor produksi tenaga kerja menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah kurangnya modal pembiayaan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mendorong perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pola hubungan antara simpanan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi periode 1990-2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permanent Income Hypothesis (PIH). Model ini menerangkan hubungan tabungan (pertumbuhan Dana Pihak Ketiga) dengan pendapatan (pertumbuhan ekonomi). Pengujian dilakukan dengan menggunakan Vector Autoregressive (VAR). Secara umum hubungan simpanan masyarakat pada prospek pendapatan pada ketiga periode penilitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan, hanya deposito yang mempunyai hubungan yang negatif terhadap pendapatan masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh hasil uji pada periode sebelum dan setelah krisis ekonomi 1998 yang secara umum menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sebaliknya, hubungan antara pendapatan saat ini pada simpanan masyarakat ke depan pada periode 1990:1-2010:4 menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan. Sedangkan para periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1998 menunjukkan hasil yang bervariasi.

---

Indonesia is the fourth largest population in the world based on the 2010 BPS census, the population of Indonesia as much as 238 million people. On one side of a large population provides the potential consumption and production factor labor becomes the source of economic growth. However, on the other hand the problems faced by developing countries such as Indonesia is the lack of capital financing of economic growth that is used to stimulate the economy. The purpose of this study was to look at the pattern of relationships between society's savings to the economic growth period of 1990- 2010. The approach used in this study is the Permanent Income Hypothesis (PIH). This model explains the relationship of savings (The growth of Third Party Funds) and income (economic growth). Experiments were done using Vector Autoregressive (VAR). In general the relationship public at the prospect of savings income in the third period penilitian showed no significant relationships, only deposits that have a negative relationship to incomes. This is reinforced by the test results in the period before and after the economic crisis of 1998 which generally show no significant results. In contrast, the relationship between current income in the next public deposits during the period 1990:1-2010:4 showed a negative and significant results. While the period before and after the economic crisis of 1998 showed mixed results."

"Dampak langsung dan tidak langsung (spillover effect) dari infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, dan bandar udara) terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah masih menjadi perdebatan, baik terkait arah maupun besarannya. Penelitian ini melihat dampak infrastruktur transportasi terhadap perkembangan wilayah, baik langsung maupun tidak langsung, dari sisi produktivitas tenaga kerja industri manufaktur. Dengan menggunakan data panel industri manufaktur Indonesia tahun 2011-2014, penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari infrastruktur transportasi jalan dan pelabuhan terhadap produktivitas tenaga kerja industri manufaktur di Pulau Jawa, baik pada wilayah dimana infrastruktur tersebut berada maupun pada wilayah sekitarnya. Sementara itu, infrastruktur transportasi bandar udara mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja industri manufaktur di luar Pulau Jawa.

---

The direct and indirect effects (spillover effect) of transportation infrastructure (roads, ports, and airports) on the economic development in a region are still being debated, both in terms of direction and magnitude. This study estimates the impact of transportation infrastructure on regional development, both directly and indirectly, in terms of labor productivity in the manufacturing industries. Using Indonesian manufacturing industries panel data in 2011-2014, the study shows that there is a positive influence of road and port transportation infrastructure on the labor productivity of manufacturing industries in Java, both in areas where the infrastructure is located and in the surrounding area. Meanwhile, airport transportation infrastructure has a positive influence on the labor productivity of manufacturing industries outside Java."

"Dengan ter-eliminasinya limitasi dalam All Market Access dan National Treatment pada akhir tahun 2020 sebagai komitment Indonesia di dalam Indonesia Schdule of Specific Commitment. Dimana eliminasi dari kedua limitasi tersebut akan menyebabkan konflik dan dampak negatif untuk banyak sektor perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu dan globalisasi yang semakin meluas, liberalisasi perbankan pun semakin meningkan sehingga banyak bank asing yang mulai memasuki pasar perbankan Indonesia dan memberikan dampak negatif untuk bank lokal Indonesia. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana dampak dari komitmen Indonesia terhadap WTO begitu limitasi tersebut tereliminasi? dan 2) Bagaimana dampak kompetisi bank asing dan bank lokal Indonesia setelah limitasi tersebut telah di eliminasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Penerapan komitmen Indonesia pada World Trade Organization dalam memenuhi komitmen untuk liberalisasi bank atau sector jasa keuangan sub sektor perbankan tidak dapat di eliminasi sepenuhnya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia tetap belum dapat melaksanakan komitmen tersebut karena diperlukannya eliminasi terkait komitment yang sama oleh negara anggota WTO lainnya. Akan tetapi Indonesia dengan adanya Best Fit dan Prudential Measure sebagai peraturan domestik Indonesia terkait jasa keuangan sub sektor perbankan, ketidaksanggupan Indonesia dalam menuhi komitmen tersebut dianggap tidak melanggar. Maka diperlukannya Pemberdayaan dan penyempurnaan dari upaya Otoritas Jasa Keuangan diperlukan bagi bank lokal agar bank lokal dapat bersaing dengan bank asing.

---

By eliminating the limitations in All Market Access and National Treatment at the end of 2020, Indonesia is committed in Indonesia Schedule of Specific Commitment. The elimination of these two limitations will cause conflict and negative impactsfor many economic sectorsin Indonesia. As time progressed and globalization expanded, banking liberalization was increasing so that many foreign banks began to enter the Indonesian banking market and had a negative impact on Indonesian local banks. This thesis has research questions, namely 1) How will the impact of Indonesia's commitment to the WTO once these limitations are eliminated? 2) How will the competition impact of foreign banks and Indonesian local banks after the limitation have been eliminated? This research was conducted using the juridical normative method. The implementation of Indonesia's commitment to the WTO in fulfilling its commitmentsto liberalize the bank or financialservicessector in the banking subsector cannot be completely eliminated. Although Indonesia has ratified the agreement to form the WTO through Law No. 7 of 1994, Indonesia is still unable to carry out this commitment because of the need for elimination related to the same commitment by other WTO member countries. However, with the existence of Best Fit and Prudential Measure as Indonesia's domestic regulations related to financial services in the banking sub-sector, Indonesia's inability to fulfil these commitments is considered not to violate. Thus, empowerment and improvement from Financial Services Authority efforts are needed for local banks so that local banks can compete with foreign banks."