Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai upaya untuk memberantas korupsi, pemerintah Indonesia menjadikan eprocurement sebagai salah satu program strategis dalam 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (DeTikNas). Salah satu pengembang yang cukup berhasil dalam mengembangkan e-procurement adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) yang telah digunakan oleh 731 instansi pemerintah dan 311.534 penyedia barang/jasa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penentukesuksesan sistem e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP, serta dampaknya terhadap persepsi transparansi menurut perspektif penyedia barang/jasa. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan tersebut dengan pendekatan covariance-based structural equation modeling yang dilakukan untuk menganalisis data hasil survei terhadap 157 responden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kualitas sistem, kualitas layanan, regulasi, kepercayaan terhadap sistem e-procurement, kepuasan pengguna dan manfaat yang dirasakan yang menjadi faktor penentu kesuksesan sistem e-procurement. Akan tetapi, hanya kepercayaan terhadap sistem e-procurement yang secara dominan mempengaruhi persepsi transparansi.

---

In effort to fight corruption, Indonesian government makes e-procurement as one of strategic programs in 7 flagship National Information Technology Council (DETIKNAS). One of developers that can be considered quite successful in developing e-procurement system is Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) that has been used by 731 government agencies and 311.534 supplier. This study was conducted to analyze the determinants ofe-procurement system successas well as its impact on perceived transparency from supplier?s perspective. This study answered both questions by applyingcovariance-based structural equation modeling approach to analyze the survey data of 157 respondents.

This study found that only system quality, service quality, regulation, trust, user satisfaction, and perceived benefitsdetermine e-procurement system success. However, only trust on e-procurement system dominantly affects perceived transparency."

"Tesis ini menganalisis tentang efektivas hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dari segi efektivitas perundang-undangannya dengan mengacu pada prespektif organisatoris pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya eprocurement, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan.

---

This thesis is analyzed about the law effectiveness in government e- procurement referring to organization perspective on the government procurement and the role of controlling boards. The method of data collecting is done by studying the law material literatures, i.e. the act regulations. Emperies qualitative analysis is applied to analyze the studied literature data.

The result of this research is the act that regulates procurement does not provide a penalty/punishment. This can be lead to the law infringement but since the e-procurement is applied the procurement is fairer (more transparant)."

"Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pertama kalinya mengatur tujuan e-procurement secara baku. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa serta LPSE Kementerian Keuangan sebagai pihakpihak yang berkaitan langsung dengan e-procurement terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa panitia dan penyedia menyetujui e-procurement meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time dengan beberapa masukan di tiap-tiap variabelnya.

---

The Presidential Regulation No.54 year 2010 on the goods/service procurement by the government substitutes the Presidential Decree No.80 year 2003 on the guidelines for the goods/service procurement by the government which firstly governs the standard objectives of e-procurement. This study aims to evaluate is the accomplishment of the e-procurement objectives.

The evaluation was conducted by investigating the perception of the committee and the suppliers of the goods/service procurement, as well as the LPSE Ministry of Finance as the party directly related with e-procurement towards the increase of transparency and accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study.

The research result shows that on average the committee and the suppliers agree that e-procurement increases transparency, accountability, market access and healthy business competition, procurement process efficiency, monitoring and auditing, and the real time information access with several inputs in each variable."

"ABSTRAKSistem e-procurement atau lelang secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan e-Procurement yang saat ini dilakukan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, salah satunya terjadi pada penyedia jasa konsultansi.Penelitian ini akan mengangkat hambatan yang dihadapi penyedia jasa konsultansi dalam mengikuti pelelangan secara elektronik dengan meninjau dari 3 (tiga) aspek yang berpengaruh pada e-procurement yaitu : aspek manajemen penyedia jasa, aspek hukum dan aspek teknis pelaksanaan e-procurement. Kemudian dilanjutkan dengan mengurutkan hambatan yang didapatkan untuk mengetahui pengaruh yang diakibatkan hambatan tersebut terhadap penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada penyedia jasa konsultansi dan dilanjutkan dengan mencari rekomendasi tindakan (corrective action) untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode-metode penelitian ini yaitu : Metode penelitian survei digunakan untuk mengetahui variabel hambatan dalam pelelangan elektronik pada jasa konsultansi dan metode studi kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana rekomendasi tindakan (corrective action) yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara kepada pakar dan stakeholders guna mencapai tujuan penelitian. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan tahap penetapan teknik analisa dan pengolahan data. Analisis yang digunakan adalah metode pengolahan data secara analisis data deskriptif dan korelasi speramen rank untuk mendapatkan variabel yang kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa dengan menggunakan program SPSS sehingga menghasilkan jawaban tujuan penelitian.Dalam penelitian ini didapatkan hasil 3 (tiga) variabel hambatan yang kuat berpengaruh terhadap penyedia jasa konsultansi yaitu : x3 (resistensi terhadap perubahan sistem pengadaan), x5 (tidak mendapatkan user id dan pasword setelah registrasi), x10 (tidah bisa melakukan registrasi).

---

ABSTRACTE-procurement systems or electronic auctions over the Internet on the procurement of goods and services in Indonesia is believed the government's perspective as a tool / instrument to achieve good governance and public service, because it will improve cost efficiency, effectiveness, cycle time is much faster, increase the transparency package auctioned work, providing the public a better monitoring, increasing competition and increases government accountability.But in some cases, the implementation of e-procurement which is currently done in Indonesia is not easy. Many constraints encountered in implementation, one of which occurred in consultancy services provider.This research will raise barriers faced by providers of consultancy services in electronic auction with a review of 3 (three) aspects that affect e-procurement are: service provider management aspects, legal aspects and technical aspects of implementing e-procurement. Then proceed with the sort acquired resistance to determine the effect caused by these barriers to the implementation of procurement of goods and services electronically (e-procurement) in the consultancy and service provider followed by recommendations for action( corrective action) to overcome these obstacles.The methods of research: survey research methods used to determine the variable resistance in the electronic auction on consultancy services and case study methods used to determine how the recommendations of action (corrective action) that can be done to overcome these obstacles. The process of data collection is carried out through literature study, questionnaires, and interviews to experts and stakeholders to achieve the research objectives. From the data already obtained, carried out determining step analysis techniques and data processing. Analysis is a method used in data processing and data analysis descriptive speramen rank correlation for variables that strongly affect the service provider by using the SPSS program to produce answers the research objectives.In this study the results obtained 3 (three) strong resistance variables affect the consultancy services provider that is: x3 (resistance to changes in procurement systems), x5 (do not get the user id and password after registration), x10 (can?t do the registration)."

"Seiring dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dari waktu-waktu mengalami peningkatan yang signifikan jumlahnya. Di antara pengeluaran pemerintah, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang wujud utamanya adalah pengadaan barang dan jasa merupakan komponen utama yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam pengeluaran pemerintah. Informasi hasil audit oleh auditor dan penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum menunjukan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak menjadi temuan audit atau menjadi kasus hukum. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan e-procurement yang memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan transparansi, meningkatkan informasi yang real time, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan proses monitoring dan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi pengelola dan penyedia pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala likert yang menunjukan bahwa penerapan e-procurement di Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time.

---

In line with the spirit of maintaining and enhancing economic growth, the central and local government spending of these times is a significant increase in value. Between government spending, expenditure for goods and services as well as its major capital expenditure inherent handled procurement of goods and services is a key component of the work performed by each unit in order to support the achievement of program objectives and activities of the government. Therefore, procurement of governmental goods and services has an important role in government spending.

Information from results of the audit by the auditor and from the case by law enforcement agencies indicate that there are many audit findings or case law from procurement activity of govermental goods and services. Government of Indonesia through the Presidential Decree # 54 of 2010 on the procurement of goods and services that the government replace Presidential Decree No. 80 of 2003 on guidelines for procurement of goods and services, the government issued an e-procurement implementation policies which have the purpose of increasing efficiency, improving market access and fair competition, increase transparency, enhance real-time information, increase accountability, and improve the monitoring and audit process.

This research aims to evaluate the extent of achievement of the purpose of e-procurement. Evaluation is done by investigating the perceptions of managers and providers of procurement of goods / services in Kabupaten Pandeglang. This study uses quantitative descriptive approach through questionnaires spread, interviews, direct observation and study of literature. Results of this research is seen from the level of agree, and the Likert mode and shows that the implementation of e-procurement in Pandeglang able to improve transparency, accountability, and market access of fair competition, the efficiency of the procurement process, monitoring and auditing, and access to the real time information."

"ABSTRAKImplementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah KotaPalembang telah berjalan semenjak tahun 2011. Pemerintah Kota Palembangberusaha untuk transparan dalam proses pengadaan barang/jasa. Serangkaiankegiatan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, mempersiapkanpaket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangankontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BagiPenyedia Barang Dan Jasa di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian inimengadopsi model kesuksesan informasi DeLone & McLean 2003 denganvariabel penelitian yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan,Kepuasan Pemakai dan Manfaat Bersih. Metodologi analisis menggunakanStructural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 2.0M3. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diketahui Kualitas Sistem tidakberpengaruh secara positif pada Kepuasan Pemakai, Kualitas Pelayananberpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, Kualitas Informasi berpengaruhpositif terhadap Kepuasan Pemakai, dan Kepuasan Pemakai berpengaruh positifterhadap Manfaat Bagi Organisasi.

---

ABSTRACTThe Implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in theGovernment of Palembang City has been running since 2011. The Government ofPalembang City is trying to be transparent for goods or services procurementprocess. The part of these activities starts from the identification of goods /services, preparation tender packages, explanation of package auction, auctionprocess, and the contract agreement. The purposes of this study is to determine thefactors that influence the implementation of Electronic Procurement System(SPSE) in the Government of Palembang City. This study adopts the model ofDeLone & McLean information system success in the 2003 in which variables ofthis study are: System Quality , Information Quality , Service Quality , UserSatisfaction and Net Benefits. Methodology analysis of this study using theStructural Equation Model (SEM) with the SmartPLS Version 2.0 M3 software.Based on the results of the hypothesis in this study, System Quality has not giventhe impact positively on User Satisfaction; Service Quality has positive influenceon User Satisfaction, while Information Quality has positive influence on UserSatisfaction, and User Satisfaction has positive influence on Benefits for theOrganization."

"Penerapan Sistem Otomatisasi Perkantoran (Office Automation System) di PT. Jasa Raharja (Persero) yang diberi nama Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja (SIAPJR) ditujukan untuk memberikan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan proses kerja, eksekusi proses bisnis, dan koordinasi aktivitas kerja di lingkungan Jasa Raharja secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan yang dapat mempengaruhi pegawai dalam menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja (SIAPJR). Model yang digunakan pada penelitian ini merupakan menggabungkan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan oleh Venkatesh (2003) dan symbolic adoption yang dikembangkan oleh Nah (2004). Data yang digunakan dalam penelitian ini hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai kantor pusat. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Korelasi dan Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil analisis terhadap model penelitian yang diuji membuktikan bahwa Performance Expectancy, Social Influence dan Facilitaing Condition berpengaruh terhadap Symbolic Adoption. Sedangkan variabel Effort Expectancy tidak berpengaruh terhadap Symbolic Adoption. Moderator Jenis Kelamin dan Usia mempengaruhi hubungan Performance Expectancy, dan Facilitating Condition terhadap Symbolic Adoption. Moderator Usia hanya berpengaruh pada hubungan Social Influence dengan Symbolic Adoption. Sedangkan Moderator jabatan tidak berpengaruh.

---

The use of “Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja” (SIAPJR) as Office Automation System in PT. Jasa Raharja (Persero) make significant changes on the execution of the working process and business process in PT. Jasa Raharja (Persero), also to make a coordination of all of the work activity. This research was conducted in PT. Jasa Raharja (Persero) to explore factors that may affect workers in the use of “Sistem Informasi Aplikasi Perkantoran Jasa Raharja” (SIAPJR).

A combination between UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model developed by Venkatesh (2003), and symbolic adoption developed by Nah (2004) was used as the model of this research. Data was collected from the questionnaire that disseminated among the central office workers. Correlation analysis and multiple linear regression analysis was used to analyze the data.

Based on the result of data analysis, it is proven that performance expectancy, social influence and facilitaing condition affect the Symbolic Adoption. Meanwhile, effort expectancy variable doesn’t affects the Symbolic Adoption. Gender and age also affect the relation between performance expectancy and facilitating condition to the Symbolic Adoption. Age is only affects the relation between social influence and the Symbolic Adoption. Meanwhile position of job is not an affecting factor."

"Departemen Industrial Plant DIP adalah salah satu departemen yang beradi di PT XYZ Departemen ini meliputi sub bidang usaha kontraktor di bidang Minyak dan Gas Sarana Industri dan Pabrik Fabrikasi Baja DIP sebagai kontraktor utama akan melibatkan banyak perusahaan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri sebagai sub kontraktor Pekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor tersebut bisa berupa pengadaan barang ataupun pekerjaan jasa Proses pelibatan mitra kerja dalam suatu pekerjaan yang besar tentunya membutuhkan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif Rational Unified Process RUP merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak RUP yang memiliki tiga karakteristik utama yaitu iterative incremental use case driven architecture centric bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan biaya yang sudah diprediksikanPenelitian ini bertujuan untuk merancang kebutuhan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berubah seiring dengan kemajuan bidang usaha yang ada di DIP Perancangan akan dilakukan dengan menggunakan metodologi RUP.

---

Industrial Plant Department DIP is one of the departments that are in the PT XYZ This department includes the sub areas of business contractor in the field of Oil and Gas Industrial Facilities and Steel Fabrication Plant DIP as the main contractor will involve many companies both inside and outside the country as a sub contractor Work done by the sub contractor could be the procurement of goods or services jobs Process of engaging partners in a great work would require the procurement of goods and services effectively Rational Unified Process RUP is a methodology for software development RUP which has three main characteristics iterative incremental use case driven architecture centric software aims to produce according to user requirements and in accordance with the predicted cost This research aims to design information systems needs of procurement of goods and services that can be used in accordance with the changing needs of users along with advances in the field of businesses in DIP The design will be done using the RUP methodology."

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan salah satunya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun usaha masyarakat dalam menuntut keterbukaan tidak selalu berjalan mulus. Melalui metode non doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengimplementasian keterbukaan informasi publik pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa belum teroptimalisasi dengan baik, karena faktanya masih banyak badan publik yang menolak untuk terbuka terhadap informasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi oleh komisi informasi masih terdapat kekurangan pada prosedur penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang. Dalam penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan saran dan masukan bagi pihak terkait seperti, badan publik dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar lebih mudah untuk diakses masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya manusia pada lembaga komisi informasi, penegakan hukum, serta diperlukanya revisi undang - undang keterbukaan informasi yang harus adaptif dengan perkembangan zaman.

---

Public Information Disclosure is an important factor in realizing a democratic government and in accordance with good governance. The public's right to information has been guaranteed by the Constitution, which essentially means that the public has the right to seek, obtain, possess, and store information using all available channels. Through information disclosure, the public can participate in monitoring government activities in the implementation of development, one of which is the procurement of government goods and services. However, the community's efforts in demanding openness do not always run smoothly. Through the non-doctrinal method, this research aims to see the extent of the implementation of public information disclosure in the field of government procurement of goods and services. The results of the study found that the implementation of public information disclosure in the field of goods and services procurement has not been optimized properly, due to the fact that there are still many public bodies that refuse to be open to information on the procurement of government goods and services, besides that in the process of resolving information disclosure disputes by the information commission there are still shortcomings in settlement procedures that are not in accordance with what is mandated by law. This research is also expected to provide suggestions and input for related parties such as, public agencies in developing information and documentation systems to manage public information properly and efficiently so that it is easier to access by the public, developing the quality of human resources at information commission institutions, law enforcement, and the need for revision of information disclosure laws that must be adaptive to the times."

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Simpeg sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System HRIS Kementerian Luar Negeri Akan tetapi sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT dan Trust Model Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling SEM bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale However there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model Technology Acceptance Model UTAUT and Trust Model The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries The results were analyzed using Structural Equation Modelling SEM covarian based in Amos The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality Information Quality Service Quality Percieved Ease of Use Habit and User Satisfaction."