Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLahan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, terutama bagi pertanian. Salah satu subsektor yang tumbuh secara cepat dalam sektor pertanian adalah subsektor perkebunan, terutama di Sumatera. Peningkatan output subsektor perkebunan ini mendorong adanya ekspansi perkebunan besar dalam hal luasan lahan. Berbagai macam izin usaha perkebunan baik perkebunan yang berada di luar kawasan hutan, maupun perkebunan yang berasal dari kawasan hutan dengan mudah diberikan dalam rangka peningkatan output tersebut. Akibatnya izin usaha perkebunan baru dengan luasan lahan skala besar semakin mengurangi porsi penguasaan dan penggunaan lahan masyarakat terutama petani, termasuk petani di perkebunan rakyat. Ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat terutama petani.Di lain pihak, banyak lahan perkebunan skala besar tersebut yang diterlantarkan. Lahan-lahan terlantar tersebut bukan hanya berada pada lahan kritis, tetapi banyak pula yang merupakan lahan subur dan produktif, sementara banyak petani penggarap atau petani gurem yang tidak memiliki aset dan akses atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mencari penyebab dari penelantaran lahan oleh pemilik lahan perkebunan skala besar di Sumatera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi output subsektor perkebunan, peningkatan produktivitas subsektor perkebunan mendorong adanya perluasan lahan perkebunan yang baru dan berakibat pada penelantaran lahan perkebunan. Selain itu lahan-lahan perkebunan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan juga menunjukkan kecenderungan untuk menjadi terlantar.

---

ABSTRACTLand is one of the important factors of production, especially for agriculture. One of the rapidly growing sub-sectors in the agriculture sector is the plantation subsector, especially in Sumatra. Increase in output of this plantation subsector encourage large plantation expansion, in terms of land area. Permit in a wide range of plantation estates outside the forest areas, or plantations from forest areas easily be given in order to increase the output. As a result, new plantation business license with the large-scale of land area, further reducing the portion of the public land use, especially farmers, including smallholder farmers. Inequality of ownership structure, control, use and utilization of the land is wounded sense of justice, especially farmers. On the other hand, many of the large-scale plantations were abandoned. The abandoned land is not only located on marginal lands, but many of them are fertile and productive land while many tenant farmers or small farmers do not have assets and access to land. Therefore, this study aimed to find the cause of the land abandonment by the owner of a large-scale plantations in Sumatra. Results of this study showed that the increase in the plantation subsector output contribution, increase in productivity plantations subsector, encourage the expansion of new plantations and resulted in the abandonment of plantations. Besides, plantation land from forested areas also tended to be neglected."

"ABSTRAKProgram pensertipikatan tanah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah memberikan insentif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan seripikat tanah sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit di lembaga-lembaga keuangan dan keberadaan sertipikat tanah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tanah. Banyak penelitian akademik yang berkonsentrasi terhadap dampak dari pensertipikatan tanah, namun sedikit penelitian yang membahas mengenai permintaan sertipikasi tanah. Dampak positif yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah sesungguhnya merupakan faktor pendorong bagi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, biaya perolehan sertipikat tanah dan tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan sertipikasi tanah di daerah perkotaan. Penelitian terhadap permintaan sertipikasi tanah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari program pensertipikatan tanah, serta dapat membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam hal pengembangan program pensertipikatan tanah itu sendiri. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan sertipikasi tanah, sedangkan biaya perolehan sertipikat tanah berpengaruh negatif terhadap permintaan sertipikasi tanah.

---

ABSTRACTLand certificating program is one effort in improving the society welfare. The resulting impact on land certification gave an incentive in improving the society welfare through the use of land as collateral in obtaining credit in financial institutions and the existence of title deed can have a positive impact on increasing land values. Many academic studies were concentrated on the impact of land certification, but few studies have discussed the demand for land certification. Positive impact resulting from land certification really a motivating factors for people to certificating their land.This study aims to identify and analyze the extent of the use of certificates of land as loan collateral, the value of land, cost of land certificate and income levels affect the demand for land certification. In addition to the demand for land certification study may provide a better understanding of the land certificate program, and can help the government to adopt policies in terms of development land certificate program itself. The results proved that the use of certificates of land as loan collateral, the value of the land, and the level of income has a positive effect on demand for land certification, while the cost of land certificate negatively affect the demand for land certification."

"Penelitian ini membahas keabsahan akta jual beli dibawah tangan dan proses pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pesertipikatan tanah. Jual beli hak atas tanah merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli dibawah tangan atas benda tidak bergerak dan proses penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah yang hilang. Metode penelitan tesis ini berbentuk yuridis normatif, menggunakan studi dokumen berupa penelusuran terhadap data sekunder. Analisis dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli hak atas tanah dengan akta dibawah tangan adalah sah, walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah yang hilang dengan dilaksanakannya pengurusan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah yang hilang ke Kantor Pertanahan dengan mengajukan permohonan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

The research discusses the validity of the underhand sale and purchase deed and the land registration process related to land certification. The sale and purchase of land rights is one way of transferring land rights in the community. The problem in this research is the validity of the underhand sale and purchase deed of immovable objects and the process of issuing certificates to replace lost land rights. This thesis research method is in the form of normative juridical, using document study in the form of tracing of secondary data. The analysis was carried out with a qualitative approach. The results of the research reveal that the sale and purchase agreement of land rights with underhand deeds is legal, although it does not have strong evidentiary power and the issuance of certificates to replace land rights lost is carried out by carrying out the issuance of certificates to replace lost land rights to the Land Office by filing application and refers to the laws and regulations that govern it."

"ABSTRAKBentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, di samping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: 1) Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional RI tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan ada; dan 2) Mediasi di lingkungan instansi pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk penyelesaian sengketa tanah sangat efektif guna menghindari konflik yang bisa merugikan para pihak.

---

ABSTRACTForms of land that is disputed factual disputes that discussed the measurement of land parcel boundaries and land documents that show proof of ownership of the land but it was there that discuss the juridical dispute menganai history of the land and the land certificate issued by the Land Office. Against the land cases submitted to the National Land Agency to request completion, can be reconciled if the disputing parties, it is very good if settled through deliberation. Completion of the National Land Agency is often requested as a mediator in resolving disputes over land rights peacefully respect the parties to the dispute. In connection with that, when the discussion reaches settlement consensus said, it must also be accompanied by written evidence, from a letter of notification to the parties, and the subsequent meeting minutes as evidence stated in the deed that the peace if necessary notary that has the power perfect proof. Mediation is one part of alternative dispute resolution, in addition to negotiation, arbitration, and trial. The method used is an empirical juridical, is a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the application or practice in the field. The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data is collected and then poured in a logical and systematic description of the form, then analyzed to obtain clarity problem solving, and then drawn conclusions deductively, from the general to the specific nature of things. Based on research, the results obtained: 1) As a mediator, Indramayu District Land Office has a role in helping the parties understand each other's views and help look for things that are important to them by Regulation No. BPN. 3 In 2011, the National Land Agency on the Management of Land Assessment and Case Management. Mediators facilitate the exchange of information, encourage discussion about the differences of interests, perception, interpretation of situations and problems exist, and 2) Mediation in the land agency in this case Indramayu District Land Office for land dispute resolution is very effective in order to avoid conflicts that could detrimental to the party."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adatyang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi SulawesiSelatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitianini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukanberdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimanaperlindungan hukum serta solusi hokum terhadap pemegang hak terakhir yangmengalami kesukaran dalam melakukan pendaftaran tanah akibat jual beliberdasarkan hokum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atastanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT. Untuk Kantor Pertanahan berkewajibanuntuk memberikan informasi serta penyuluhan tentang hokum tanah nasional kepadamasyarakat setempat agar terciptanya kepastian hokum dan agar masyarakat mengertibagaimana system atau tata cara pendaftaran tanah yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about sales and purchase of the rights of landaccording to customarylaw which those kind of law was the basis for the registration of land in South Sulawesi Provincein Gowa District. This research are using research methods of normative research withqualitative approach, so therefore this research can provide an overview about the status of thesale and purchase of land made under the customary laws in Indonesiapositive law perspectiveand how its gives legal protection alsodispute settlement concerning to the previous of land rightholders which experienced difficulties in land registration as a result of sales and purchase ofland with customary law as it foundation, from this research were suggests thatthe sale andpurchase of land rights should be done in the presence of PPAT. For the Land Agency Office isobliged to provide information and guidance about the national law of the land to the localcommunity so that legal certainty can be assure and also in order for the community tounderstand how the system or the procedures for land registration as governed/regulated inIndonesia land law."

"Sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka penataan tanah terkait dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah. Namun dalam proses penerbitan sertipikat tidak jarang timbul permasalahan seperti permasalahan yang terjadi seperti dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terdapat penerbitan sertipikat di atas tanah milik orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit di atas tanah milik orang lain dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang di atas tanahnya telah terbit sertipikat atas nama orang lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian problem identification yang merupakan penelitian dengan mengidentifikasi permasalahan untuk mempermudah analisa dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian keabsahan terhadap sertipikat di atas tanah milik orang lain dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terjadi karena dalam proses penerbitan sertipikat kantor pertanahan mengalami kesalahan yang menyebabkan cacat administrasi yaitu Kantor Pertanahan melakukan kesalahan saat melakukan prosedur pendaftaran tanah dan tidak cermat dalam memeriksa data yuridis dan data fisik atas suatu tanah. Atas cacat administrasi tersebut sertipikat yang telah terbit dapat dimintakan pembatalan karena terdapat cacat adminitrasi sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 14 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yaitu pemilik tanah dapat mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Consistent mandate of Article 19, paragraph 1, Law No. 5 of 1960 concerning Tahune basic provisions of agrarian principles in Tahune context of land management in relation to Tahune use, control and ownership of Tahune land. land, register land rights to create legal certainty. Land rights holders in question have Tahune right to register Tahuneir land to get proof of land rights, which is solid proof of land rights holders. However, in Tahune process of granting Tahune certificate, problems often arise, such as Tahune one in Tahune State administrative decision No. 29/G/2017/PTUN-Srg, specifically Tahune issue of certificates on o Tahuner people's land. Tahune issue in Tahunis study is Tahune validity of land use right certificates issued on land owned by oTahuners and Tahune legal protection of land owners who have been granted land use right certificates on behalf of oTahuners. is different. To address Tahunese issues, a legal legal research meTahunod is used to examine Tahune existing legal agreements wiTahun problems arising in society, while Tahunis type of research is used. Application is problem-defining research, i.e. research by defining problems to facilitate analysis and drawing conclusions. Research results on Tahune issuance of certificates for land owned by oTahuners in State Administrative Decision No. 29 / G / 2017 / PTUN-Srg arise because during Tahune certification process, Tahune cadastral agency encountered must have caused an administrative error, in particular, Tahune Land Office made an error in Tahune land registration process. and careless in checking legal data and physical data on a land. In respect of Tahunis administrative defect, Tahune issued certificate may be requested to be revoked because of an administrative defect as provided for in Articles 1, 1 and 107 of Tahune Regulations of Tahune Minister of Agriculture. National Land. 9 of 1999. In addition, Tahune legal protection of Tahune landowner, ie Tahune landowner can sue to revoke Tahune certificate in Tahune state administrative court."

"Peran Bank semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya untuk memperoleh memberikan pinjaman uang. Dalam memberikan pinjaman uang atau fasilitas kredit, Bank biasanya meminta adanya jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan kelancaran pembayaran utang debitur kepada Bank. Mengingat nilainya, Bank biasanya meminta jaminan berupa hak atas tanah atau disebut juga Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Selain sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan juga diperlukan pada saat pencoretan Hak Tanggungan. Pencoretan Hak Tanggungan atau disebut juga roya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ketika Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus, dengan cara mencoret catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Permohonan roya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan atau dengan pernyataan tertulis oleh kreditur bahwa Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus. Dengan hapusnya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama dengan buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Masalah muncul ketika Sertipikat Hak Tanggungan hilang dan karenanya tidak dapat dilampirkan untuk permohonan pencoretan Hak Tanggungan. Tulisan ini membahas bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemberi Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Kemudian penulis membahas mengenai kenyataan yang ada dalam praktek ketika pemberi Hak Tanggungan hendak mengajukan permohonan pencoretan Hak Tanggungan namun Sertipikat Hak Tanggungan hilang. Menurut penulis, terdapat ketidakpastian dalam proses pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Peraturan mengatur bahwa untuk Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, hal tersebut cukup ditulis pada buku tanah Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, Kantor Pertanahan mensyaratkan adanya akta Konsen Roya untuk pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Selanjutnya penulis juga membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Konsen Roya.

---

The needs for the role of Bank in society is increasing, one of which is to obtain loan. In giving loan or credit facility, Bank usually requires a security. The function of this security is to ensure the swiftness of the debtor's debt payment to the Bank. Given its value, Banks usually ask for security such as land rights or also called Land Mortgage. Land Mortgage Certificate is a proof of the Land Mortgage's existence, issued by the Land Office. In addition to being the proof of Land Mortgage's existence, Land Mortgage certificate is also required at the time of Land Mortgage's write-off. Land Mortgage's write-off or also called Roya is an action taken by the Land Office as the related Mortgage has been cleared, by writing off the Land Mortgage's note on the related land's book and right of land's certificate. Roya request is filed by the concerned party to the Land Office by attaching the Certificate of Land Mortgage that has been given notes or a written statement by the creditor that the related Land Mortgage has been cleared. With the Land Mortgage being cleared, the related Certificate of Land Mortgage is pulled and together with land's book of Land Mortgage shall be declared invalid by the Land Office. The problem arises when the Certificate of Land Mortgage is lost and therefore can not be attached to the Mortgage Write-off request.

This paper discusses about the legal protection for the giver of Land Mortgage whose Land Mortgage Certificate is lost. Then the writer discusses the fact when the giver of Land Mortgage intends to apply for a Land Mortgage write-off request, but lost the related Land Mortgage Certificate. According to the writer, there are uncertainties in the process of writing-off the Land Mortgage which Land Mortgage Certificate is lost. Regulation stipulates that for a Land Mortgage Certificate that is lost, it shall be written in the land's book of Land Mortgage. But in practice, the Land Office requires a deed of Konsen Roya in order to write-off the Land Mortgage whose Certificate of Land Mortgage is lost. Furthermore, the writer also discuss the authority of notary in making the deed of Konsen Roya."

"ABSTRAKTerdapat beberapa cara untuk melakukan pemindahan hak milik atas tanah, salah satunya ialah melaui jual beli tanah. Jual beli tanah sendiri merupakan cara yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam hal pemindahan hak milik atas tanah itu tadi. Lahirnya UUPA merupakan sebuah perwujudan dalam unifikasi hukum tanah nasional. Sebelumnya, hukum tanah di Indonesia memiliki beberapa pengaturan, diantaranya adalah menurut hukum adat dan hukum barat. Semenjak diundangkannya UUPA, maka hukum tanah barat menjadi tidak berlaku lagi sepanjang terkait bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek. Keberlakuan UUPA sendiri berlandaskan hukum adat, termasuk jual beli tanah dimana dalam hukum adat menganut asas terang dan tunai. Asas terang dan tunai ini merupakan suatu syarat sah dalam jual beli tanah yang diadopsi dalam sistem hukum tanah nasional saat ini. Asas terang berfungsi untuk pembuktian terhadap pihak ketiga, sedangkan asas tunai ialah untuk pemindahan hak milik atas tanah itu tadi. Namun, terjadi ketidaksesuaian pemaknaan asas terang maupun tunai dalam sengketa tanah yang diputus melalui pengadilan. Ketidaksesuaian dalam pemaknaan kedua asas ini dikhawatirkan berujung pada ketidakpastian hukum. Oleh karena ketidaksesuaian pemaknaan itu pula menjadi timbul pertanyaan tentang bagaimana terjadinya suatu pemindahan hak atas tanah baik menurut hukum adat maupun menurut putusan-putusan pengadilan.

---

ABSTRACTThere are several ways to transfer property rights to the land, one of which is through the sale and purchase of land. Sale and purchase of land itself is the most commonly used by the community in terms of transfer of property rights to the land earlier. The birth of UUPA is an embodiment in the unification of national land law. Previously, the land law in Indonesia has several arrangements, among others are according to customary law and western law. Since the enactment of UUPA, the law of the western lands shall become invalid as long as the earth, water and natural resources contained in, except the provisions concerning hypotheek. UUPA 39 s own enforcement is based on customary law, including the sale and purchase of land which in customary law adheres to the principle of cash and carry. This cash and carry principle is a legitimate requirement in the sale and purchase of land adopted in the current national legal system of land. The principle of carry serves for proof against a third party, while the cash principle is for the transfer of property rights to that land. However, there is a discrepancy in the interpretation of the cash and carry principle in land disputes that are passed through the courts. Non conformity in the interpretation of these two principles is feared to lead to legal uncertainty. Because of the inconsistency of meaning, it also arises the question of how a transfer of land rights applies both according to customary law and according to court decisions. "

"Ada berbagai macam alas hak atas tanah. Dalam karya tulis ini penulis hanya akan membahas kasus yang terkait dengan alas hak yang berlaku di kalangan masyarakat di Bali yaitu Pipil. Pipil adalah Surat Tanda Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 yang oleh masyarakat di Bali di kenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/PDT/2011 adalah mengenai salah satu sengketa pertanahan di provinsi Bali, dimana terdapat lebih dari satu pipil pada objek tanah yang sama, dan masing masing pihak pemegang pipil mengklaim bahwa tanah adalah milik pemegang pipil tersebut. Selain itu kantor Wilayah pertanahan Provinsi Bali pada tahun 1991 telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor SK.87/HP/BPN/1/Pd/1991 yang isinya menunjuk kantor Wilayah pertanahan Provinsi Bali sendiri sebagai pemegang hak pakai pada tanah sengketa. Adapun pokok permasalahan pada karya tulis ini adalah Bagaimanakah kekuatan pipil sebagai alas kepemilikan hak atas tanah hak milik adat di Bali dan Apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2011 Tahun 2011 penyelesaian hukumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan problem solution atas pokok permasalahan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen di perpustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, alas hak atas tanah hak milik adat yang termasuk adalah pipil, dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat atas tanah dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang data yang diterangkan di dalamnya mengandung kebenaran. Sehingga alas hak atas tanah merupakan salah satu dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki hak atas tanah. Terhadap pokok permasalahan kedua, penulis berpendapat bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 700 PK/Pdt/2011 Tahun 2011 penyelesaian hukumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada Penggugat atas kepemilikan hak atas tanah hak milik.

---

There are different kind of Indigeneous Land Rights. The author in this study focuses on issues partaining to Indigeneous Land Rights that is common in Baliand called Pipil. Pipil is a form of Farm Produce Tax Receipt (Surat Pajak Hasil Bumi)or commonly known as "petuk pajak", prior to the year of 1960. and has been widely recognized and accepted by people in Balias proof of land ownership. Judicial review of the Supreme Court decision No. 700 PK/PDT/2011 is about one land disputes in the province of Bali, where there is more than one object pipil on the same ground, and each party pipil holders claim that the land is owned by the pipil holder.

Besides Bali provincial office of the land area in 1991 had issued a decree in which it pointed SK.87/HP/BPN/1/Pd/1991 number office land area of ​​Bali itself as the holder of the right to use the disputed land. The principal issue in this paper is How the power pipil as the base land rights of indigenous property rights in Bali and Is judicial review the Supreme Court verdict No.. 700 PK/Pdt/2011 Year 2011 legal settlement in accordance with the applicable regulations.

The approach in this study by using a normative approach, the solution to the problem at issue. Normative approach is used with the intent to hold the approach to the problem by looking at the terms of the legislation in force. Type of data used is secondary data obtained from the study of the documents in the library in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

Based on Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, pedestal land rights, including customary property rights is pipil, can be used as the basis for the issuance of certificates of land and has a strength of evidence throughout the data described in it contains the truth. So the title to land is one of the bases for a person to be able to have rights to the land. Subject to the second permasalaha, enulis found Reconsideration Decision Supreme Court. 700 PK/Pdt/2011 In 2011 legal settlement in accordance with applicable regulations, so as to provide certainty and legal protection to the Plaintiff on the ownership rights of land ownership.Based on Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration, Indigeneous Land Rights(Alas Hak Atas Tanah) supported by true and well founded data, could become the basis for the issuance of Land Certificate and considered strong evidence of land ownership in court."