Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

---

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"

"

Upaya nasional menuju pembangunan berkelanjutan memengaruhi pemerintah daerah dalam membuat arah kebijakannya, khususnya kebijakan penganggaran. Namun, meski dianggap penting bagi, anggaran fungsi lingkungan hidup sering termarjinalisasi dalam penentuan anggaran negara. Studi ini mencoba untuk menganalisa pengalokasian dan pemanfaatan ‘anggaran hijau’ tersebut pada masa Rencana Pembangunan Jangka Mengah Provinsi DKI Jakarta (2013-2017). Metodologi yang digunakan adalah analisa konten pada dokumen APBD Provinsi DKI Jakarta dan melakukan wawancara untuk menggali potensi hambatan dan penggerak yang berimbas pada celah antara alokasi dan realisasi anggaran. Dari hasil Analisa didapatkan alokasi ‘anggaran hijau’ rata-rata sebesar 6,1% dari keseluruhan postur anggaran provinsi, yang secara signifikan lebih tinggi dari anggaran yang sama pada tingkat nasional sebesar 0,8 – 1%. Namun, realisasi rata-rata realisasi anggaran adalah rendah pada 47,1% dari anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, dari Analisa klasifikasi COFOG didapatkan bahwa fungsi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lahan mendapatkan porsi terbesar dalam anggaran fungsi lingkungan hidup. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa aspek Kolaborasi adalah yang utama dalam mendukung tercapainya kebijakan urusan lingkungan, sementara aspek Kapasitas Staf Pemerintah, Kepedulian Publik, dan Keselarasan Kebijakan dianggap sebagai hambatan yang utama dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

---

The national struggle for sustainable development influenced the sub-national governments level in composing their policy directions especially public budget policy. Nonetheless, although the environmental protection function is important, it tends to be marginalized in the national budgetary debates. This study, therefore, attempts to analyse the ‘green budget’ allocation and utilization within the Regional Medium-term Development Plan 2013 – 2017 of Jakarta Province. The methodology draws on descriptive analysis of derived data from annual provincial budget documents, and in-depth interview analysis explored potential barriers and drivers give rise to gaps in budget between the allocation and realization stage. Results show that the allocated ‘green budget’ posture of Jakarta Province was 6.1% in the five years average, significantly higher when compared to the national level at 0.8 – 1 percent. However, the realization was low with average actual spending at 47.1% of the total allocated budget. In addition, based on COFOG, the biggest function/purpose supported by the environmental affairs budget was biodiversity and land protection which are responsible for green open space provision in Jakarta Province. The interviews point to the collaboration aspect among the profound drivers to support environmental affairs policy. Meanwhile, the aspects of staff capacity, public awareness, and policy alignment are believed to be significant barriers that the government is recommended to take into consideration.

"

"Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan 75,25% satker mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker.

---

Government spending plays an important role in the economy of a country. However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of the year. This study aims to analyze the level of delays and knowing the problems that cause delays budget absorption. This study focuses on the realization of budget spending units in the area of KPPN Pekanbaru payment. This study concluded that 75,25% of the spending units experienced delays budget absorption. Main cause of the delay lies in the internal problems of spending units."

"Fokus dari penelitian adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dari sisi penerapan Baseline dan kaitannya dalam penyusunan Pagu Indikatif di Kementerian Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian terkait pelaksanaan KPJM ini dititikberatkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, mengingat pada tahun ini pendekatan baseline mulai diterapkan dalam kebijakan KPJM di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini antara lain menyarankan perlunya reformulasi untuk perumusan angka KPJM serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas agar angka baseline yang dihasilkan dari KPJM dapat mendekati riil kebutuhan Kementerian/Lembaga.

---

The focus of the research is to discuss and analyze the implementation of the Medium Term Expenditure Framework policy with baseline approach and the relation with Indicative Ceiling preparation in the Ministry of Finance, with the scope of the analysis includes the powers in the planning and budgeting functions as mandated by Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System. Research related to the implementation of the MTEF is focused on the last three years that the year 2011 to 2013, considering that in the baseline approach was implemented in the MTEF policy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research design. The data obtained through in-depth interviews. Results of this study suggest the need for reformulation include figures for the formulation of MTEF and better coordination between the Ministry of Finance to the Ministry of Planning / Bappenas that baseline figure resulting from the MTEF can approach the real needs of Ministries/Institutions."

"ABSTRAKPerencanaan anggaran rutin Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sampai saat ini hanya dilakukan berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun yang lalu kemudian ditambahkan dengan berbagai kemungkinan seperti inflasi.Dalam upaya meningkatkan efektifitas perencanaan anggaran rutin Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi digunakan kriteria penilaian efektifitas perencanaan anggaran rutin T. Hani Handoko (1984 : 103) Kriteria efektifitas perencanaan meliputi 6 (enam) aspek yaitu aspek kegunaan, aspek ketepatan dan obyektifitas, aspek ruang lingkup, aspek efektifitas biaya, aspek akuntabilitas dan aspek ketepatan waktu.Penelitian mengenai penilaian efektifitas perencanaan dilakukan secara diskriptif analitis untuk mendeskripsikan bagaimana menilai efektifitas indikator persiapan perencanaan memerlukan persediaan biaya yang minimal, variabel ketepatan waktu perubahan perencanaan dilakukan secara cepat, disesuaikan dengan jadual waktu, perencanaan disesuaikan dengan kondisi intern.

---

Dalam upaya meningkatkan efektifitas perencanaan anggaran rutin Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi digunakan kriteria penilaian efektifitas perencanaan anggaran rutin T. Hani Handoko (1984 : 103) Kriteria efektifitas perencanaan meliputi 6 (enam) aspek yaitu aspek kegunaan, aspek ketepatan dan obyektifitas, aspek ruang lingkup, aspek efektifitas biaya, aspek akuntabilitas dan aspek ketepatan waktu.Penelitian mengenai penilaian efektifitas perencanaan dilakukan secara diskriptif analitis untuk mendeskripsikan bagaimana menilai efektifitas indikator persiapan perencanaan memerlukan persediaan biaya yang minimal, variabel ketepatan waktu perubahan perencanaan dilakukan secara cepat, disesuaikan dengan jadual waktu, perencanaan disesuaikan dengan kondisi intern."

"Since 2000, gender responsive budgeting has been introduced in Indonesia.It takes ten years before accepted as government policy in 2009. The objective of this initiative is to ensure budgeting will be more economies, efficient effective, and equity. In praxis, gender responsive budgeting initiatives faced the paradoxs. Frey stated gender responsive budgeting are bias in four dimensions: micro bias, soft policy bias, expenditure bias, and duality bias.The other critic about gender budgeting theory and concept come from Charles Beard. He stated that the focussed of gender responsive budgeting is still vague. In implementation gender responsive budgeting initiative in local government in Indonesia both provinces and districts, some challenging are ocours, such as the lack of strong regulation, poor gender data, mis understanding of gender budgeting, poor skill of human reources, fluctuation of gender responsive budget alocation, very limited budget for development, gender responsive budgeting integration is still not well conceptualize in Indonesia budgeting system, etc. In Central Java Province event though already implementing gender responsive budgeting since 2009 but the number of gender responsive budget allocation is still not high, and gender performance indicator in term of Gender Development Indexs is also still putting in low categories.This research are conducting to answer: (1). How gender responsive budgeting process model can be apply in Unified Budget, Mid Term Expenditure Framework, and Performance Based Budgeting? (2).How is gender responsive budgeting model in Central Java Province?. The objective of this research are to develop model gender responsive budgeting that compatible with unified budget, mid term expenditure framework, and performance budgeting.As well as to know about existing model of gender responsive budgetig in Central Java and come up with recomended model of gender responsive budgeting for of Central Java Province. Beacuse lack of a grand theory for study gender responsive budgeting so in this research will be used mix theory consist of Budgeting Model theory by Thurmaier and Willoughby, Budgeting Process Theory by Mikessel, Gender Responsive Budgeting Theory by Debbie Budlender, Gender Responsive Budgeting Theory by Rhonda Sharp, and Intersectionality Theory Bishwakarma. This research done with qualitative research method. In collecting data used indepth interview, document study, and observation The resulths from the research are: (1) Gender responsive budgeting model is a process to make dicision in budgeting that respected to social inclusion approach, as complementary to economic and eficiency. Gender responsive budgeting can be integrated and applied into Unified Budget, Mid Term Expenditure Framwork, and Performance Budgeting through Result Based Management Framework with Gender - Intersectionality Analysis Instrument and Dimension that used in all steps of budgeting processed. (2) Existing gender responsive budgeting model in Central Java Province already manage input to become outcome in budgeting process, but not yet used intersectionaity dimension. To make gender responsive budgeting to become more inclusive it should be integrated intersectionality dimension and lingking among policy, planning, budgeting, and monitoring evaluation."