Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"Pendahuluan: Penelitian Badan Narkotika Nasional pada tahun 2011 menunjukkan prevalensi orang dengan penyalahgunaan zat di Indonesia sebesar 2,2% atau sekitar 3,8 juta penduduk. Namun, data Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional menunjukkan hanya 6.738 orang yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi. Salah satu prediktor penting untuk mengetahui sikap seseorang untuk memperolah layanan rehabilitasi adalah kesiapan serta motivasi. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kesiapan orang dengan penyalahgunaan zat serta motivasinya. Tujuan: Melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur URICA untuk menilai kesiapan serta motivasi penyalahguna zat untuk menjalani rehabilitasi versi Bahasa Indonesia yang sahih dan andal. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif uji instrumen dengan disain potong lintang. Sampel diambil secara acak sederhana. Subjek pada penelitian ini adalah residen yang mengikuti terapi dan rehabilitasi di Unit Terapi dan Rehabilitasi Lido, Badan Narkotika Nasional dan orang dengan penyalahgunaan zat di Pusat Penjangkauan binaan Badan Narkotika Nasional. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan validitas URICA sebesar 0.882 dengan Cronbach alpha sebesar 0.753-0.806 dan reliabilitas test-retest 0.935-1. Nilai di atas atau sama dengan angka tujuh sebagai kelompok yang memiliki motivasi tinggi dan di bawah angka tujuh sebagai kelompok yang memiliki motivasi rendah. Simpulan: Instrumen URICA versi Bahasa Indonesia yang diuji dalam penelitian ini sahih dan handal untuk menilai kesiapan dan motivasi orang dengan penyalahgunaan zat berpartisipasi dalam program terapi dan rehabilitasi.

---

Background: A research conducted by National Narcotics Board in 2011 indicated that the prevalence of substance abuse in Indonesia is approximately 2,2% or 3,8 million people. However, based on Rehabilitation Deputy of National Narcotics Board only 6.738 people have obtained treatment and rehabilitation services. One of the most important predictor to identify one’s attitude to attain rehabilitation services is the readiness and motivation of substance abusers. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) is one of the instruments utilize to identify readiness to change and motivation of substance abusers.

Aim: To conduct validity and reliability test on University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) in order to recognize the readiness to change and motivation of substance abusers undergoing rehabilitation in Bahasa Indonesia.

Method: This study was a descriptive cross-sectional instrument study. The sampling design was simple random sampling. The subjects in this study were residents undergoing treatment and rehabilitation services at Lido Treatment and Rehabilitation Centre and Outreach Centre supervised by National Narcotics Board.

Result: The validity score of URICA is 0.882 with Cronbach alpha of 0.753-0.806 and a reliability test-retest of 0.935-1. The cut-off score obtained indicated that scores above seven are highly motivated and those below seven are least motivated.

Conclusion: The Bahasa Indonesia version of URICA test conducted in this study is valid and reliable to address readiness and motivation of substance abusers to participate in treatment and rehabilitation program."

"Evaluasi terhadap program pembentukkan kader anti narkoba di Deputi Bidang Pencegahan perlu dilakukan. Program pembentukkan kader yang dilaksanakan sejak tahun 2010 belum menampakkan hasil yang nyata. Penyebabnya kader-kader yang sudah dibentuk oleh BNN tidak dapat diberdayakan, karena program yang ada hanya sebatas membentuk kader. Oleh sebab itu agar pembentukan kader anti narkoba lebih efektif dibutuhkan program lanjutan untuk memberdayakan para kader tersebut sehingga mereka dapat mengimplemtasikan pengetahuan kebijakan program pencegahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini, program pembentukkan kader anti narkoba belum efektif.

---

Evaluation of cadre establishment anti-drug program on the Deputy of Prevention needs to be done. Cadre- establishment program undertaken since 2010 have not revealed the real results. It is cause cadres that has been formed by BNN could not empowered, because there is only limited programs form a cadre. Therefore the establishment of more effective anti-drug volunteers, advanced courses needed to empower these cadres so that they can implement the knowledge and prevention policies. The approach used in this study is a qualitative approach to the method of observation, in-depth interviews and data collection. The results of this study, the establishment of cadres of anti-drug program has not been effective."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika membutuhkan suatu rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, salah satunya mencakup tindakan yang bersifat rehabilitatif. Sebab, paradigma penjatuhan sanksi kurungan penjara bagi penyalahguna tidaklah tepat, karena seorang penyalahguna yang memiliki sifat adiktif terhadap narkotika perlu disembuhkan melalui upaya rehabilitasi. Dengan mengolah data sekunder, maka dihasilkan tulisan yang menjabarkan profile relapse penyalahguna narkotika TC, untuk melihat kecenderungan relapse pada penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi terapi komunitas atau Therapeutic Community (TC) di Balai Besar Rehabilitiasi BNN. Hasil tulisan ini, menunjukan profile relapse pada rehabilitasi TC di BNN, tergolong cukup rendah dibanding profile relapse lainnya.

---

To overcome the abuse of drugs requires a continuous series of actions from various elements, which one of them is a rehabilitative action. Prison punishment for drug abusers is not appropriate, because a drug abuser who is addicted to drugs needs to be healed through rehabilitation. This paper is made by analyzing secondary data, and the result of the analysis is a description of Therapeutic Community drug abuse relapse profile, which is used to analyze the tendency of relapse on drug abusers who have experienced the Therapeutic Community in Balai Besar Rehabilitasi BNN. The result of this paper shows that relapse profile on Therapeutic Community rehabilitation in BNN is lower than other relapse profile."

"Peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba tahun 2011 di DKI Jakarta dan pada kalangan Pemuda yang signifikan, hampir 2 (dua) kali lipat dari penelitian yang dilakukan BNN pada tahun 2008, dan tidak terlihatnya peran Organisasi Kepemudaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta menjadikan tujuan Tesis ini untuk menganalisis dan mengetahui peran OK saat ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda di Indonesia di DKI Jakarta, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi OK guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh Pemuda Indonesia di DKI Jakarta, dan mengetahui peran yang ideal dilakukan untuk mewujudkan peran OK dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatf dengan desain deskriptif preskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar OK perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta, mendapatkan sosialisasi dengan baik dan benar mengenai informasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi Pemuda Indonesia di DKI Jakarta yang ada diinstansi pemerintah pusat dan daerah, dan OK sendiri berani berkomitmen untuk menjalankan perannya dalam upaya ini.

---

Significant increase in prevalence of drug abuse on 2011 in Jakarta Province and among Youth, almost 2 (two) times from BNN research on 2008, and invisibility Youth Organizations' Role of Effort for Prevention Drug Abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province, makes the purpose of this Thesis are to analyze and determine the Youth Organizations' Role of Effort for Prevention Drug Abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province, to know the constraints which Youth Organizations facing to create conditions that are expected in the prevention of drug abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province, and to know the ideal role for embody the role carried by Youth Organization in effort for prevention drug abuses for Indonesia's Youth in Jakarta Province. This research is qualitative descriptive prescriptive. The reseacher suggests that Youth Organization must to be involved, get well and properly inform about drug abuses prevention efforts for Indonesia's Youth in Jakarta Province by central government and local government, and Youth Organization its own have the courage to carry out its role in this."

"Tesis ini membahas kefektifan strategi pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Penelitian ini mengungkap bahwa strategi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kampung Bali mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga berhasil mengungkap kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pelatihan yaitu: komunikasi, peralatan, dan pengakuan masyarakat akan hasil pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut terungkap bahwa ada sebagian warga yang mampu mengambil manfaat ekonomi dari keterampilan yang mereka peroleh dan mereka juga berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar tujuan akhir yaitu membebaskan Kampung Bali dari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana.

---

This study discussed the training strategy effectiveness in enhancing community participation towards drug abuse prevention campaign in Kampung Bali. Kamung was formerly known as an area in which drugs are commonly found and resulted in bad images of the area. The study reveals that such strategy is found to be useful in increasing the level of community participation in the prevention campaign. The study has also shown that there are three obstacles identified: communication, equioment and people’s acknowldgement towards the ouput of the training program.

The results of the training also serve as ways for the participants to take economic benefit by utilizing the skills gained from the training. They have also shown their commitment to keep being involved in similar programs in their neighborhood against drug abuse. A sustainable training program is needed to ensure a complete eradication of drug abuse in Kampung Bali."

"Pelaksanaan Metode Rehabilitasi Therapeutic Community Dan Kambuhnya Relapse bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNNOleh Bayu PriadamtamaProgram Studi KriminologiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas IndonesiaABSTRAKBalai Besar rehabilitasi menjadi salah satu program dan wadah yang memberikan pelayanan dalam menanggulangi ancaman bahaya dari penyalahgunaan narkotika, Balai Rehabilitasi bertugas untuk memberikan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental bagi para penyalahguna narkotika. Adapun metode rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan penyalahguna narkotika agar tidak kembali menggunakan narkotika atau relapse adalah dengan menggunakan metode Therapeutic Community. Metode ini dipilih oleh Balai Besar Rehabilitasi karena diprediksi dapat mengurangi Relapse hingga 80 dan tentunyanya harus mengikuti tahapan durasi waktu tidak sedikit. Untuk metode ini minimal dilakukan selama 3 bulan dan mendapatkan hasil maksimal metode Therapeuric Community membutuhkan waktu 5-7 tahun bagi penyalahguna narkotika. Hanya saja Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor hanya menetapkan jangka waktu 6 bulan untuk proses pemulihan dan perbaikan terhadap penyalhguna narkotika. Maka dengan demikian, penulisan TKA ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode Therapeutic Community , dengan mempertimbangkan profile Relapse di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.

---

The Implementation Method of Rehbilitation Therapeutic Community and Relapse for Drug Abuse by National Anti Narcotics Agency In Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor by Bayu PriadamtamaSarjana Reguler CriminologyUnivercity of IndonesianThe Panti Rehabilitation Program and became one of the containers that provide service in tacking the dangers of drugs abuse. As a Unit of execution in serving the drugs abuse, the Balai Besar Rehabilitasi served to restore and Improe the physical and menthal condition for the drugs abuse. As for Social rehabilitation methods that aim to restore the drugs abuse to all of people are not to back use the drugs or relapse is to use methods 'Teharapeutic Community'. This methods was chosen by the Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor because can reduce up to 80 relapse and certainly should follow the stages of the duration time. For the methods at least peformed 3 month and get maximum results methods of ' Therapeutic Community' takes 5 until 7 years for drugs abuse. Its just the Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor just settled a period of 6 months to the process of recovery and repair against the drugs abuse. At the end the papper of this TKA implementation methods of rehabilitation 'Therapeutic Community', taking into the profile to the Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. "

"Over kapasitas Lapas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Data Kemenkumham bahwa 51% penghuninya adalah kasus narkotika dan 90% dari kasus narkotika tersebut hanya penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Pemidanaan merupakan hasil dari peradilan pidana. Dalam peradilan pidana terdiri dari penyidik, JPU dan hakim sebagai aparat penegak hukum (APH). Dalam penelitian ini akan menganalis implementasi ambang batas dan persyaratan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian analisis kebijakan menggunakan metode Multiple Perspective Analysis yang mengambil 3 perspektif yaitu dari kebijakan publik (UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010), Pelaku Kebijakan (penyidik,jaksa dan hakim) dan lingkungan kebijakan (dampak implementasi). Hasil penelitian bahwa ambang batas bukanlah tolak ukur APH dalam melakukan pemidanaan/rehabilitasi. Akan tetapi semua penyalah guna berapapun barang buktinya akan ditangkap. APH baik penyidik, jaksa dan hakim tidak melaksanakan perintah UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Adanya kewenangan yang besar yang diberikan kepada penyidik untuk dapat menempatkan penyalah guna ke tempat rehabilitasi akan tetapi tidak dilaksanakan. Justru terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan menangkap dan menahan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Selain itu JPU meneruskan dengan menggunakan pasal pengedar didalam UU Narkotika (pasal 112) untuk semua penyalah guna agar bisa ditahan. Dan hakim tidak ada yang berani memutus rehabilitasi apabila JPU tidak menuntut rehabilitasi. Hakim sebagai penerjemah keadilan didalam masyarakat pada akhirnya juga tidak melaksanakan kewajibannya (pasal 127 ayat 2) dan kewenangannya (pasal 103). Tidak adanya kolaboratif diantara APH dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. APH memiliki pemahaman dan kepentingan sendiri. Filosofis tujuan dibentuknya UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yaitu kesehatan untuk penyalah guna tidak dilaksanakan. Sedangkan putusan yang muaranya di pengadilan nyatanya bergantung dari pemberkasan, penyidikan di kepolisian dan kejaksaan.

---

Over-capacity of prisons in Indonesia is an unresolved problem. Data from the Ministry of Law and Human Rights shows that 51% of residents are narcotics cases and 90% of these narcotics cases are only narcotics abusers for themselves. Punishment is the result of criminal justice. In criminal justice, it consists of investigators, prosecutors and judges as law enforcement officers (APH). This research will analyze the implementation of thresholds and rehabilitation requirements for narcotics abusers as stipulated in SEMA Number 4 of 2010. This type of qualitative research with the type of policy analysis research uses the Multiple Perspective Analysis method which takes 3 perspectives, namely from public policy (Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010), Policy Actors (investigators, prosecutors and judges) and the policy environment (implementation impact). The results of the study show that the threshold is not a benchmark for APH in carrying out punishment/rehabilitation. However, all abusers regardless of the evidence will be arrested. APH, both investigators, prosecutors and judges, did not carry out the orders of the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely to rehabilitate narcotics abusers for themselves. There is great authority given to investigators to be able to place abusers in rehabilitation places, but this is not implemented. In fact, there is abuse of authority by arresting and detaining narcotics abusers for themselves. In addition, the prosecutor continued to use the drug dealer article in the Narcotics Law (Article 112) for all drug users to be arrested. And no judge has the courage to decide on rehabilitation if the prosecutor does not demand rehabilitation. Judges as interpreters of justice in society ultimately do not carry out their obligations (article 127 paragraph 2) and their authority (article 103). There is no collaboration between APHs in the criminal justice system which should be integrated. APH has its own understanding and interests. The philosophical aim of establishing the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010, namely health care for abusers, was not implemented. Meanwhile, decisions that end in court depend on filings, investigations by the police and the prosecutor's office."