Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kesiapan Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung Utara untuk menghadapi penerapan PPK BLUD tahun 2013 pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, lingkungan, persiapan dan kelengkapan persyaratan administratif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa nilai hasil simulasi penilaian dokumen administratif persyaratan PPK BLUD belum mencapai nilai minimal untuk mendapatkan status BLUD sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi untuk melengkapi dokumen administratif khususnya dokumen standar pelayanan minimal dan rencana strategis bisnis. Selain itu kurangnya kesiapan bagian pengelola keuangan sehingga diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana bagian tersebut.

---

This thesis explores the readiness of RSD Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara on the aspects of human resources, facilities, funding, environment, preparation and completion of administrative requirements to meet Semi Public Goods implementation in 2013. This study is a qualitative research. The research concludes that the results of simulation of requirements Semi Public Goods administrative documents assessment have not reached a minimum value to get Semi Public Goods status so that more effort is needed to complete administrative documents especially minimum service standards and business strategic plan documents. Besides the lack of preparedness of the financial management section so that the necessary efforts to improve the human resource and infrastructure."

"Sumber daya manusia yang bermutu dalam suatu organisasi kesehatan diyakini sangat mempengaruhi kinerja organisasi kesehatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan, meningkatkan dan memelihara mutu dan lembaga pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kemandirian sumber daya manusia melalui peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerjanya adalah suatu keharusan. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Infornrasi dalam penelitian iii diperoleh melalui data primer dan sekunder dari Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, Kantor Statistik Lampung Utara dan data primer melalui pengisian kuesioner oleh seluruh staf Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunaka pendekatan studi cross sectional, melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data (editing, coding, entry, cleaning), analisis data univariat dan analisis data bivariat. Berdasarkan hasil penelitian saat itu faktor-faktor yang berhubungan dengan ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umurn Mayjand. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara adalah motivasi, persepsi terhadap pekerjaan, kondisi kerja, imbalan dan jenis kelamin, sedangkan faktor jarak rumah ke tempat kerja tidak berhubungan dengan ketaatan kerja staf di Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara. Untuk dapat lebih meningkatkan ketaatan kerja staf Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara maka pihak manajemen rumah sakit hendaknya dapat meningkatkan motivasi staf, memfasilitasi lingkungan kerja dan meningkatkan persepsi terhadap pekerjaan sesuai job diskripsi.

---

Factors Related To Staff Work Discipline At Mayjend. HM Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara in the Year 2002The performance of health organization depends on the quality of human resources. In order to improve and maintain health services which are must to develop intellectual ability and work productivity of the human resources. Several staffs at Mayjend. Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara, are being observed in order to know which factors influence the low standard of work dicipline.

The data collected in this research are from Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara, Health Departement of Lampung Utara, and also Statistics office at Lampung Utara as secondary data. The primary data collected by the questionneir, that explore information from all Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara staffs. This research is quantitative research, using cross sectional method, with collecting, editing, coding, entry and cleaning data stoges, analysis univariat and bivariat data.

The research shows that factors influence the staff work dicipline at Mayjend. HM. Ryacudu General Hospital Kotabumi Lampung Utara are motivation, work perception, work condition, sex, family responsibility but the distance between home and office doesn?t influence to discipline of the staff.

Motivation by manager to the staff is needed for increase loyalty of staff, so they can do the job well."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif.

---

This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results."

"As a country that prone to disasters especially tsunami, Indonesia did not have good tsunami early warning instrument that functioned. Last tsunami that happened in Sunda Strait shows that the urgency for the existency of  a tsunami early warning instrument and can not be relied only to BMKG prediction. Thus, LIPI introduced a tsunami warning systems that claimed to be better than any other tsunami warning systems Indonesia ever had called LTS. But, to install and build the device may cost a lot of money. So this study aims to find out whether it is possible for Banten Governement to fund themselves by increasing the beach retribution. Thus, this study wants to find out the WTP of the local beach tourist for the increasing beach entry ticket using single-bound dichotomous question and open-ended question and compare one with another. Mean WTP with single bound dichotomous question is Rp 26,296 with CS amounting Rp 56/person and TWTP totaling Rp 118 billion/year. Meanwhile mean WTP with open-ended question is Rp 29,388 with CS amounting Rp 64/person and TWTP totaling Rp 150 billion/year. All of the estimation resulting higher estimates for open-ended question, which may be caused by anchoring bias but both of them showing similar pattern that the bigger bids offered to the tourist then the less likely they accept the bids offered. With TWTP is calculated, we get the estimation of benefits for installing LTS amounting Rp 339 billion in 3 years. These numbers considered to be very high and can be lead to government failure. Based on the findings in the study, it is recommended that Banten government build and estabilish LTS for reducing tsunami hazard in Sunda Strait. To cover the cost the government can charge entrance fee by Rp 2,000 per person, this amount is sufficient to cover and sustain the installation of LTS.

---

Sebagai negara yang rawan bencana terutama tsunami, Indonesia tidak memiliki alat pendeteksi dini tsunami yang berfungsi dengan baik. Tsunami terakhir yang terjadi di Selat Sunda menunjukkan bahwa adanya urgensi keberadaan alat pendekteksi dini tsunami dan tidak bisa hanya mengandalkan prediksi BMKG. Karena itu, LIPI memperkenalkan sistem peringatan tsunami yang diklaim lebih baik daripada sistem peringatan tsunami lainnya yang pernah dimiliki Indonesia bernama LTS. Tetapi, menginstal dan membangun LTS membutuhkan banyak uang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mungkin bagi Pemerintah Banten untuk membiayai diri mereka sendiri dengan meningkatkan retribusi pantai. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui WTP wisatawan pantai untuk kenaikan tiket masuk pantai dengan menggunakan pertanyaan dikotomis terikat tunggal dan pertanyaan terbuka serta membandingkan hasil keduanya. Rata-rata WTP dengan pertanyaan dikotomi terikat tunggal adalah Rp 26.296 dengan CS sebesar Rp 56/orang dan TWTP sebesar Rp 118 miliar/tahun. Sementara itu WTP rata-rata dengan pertanyaan terbuka adalah Rp 29.388 dengan CS sebesar Rp 64/orang dan TWTP total Rp 150 miliar/tahun. Semua estimasi menghasilkan estimasi yang lebih tinggi untuk pertanyaan terbuka, yang mungkin disebabkan oleh anchoring bias tetapi keduanya menunjukkan pola yang sama bahwa semakin besar bids yang ditawarkan kepada wisatawan maka semakin kecil kemungkinan mereka menerima penawaran bids. Dengan menghitung TWTP, kami mendapatkan estimasi manfaat untuk menginstal LTS sebesar Rp 339 miliar dalam 3 tahun. Angka-angka ini dianggap sangat tinggi dan dapat menyebabkan kegagalan pemerintah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, direkomendasikan bahwa pemerintah Banten membangun dan membangun LTS untuk mengurangi bahaya tsunami di Selat Sunda. Untuk menutup biaya, pemerintah dapat mengenakan biaya masuk sebesar Rp 2.000 per orang, jumlah ini cukup untuk menutup dan mempertahankan pemasangan LTS."

"Telah banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui efektivitas vaksinasi BCG terhadap tuberkulosis baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas vaksinasi BCG tidak sama di berbagai negara (bervariasi antara 0 - 80%), vaksinasi BCG masih dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memerangi tuberkulosis. Untuk mengetahui seberapa besar daya lindung vaksinasi BCG terhadap tuberkulosis, perlu dilakukan studi epidemiologi di masyarakat.Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Desain studi kasus-kontrol matched dengan umur (kelompok kasus dicocokkan dengan kontrol menurut umur), berlokasi di R.S.U. May. Jend. H.M. Ryacudu Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Semua pasien anak-anak umur < 15 tahun yang berobat di rumah sakit tersebut merupakan populasi studi. Kasus adalah semua pasien tuberkulosis paru yang berobat pada bulan Januari 2002 - Juni 2003, adapun kontrol adalah pasien non tuberkulosis yang dicuplik dari pasien berobat pada bulan Mei - Agustus 2003. Total populasi studi 220 anak, terdiri dari 110 kasus (74 anak atau 67,7% diantaranya telah divaksinasi BCG), dan 110 kontrol (91 anak atau 82,7% diantaranya telah divaksinasi BCG). Merupakan salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak dilakukan uji sensitifitas dan spesifisitas metode diagnosis di R.S.U. May. Jend. H.M. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sehingga tidak dapat diyakini kasus yang diperoleh bebas dari TB berat (seperti: TB miller, meningitis tuberkulosis).Diantara faktor-faktor yang berhubungan dengan sakit tuberkulosis, diperoleh 6 variabel yang dapat diteliti. Status vaksinasi BCG merupakan variabel independen utama yang diteliti, adapun variabel umur, status gizi, status sosial-ekonomi, kepadatan hunian, dan kontak serumah dengan penderita tuberkulosis BTA positif merupakan variabel independen lain yang turut diamati.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa vaksinasi BCG pada bayi cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap sakit tuberkulosis. Analisa data dengan analisa multivariat regresi logistik ganda (conditional) diperoleh nilai odds ratio (ORadjusfed) = 0,45 (95% C.I.:0,232; 0,871) setelah dikontrol oleh variabel umur dan status gizi, artinya bahwa anak-anak yang telah mendapat vaksinasi BCG berisiko sakit tuberkulosis lebih rendah (0,45 kali) daripada anak-anak yang tidak mendapat vaksinasi BCG. Tidak dijumpai interaksi vaksinasi BCG dengan umur dan status gizi.Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan pada upaya pemberantasan penyakit TB dengan hati-hati, karena penelitian ini tidak bebas dari bias informasi (misklasifikasi non-difrensial).Daftar bacaan : 55 (1976 - 2003)

---

Association between Vaccination Status and the Occurrence of Tuberculosis Disease among Children Aged below 15 Years in Maj.Gen. H.M. Ryacudu General Hospital, Kotabumi, District of North Lampung, Year 2002-2003There had been many studies done to investigate the effectiveness of BCG vaccination in both developed and developing countries, including Indonesia. Although, previous studies had shown dissimilar results on effectiveness of BCG across countries (varied from 0 to 80%), the vaccination was still implemented as a part of tuberculosis (TB) control. To know how far the protection effect of BCG vaccination, an epidemiologic study in the population is needed.

The population of this matched (by age) case control study was child patients aged < 15 years visiting the Maj.Gen. HM. Ryacudu General Hospital, in Kotabumi, District of North Lampung. Primary and secondary data were collected in the hospital. Cases were all child TB patients visiting the hospital for treatment, from January 2002 to June 2003, while controls were non-TB child patients visiting the same hospital from May to August 2003. The total study population was 220 children, comprised 110 cases (about 67.7 % of them had been vaccinated) and 110 controls (82.7% of them had been vaccinated).

One limitation of this study was that there was not any sensitivity and specificity assessment of the diagnostic method in. the hospital, so that the exclusion of extra pulmonary TB patients from the cases could not he warranted.

Six variables were studied in relation to the occurrence of TB. The main independent variable was BCG vaccination, while age, nutritional status, socio-economic status, house density and in-house contact with AFB (Acid .fast base) positive TB cases were other variables investigated.

The results showed that infant BCG vaccination was quite effective to protect the child from contracting TB. The adjusted Odds Ratio from multivariable analysis using conditional logistic regression, was 0.45 (95% CI: 0.23 - 0.87) after controlling the effects of age and nutritional status, meaning that children having BCG vaccination were at lower risk (0.45 times) to get TB diseases, as compared to children never been immunized. No interactions between BCG vaccination status and age and nutritional status were found.

The study results could be taken for consideration by health policy makers in TB control programs, although they ought to be carefully interpreted, since some biases might have occurred, such as non-differential misclassification."