Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannyasangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitumembuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehinggaNotaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalammenjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban: Bertindak Jujur, saksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalamperbuatan hukum. Dalam kasus ini bentuk pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UndangJabatan Notaris, dimana Notaris menyerahkan agunan berupa Sertipikat hak Milikatas tanah kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihakbank terlebih dahulu. Sehingga pihak Bank merasa dirugikan sebagai pihak yangberitikad baik meminjamkan pinjaman, maka Bank melaporkan Notaris kepadaMajelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan sanksikepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridisnormative dengan tipologi yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisisdata yang bersifat kualitatif.

---

ABSTRACTAs a Notary Public Official whose position is a very important profession inhelping create legal certainty for the community. Notary service as general officerin banking is one of them made a deed of credit agreement involving the customerand the bank, so the notary must have a professional attitude under Article 16Paragrapah (1) letter a of Regulations number 30 year 2004 concerning the notary,in carrying out his post notary shall: Acting honestly, carefull, independent,impartial and safeguard the interest of parties involved in the legal action. In thiscase the violations is commited by the notary violations of Article 16 Paragraph(1) letter a notary law, notary where the right hand over collateral ceritificate tothe customer-owned land without the confirmation and approval of the bank inadvance. So the bank feels aggrieved party as the party acting in the good faithlend loans, the bank reports to the supervisory council of notary public who hasthe authority to give sanction to the notary. This study used a method with anormative juridical typology exploratory in nature and also method of qualitativedata analysis."

"ABSTRAKSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuatdalam akta notaris atau akta PPAT, meskipun demikian pembuatan akta SKMHTsecara notariil dalam praktek hanya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakanblanko SKMHT. Seorang notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tundukpada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakanpendekatan yuridis normatif. Suatu akta notaris harus memenuhi syarat-syaratformiil dan materiil untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaris yang mempunyaikekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dari hasil analisa penelitian ini,ternyata blanko SKMHT tidak sesuai dengan bentuk akta notaris yang ditetapkanoleh UUJN.

---

AbstractSKMHT must be made by notary deed or PPAT deed, neverthelessmaking SKMHT deed by notary in practice cans only be implemented by way ofusing SKMHT Form. If a notary filling a SKMHT Form, he/she must comply theprocedures of filling the SKMHT Form and Notary Law (UUJN). This studyanalyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. A deedmust meet the formal and material requirements to be declared as a notary deedthat has the strength of evidence as authentic documents. From the analysis of thisstudy, the form of SKMHT it is not in accordance with the form of notary deed asspecified by UUJN."

"Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

---

This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority."

"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?

The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) dalam UUJN, dimana saat ini banyak terjadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan di Pengadilan, atau Notaris tersebut dipanggil melalui MPD untuk dijadikan saksi, bahkan tidak sedikit Notaris yang digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan tersebut bisa timbul akibat kesalahan baik karena kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), ataupun karena peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh pihak lain. Apabila dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan dalam UUJN, maka Notaris tersebut hanya mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Dari sanksi-sanksi dalam UUJN tersebut dipercaya tidak dapat membuat efek jera bagi Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, bahkan yang cukup ironi pada sanksi tersebut ada sanksi pemberhentian dengan hormat, sehingga terkesan seorang Notaris yang apabila secara sah dan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran masih mendapatkan penghormatan untuk diberhentikan dari suatu jabatannya. Dengan ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN maka pengaturan mengenai sanksi terhadap Notaris menjadi kurang sempurna, karena tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas akan tindakan-tindakan yang dikategorikan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Notaris, yang kenyataannya belum ada satupun peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai sanksi dalam UUJN sebagai salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan membatasi tindakan-tindakan Notaris menyangkut tindak pidana yaitu dengan merumuskan Tindak Pidana Notaris (TPN) dan sanksi pidananya.

---

This thesis discusses the importance of the implementation of the Crime of Notaries (TPN) in UUJN, which is currently a lot happening authentic deed of Notary questioned in court, or notary is called upon by the MPD to be witnesses, not even a little notary sued or prosecuted in advance court. Causes of these problems may arise due to errors either due to deliberate (dolus) and negligence (culpa), or because the laws are not strict, it can also arise indirectly in the case made by the other party. If in doing his job a Notary proven guilty or violates the UUJN, the notary is only sanctioned by civil penalties and administrative sanctions. Of sanctions in UUJN is believed can not create a deterrent effect for Notaries who make mistakes or violations, even considerable irony in the dismissal sanction sanction exists with respect, giving the impression of a notary legally and if proven guilty or breach still get honor to be dismissed from the office. In the absence of criminal sanctions in UUJN the setting of sanctions against the Notary be less than perfect, in the absence of a firm and clear sanctions for measures specifically categorized as a crime that can only be done by a notary, the fact that no single rule governing the matter them. The results of this study do suggest to improve the regulation of the UUJN sanctions as a way to classify and restrict the actions involve criminal Notary is to formulate Crime Notary (TPN) and criminal sanctions."

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."

"Kehadiran profesi Notaris di Indonesia merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan solusi dan kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diberikan hak cuti. Hak cuti Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris cuti maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tersebut sehingga Notaris yang sedang cuti tidak dapat membuat akta atas namanya. Namun pada kenyataannya, ternyata masih saja ada Notaris yang nekat membuat akta atas namanya meski sedang dalam keadaan cuti. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai akibat hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris yang sedang cuti dan tanggung jawab Notaris yang sedang cuti atas akta yang dibuat olehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan bahwa Notaris yang membuat akta saat sedang cuti mengakibatkan akta tersebut bukanlah akta Notaris melainkan akta di bawah tangan dan Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya itu.

---

The precense of Notary profession has become a necessity for the society of Indonesia. Society of Indonesia needs someone who can be trusted to provide solutions and legal certainty of legal act conducted by the society, especially the drawing of authentic deeds. Notary is known as a public competent authority to draw up authentic deeds as long as it is not specified to other general authority. In performing Notary`s position, Notary is granted the right of leave. The legal status of a Notary is regulated under Act No. 30 of 2004 as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Notary Position. In the event of the implementation of right of leave by the Notary, accordingly Notary to Notary`s substitute and provide the Notary`s protocol to the substitute. So that the Notary on leave prohibited to draw up deed on Notary`s behalf. However, in practice, there are Notaries that still draw up deed on Notary`s behalf even in a state Notary`s absence. To this, in this thesis is discussed about the legal sanction as the above. The research method is based on normative juridical research by literature study. By providing secondary data that contains primary, secondary and tertiary legal materials. Accordingly, to be analyzed by way of qualitatively until it is concluded, therefore the notary who draw up deed in a state of his or her absence due to right of leave will cost the deed to be considered as privately drawn up deed instead of notarial deed form. To this, the notary shall be responsible to any charges upon deed."

"Notaris merupakan salah satu profesi yang sedang berkambang pesat dalam era globalisasi yang turut andil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Banyaknya kesempatan dan pekerjaan yang dapat dikerjakan Notaris mengakibatkan dalam pelaksanaan jabatannya sering terjadi pelanggaran. Tesis ini membahas tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi dimana Akta yang dihasilkan dalam Koperasi tersebut Notaris itu sendiri yang membuatnya sehingga terjadi benturan kepentingan serta melanggar Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Larangan mengenai rangkap jabatan sudah dijelaskan pada Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 namun batasan profesi yang dipaparkan Pasal 17 tersebut tidak lengkap penjelasan mengenai apakah profesi Ketua Koperasi diperbolehkan atau tidak. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga terkesan lemah ditambah dengan peraturan yang tidak tegas membuat Notaris mudah melakukan pelanggaran terutama dalam hal rangkap jabatan. Oleh karena itu seharusnya produk peraturan yang nantinya mengatur Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya harus lebih jelas, lebih tegas dalam penindakannya sehingga tidak terjadi kebingungan dan ketidak tegasan aturan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berasal dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen yang kemudian di kaitkan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

---

Notary is one of profession that rapidly growing in globalism now day. Notary participate in Indonesian economic development. Many opportunities and jobs make Notary take a wrong way to take them duty. This Thesis examines about double occupation of Notary that concurrent position to Koperasi's Principal means he made him Notary Deed for him self, that contravene article 16 clause 1 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014. Double Occupation's prohibition has been described in article 17 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014, but article 17 wasn't describe about profession were not allowed therefore article 17 is wasn't complete. Irresolution of Notary's Supervision Council made Notary Law weakened, because there is no punishment that made notaries afraid of. Therefore the next Occupation of Notary Law future Occupation of Notary Law must be clear and bold so that wasn't make a double assumption and confusion. This research method used yuridis normative method, derived from secondary data in the form of studies document that conected with problems taken by the author."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his / her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66 paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis."

"Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di bank serta bentuk tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta PPJB yang menjadi dasar bagi terlapor menjaminkan tanah dalam perjanjian kredit atas permintaan calon pembeli adalah batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata berupa sebab yang halal. Notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 65 UUJN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun, terlapor dalam hal ini tidak dikenakan sanksi apapun dikarenakan ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut sehingga pengadaan peraturan menjadi sebuah urgensi.

---

In carrying out the duties, an acting notary may commit violation especially in the drafting of authentic deeds, as seen in the decision of the Regional Supervisory Assembly (MPW) of the DKI Jakarta Province Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024. In the decision, the acting notary as the reported party failed to comply with the provisions of the Notarial Law in drafting the PPJB deed and use it as the basis for pledging the land by making SKMHT for the prospective buyer’s loan extension in Bank. MPW stated that the reported party was proven guilty of violating the UUJN but did not impose any sanctions because his term of office had ended. The issues being studied are the legal standing of the PPJB deed as the basis for pledging the land in loan extension as well as the responsibility of the acting notary who is proven to be guilty for violating the Notarial Law after the end of his term of office. This research uses a doctrinal research form with an explanatory typology. The research shows that the legal standing of the PPJB deed above is null and void because it has violated the valid requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code regarding the admissible cause. An acting notary according to Article 65 of the Notarial Law can still be held accountable for violations committed even after the end of his term of office. However, in the decision above, the acting notary was not imposed any sanctions due to the absence of regulations so that the provisions of regulations become an urgency."