Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, Fenomena yang terjadi dalam pembebasan tanah salah satunya adalah kerap terjadinya sengketa diantara para pihak yang mengklaim memiliki hak yang sama atas satu bidang tanah. Sengketa ini perlu dicarikan jalan keluarnya baik dengan musyawarah diantara para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak lain (mediator) dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Peran mediator inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani sengketa pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah mengedepankan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan mediasi dimaksudkan sebagai proses alternatif penyelesaian sengketa melalui intervensi pihak ketiga sebagai penengah (mediator) namun kesepakatan yang dihasilkan adalah hasil pelibatan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan, sehingga solusi/kesepakatan atas suatu permasalahan dapat lebih cepat tercapai.

---

Land issue is an issue that concerns on the most basic people right. Land has economic value and social functions as well. Therefore the personal interest of the land can be sacrificed for the public interests. In handling the issue of land acquisition is very prone, because it involves life of the people. The availability of State land is limited. Therefore the only way to be taken is land acquisition. The process of land acquisition will never apart from the compensation issue. If it has reached agreement of the compensation, then doing the compensation payment, moreover release or acquisition of the land concerned.

If there is no solution on land acquisition between government and land rights holders through deliberation. One of phenomenon that occurs in land acquisition is dispute among the parties who claim to have the same rights on land. This dispute needs to be finding solution both by deliberation among the parties themselves or assistance of the other parties (the mediator), in this case is the Land Acquisition Committee (P2T). The mediator role is the object in this study.

Results of this study indicate that in dealing with land disputes, Land Acquisition Committee (P2T) East Jakarta as implementing land acquisition puts the use of mediation in resolving dispute with reference of applicable law. The use of mediation is intended as alternative dispute settlement process through intervention of the third party as a mediator, nevertheless the resulted agreement is result of the role and involvement of stakeholders actively. Mediation provides feeling of equality for the parties, therefore the issue solution/agreement can be quickly achieved."

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan suplai air bersih. Masalah kondisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air baku di DKI Jakarta membuat pasokan air menjadi langka. Masalah tersebut dapat diatasi dengan intervensi teknologi pengolahan sumber air sehingga pelayanan pasokan air bersih di provinsi DKI Jakarta meningkat. Banjir Kanal Timur BKT adalah salah satu fasilitas infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta yang berpotensi menjadi sumber air baku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemilihan teknologi pra pengolahan yang tepat untuk memperbaiki kualitas air BKT. Metode Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menentukan teknologi pra pengolahan yang tepat untuk memperbaiki kualitas air BKT berdasarkan persepsi 5 orang ahli dari instansi berbeda dengan 3 pilihan alternatif teknologi, yaitu MBBR Moving Bed Biofilm Reactor , MBR Membrane Bioreactor , dan Bank Filtration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi MBBR memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,51, sedangkan MBR sebesar 0,38, dan BF sebesar 0,12. Kesimpulannya adalah air BKT berpotensi menjadi air baku dengan teknologi MBBR sebagai teknologi yang paling tepat untuk pengolahan air Banjir Kanal Timur.

---

ABSTRACT Population growth increases the need for clean water supplies. The problem of quality, quantity, and continuity of raw water in DKI Jakarta make water supply become scarce. This condition can be solved by the intervention of water source processing technology so that raw water supply service in DKI Jakarta province increases. East Flood Canal BKT is one of the infrastructure facilities in DKI Jakarta that has the potential to become a source of raw water. This study aims to analyze the selection of appropriate pre processing technology to improve the water quality of BKT. The Analytical Hierarchy Process method is used to determine the appropriate pre processing technology to improve the water quality of BKT based on perceptions of 5 experts from different agencies with 3 alternative technology options, namely MBBR Moving Bed Biofilm Reactor , MBR Membrane Bioreactor , and Bank Filtration. The results of this study indicate that MBBR technology obtained the highest weight of 0.51, while the MBR of 0.38, and BF of 0.12. The conclusion is that BKT water has the potential to become raw water with MBBR technology as the most appropriate technology for water treatment of East Flood Canal. "

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."

"Tesis ini mengkaji tentang fenomena penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima di jalur hijau Kanal Banjir Timur. Pedagang kaki lima memiliki peran dalam kehidupan perkotaan khususnya masyarakat menengah kebawah sebagai lapangan kerja, peluang wirausaha, serta memperdagangkan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Namun keberadaan pedagang kaki lima di jalur hijau Kanal Banjir Timur diyakini telah mengambil alih bentuk ruang publik sehingga kehadirannya mengakibatkankemacetan dan ketidakteraturan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk merumuskan panduan rancang ruang publik yang mampu mendukung aktivitas pedagang kaki lima. Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah dengan memahami penggunaan jalur hijau Kanal Banjir Timur sebagai ruang terbuka publik dan fungsinya sebagai ruang ketiga. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode desain naratif untuk mengembangkan pemahaman peneliti tentang peran pedagang kaki lima dalam pembentukanruang publik. Tesis ini ingin menunjukan bahwa dengan perancangan ruang, pengembangan fungsi, dan perbaikan pergerakan dapat meningkatkan kualitas jalur hijau Kanal Banjir Timur sebagai ruang publik

---

his thesis examines the phenomenon of the use of public space by street vendors in the green lane of the

Kanal Banjir Timur. Street vendors have a role in urban life, especially for the lower middle class, as

employment, entrepreneurial opportunities, and trading goods and services at more affordable prices.

However, the presence of street vendors in the green lane of the Kanal Banjir Timur is believed to have

taken over the form of public space so their presence results in congestion and disorder. The purpose of

this research is to formulate design guidelines for public spaces that can support the activities of street

vendors. The target of this research is to understand the use of the Kanal Banjir Timur Green Lane as a

public open space and its function as a third space. The research was conducted using a narrative design

method to develop the researcher's understanding of the role of street vendors in the formation of public

space. This thesis aims to show that spatial design, functional development, and movement improvements

can improve the quality of the Kanal Banjir Timur Green Lane as a public space."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau RTH bagi masyarakat kota sehingga keberadaannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Masalah di beberapa kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, ketersediaan RTH sangat minim dikarenakan banyak terjadi konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun guna memenuhi kebutuhan penduduk. RTH di DKI Jakarta sampai dengan akhir 2015 tercatat hanya 9,98 dari 30 yang seharusnya disediakan menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Salah satu upaya untuk meningkatkan luasan RTH dengan membangun RTH publik di kawasan Kanal Banjir Timur Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Selain meningkatkan luasan RTH, RTH publik tersebut memberikan manfaat secara ekologis, ekonomi, estetika dan sosial bagi masyarakat. Sedangkan ditinjau dari kriteria ruang publik menurut Stephen Carr 1992 yaitu responsive, democratif dan meaningfull menunjukan kualitas RTH tersebut baik sebagai ruang publik menurut masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan sungai/kanal berpotensi dibangun sebagai RTH publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Khusus bagi DKI Jakarta, jenis RTH publik di kawasan sungai/kanal sangat berpotensi meningkatkan luasan RTH, mengingat kondisi wilayah DKI Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai dan 2 kanal besar Barat dan Timur . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif.

---

This thesis discusses about the importance of public Green Open Space GOS for the city so that its existence need to be considered and improved. Problems in several major cities in Indonesia such as Jakarta, the availability of GOS was limited because most of the conversion case of open space into land use to meet the needs of the population. Until the end of 2015, there were only 9.98 GOS in Jakarta of 30 should be provided according to Law No. 26 Year 2007 on spatial planning regulation. One of the way to increase availability of GOS by build the public GOS on the East Flood Canal area in Duren Sawit sub district East Jakarta. In addition to increasing the GOS area, the public GOS provides ecological, economic, aesthetic, and social benefit for the community. Based on criteria of public space by Stephen Carr 1992 which is responsive, democratif and meaningfull, showing the quality of the GOS as a public space are good according to community. Therefore, based on the research, it can be concluded that the border river canal area could potentially be built as a public GOS that give benefit for people. Especially for Jakarta, the type of public GOS in the area of the river canal is potentially increase the green space area, considering the conditions of Jakarta area crossed by 13 rivers and two large canals West and East. This study used a descriptive approach with mixed methods are qualitative and quantitative."

"Banjir merupakan salah satu masalah pengelolaan sumber daya air yang masih sering terjadi di Jakarta. Selain dikarenakan topografi daerah yang berada di dataran rendah, banjir juga diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan yang terjadi pada daerah tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi banjir, salah satunya adalah dengan pembuatan Kanal Banjir Timur. Walaupun demikian, masih terdapat genangan yang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.Penelitian ini menyelidiki genangan yang terjadi pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara serta mencari tahu pengaruh Kanal Banjir Timur terhadap banjir pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dengan menggunakan model HEC-RAS. Simulasi yang dilakukan dengan model HEC-RAS dilakukan dengan dua skenario, yaitu sebelum ada KBT dan setelah ada KBT.Dari simulasi tersebut dihasilkan bahwa Kanal Banjir Timur dapat mengurangi puncak debit banjir yang akan masuk kedaerah layanan KBT sebesar68.8 untuk aliran sunter, 61.67 untuk aliran cakung dan 2.09 untuk aliran blencong.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwabanjir yang masih terjadi pada daerah layanan KBT yang berada diwilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara diakibatkan oleh permasalahan drainase lokal yang terjadi pada daerah tersebut.

---

Flood is one of the problems of water resources management which is still common in Jakarta. Besides due to the topography of the area that is in the lowlands, flooding is also caused by changes in land cover that occurs in the area. Various ways by the government to reduce flooding, one of which is by making the Eastern Flood Canal. Nevertheless, there are still puddles that occur in East Jakarta and North Jakarta.

This study investigates the inundation that occurred in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta and find out the influence of Eastern Flood Canal on flooding in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta using HEC RAS Model. Simulations with HEC RAS Model were perfomed with two scenario, before and after the Eastern Flood Canal.

From the simulation it was found that the Eastern flod canal can reduce the peak flow that will enter the eastern flood canal service area of 68.8 for sunter flow, 61.67 cakung flow and 2.09 for blencong flow.

From the results it can be concluded that the floods that still occur in the Eastern Flood Canal service area located in the East Jakarta and North Jakarta due to problems of local drainage that occurred in the area. "

"Adanya ruang publik memberikan beragam manfaat untuk kehidupan sosial, ekonomi hinggapolitik dalam suatu masyarakat. Salah satu manfaat adanya ruang publik adalah sebagaitempat usaha pedagang kaki lima. Penempatan dalam menjajakan produk/dagangannyadidalam suatu ruang atau wilayah memiliki pola yang sama setiap harinya dan terlihat teratursesuai patok (penanda) yang ditinggalkan. Serta ada perbedaan konsentrasi di sepanjang jalurtersebut. Dari pola ini terlihat adanya negosiasi dan kesepakatan antara beberapa pihakseperti aktor penguasa untuk menetapkan dan mengatur atas pembagian wilayah atauteritorialitas. Kanal Banjir Timur (KBT) dipilih sebagai wilayah penelitian karena menjadisalah satu ruang publik yang peruntukannya dimanfaatkan oleh para pedagang kaki limadengan jumlah sangat besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola serta alasanpemilihan tempat berdagang PKL secara spasial dan mengkaji bagaimana PKL dan penguasapasar KBT dalam mengklaim wilayah kekuasaannya.. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang menggunakan metode observasi lapang, wawancara mendalam dan analisisdeskripstif. Penetapan informan dengan cara mewawancarai gate keeper terlebih dahulu.Hasil penelitian ini menunjukan Pola persebaran pedagang kaki lima yang berada di WilayahKanal Banjir Timur memiliki pola intensifikasi, yaitu setiap lokasi atau wilayah mempunyaiberbagai macam variasi produk atau barang. Sedangkan alasan pemilihan tempat yangdipilih oleh mayoritas pedagang kaki lima adalah jarak tempat tinggal, sumber daya listrikdan sarana fisik dagang. Keterkaitan pemilihan tempat berdagang pedagang kaki limaterhadap teritorialitas di Wilayah Kanal Banjir Timur adalah mengenai keamanan dankenyamanan peraturan. Hal ini tersirat dari beberapa pedagang kaki lima yang memilihtempat di paguyuban tersebut karena peraturan-peraturan dan tanda kebesaran paguyubanatau komunitas tersebut.

---

The presence of public spaces provides many benefits for social, economic, and politicallives in a society. One of the public space benefits is as a place for street vendors to operate.Placement in selling products in a place or area has the same daily pattern and appear asorganized according to the marks left. Concentration difference is also present along thepath. From this pattern, one can observe negotiations and agreements between severalparties, such as ruler actors determining and regulating the area distribution or territoriality.The Kanal Banjir Timur (KBT) was chosen as the study site because it is a public spaceutilized by street vendors in a considerable number. The study aimed to analyze the patternand reason behind street vendor selling place selection spatially and review how streetvendors and KBT ruler actors claim their territories. The study was a qualitative study usingthe field observation method, in-depth interviews, and descriptive analysis. Informantselection was conducted by firstly interviewing the gatekeeper. The study resultdemonstrates the street vendor distribution pattern in the Kanal Banjir Timur area, with anintensification pattern, where each location or area has various products or goods.Meanwhile, the reasons behind the location selection by most vendors were the distancefrom residence, electrical resources, and physical trade facilities. The association betweenselling place selection and territoriality in the Kenal Banjir Timur area was safety andcomfort of regulations. It was implied by several street vendors selecting the place in such anassociation because of the regulations and status symbol of the association or community"

"Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan pokok manusia semakin meningkat. Eksploitasi alam, perubahan tata guna lahan, dan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang membuat daerah resapan air berkurang. Limpasan air di permukaan meningkat sehingga kapasitas sungai tidak dapat menampung dan antara lain menjadi penyebab banjir di DKI Jakarta. Salah satu metode pengendalian banjir yang digunakan adalah pembangunan sudetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Konsultan PT. Kwarsa Hexagon berdasarkan mandat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane telah melakukan penilaian beberapa alternatif trase sudetan. Alternatif 2 yaitu interkoneksi yang menghubungkan S. Ciliwung dengan KBT melalui bagian hilir S. Cipinang dinilai paling efektif.Sudetan yang terdiri dari empat unit pipa gorong-gorong beton pracetak, diletakkan secara paralel di sepanjang Jl. Otista 3, Jakarta Timur. Debit maksimum yang dapat mengalir melalui keempat unit pipa sebesar 60 m3/det. Debit puncak yang melalui S. Ciliwung dan S. Cipinang dihitung menggunakan modifikasi metode rasional. Hasil perhitungan banjir rencana 100 tahunan Sungai Ciliwung sampai dengan sudetan adalah sebesar 411,6 m3/det, sedangkan banjir rencana 50 tahunan Sungai Cipinang sampai dengan sudetan adalah sebesar 87,1 m3/det. Efektifitas pembangunan ini dilihat dari referensi elevasi muka air banjir dengan kala ulang 100 tahunan di Pintu Air Manggarai sebesar +10,90 m.Pelacakan banjir yang dilakukan adalah saat kondisi penampang kedua sungai telah dinormalisasi. Pelacakan banjir ini dikerjakan menggunakan program HEC-RAS vs 4.1.0.Pelacakan banjir yang melalui empat unit gorong-gorong memiliki kondisi aliran sebagian sedangkan untuk dua unit gorong-gorong aliran akan penuh di sepanjang gorong-gorong. Penggunaan dua unit gorong-gorong sudah mencukupi, namun untuk kepentingan pemeliharaan maka disediakan empat unit gorong-gorong yang dapat digunakan secara bergantian. Elevasi banjir di Pintu Air Manggarai sebesar +9,29 m. Pembangunan sudetan ini dinilai efektif karena dapat mereduksi elevasi muka air banjir 14,8% serta tidak adanya limpasan melalui tanggul di Sungai Ciliwung dari titik sudetan hingga Pintu Air Manggarai.

---

Along with the increasing population, basic human needs will also increasing. Exploitation of nature, land use changes, and evironmental capacity unbalanced make a reducing infiltration capacity of the catchment area.The capacity of Ciliwung can not accomadate the increasing surface runoff, that contribute to the flooding in Jakarta.One of the flood control method that used is construction of interconnection from Ciliwung River towards Eastern Flood Canal. PT. Kwarsa Hexagon as consultant based on mandate from Directorate General of Water Resources, Ciliwung-Cisadane Large River Basin Organization has assessed several alternatives of culvert alignment. Second alternative-the interconnection between Ciliwung River andEastern Flood Canal through the downsteram of Cipinang River -is the most effective alternative.

Interconnection which consists of four units of pipe precast concrete culverts, placed in parallel. The maximum discharge through the four culverts is 60 m3/s. Peak discharge through Ciliwung River and Cipinang River is calculated using a modified rational method. Results of the design flood calculation with 100-year return period of Ciliwung River upto the interconnection point is 411.6 m3/s, while the 50-year return period of Cipinang River upto the interconnection point is 87.1 m3/s. Effectiveness of this construction is based on reference of flood water elevation with 100-year return period in Manggarai Sluicegate that is +10.92 m.

Flood routing is carried out using software HEC-RAS vs 4.1.0 for the condition after normalization. Flood routing through four culverts has a partly turbulent condition within the barrels, while the routing through two culverts, resulted in fully flow. Actually the use of two culverts isare sufficient,however for the shake of maintenance, four culverts are needed that can be used alternately. Flood water elevation in Manggarai gate is+9.29 m. The construction of the culverts hasproven effective since it can reduce the flood water level up to 14,8% and there is no runoff through embankment along the Ciliwung River from interconnection point up to Manggarai gate."

"[ABSTRAKSudetan Kali Ciliwung - KBT berbentuk terowongan bawah tanah (Shortcut Tunnel) direncanakan sebagai pengendali banjir kali Ciliwung, dimana Sudetan bisa mengurangi daerah rawan genangan khususnya di wilayah Jakarta Timur dan umumnya daerah hilir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Sudetan direncanakan mampu mengalirkan debit sebesar 60 m3/dt sepanjang ± 1200 m dengan 2 buah diameter pipa beton 3,5 m berat 100 ton berdasarkan kontrak sebesar Rp. 492 Milyar. Risiko yang telah diketahui (known risks) adalah yang telah diidentifikasi dan dianalisa, dengan menggunakan tool berupa matriks probabilitas dan dampak (Probabilistic Impact and Matrix) didapatkan pengklasifikasian risiko menjadi risiko rendah/sedang/tinggi, dari setiap kategori risiko dicari yang tertinggi (High Risk) di tiap kategori untuk direncanakan respon terhadap risiko yaitu berupa perencanaan tindahan pencegahan (preventif) dan perbaikan (corrective) terhadap risiko yang telah teridentifikasi.

---

ABSTRACTCiliwung River to East Flood Canals shortcut is an Tunnel that is planned as a Ciliwung River flood control to reduce flooding, especially in East Jakarta and downstream regions generally bypassed by the Ciliwung River. This Tunnel shortcut is planned discharge flow of 60 m3/sec along ± 1200 m with 2 pieces of 3.5 m diameter concrete pipe weighing 100 tonnes under the contract of Rp. 492 billion. Risk is already known (known risks) is that it has identified and analyzed, using tools such as probability and impact matrix obtained the classification of risk into low risk / medium / high, from each sought the highest risk category (high risk) in each category for a planned response to the risk in the form of planning preventive action and repair (corrective) action to the risks that have been identified.;Sudetan Kali Ciliwung – KBT berbentuk terowongan bawah tanah (Shortcut Tunnel) direncanakan sebagai pengendali banjir kali Ciliwung, dimana Sudetan bisa mengurangi daerah rawan genangan khususnya di wilayah Jakarta Timur dan umumnya daerah hilir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Sudetan direncanakan mampu mengalirkan debit sebesar 60 m3/dt sepanjang ± 1200 m dengan 2 buah diameter pipa beton 3,5 m berat 100 ton berdasarkan kontrak sebesar Rp. 492 Milyar. Risiko yang telah diketahui (known risks) adalah yang telah diidentifikasi dan dianalisa, dengan menggunakan tool berupa matriks probabilitas dan dampak (Probabilistic Impact and Matrix) didapatkan pengklasifikasian risiko menjadi risiko rendah/sedang/tinggi, dari setiap kategori risiko dicari yang tertinggi (High Risk) di tiap kategori untuk direncanakan respon terhadap risiko yaitu berupa perencanaan tindahan pencegahan (preventif) dan perbaikan (corrective) terhadap risiko yang telah teridentifikasi, Sudetan Kali Ciliwung – KBT berbentuk terowongan bawah tanah (Shortcut Tunnel) direncanakan sebagai pengendali banjir kali Ciliwung, dimana Sudetan bisa mengurangi daerah rawan genangan khususnya di wilayah Jakarta Timur dan umumnya daerah hilir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Sudetan direncanakan mampu mengalirkan debit sebesar 60 m3/dt sepanjang ± 1200 m dengan 2 buah diameter pipa beton 3,5 m berat 100 ton berdasarkan kontrak sebesar Rp. 492 Milyar. Risiko yang telah diketahui (known risks) adalah yang telah diidentifikasi dan dianalisa, dengan menggunakan tool berupa matriks probabilitas dan dampak (Probabilistic Impact and Matrix) didapatkan pengklasifikasian risiko menjadi risiko rendah/sedang/tinggi, dari setiap kategori risiko dicari yang tertinggi (High Risk) di tiap kategori untuk direncanakan respon terhadap risiko yaitu berupa perencanaan tindahan pencegahan (preventif) dan perbaikan (corrective) terhadap risiko yang telah teridentifikasi]"