Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya prinsip money follows functions, maka setiap penyerahan beberapa kewenangan bidang pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan bidang keuangannya, oleh karena itu berlakulah desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization). Tesis ini membahas tentang salah satu jenis kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Perannya sebagai block grant dan equalization grant, DAU mendukung dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan. Dengan demikian, DAU perlu dipertahankan untuk tetap dilaksanakan, namun dengan sedikit perubahan dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta ketegasan bahwa tujuan desentralisasi ialah untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang mandiri. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, didukung data sekunder dan dilengkapi dengan hasil studi kasus di pemerintah daerah kabupaten penerima DAU yang telah menggunakan DAU sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

---

ABSTACTGovernment decentralization was enforced in order to support the development implementation in the Unitary State which was familiar with local government. The impact of the government decentralization was the devolution from the central to the local government. Besides authority in the field of security and defense, foreign relationship, religion, monetary, and general governance, other authority of the central government were transferred to the local government based on the decentralization principles. With the establishment of money follows functions principle, every devolution in the field of governance would also be followed by the devolution in its financial field, and for that reason the Fiscal Decentralization was applied. This thesis would discuss about one of the fiscal decentralization policies, which was General Allocation Fund (GAF). With the role as block grant and equalization grant, GAF supported the government decentralization implementation. Therefore, it was necessary to maintain the implementation of GAF, but with a few changes in its laws and regulations. The changes must be made to state that the goal of decentralization was to create an independent local government. On the preparation of the thesis, the writer used a normative research method, which supported by secondary data and equipped with case study results of district government which received the GAF and had used it in accordance with the Regulations No. 33 year 2004, about the Financial Balance between the Central Government and the Local Government and the Government Regulation No. 55 year 2005 about the Balance Fund."

"ABSTRAKDana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang memiliki jumlah paling besar di antara dana perimbangan lain dan juga memiliki proporsi yang cukup besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD . Selain itu, DAU bersifat block grant sehingga penggunaannya diserahkan ke daerah. Tingginya simpanan pemerintah daerah di bank membuat pemerintah pusat perlu mengontrol pengelolaan keuangan daerah yakni dengan mengeluarkan kebijakan konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai melalui Surat Berharga Negara SBN bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Namun, pada tahap awal perencanaan simpanan pemerintah daerah di bank masih tetap tinggi. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi konversi penyaluran DAU dalam bentuk SBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan tersebut sudah melalui beberapa tahapan, akan tetapi tahapan yang dilalui belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

---

ABSTRACTThe General Allocation Fund DAU is the balance fund which has the greatest amount amoung other balancing funds, thus having a substantial proportion in the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget APBD . In addition, The General Allocation Fund is block grant therefore its usage is mandated to the region. The high savings of local government in the bank makes the central government need to control the financial management of the region by issuing a policy of channeling General Allocation Fund conversion in the form of non cash through Government Securities SBN for regions that have cash and or bank deposits in an irrational amount. However, in the early stages of planning local government deposits in banks is still high. This student thesis discuss how the formulation of channeling conversion on General Allocation Fund in the form of Government Securities. This research uses post positivist approach. The results of the research indicate that the policy formulation process has been through several stages, but the stages which is passed are not fully realized. In addition, policies that are made not comply with the policy."

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh."

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."

"Penelitian ini menganalisa dampak dari rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengangkat kasus provinsi berciri kepulauan sebagai pokok bahasan dan menggunakan analisa regresi data panel untuk tahun 2003-2010. Selama ini formulasi DAU lebih mengandalkan luas daratan dan baru memulai memasukkan komponen lautan dalam formulasi DAU dengan bobot yang rendah. Rencana perubahan formulasi DAU sudah mulai bergulir untuk perencanaan anggaran, dan khususnya bagi provinsi berciri kepulauan diharapkan berdampak yang positif ke depan berupa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi. Hasil analisa menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun belum signifikan, penerimaan/pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan, dan, dummy provinsi berciri kepulauan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Perubahan formulasi DAU, yaitu dengan meningkatkan bobot luas laut dalam perhitungan luas wilayah dari 30 persen sampai dengan 80 persen memberikan efek yang semakin memeratakan kondisi keuangan daerah provinsi dan meningkatkan penerimaan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Namun, peningkatan penerimaan akibat perubahan formulasi DAU tersebut belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi berciri kepulauan, sehingga diperlukan alternatif cara lain dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya.

---

This study analyzes the impact of general allocation fund reformulation plan with study case of islanding (archipelagic) province using the panel data regression model from 2003-2010. So far the DAU formulation has relied more on land spatial measurement and newly started to insert the sea spatial component into the DAU formulation with a low weight. The DAU reformulation plan has already run for running budget planning and onward, and an expectation to bring positive impact in the future for the islanding provinces through the regional economic development, especially its economic growth.

The analyze shows that human development index (HDI) has positive covers but insignificant, local government revenue (originally local government revenue (PAD), and transfer funds (DAU, revenue sharing (dana bagi hasil-DBH), and special allocation fund (dana alokasi khusus-DAK)) and the previous year regional gross domestic product (RGDP) have positive covers and significant, spatial measures have negative covers and significant, and, dummy of islanding province has negative covers and insignificant, in supporting the provincial economic growth.

The DAU reformulation, which to increase the weight of sea spatial measures from 30% to 80% provides a more distributional equality of provincial financial condition and improves the provincial revenue of islanding provinces. The increase revenue due from the DAU reformulation was insignificant to boost the islanding province economic growth, therefore other ways as alternative are needed to optimalised the local economic development performances."

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAKOne of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation."

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan non hold harmless Dana Alokasi Umum terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non hold harmless dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota.

---

The focus of this study is on the impact of non hold harmless policy on general allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and also evaluating the formula. This research is quantitative research with Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests that Central govemment have to continue this non hold harmless policy in allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central govemment is expected to extend that general allocation grant formula through evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general allocation grant in order that grant could more ftinction as a tools to equalize revenue in province and regency/city."

"Salah satu fungsi DAU bersama dengan komponen Dana Perimbangan lainnya adalah sebagai alat memperkecil ketidakseimbangan fiskal antar daerah atau meminimalkan horizontal fiscal imbalance. Dalam penetapan besaran DAU tahun anggaran 2001 dan 2002 yang formula awalnya dioeroleh melalui academic exercise, yang selanjutnya perlu dikaji ulang apakah hasil modifikasi tersebut dapat mewujudkan pemerataan antar daerah. Sehingga dapat dilacak dampak alokasi DAU terhadap pemerataan fiskal antar daerah atau keseimbangan fiskal horizontal serta menilai kembali setiap determinan penentu alokasi DAU yang tepat yang menjamin terwujudnya keseimbangan fiskal horizontal."