Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai liberalisasi kepemilikan modal asing pada bank suatu bank umum di Indonesia. Pada awalnya, hal ini diimplementasikan sebagai salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota GATS-WTO. Namun, ketika timbul adanya kebutuhan akan modal yang dikarenakan krisis moneter yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1990-an, maka batasan kepemilikan modal oleh pihak asing di suatu bank ditingkatkan menjadi maksimal 99 persen. Melihat kondisi seperti itu, jelas membuat pihak asing berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana ketentuan batasan kepemilikan modal asing pada bank umum dengan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap kepentingan nasional juga akan dibahas, mengingat sektor perbankan merupakan penggerak roda perekonomian nasional, di mana hal ini ditujukan untuk melindungi dan memacu peran dan daya saing pihak lokal. Untuk melihat bagaimana implementasi dan dampak dari ketentuan kepemilikan modal asing pada bank umum, maka penulis tertarik untuk menganalisis akuisisi Bank NISP oleh OCBC Bank (Singapura) yang dilakukan secara bertahap. Deskripsi yang akan disampaikan termasuk pemaparan kinerja perusahaan untuk periode lima tahun terakhir pasca masa akuisisi. Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dengan penggunaan data sekunder, seperti peraturan dan perundang-undangan, literatur, dan data aktual yang berkaitan dengan Bank OCBC NISP. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa ketentuan kepemilikan modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional diatur pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, baik internasional maupun nasional, seperti GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO, Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liberalization of foreign ownership in a commercial bank in Indonesia. At first, it is implemented as one of Indonesia's commitment as a GATS-WTO member. However, when the need for capital arises due to the financial crisis experienced by Indonesia in the late 1990s, the definition of capital ownership by foreigners in the bank increased to a maximum of 99 percent. Seeing such conditions clearly makes foreigners flocking to invest in the Indonesian banking industry. This continues to this day. Therefore, the author are interested in discussing how the provisions of foreign capital ownership limitation in commercial banks by analyzing the law and regulations in force. Protection of national interests will also be discussed, since the banking sector is a driver of the national economy, where it is intended to protect and promote the role and competitiveness of the local party. To see how the implementation and impact of the provisions of foreign capital ownership in commercial banks, the author are interested in analyzing acquisition by OCBC Bank which is done in gradually. Description will be presented including the company's exposure to the performance of the last five years post-acquisition period. To investigate these issues, the research method used is literature study with the use of secondary data, such as law and regulations, literatures, and the actual data related to Bank OCBC NISP. From the research, the author learned that the provisions of foreign capital ownership with the protection of national interests is set on some law and regulations, both international and national, such as the GATS and Indonesia Schedule of Commitments in GATS-WTO, Banking Law, and several of Bank Indonesia Regulations."

"Adanya akuisisi ataupun merger oleh bank asing dapat mempengaruhi kinerja dari bank tersebut, bank asing dinilai memiliki kinerja yang lebih baik sehingga kredit yang disalurkan lebih tinggi. Selain itu bank asing juga dianggap memiliki backup dari parent bank. Namun bank asing dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi host country, sehingga kredit yang diberikan kurang stabil dibandingkan dengan bank lokal. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kepemilikan asing pada perbankan terhadap penyaluran kredit bank di Indonesia. Jenis bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yaitu bank asing, bank campuran, bank persero, BUSN devisa, BUSN nondevisa, dan BPD. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank per tahun sebagai variabel independen, struktur kepemilikan yang terdiri dari asing dan lokal sebagai variabel independen, karakteristik bank, suku bunga kredit rata-rata, dan BI rate sebagai variabel kontrol. Data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan masingmasing bank, website Bank Indonesia, dan website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data analysis menggunakan model pooled least square dengan cross section weight. Hasil yang dapat disimpulkan dari peneliitan ini adalah bahwa kredit yang disalurkan oleh bank asing lebih tinggi dibandingkan dengan lokal, tetapi tidak ada perbedaan perilaku antara bank asing yang melakukan greenfield dengan yang melakukan takeover. Selain itu, faktor lain yaitu karakteristik bank dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan kredit bank.

---

Many researches show that foreign ownership of banks influence their performance, thus it give impact to their supply of credit. Foreign banks tends to have better performance than local banks, as a result, they tend to have higher credit supply than local banks. In addition, foreign subsidiary banks in host country also have backup from their parent banks in home country. However, many researchers believe that foreign banks are sensitive to the economic condition of host country; therefore, foreign bank credit supply is less stable than local bank.

The aim of this research is to gain a banking profile, whether the foreign ownership of banks have an impact to their credit supply or not. This research studies about conventional banks in Indonesia which are Bank Asing, Bank Campuran, Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Nondevisa, and BPD.

Variables that use in this research are amount of credit as a dependent variable, ownership structure which is foreign bank and local bank as an independent variable, and bank characteristic, lending rate, and BI rate as control variables. The data are taken from bank financial annual report, Bank Indonesia website, and BPS website.

The research use panel data analysis as an estimation method in pooled least square model with cross section weight. The analysis result shows that foreign ownership bank give higher credit supply than local bank, but there isnt any difference in attitude between greenfield bank and takeover bank. Furthermore, beside the ownership structure, bank characteristic and economic condition in host country which is Indonesia, affect the foreign bank supply of credit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan negara, baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara BUMN , serta pengaruh dari akuisisi saham pengendali oleh investor asing terhadap perilaku pengambilan risiko bank-bank umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode balanced panel dengan data tahunan dari 104 bank umummulai dari 2003 hingga 2015. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan negara memiliki berpengaruh positif terhadap risiko pasar modal bank, risiko kecukupan modal bank dan risiko kredit dan berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank. Jika dilihat dari ketiga tipe bank milik negara, empat bank BUMN terbesar memiliki risiko kredit tertinggi. Sedangkan Bank Pembangunan Daerah BPD dan bank saham gabungan memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko pasar modal bank dan risiko kecukupan modal bank. Akuisisi investor asing berpengaruh positif terhadap risiko pasar modal bank dan risiko likuiditas serta berpengaruh negatif terhadap risiko kecukupan modal bank dan risiko kredit.

---

This study aims to examine the effect of state ownership, either through central and local government or through State Owned Enterprises SOE and the effect of foreign acquisition on commercial bank risk taking behavior in Indonesia. This study uses balanced panel data methodology, using annual data of 104 commercial banks from 2003 until 2015.

The results of the study show that state ownership has positive effect on capital market risk, capital risk, and credit risk. It has negative effect on bank rsquo s liquidity risk. From three types of state owned banks, the four biggest state owned banks have the highest credit risk. City Rural banks and joint stocl banks have positive effect on capital market risk and bank rsquo s capital risk.

This study also finds that foreign acquisition has positive effect on capital market risk and liquidity risk. Foreign acquisition has negative effect on bank rsquo s capital risk and credit risk."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik perusahaan dengan kepemilikan asing. Variabel independen yang digunakan terdiri dari ukuran perusahaan, solvabilitas, deviden, likuiditas dan profitabilitas. Sampel yang digunakan dalan penelitian ini adalah 88 perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013-2014. Penelitian ini menggunakan linear regression model, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepemilikan asing.Kata Kunci:Investor asing, Karakteristik Perushaan, Kepemilikan asing

---

ABSTRACTThis study aims to determine the relationship between characteristics of companies with foreign ownership. The independent variables used consist of firm size, solvency, dividends, liquidity and profitability. The samples used in this study were 88 non financial public companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013 2014. This research uses linear regression model, this research shows that firm size and profitability have significant relation with foreign ownership. Key words Firm characteristics, foreign investors, foreign ownership"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kemungkinan investasi asing di klub sepakbolaIndonesia, sebagaimana yang sudah jamak dilakukan di liga-liga sepakbola Eropa,mengingat Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi (host state)terbesar bagi investor asing di berbagai sektor usaha, salah satunya adalah dalamkepemilikan klub sepakbola profesional yang bernaung dibawah PT sebagai badanhukumnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatifempiris(socio legal) dengan menggunakan dasar teori legal positivism dari Hart danteori middle path dari M. Sornarajah. Hasil penelitian menyarankan bahwa investasiasing dalam kepemilikan klub sepakbola di Indonesia berpotensi menimbulkanmasalah di kemudian hari karena tidak diatur secara jelas dalam DNI. Sebagaikonsekuensi, Indonesia sebaiknya mengkaji agar Revisi DNI selanjutnya jugamemasukkan bidang usaha klub sepakbola sebagai bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the possibility of foreign investment in Indonesian football club,as is already done in the plural European football leagues, considering Indonesia isone investment destination (host state), the largest foreign investor in variousbusiness sectors, one of which is in possession professional football club who shelterunder the limited liability company as a legal entity. This study is a qualitativeresearch with normative-empirical approach (socio legal) using the basic theory oflegal positivism of Hart and middle path theory of M. Sornarajah. The results of thestudy suggest that foreign investment in the ownership of football clubs in Indonesiahas the potential to cause problems in the future because it is not clearly regulated inthe negative list. As a consequence, Indonesia should review in order to furtherrevision of negative list also enter the field of business as a football club that is opento the field of business requirements."

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"Aliran masuk Foreign Direct Investment membawa efek tidak langsung (indirect effects) atau spillover (Blomström dan Kokko, 1999). Perusahaan asing penanam modal relatif efisien dan memiliki akses ke pasar luar negeri yang tidak dimiliki perusahaan swasta lokal, sehingga perusahaan asing menunjukan produktivitas yang lebih tinggi dari perusahaan swasta lokal (Aitken dan Harison, 1999). Sektor industri manufaktur merupakan sektor industri yang berkontribusi besar dalam GDP serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan aliran FDI melalui status kepemilikan asing atas perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan swasta lokal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan produktivitas antara perusahaan pemerintah, perusahaan swasta lokal dan perusahaan dengan kepemilikan asing (minoritas, mayoritas dan sepenuhnya dimiliki pihak asing) serta mengidentifikasi efek spillovers produktivitas dari kehadiran perusahaan dengan kepemilikan asing terhadap perusahaan swasta lokal pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data panel Statistik Industri Besar dan Sedang tahun 2003-2009, regresi random effect terhadap variabel produktivitas tenaga kerja dengan variabel intensitas modal, kualitas tenaga kerja, efek dari skala ekonomi, ukuran tingkat persaingan industri, ukuran perusahaan, umur, dan lokasi perusahaan menunjukan hasil (1) perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari perusahaan swasta lokal dan perusahaan pemerintah pada Industri Manufaktur di Indonesia; (2) produktivitas tenaga kerja perusahaan swasta lokal tidak dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan dengan kepemilikan asing baik dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi aset tetap masing-masing sektor dengan perusahaan dengan kepemilikan asing. sehingga dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan swasta lokal tidak terjadi efek spillovers dari kehadiran perusahaan asing di Industri Manufaktur Indonesia.

---

Inflows of Foreign Direct Investment has been argued to create an indirect effects or spillover in term of increased productivity (Blomström and Kokko, 1999). This occurs due to the fact that foreign firms has higher efficiency, competitiveness and access to the global market and resources compare to the local firms (Aitken and Harison, 1999). Manufacturing industry considered a large contributor in term of GDP and source of employment, therefore an increase of FDI inflow would create positive impact toward local private firms, as increased competition would induce higher productivity.

This study aimed to identify spillovers effect of FDI in manufacturing industry in Indonesia, by comparing level of productivity among government enterprises, local private firms, and firms with foreign ownership (minority, majority and wholly foreign-owned), and further by identifying the spillover effect on productivity based on the presence of firms with foreign ownership among local private firms.

By using a panel data of Large and Medium Industrial Statistics in 2003-2009, random effect regression analysis was conducted to analyse variables which include: labor productivity, capital intensity, quality of labor, the effect economies of scale, level of industrial competitiveness, firm size, age, and location. The results of the correlational study shows that (1) foreign owned firms have higher productivity than local private firms and government enterprises, (2) labor productivity of local private firms is not affected by the presence of firms with foreign ownership both in terms of labor and the fixed assets of each sector with companies with foreign ownership. It can be concluded that there is no spillover effect experienced by the local private firms in relate to the presence of FDI through foreign owned firms."

"Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, managemen dan sebagainya.Untuk itu diperlukan kebijakan yang lebih terarah, khususnya mengenai arah pengembangan secara sektoral, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran PMA dan PMDN terhadap PDB melalui observasi data tahun 1990 - 2008.

---

Domestic investment and Foreign Direct Investment (FDI) are expected to contribute higher in Indonesian economy, particularly from the augmented investment and the impact of their advanced technology. It is necessary to provide policy and direction of investment development, by considering sectoral characteristic. This study is conducted to obtain the information on the role of domestic investment as well as foreign direct investment to gross domestic product, by using data of 1990 - 2008."

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDB), ekspor industri kendaraan bermotor roda empat, jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja industri kendaraan bermotor roda empat, krisis ekonomi 1998 dan pajak atas distribution right fee terhadap nilai penanaman modal asing langsung industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia kurun waktu 1980 sampai dengan 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisa data deret waktu.Hasil penelitian menyatakan bahwa PDB, jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan ekspor di industri kendaraan bermotor roda empat serta krisis ekonomi 1998 dan pajak distribution right fee memiliki pengaruh yang signifikan. PDB dan ekspor industri kendaraan bermotor roda empat memiliki hubungan positif sedangkan jumlah dan upah tenaga kerja di industri kendaraan bermotor roda empat serta krisis ekonomi 1998 dan pajak distribution right fee memiliki hubungan negatif terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

---

The research was conducted to analysis the effect of distribution right fee tax and other factors, namely Gross Domestic Product (GDP), export of automobile industry products, automobile industry workers and workers wages, 1998 Indonesian economic crisis towards the Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia Automobile Industry from 1980 untill 2012. The research using secondary data and quantitative method with time series data descriptive analysis.The result of this research showed that GDP and export of automobile industry product have a positive impact meanwhile automobile industry workers and workers wages, Indonesian 1998 economic crisis and distribution right fee tax have a negative impact toward FDI in Indonesia Automobile Industry."