Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Perubahan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang di Wilayah DKI Jakarta yang semula merupakan Objek Pajak Pusat menjadi Objek Pajak Daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 sebagai landasan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan, perubahan perhitungan PBB terutang sesuai tarif, berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masa peralihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan Metode Tipologi Penelitian Eksplanatoris dan Preskriptif, dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI, terjadi perubahan perhitungan PBB Terutang sesuai dengan dasar pengenaan baru yang menyebabkan pajak terutang meningkat. Perubahan wewenang dalam kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pada masa peralihan terdapat utang pajak, keberatan, banding dan restitusi yang tetap ditindaklanjuti oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakartaberdasarkan peraturan pelaksananya. Perlu adanya sosialisasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan pada saat penyerahan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak diberikan brosur yang isinya pemberitahuan bagi Wajib Pajak saat ini PBB P2 sebagi Pajak Daerah, Tarif dan Tata Cara Keberatan dan pengurangan terhadap Pajak Terutang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the calculation of change in Land and Building Tax payable in DKI Jakarta which was originally Tax Central Object become Local Tax Object with the issuance of law No. 28 of the year 2009 concercing Regional Tax and Retribution Tax and the establishment of Local Regulation No. 16 of the year 2011 as a foundation to collct for Land and Building Tax in rural and urban areas within the area of DKI Jakarta. Because of such background, then the subject matter of this thesis is how the implementation, the change on land and Building Tax calculation in accordance to the fare based on the Local Regulation DKI jakarta No. 16 of the year 2011 concerning Land and Building Tax for rural and urban areas in the area of DKI Jakarta. The problem addressed by using the method of typology dan Prescriptive Research explanatory, using ResearchMethods Bibliography and coupled with information from sources related to the implementation of the Jakarta Regional Regulation No. 16 year 2011 on Land and Building Tax, Tax calculation changes payable in accordance with the basic imposition of taxes payable increased RecentMost cause. Authourized change in the process of data collection activities, assessment, determination, administration, collection and service Tax on Land ang Building Rural and Urban is organzed by the Goverment of DKI Jakarta Tax Office. In the transitional period there is tax debt, objections, appels and retitution are still in follow-up by the Jakarta Tax office based is implementing regulations. Need for socialization in each region spanned on the delivery SPPT Land and Building Tax taxpayers given notice of the contents of the brochure for Taxpayers current land and building tax of LocalTaxes, Tarif and Objection Procedures for Tax Payable."

"Tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup tinggi dan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi dan strategi Bapenda Kota Bekasi dalam mencairkan tunggakan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 yaitu masalah SPPT dan masalah Wajib Pajak. Masalah SPPT dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu data SPPT tidak akurat, double SPPT, dan objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Selanjutnya, masalah WP juga dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu wajib pajak tidak dapat ditemui, wajib pajak kurang berpartisipasi dan wajib pajak kurang mampu. Selain itu, terdapat dua strategi yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penjaringan Wajib Pajak baru. Sedangkan strategi intensifikasi dapat diuraikan pada beberapa poin yaitu, koordinasi dan sosialisasi mengenai PBB-P2, memperbanyak tempat pembayaran, penerapan sistem modern, verifikasi penunggak PBB-P2, memperbaiki pendataan SPPT, penagihan dengan Surat Tagihan Pajak dan pemberian penghargaan.

---

The arrears of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City are quite high causing the income from Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City to be fluctuated. This study aims to analyze the causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City and the strategy of Revenue Agency at Sub National Level in disbursing the Rural and Urban Land and Building Tax arrears. This study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The result of this study is the two primary causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax arrears are Notification of Tax Due problem and taxpayer problem. The problem of Notification of Tax Due can be redefined at some points, i.e. Notification of Tax Due data is not accurate, double Notification of Tax Due, and tax object is a social facility or public facility. Furthermore, the problem of taxpayer can also be redefined at some points, i.e. taxpayers can not be found, taxpayers are not participative and poor taxpayers. In addition, there are two strategies namely extensification strategy and intensification strategy. Extensification strategy are the data collection and selection of new taxpayers. While intensification strategies can be described on several points, i.e. coordination and socialization of Rural and Urban Land and Building Tax, increasing the number of payment location, implementation of modern system, Rural and Urban Land and Building Tax delinquent verification, improving Notification of Tax Due collection, collection with Tax Collection Letters and awarding."

"Penelitian inl bertujuan untuk mengetahui faktor·faktor apakah yang berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelltian adalah wilayah kelurahan Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok dan Mekarjaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Model penelltian yang digunakan adalah gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel yang diamat! dalam penelitian lni adalah Minat Menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik PBB,Persepsi Resiko,Slkap Terhadap Penggunaan, Norma Subyektif, Kesanggupan Diri Sendiri, Kondisi Peralatan Pendukung, KondlslTeknologl Pendukung, Persepsl Manfaat, Persepsl Kemudahan Penggunaan dan Kesesualan Teknologl. Data yang dlkumpulkan dari 171 responden, dianalisa menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM).Hasll pengolahan data menunjukkan hanya dua varlabel yang berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Fasllltas Pembayaran Elektronlk PBB di kota Depok. Variabel tersebut adalah Persepsl Manfaat dan Persepsl Kemudahan Penggunaan. Persepsi manfaat berpengaruh secara langsung terhadap mlnat wajlb pajak untuk menggunakan fasllitas pembayaran elektronik PBB, yaltu sebesar 92%. Sementara persepsi kemudahan berpengaruh secara tldak langsung terhadap mlnat wajib pajak untuk menggunakan fasllitas pembayaran elektronik PBB, yaltu sebesar 77%. Sementara variabel-variabel yang lalnnya tldak berpengaruh secara slgnlfikan terhadap mlnat untuk menggunakan fasilitas pembayaran elektronik PBB dl kota Depok. Berdasarkan hasll penelltlan tersebut, untuk menlngkatkan jumlah wajlb pajak yang menggunakan fasllitas pembayaran elektronlk PBB di kota Depok, Dlrektorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?

---

The aims of this study Is to find the affecling factors that influence the tax payer to use Land and Building Tax (PBB) Electronic Payment Facilities. This study take place in district of Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok and Mekarjaya, Depak city, Jawa Berat province. This study use combined of TAM (Technology Acceptance Madel) and TPB (Theory of Planned Behavior) as research method. The variables that observed In this study are Behavior Intention to Use PBB Electronic Payment Facilities, Perceived Risk, Attitude Toward Using, Subjective Norm, Self-Efficacy, Resource Facilitating Condition, Technology Facilitating Condition, Perceived Usefuness, Perceived Ease of Use and Compatibility. Date from 171 responden were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM).The result of this study show that only two variables that affecting Behavior Intention to Use PBB Electronic Payment. That variables are Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use. Perceived Usefulness directly affecting tax payer Intention to use PBB Electronic Payment Facilities (92%). While Perceived Ease of Use indirectiy affecling tax payer intention to use PBB Electronic Payment Facilities (77%). While another variables are not significant affecting behavior Intention to use PBB Electronic Payment Facilities. According to the result of this study, to increase the amount of tax payer who use PBB Electronic Payment Facilities in Depok, Dlrektorat Jenderal Pajak, especially KPP Pratama Depok could Implemented some methods, such as giving presentation about PBB Electronic Payment in Depok with stressing in usefulness and ease to use of the system, broadlng the net of PBB Electronic Payment Facilities and handle the Gall Center facilities more seriously."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek strategy penetapan NJOP belum mencermintan nilai pasar serta monitoring dan penilaian kerja individu pegawai belum dilakukan pada aspek skills. Peran Notaris dalam pemungutan BPHTB adalah sebagai pengumpul pajak, penyuluh perpajakan, wajib pajak, pemberi data yang akurat, dan pintu gerbang penerbitan NPWP baru. Faktor penunjang efektivitas pemungutan BPHTB adalah kemampuan SDM mumpuni, sarana dan prasarana memadai, ada regulasi yang mengatur BPHTB, dan terjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sedangkan faktor penghambat efektivitas pemungutan BPHTB yaitu keterbatasan fikus memperoleh nilai transaksi yang sebenarnya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak.

---

This study aims to analyze the effectiveness of collecting Customs on Land and Building Rights in DKI Jakarta Province. This research approach is post positivism with descriptive method. The results showed that the collection of BPHTB in DKI Jakarta Province was running quite adequately, based on the dimensions of strategy, structure, system, skills and staff, although in the aspect of strategy the determination of NJOP did not reflect the market value and monitoring and assessment of individual employee work had not been carried out on the skills aspect. The role of a Notary in collecting BPHTB is as a tax collector, tax advisor, taxpayer, providing accurate data, and the gateway to the issuance of a new NPWP. Factors supporting the effectiveness of BPHTB collection are the ability of qualified human resources, adequate facilities and infrastructure, there are regulations that regulate BPHTB, and good coordination is established with relevant agencies, while the inhibiting factors for the effectiveness of BPHTB collection are limited focus on obtaining the actual transaction value and lack of knowledge of taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penerapan dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur, seiring dengan perubahan kebijakan pemungutan pajak  PBB-P2 dari pusat ke daerah, terhadap penerimaan pajak daerah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penerapan peraturan-peraturan pengenaan PBB-P2 tersebut terhadap penerimaan pajak daerah dapat dikatakan berhasil dalam mengumpulkan penerimaan PBB-P2 melalui pencairan piutang pajak yang merupakan limpahan dari pusat ke daerah serta penetapan tariff dan NJOP baru. Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta dalam pengelolaan PBB-P2 sudah memberikan pelayanan yang maksimal dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

---

This study aims to discuss the implementation of the regulations set by the government of DKI Jakarta Governor Regulation, along with changes in the tax policy of the Property Tax of Rural and Urban Sector from the central goverment to the local goverment, as the local tax revenue. The approach taken in this study is qualitative in-depth interviews. The results of this study is the impact of the application of regulations imposing the Property Tax of Rural and Urban Sector to the local tax revenue is successful in the Property Tax of Rural and Urban Sector collect revenue through disbursement of taxes receivable which is the overflow from the center to the regions and the determination of tariff and new tax object of sale value. Services Tax Agency in the management of Jakarta’s Property Tax of Rural and Urban Sector, has been delivering maximum  service in the Property Tax."

"Sistem Jakarta Satu merupakan salah satu kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Diresmikan pada Januari 2018, Sistem Jakarta Satu diartikan sebagai sebuah sistem pemantauan terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam peta dasar tata ruang yang sama, dimana peta dan informasi data tersebut akan diperbaharui secara berkala oleh setiap Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Sistem Jakarta Satu di DKI Jakarta sebagai upaya dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tingkatan kebijakan, Sistem Jakarta Satu sudah memiliki visi, misi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, namun Sistem Jakarta Satu belum didukung oleh regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan belum memiliki rencana anggaran khusus untuk penyelenggaraan Sistem Jakarta Satu. Pada tingkatan manajerial, Sistem Jakarta Satu tidak bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah, belum masuk kedalam Tupoksi SKPD DKI Jakarta, tidak memiliki lembaga yang khusus merencanakan dan mengelola Jakarta Satu, dan belum ada pedoman atau SOP yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jakarta Satu. Pada tingkatan operasional, Sistem Jakarta Satu menggunakan personil ahli di bidang TI (Teknologi dan Informasi) untuk pengembangan sistem Jakarta Satu, dan penggunaan teknologi Sistem Jakarta Satu tergolong ramah lingkungan, namun Sistem Jakarta Satu belum memiliki personil pemerintah maupun non-pemerintah yang khusus mengelola Sistem Jakarta Satu, dan website Jakarta Satu masih berbentuk prototype yang belum terbuka untuk umum. 

---

Sistem Jakarta Satu is one of the new policies of the Provincial Government of DKI Jakarta. Inaugurated in January 2018, Sistem Jakarta Satu is defined as an integrated monitoring system built on data from all the District Work Unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah) in the same basic spatial map, which maps and information data will be updated periodically by each District Work Unit Office (Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah). This study discusses the implementation of Sistem Jakarta Satu in DKI Jakarta as an effort of extensification and intensification of property tax. This research uses post-positivist approach with data collection technique through literature study, field study and qualitative data analysis technique. The results of the research show that from the policy level, Sistem Jakarta Satu already has vision, mission, short term plan and long term plan, but Sistem Jakarta Satu has not supported by regulation which has legal force and has no special budget plan yet for the implementation. At the managerial level, the Sistem Jakarta Satu does not cooperate with non-governmental institutions, has not been included in the Tupoksi SKPD DKI Jakarta, does not have a particular institution to plan and manage Jakarta Satu, and there is no guidance or SOP specifically regulating the implementation of Sistem Jakarta Satu. At the operational level, the Sistem Jakarta Satu employs IT experts (Technology and Information) for the development of the Sistem Jakarta Satu, the use of the Sistem Jakarta Satu technology is environmentally friendly, but the Sistem Jakarta Satu does not have any government or non-government personnel specialized in managing the Sistem Jakarta Satu yet, also, the Jakarta One website is still a prototype that has not yet open to the public."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya.

---

This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research.

The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria. "