Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited.

In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land.

Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006.

The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash.

It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted."

"Yang dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan diterbitkannya UU 2/2012 adalah Instansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi yuridis berlakunya UU 2/2012 bagi PT PLN (Persero) terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat serta bagaimanakah penggantian atas tanah, bangunan, tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur transmisi dalam rangka Penugasan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam pembangunan transmisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana bidang yang diteliti adalah bidang hukum. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Preskriptif yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Alat Pengumpulan Data dengan studi dokumen. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data bersifat Deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kategori Instansi, apabila mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah. Jika tidak dengan Penugasan Pemerintah, walaupun peruntukan pembangunannya termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum tidak dapat menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU 2/2012. Pemerintah dapat memberikan Penugasan Khusus kepada PT PLN (Persero). Untuk Penugasan Khusus Pemerintah dalam rangka membangun transmisi pengadaan tanahnya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur UU 2/2012. Dengan demikian penggantian kepada pihak yang berhak atau pihak yang memiliki tanah, bangunan, tanaman adalah ganti kerugian maka seluruh tanah, bangunan, tanaman baik yang digunakan langsung maupun tidak langsung digunakan untuk pembangunan transmisi akan menjadi milik PT PLN (Persero), sebab dengan memberikan ganti kerugian maka akan terjadi pelepasan dan penyerahan hak untuk tanah, bangunan, tanaman yang telah diberikan ganti kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah akan sangat besar.

---

Law Number 2/2012 provides for institutions to acquire land for development of public facilities. This research examines the judiciary implications of the law for PT PLN (Persero) and its land acquisition processes in its effort to provide electricity for the masses. The research also takes a closer look at how compensation for land, property, and vegetations under the company's transmission lines in relation to its government-mandated purpose to expand electric power transmission. The approach taken in the research is of normativejudicial research method, with a research focus on its legal aspects. Specifically, the research is a prescriptive research, with a purpose to provide solutions and/or suggestions which will lead to solutions, based on conducted literary and document research. Primary source for the research was secondary documents, while primary documents were used as supporting evidences. The secondary documents were obtained through bibliographical research of materials pertaining to research subject matter. After all data was collected, it was further subjected to analysis with qualitative methods. Employed data analysis is both deductive and inductive.

The research exhibits that PT PLN (Persero) is a state-owned enterprise, which falls into the category of institution provided that it has obtained a government mandate. Without the mandate, even if the purpose of land acquisition is for public facility, the company cannot exercise the mechanisms and procedures provisioned by Law Number 2/2012. However, the government can task the company with a special assignment. Special assignments from the government for efforts of transmission expansion entitle the company to acquire land in accordance to the law's provisions. This comes with the consequence of exchanging land ownership with certain amount of compensation as a loss reprisal. With the loss reprisal, all titles of land, property, and vegetations are effectively transferred to the company for use for electric transmission purposes. Inevitably, cost and expenses associated with land acquisition can be tremendous. Unfortunately for the company, this translates to astronomical amounts of land acquisition expenses."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan MRT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT belum berjalan secara efektif sehingga progresnya lambat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah antara lain yaitu aktor pengadaan tanah, tujuan pengadaan tanah, metode sosialisasi, dan kompensasi yang diberikan.

---

Congestion is one of the urgent issue in the capital and demanded to be immediately resolved. The development of Mass Rapid Transit (MRT) is expected to be a solution over the issue , but limited ground for development forced the government to do new job, land acquisition. This research aimed to analyze how the implementation of land acquisition for the public interest on the construction of Mass Rapid Transit (MRT) in South Jakarta and to analyse the factors that influence of land acquisition process. This research using qualitative method with postpositivisme as the approach.

The result showed that the implementation of land acquisition for MRT project has not been effectively so that the progress too slow. It caused by several factors such as the actor of land acquisition, the purpose of land acquisition , the method of socialization, and the compensation."

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."

"Perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah oleh pembeli. Pada perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2021/PT.MTR, terdapat kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pembeli, di mana hak-hak pembeli atas tanahnya tidak sepenuhnya terlindungi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan sebagai KUHPerdata), serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dituliskan sebagai PPAT) dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan hukum tanah nasional. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli belum mencerminkan keadilan bagi pembeli karena pembeli tidak memperoleh hakhaknya secara utuh sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli untuk mempertahankan hak-haknya di antaranya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli atau gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual. Kemudian, peran PPAT dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya perjanjian sewa menyewa atas objek jual beli dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah objek jual beli sekaligus catatan mengenai status tanah objek jual beli yang terdaftar di Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh penjual, serta melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada saat dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT, termasuk adanya perjanjian sewa menyewa.

---

Legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements is a fundamental issue, particularly in terms of land ownership and use by the buyer. In the case referenced in the Mataram High Court Decision No. 65/PDT/2021/PT.MTR, challenges arose in providing legal protection for the buyer, whose rights to the land were not fully protected. This research addresses the judicial considerations in providing legal protection to buyers unaware of lease agreements on the purchased land, based on the Indonesian Civil Code, as well as the role of Land Deed Officials (PPAT) in ensuring legal protection for buyers in cases of lease agreements on the purchased land under national land law. This legal research adopts a doctrinal approach with a prescriptive type of study. Secondary data is analyzed qualitatively. The results indicate that the judicial considerations in providing legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements do not reflect fairness for the buyers, as their rights as new land titleholders are not fully realized. Forms of legal protection for buyers to defend their rights include filing breach of contract lawsuits or tort claims against the seller. Furthermore, the role of the PPAT in ensuring legal protection for buyers in cases involving undisclosed lease agreements on the purchased land includes checking the land title certificate and its status recorded at the Land Office, submitting a SKPT (Land Registration Certificate) request to the Land Office, verifying documents submitted by the seller, and confirming with the seller to ensure that no information, including lease agreements, is omitted during the sale and purchase process."

"Fokus dari penelitian ini adalah pada timbulnya sertipikat bermasalah atas sebagian tanah yang telah dijual bukan atas nama penjual atau pemilik tanah dan telah memicu terjadinya sengketa, seperti yang ditemukan dalam Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Drh. Hal tersebut menyebabkan pembeli mengajukan gugatan tindak pidana penipuan terhadap penjual. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang unsur penipuan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap kasus dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh pada sengketa objek jual beli tanah tanah yang sebagian tanahnya bersertipikat bukan atas nama penjual dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap penerbitan sertipikat bukan atas nama pemilik tanah sebenarnya pada Proyek Nasional (Prona) pembuatan sertipikat gratis pada tahun 2016 berdasarkan putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa adanya unsur penipuan sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan dan putusan hakim yang telah diputus kepada terdakwa. Kemudian adanya keliruan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan sertipikat bukan atas nama pemilik tanah yang menyebabkan sengketa pada objek jual beli tanah.

---

The focus of this research is on the emergence of problematic certificates for parts of land that have been sold not in the name of the seller or land owner and have triggered disputes, as found in Decision No. 68/Pid.B/2021/PN Drh. This causes the buyer to file a criminal fraud lawsuit against the seller. Therefore, the problem raised in this research is about the element of fraud and the judge's consideration in deciding the case in Decision Number 68/Pid.B/2021/PN Drh regarding the dispute over the object of sale and purchase of land where part of the land is certified not in the name of the seller and responsibility of the National Land Agency (BPN) for issuing certificates not in the actual name of land owners in the National Project (Prona) for making free certificates in 2016 based on decision Number 68/Pid.B/2021/PN Drh. The form of research used in writing this thesis is doctrinal legal research. The data collection was carried out through document (library) study. The secondary data obtained was analyzed qualitatively. This research found that there was an element of fraud in accordance with Article 378 of the Criminal Code as this was not in accordance with the judge's considerations and decisions that had been handed down to the defendant. Then there was a mistake by the National Land Agency (BPN) in issuing a certificate not in the name of the land owner which caused a dispute over the land sale and purchase object."

"Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar."

"Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah baru tersebut menimbulkan permasalahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan  pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan tanah PSN sudah seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

---

Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources. The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public. This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public welfare can be improved. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kepastian hukum jual beli atas tanah dengan adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan tipologi penelitian preskriptif analisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal. Kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli (AJB) atas tanah menjadi landasan utama dalam transaksi properti, dimana terdapat beberapa situasi/kondisi ketika proses transaksi jual beli sudah lunas, pembeli masih belum dibuatkan AJB, sementara pembeli ingin mendaftarkan kepemilikan atas obyek yang dibelinya menggunakan atas nama sendiri, tetapi kesulitan dalam mencari keberadaan pihak penjual, sehingga pembeli menggunakan cara lain untuk memperoleh kepastian hukum melalui gugatan ke pengadilan. Kepastian hukum pembuatan AJB atas tanah yang dibuat karena adanya putusan pengadilan sejatinya tidak memiliki pengaturan hukum baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang kini telah diperbaharui dengan PP No. 18 Tahun 2021), maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Meski di pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tidak mengakomodasi, Putusan pengadilan dapat dijadikan pondasi dasar dalam melakukan peralihan hak maupun balik nama sertifikat disebabkan putusan memiliki prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang bermakna bahwa “putusan hakim harus dianggap benar” ketika putusan tersebut ditetapkan, berdasarkan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut memposisikan hakim sebagai bagian fundamental dalam menegakkan keadilan dalam negeri terkait suatu perkara yang hendak diputuskan. Hal tersebut memberi akibat hukum bagi Pembeli untuk memiliki hak memperoleh sertifikat yang sah yang akan diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas kepemilikan tanah serta mendapat ganti rugi biaya perkara.

---

This article analyzes the legal certainty of buying and selling land with a court decision (Study of Tangerang District Court Decision Number 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). This paper uses a doctrinal method, with a prescriptive analysis research typology using primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, articles and journals. Legal certainty in making a sale and purchase deed (AJB) for land is the main basis for property transactions, where there are several situations/conditions when the sale and purchase transaction process has been completed, the buyer has not yet made an AJB. In contrast, the buyer wants to register ownership of the object he purchased using the above name. Still, it is difficult to find the seller's whereabouts, so the buyer uses other methods to obtain legal certainty through a lawsuit in court. The legal certainty of making AJB on land which is made because of a court decision does not have any legal regulation either in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration (which has now been updated with PP No. 18 of 2021), as well as in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, although in article 37 of PP No. 24 of 1997 does not accommodate, court decisions can be used as the basic foundation for transferring rights or changing the name of certificates because the decision has the principle of "Res Judicata Pro Veritate Habetur" which means that "the judge's decision must be considered correct" when the decision is determined, based on the principle "For the sake of Justice Based on Belief in One Almighty God.” This principle positions judges as a fundamental part of upholding domestic justice regarding a case to be decided. This has legal consequences for the Buyer to have the right to obtain a valid certificate which will be issued by the South Tangerang City Land Office regarding land ownership and to receive compensation for court costs."