Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah debitur KUR pada KUR dengan pola pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling yang memberikan agunan berupa sapi yang merupakan persediaan barang dagangan yang diikat dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. KUR dengan pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling, yang mana debitur adalah UMKM yang bergerak dibidang peternakan penggemukan sapi. Debitur KUR akan mendapat berbagai fasilitas kredit dari pemerintah, bank pelaksana dan perusahaan channelling. Perusahaan channeling pada program KUR ini akan menjadi penanggung dari Debitur KUR dan memberikan berbagai fasilitas usaha serta pembinaan baik pembinaan teknis maupun sumber daya manusia. Pada program KUR ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa penjaminan kredit sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dilakukan melalui perusahaan penjamin, sedangkan 30% (tiga puluh persen) sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Dalam hal bank pelaksana KUR masih memikul risiko kredit, pada program KUR ini diatasi dengan adanya perusahaan channeling dan agunan dari Debitur KUR. Agunan yang dirasa paling tepat dan tidak memberatkan adalah dengan menjadikan aset usaha debitur yaitu sapi sebagai persediaan barang dagangan sebagai agunan yang diikat dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya agunan dan peran perusahaan channeling membuat bank pelaksana KUR lebih mudah memberikan kredit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the KUR with Channeling pattern which cooperate with Channeling Company, which debitor is UMKM in cattle ranch. KUR’s debitor will get various credit facilities from the government, banks and channeling company. Channeling company in the KUR program will become as KUR’s debitor avalist and provide a variety of business facilities and good technical coaching, inclusing technical coaching and human resources coaching. In the KUR program, the government provides a credit guarantee facility by 70% (seventy percent) were made through the surety company, while 30% (thirty percent) the rest is borne by the executing bank. In terms of executing Bank still bear the credit risk to cover the risk, KUR’s Debitor in this KUR program required to provide collateral. Collateral is deemed most appropriate by making the business assets as collateral. Business asset used as collateral by the KUR’s debitor is cow as merchandise inventory which tied up with fiduciary collateral. This study uses juridical norms approach as research implementation method.. This study concluded that collateral from KUR’s Debitor and role of channeling company gain the trust of executing bank to KUR’s Debitor, then the impact is executing bank KUR will be easier to give credit."

"Laporan magang ini berisi mengenai proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Semplak. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha yang feasible yaitu, tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, dikelola dengan baik, menghasilkan keuntungan yang positif dan belum bankable atau tidak memiliki agunan yang cukup atau tidak mempunyai agunan sama sekali. Proses kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit oleh nasabah, pencatatan berkas oleh deskman, disposisi kredit, proses analisis dan survei yang dilakukan oleh Account Officer, pemutusan hasil dan pencairan kredit, selain itu dijelaskan penanganan yang dilakukan oleh pihak bank jika terjadi kredit macet untuk KUR.

---

This internship report contains the process People Business Credit (KUR) at Bank BRI Semplak. The KUR is intended to customer who have a feasible business such as, adherence to the general norm, well managed, generating positive profits and not yet bankable or doesn?t have sufficient collateral or have no collateral at all. The process starts from submit a credit application credit loan by the customer, recording files by deskman, credit disposition, analyctical and survey process conducted by the Accounts Officer, termination of results and credit disbursement, it also described the handling by the bank in the event of bad debts for KUR."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Penelitian ini mengevaluasi dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Program KUR dirancang untuk memberikan akses permodalan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, guna mendukung pertumbuhan sektor IMK yang mengalami kendala permodalan selama pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan membandingkan kinerja IMK yang mengakses dan tidak mengakses KUR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled OLS regression. Variabel independen utama adalah akses terhadap KUR, sementara variabel dependen adalah profit IMK. Variabel kontrol yang dimasukkan dalam analisis termasuk jumlah tenaga kerja, usia pengusaha, tingkat pendidikan pengusaha, lama usaha, rata-rata jam kerja, kemitraan, koperasi, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, pengusaha IMK yang mengakses KUR memiliki rata-rata keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan IMK yang tidak mengakses KUR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh variabel kontrol yang digunakan berperan dalam peningkatan rata-rata laba yang didapatkan IMK, kecuali variabel usia pengusaha dan lama usaha. Lalu, di masa pandemi Covid-19, ditemukan bahwa peran penggunaan KUR terhadap rata-rata keuntungan yang didapatkan IMK menurun dibandingkan periode sebelum Covid-19, meskipun tetap positif. Jumlah pengakses KUR di di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan sebanyak 51,01%. Hal ini menandakan distrbusi KUR yang masih kurang efektif, di tengah krisis ekonomi.Kemudian, penelitian ini juga menyajikan bukti empiris tentang sektor usaha mana yang terpengaruh positif dan signifikan oleh program KUR. Hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi pasca-pandemi, serta meningkatkan akses permodalan bagi pelaku IMK.

---

This study evaluates the impact of the People's Business Credit (KUR) program on the performance of Micro and Small Enterprises (MSEs) during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The KUR program is designed to provide capital access with low-interest rates and easier requirements to support the growth of the MSE sector that experienced capital constraints during the pandemic. The data used in this study comes from the 2020 and 2021 Micro and Small Industry Survey (VIMK) conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS), comparing the performance of MSEs that accessed KUR and those that did not. The research method used in this study is Pooled OLS regression. The main independent variable is access to KUR, while the dependent variable is MSE profit. Control variables included in the analysis are the number of workers, entrepreneur age, entrepreneur education level, business duration, average working hours, partnerships, cooperatives, and training. The study results indicate that from 2018 to 2021, MSE entrepreneurs who accessed KUR had higher average profits compared to MSEs that did not access KUR. Additionally, the study found that all control variables used played a role in increasing the average profits obtained by MSEs, except for entrepreneur age and business duration variables. During the Covid-19 pandemic, the role of KUR usage on the average profits obtained by MSEs decreased compared to the pre-Covid-19 period, although it remained positive. The number of KUR users during the Covid-19 pandemic also decreased by 51.01%. This indicates that the distribution of KUR is still ineffective amidst the economic crisis. Furthermore, this study provides empirical evidence on which business sectors are positively and significantly affected by the KUR program. This can help policymakers design more inclusive and responsive policies to the post-pandemic economic conditions and improve capital access for MSE actors."

"Sebagai lembaga intermediasi, bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian termasuk dalam kerjasama Channeling dengan Fintech Lending, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dalam penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu 1) bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada bank dan Penyelenggara fintech lending sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam memberikan fasilitas kredit 2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui kerjasama channeling antara Bank dan Fintech Lending. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam memberikan kredit diatur oleh regulasi yang ketat dan baku, hal ini berbeda dengan fintech lending yang diatur oleh regulasi yang lebih dinamis 2) Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kerjasama Channeling, Bank melakukan penilaian terhadap Aspek Operasional, Aspek Hukum Penyelenggara fintech lending, selain itu penerapan prinsip kehati- hatian dalam kerjasama channeling diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara bank dan fintech lending dengan mewajibkan fintech lending untuk memitigasi risiko yang meliputi adanya kewajiban penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, penerapan prinsip Know Your Customer.

---

This thesis discusses the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. as an intermediary institution, banks must implement the principle of prudence including in Channeling cooperation with Fintech Lending, this aims to identify, monitor and control the risks. In view of such topic, the author proposes the following main issues: 1) the application of Prudential Principle regulations upon banks and fintech lending companies as intermediary institutions, specifically in providing credit facilities 2) the implementation of the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. The research conducted in developing this thesis uses a normative juridical literature approach. The conclusions attained are as follows: 1) in providing credit to debtors, banks must comply with strict regulations, this is different from fintech lending, which is regulated by a more ‘dynamic’ regulation. 2) As a form of prudential principle implementation in channeling cooperation, Banks are assessing the operational and legal aspects of fintech lending companies. Such prudential principle is also applied in cooperation agreements by banks and fintech lending companies, the agreements of which include the obligation to assess the viability of the proposed borrower and the application of the Know Your Customer principle."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."