Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) diberi kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Adanya dugaan pelanggaran pengelapan pajak yang dilakukan oleh seorang Notaris, sehingga dapat menimbulkan pokok masalah yaitu kewenangan Majelis Pengawas Notaris menurut UUJN dan kewenangan majelis pengawas Notaris dalam pemeriksaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Notaris.Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif dan sifat penelitian ini secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang kedudukan Notaris atas objek pemeriksaan yang bukan termasuk kewenangannya. Bentuk penelitian adalah preskriptif untuk memberikan saran atau jalan keluar dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer hanya sebagai pendukung data sekunder dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Pelanggaran yang dilakukan Notaris mengakibatkan Notaris bukan hanya mempertanggungjawabkan secara perdata saja, tetapi juga sudah memasuki ranah pidana, semua itu menyebabkan jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur makin dipertanyakan, karena itu diperlukan pengawasan, pembinaan, yang telah dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN). Maka sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran jabatan Notaris ada didalam pasal 85 UUJN yaitu Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, dan Pemberhentian dengan tidak Hormat.

---

ABSTRACTNotaries are public officials by Law No. 30 of 2004 concerning Notary (UUJN) is given the authority and trust of the community to run the most power of the State to create an authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed of Notary and have the perfect strength of evidence and provide legal certainty. The alleged violations committed by tax wiping a notary, so that can cause problems is the principal authority of the Supervisory Council of Notaries according UUJN and supervisory authority council tax violations Notary in the examination conducted by the Notary.This study uses Normative Legal Methods and descriptive nature of this research is to gain an overview of the position of Notary object authority checking is not included. Prescriptive form of research is to provide advice or a way out by using secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. Primary data is only as a supporting secondary data and data collection tool used is the study documents (literature). Offenses committed Notary Notary resulted not only civilly accountable, but also has entered the realm of the criminal, it all led to a sworn notary office and dignified noble increasingly questionable, because it is necessary supervision, guidance, which has been formed by the Ministry of Justice and Human Rights through a Notary Public Supervisory Council (MPN). Then the sanctions imposed against malfeasance Notary is in section 85 UUJN the Oral reprimand, written reprimand,termination Meanwhile,Respectfully Dismissal,and Dimissal with Respect."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan deskriptif analistis. Hasil Penelitian yang di dapatkan ialah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta yang terkait dengan pertanahan, sehingga melekatkan jabatan PPAT kepada jabatan Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Supervisory Council in conducting examinations of Notary who also serves as PPAT in relation with alleged violations of the ethical core. This thesis uses a juridical normative and descriptive analysis method. The analysis shows that the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examination of alleged violations of the ethical code committed by a Notary on duty as PPAT. This is due to the provisions in Article 15 point (2) UUJN which grants an authority to the Notary to make land-related deeds, and therefore attaching the PPAT title with Notary title. Thereafter, the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examinations of Notary who also serves as PPAT."

"Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah ditingkat Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat ditingkat Ibu Kota Negara, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau Pelaksanaan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia secara substantif memuat norma etik (moral), norma disiplin dan yang berkaitan dengan norma hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris secara substantif memuat norma moral (etik), norma disiplin dan berkaitan dengan norma hukum pidana dan hukum perdata. Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu pula Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat organisatoris sedangkan sanksi yang dijajtuhkan Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi hukum (tindakan disipliner). Ada terjadi tumpang tindi (overlapping) dan penggabungan jenis norma, jenis sanksi dan penggabungan kewenangan badan yang melakukan penegakan terhadap norma tersebut. Perlu dilakukan reposisi terhadap jenis norma yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pengaturan kembali kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan meniadakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan norma etik (moral).

---

Notary in stages Supervisory Council composed of the Supervisory Council, the City or Regional District, Regional Supervisory Council and the Provincial Assembly of the Supervisory Capital Center State level, has the duty and authority hold hearings and impose sanctions for alleged violations of the Code or a Notary Public and Notary Implementation. Notary Code of Ethics established by the Indonesian Notaries Association substantively contains the norms of ethics (moral) norms relating to discipline and legal norms. Notary Act contains substantive moral norms (ethics), the norm of discipline and norms relating to criminal law and civil law.

Honor Council established by the Society of Notaries Notary Association has the duty and authority to make meetings and impose sanctions against the notary who violates the Code and the Notary Law Notary, Notary Supervisory Council as well as set up by the Minister has the duty and authority held hearings and sanctions against notaries who violate the Code of Ethics and Law Notary Notary. Honor Council sanctions Notary is organizationally while sanctions Notary Supervisory Council is a legal sanction (disciplinary action).

There happens to overlap Tindi (overlapping) and the incorporation of the norm type, the type of sanction and authority of the person making the incorporation of enforcement against the norm. Necessary to reposition the kind of norms that are set out in the Code of Conduct as well as those set in the Notary Law Notary and setting back the authority to abolish the Supervisory Council Notary Notary Supervisory Council the authority to uphold ethical norms (moral)."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

---

Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018 which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out, then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented."

"Dalam melaksanakan tugas jabatannya, kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus yang diteliti, Notaris tidak membayarkan pajak yang dititipkan oleh klien atas akta yang dibuatnya dan telah dijatuhi sanksi administratif. Kasus ini menarik untuk diteliti mengingat tidak ada aturan tertulis yang melarang Notaris menerima titipan uang pajak dari klien akan tetapi diberikan sanksi administratif. Adapun permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah mengenai wewenang dan tanggung jawab Notaris terhadap penitipan pembayaran uang pajak dan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah yang memberikan usulan sanksi pemberhentian sementara atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan menerima titipan uang pajak dari wajib pajak (klien) bukanlah suatu wewenang dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, melainkan upaya Notaris secara pribadi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi klien. Notaris yang tidak bertanggung jawab dalam menerima titipan tersebut dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Dasar pengenaan sanksi administratif adalah adanya penyalahgunaan jabatan Notaris dengan memanfaatkan uang titipan pajak untuk maksud lain. Majelis Pengawas Notaris, seharusnya melakukan dasar pengenaan sanksi administratif terhadap Notaris M, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN. Dasar pengenaan sanksi tersebut dikarenakan Notaris M melakukan pelanggaran berupa wanprestasi yang merupakan perbuatan tercela.

---

In carrying out the duties of his position, the authority given to a Notary is not solely without limitations, a Notary who abuses his authority by committing acts that violate the law may be subject to sanctions. In the case studied, the Notary did not pay the tax deposited by the client for the deed he made and was given an administrative sanction. This case is interesting to study considering that there is no written rule that prohibits Notaries from accepting deposited tax money from clients but will be given administrative sanctions.The issues raised in this paper are regarding the authority and responsibility of the Notary to the safekeeping of the payment of tax money and the consideration of the Regional Supervisory Council which proposes a temporary suspension for violations committed by the Notary. This study uses a normative judicial method with an explanatory type.The results of this study indicate that the act of receiving deposited tax money from the taxpayer (client) is not an authority of a Notary in carrying out his position, but the Notary's personal efforts in order to improve services for clients. Notaries who are not responsible for receiving the deposit may be subject to civil, criminal and administrative sanctions. The basis for imposing administrative sanctions is the misuse of the position of a Notary by using tax deposit money for other purposes. The Notary Supervisory Council, should carry out the basis for imposing administrative sanctions against Notary M, based on Article 4 paragraph"

"Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board."

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."

"Notaris adalah suatu profesi yang mulia, karena peran dan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Fungsi dan peran notaris ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus didasarkan pada aturan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Karena Notaris merupakan suatu jabatan maka ditentukan masa jabatan Notaris yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, seorang Werda Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta yang pernah dibuat pada saat menjabat. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang bentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan yang di tunjuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengawasan terhadap Notaris. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah terhadap Notaris yang masih aktif menjabat sebagai Notaris. Maka terdapat batasan dalam penindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang masa jabatannya telah berakhir yakni dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Werda Notaris pada saat menjabat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris.

---

Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary. Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary."