Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemilukada sebagai instrumen demokrasi memberi ruang terbuka bagi para elit politik untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap pasangan calon pejabat politik tertentu. Salah satu elit politik yang dominan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (Foke-Nara) adalah ulama yang terhimpun dalam MUI DKI Jakarta. Ulama ini berusaha melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan isu primordial Islam melalui fatwa MUI DKI Jakarta. Tesis ini berfokus pada dinamika dukungan ulama MUI DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara sebagai studi kasus utama. Sementara indikator dinamika dukungan ulama di luar MUI DKI Jakarta digunakan untuk membantu analisis.Studi ini bertujuan untuk menjelaskan peran ulama MUI DKI Jakarta menerbitkan fatwa MUI DKI Jakarta sebagai upaya mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif analitis, serta analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis peran ulama dalam mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012, yaitu: teori peran, teori demokrasi dan teori elit.Penelitian ini menemukan faktor keberlanjutan kepemimpinan Islam di Jakarta (sejarah), kesamaan ideologi (agama) dan relasi pribadi (politik) yang sudah terbangun lama antara ulama MUI DKI Jakarta dengan Fauzi Bowo sebagai dasar terbitnya fatwa MUI DKI Jakarta. Hasil studi ini mengungkap bahwa terdapat ulama yang konsisten memperjuangkan pandangan keagamaannya yang terbagi ke dalam dua kutub, yaitu (1) ulama yang pro-fatwa dan pro-Foke; (2) ulama yang kontra-fatwa dan pro-Jokowi. Selain itu juga terdapat ulama yang kontra fatwa MUI DKI Jakarta, namun tetap mendukung pasangan Foke-Nara.Hasil penelitian ini menegaskan kedua kelompok ulama tersebut berperan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada masing-masing calon. Dengan demikian teori peran, teori demokrasi dan teori elit ketiganya dapat menjelaskan obyek studi (verifikasi).

---

ABSTRACTGeneral Election as an instrument of democracy provide open space for the political elite to participate in politics in the form of support or opposition to a particular candidate for political office. One of the dominant political elites in mobilizing support for Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) are theologian who gathered in MUI DKI Jakarta. These theologian attempt to mobilize support by using the primordial issue of Islam through the fatwa MUI Jakarta.This thesis focuses on the dynamics of MUI DKI Jakarta heologian support to couples Bowo-Nara as the main case study. While the dynamics of indicators support MUI DKI Jakarta theologian outside are used to assist the analysis.This study aims to clarify the role of theologian issued a fatwa MUI DKI Jakarta as an effort to mobilize Muslims in Jakarta to support couples Bowo-Nara in the second round of the 2012 General Election. The study used a qualitative research approach, descriptive, and qualitative analysis. Collecting qualitative data through in-depth interviews and a literature review/ documents. While the theory is used to analyze the role of theologian the mobilization of Muslims in Jakarta to pair Bowo-Nara in the second round of the General Election in 2012, namely: the role of theory, democratic theory and elite theory.The study found sustainability factor Islamic leadership in Jakarta (history), equality ideology (religion) and personal relations (politics) have been established a long time between Jakarta MUI Theologian with Fauzi Bowo as the basis for the issuance of fatwa MUI Jakarta. Results of this study reveal that there are scholars who consistently fought for his religious views were divided into two poles, namely (1) the pro-fatwa theologian and pro-Bowo, (2) a counter-fatwa theologian and pro-Jokowi. In addition, there are scholars who counter Jakarta MUI fatwa, but still supports partner Foke-Nara.This study confirms the results support both groups of theologian are instrumental in mobilizing support for each candidate. Thus the role of theory, democratic theory and the theory of the three elite can explain the object of study (verification)."

"Tesis ini menguraikan tentang proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan sembilan fraksi partai politik hasil Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses tarik menarik kepentingan politik antarfraksi tersebut yang menghasilkan konflik dan konsensus, khususnya terkait dengan empat isu krusial yakni sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, dan metode penghitungan suara menjadi kursi. Setelah dilakukan lobi politik intensif antara Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan Fraksi akhirnya isu sistem pemilu dan alokasi kursi per daerah pemilihan pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat sehingga tercapai konsensus, sedangkan isu ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara menjadi kursi pengambilan keputusannya dilakukan dengan pemungutan suara. Teori yang digunakan adalah Teori Konflik dari Maurice Duverger, Teori Konsensus dari Maswadi Rauf, Teori Sistem Pemilu dari Ben Reilly, Andrew Reynolds dan Miriam Budiardjo, Teori Partai Politik dari Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann dan Alan Ware serta Teori Perwakilan dari Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo dan Bintan R. Saragih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis dan wawancara mendalam dengan anggota fraksi yang terlibat dalam proses politik tersebut. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antarfraksi politik dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI tidak mengindikasikan adanya perjuangan ideologi politik, tetapi lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik praktis semata-mata yang bersifat pragmatis dalam rangka meraih kekuasaan secara demokratis melalui rekayasa UU Pemilu yang kompromistis. Teori Konflik (sebagian), Teori Konsensus, Teori Sistem Pemilu, Teori Partai Politik, dan Teori Perwakilan berimplikasi positif terhadap konflik dan konsensus antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI.

---

This thesis discusses about the political process in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) during the discussion of Election Bill, which involved nine factions of political parties from 2009 Election: Partai Demokrat (Democratic Party), Partai Golongan Karya (Working Group Party), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Indonesian Democratic Party-Struggle), Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party), Partai Amanat Nasional (National Mandate Party), Partai Persatuan Pembangunan (United Development Party), Partai Kebangkitan Bangsa (National Awakening Party), Partai Gerakan Indonesia Raya (Great Indonesian Movement Party), and Partai Hati Nurani Rakyat (People's Conscience Party).

The problem was how the power interplay among these factions created conflict and consensus about four crucial issues: election system, allocation of seats for each electoral district, parliamentary threshold, and method of turning votes to seats. After an intensive political lobbying between the chairman of the House and the factions’ leader, the decision on election system and allocation of seats was made by deliberation, while the decision on parliamentary threshold and method of turning votes was reached by voting.

The theories applied in this study are Conflict Theory by Maurice Duverger, Consensus Theory by Maswadi Rauf, Election System Theory by Ben Reilly, Andrew Reynolds and Miriam Budiardjo, Political Party Theory by Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann and Alan Ware, and Representation Theory by Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo and Bintan R. Saragih. This is a qualitative study with descriptive analytical techniques and deep interviews with the factions’ members involved in that political process.

The findings of this study show that the conflict among factions in the discussion of Election Bill in the House of Representatives was not driven by a struggle for certain political ideologies, but by pragmatic, practical, political orientations and interests to gain power democratically through a compromising election bill scheme. Conflict Theory (in part), Consensus Theory, Election System Theory, Political Party Theory, and Representation Theory had a positive implication in the conflict and consensus occurring in the discussion of Election Bill in the House of Representatives of Republic of Indonesia."

"Salah satu aturan main yang harus dirumuskan didalam proses pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah perumusan terkait mekanisme sistem pemilu beserta instrument- instrumen kepemiluannya. Sistem pemilu adalah instrument teknis pelaksanaan pemilu yang digunakan untuk menentukan keterpilihan suatu partai politik atau calon anggota legislatif didalam proses transisi kekuasaan. Di Indonesia, dari masa ke-masa terkait mekanisme sistem pemilu menjadi perdebatan didalam proses perumusan Undang- Undang Pemilu. Peristiwa ini-pun terjadi didalam proses pembahasan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait empat isu krusial yani sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary treshold), alokasi kursi ke dapil dan metode konversi suara menjadi kursi. Sikap PDI Perjuangan mengenai pembahasan sistem pemilu merupakan kepentingan dari keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu didalam proses perebutan kekuasaan secara konstitusional dan berdasar atas pengalaman dan sejarah kepesertaannya didalam proses pemilu di Indonesia.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori sistem pemilu Arend Lijphart, teori model kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori ideologi Terrence Ball, teori elit dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian in menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang akan digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder.Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, Fraksi PDI Perjuangan memiliki alasan atas kepentingan politik terkait empat isu krusial didalam pembahasan UU No 8/2012 Tentang Pemilu. Kepentingan politik yang dioperasionalkan dari pemahaman ideologis partai dalam proses tarik menarik kepentingan politik (political-interplay) didalam proses pembuatan undang-undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Akan tetapi, keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang moderat untuk diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan model kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis, pendekatan elit dan konsensus politik telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

---

Among the rules that must be formulated in the process of a democratic election is one involving the mechanisms of an electoral system and its associated instruments. The electoral system is implemented as a technical instrument to determine the desirability of a political party or legislative candidate in the process of their transition to power. In the Republic of Indonesia, from time to time there has been considerable debate over the mechanisms of an electoral system during the process of formulating its Election Laws. Such a debate had then ensued during the discussion of Law No. 8 of 2012 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD, involving four crucial issues: the election system, parliamentary threshold, the allocation of seats to the constituencies and conversion methods of votes into seats. On that, the Indonesian Democratic Party of Struggle made a political stance that had been within the interest of political parties in their constitutional struggle for power, based on contesting history and experience in the election process of Indonesia.

The fundamental theories used in this study include Arend Lijphart's theory on the electoral system, Hans Deiter Klingeman's theory on the policy models of political parties, Terrence Ball's theory on ideology and Maswadi Rauf & Maurice Duverger's theories on the elite, consensus and conflicts. This study utilized qualitiative methods of research in its two techniques of data collection. Data obtained from interviews were used as the primary source, while literature references were used as the secondary source.

This study concluded that as a political process, factions in the Indonesian Democratic Party of Struggle had reasons within their political interest involving the four crucial issues in the discusssion of Law No 8/2012 on Elections. In the political process, Indonesia Democratic Party of Struggle implied the ideological platform. Although a decision was ultimately reached based on compromise, it had been moderacy taken from the various differences between factions of the political parties.

Theoretical implications show that in the procedures of a democratic country, the approaches of policy models of political parties, elite and political consensus gave positive implications for the decision making process in the discussion of Law No. 8 of 2012 on DPR, DPD and DPRD Elections."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012.Ada empat isu krusial yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu:Pertama, Besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya;Kedua, formula alokasi kursi partai politik;Ketiga, formula penetapan calon terpilih;Keempat, ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT).Setelah melewati proses argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik.

---

ABSTRACT

This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.

10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012.

There are four crucial issues that emerged in the discussion of the election law :

First, the magnitude of electoral districts, remember some political parties want to reduce the numbers;

Second, political party seat allocation formula;

Third, the formula determining the candidate elected;

Fourth, the threshold representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of 2008.

Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting is done before going on lobbying between the factions after previously occurred configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.

This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT (Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation, this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done through a process of academic study in depth with the parties involved is more visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk towards the better."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja yang mengalahkan incumbent kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012. Dugaan yang berkembang mengenai keterpilihan tersebut adalah adanya faktor popularitas orang tua Neneng Hasanah Yasin dengan memanfaatkan jaringan kepala desa untuk mendukung putrinya tersebut. Diduga terjadi praktik klientelisme dalam kemenangan Neneng Hasanah Yasin tersebut. Fokus penelitian ini adalah dengan melihat dinamika pemilih yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012 dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2007 di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Bojongmangu, Cikarang Pusat, Sukatani, dan Tarumajaya. Keempat kecamatan tersebut mewakili empat wilayah pengembangan Kabupaten Bekasi yang memiliki karakteristik tertentu. Selain itu digunakan variabel kontrol faktor demografis dan faktor wilayah untuk memperkuat analisa. Sebagai alat analisis digunakan teori klientelisme, teori perilaku pemilih Dennis Kavanagh yang membagi pemilih berdasarkan pilihan rasional dan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Selain itu digunakan wawancara sebagai pendukung analisa data kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan tabulasi silang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa klientelisme mempengaruhi terhadap keterpilihan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja dalam bentuk jumlah pemberian kepada pemilih serta ajakan yang dilakukan oleh Tim Sukses. Berkaitan mengenai dugaan keterlibatan kepala desa, ternyata dalam kajian ini tidak terbukti. Implikasi teori terhadap teori menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kandidat kepala daerah tidak hanya didasarkan pada faktor popularitas dan identifikasi terhadap kandidat, identifikasi terhadap partai, namun juga didasarkan oleh faktor klientelisme yang berupa pemberian janji dan material.

---

The thesis background is about the election of Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja defeating the incumbent regional leader and its vice at Pilkada of Bekasi in 2012. Assumption to the election is a factor of popularity old fellow of Neneng Hasanah Yasin using network local leader countryside to support her. It is believed that clientelism made Neneng Hasanah Yasin’s victory.

This research focus is about dynamic voter that happened to Pilkada of Bekasi 2012 compared to Pilkada of Bekasi 2007 in four districts, namely District of Bojongmangu, Cikarang Pusat, Sukatani, and Tarumajaya. Those districts represent four of region development of Bekasi which has special characteristic. Besides control variable, demographic and regional factor is used to strengthen analysis. Basis of analies uses theory of clientelism, behavioral theory of voter of Dennis Kavanagh dividing voter to ecological and rational choice.

The research method is quantitative study using questionaire as data collection. Interview is used to support quantitative data analysis. Data analysis technique uses cross tabulation. The sampel in this research is 100 people with trusted level 95% and margin of error 10%.

Obtained result indicates that clientelism influences to the elected of Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja in the form of gifts amount to voter and also persuasion conducted by Successful Winning Team. As assumption of involvement of countryside leader, the reality in this study is unprovable. Implication of theory shows that the electability factor of regional leader candidate is not only based on popularity factor and candidate identity, party identity, but is also based by factor of clientelism which is in the form of giving promises and materials."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor rasionalitas yang membedakan sikap warga dalam memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di kota satelit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan warga yang tidak memilih dan tidak memilih dalam pilkada di kota satelit dibedakan oleh dua faktor rasionalitas yakni biaya, waktu, tenaga (cost) dalam memilih, dan kepuasan setelah melaksanakan kewajiban memilih (duty). Sedangkan dua faktor rasionalitas lain, yakni manfaat atau keuntungan memilih (benefit) dan probabilitas atau peluang kemenangan kandidat pilihan (probability), tidak mampu membedakan kelompok warga yang memilih dan tidak memilih. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa teori dan model yang digunakan oleh Anthony Downs tidak sepenuhnya memiliki pembenaran empiris, namun cukup menjelaskan kekhasan wilayah kajian.

---

This thesis explains the rationality factors which discriminate voter decision to vote or not to vote in suburb local election. This study uses quantitative approach with survey method. The result shows that people who vote and abstain in suburb local election are discriminated by two rationality factors. The two factors are costs of voting and satisfactions of voting as a duty. Otherwise, two other factors, the benefits of voting and the probability of triumph of selected candidate, are not able to discriminate the people who vote and abstain. This study also concludes that the rational choice theory by Anthony Downs does not have fully empirical justification, but adequately explains the peculiarities of the study area."

"ABSTRAKIsu etnisitas dan agama (SARA), yang muncul di media sosial Twitter, dilekatkan pada Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat selama Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Perihal konten atau pesan politik, hingga mereka yang disebut sebagai influencer telah menjadi variabel-variabel penting dalam upaya penanganan isu tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah, seperti apa bentuk konten yang dihasilkan? Bagaimana peran influencer selama kampanye berlangsung? Dengan metode kualitatif, penulis melakukan berbagai kajian literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, data monitoring media sosial, dan pemberitaan media daring, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah tim pemenangan Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten atau pesan politik, serta influencer telah membentuk persona pasangan petahana sebagai sosok "bineka". Dengan key message seputar keberagaman, sosok Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat dibangun dalam citra sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk semua kalangan. Hal ini dibentuk dalam rangka diferensiasi dengan pasangan calon lainnya. Namun demikian, pesan politik akan keberagaman ini sendiri telat disampaikan secara eksplisit, dan baru lebih gencar ketika memasuki kampanye putaran kedua. Walaupun sejak putaran pertama telah ada upaya netralisasi terhadap isu SARA, kampanye yang dilakukan pun masih bersifat parsial. Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan suatu strategi kampanye dilihat dari tujuan utama kampanye tersebut dilakukan. Bila dilihat dari persebaran sentimen pada masa akhir, kampanye media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, hal ini tentunya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan hasil akhir pemilu.

---

ABSTRACTThe ethnicity and religion issue, which appeared on Twitter, was attached to Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat during the 2017 Regional Election of DKI Jakarta underway. The content or political message, and those called as influencers had become important variables in handling the issue. The research questions in this writing are, What was the form of the contents? How was the role of influencers during the campaign? By using the qualitative method, the researcher did literature studies, to the in-depth interviews with some members of the campaign team of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. The result of this research shows that the content or political message and the influencer had formed the image of this candidate as the "bineka" persons. In the key message of diversity, the image of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat was built as the servant of the people that work for all circles in DKI Jakarta. It was formed in order of differentiation with the other candidate. Nevertheless, this political message of diversity was too late to be delivered explicity, and getting more intensified when the campaign was entering its second round. Although there were efforts to neutralize the ethnicity and religion issue on the first round, the campaign was done partially. In the end, the benchmark of success of a campaign strategy can be seen from the main purpose of the campaign itself. As it is seen from the sentiment deployment in the last moment, the social media campaign which was done by the winning team, could be deemed successful. But however, it can't be automatically linked to the final result of the election."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalampenghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara padaPemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan denganpemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahapdengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, hinggasaat ini belum terdapat penelitian dari sisi hukum dan politik mengenai hal ini.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan denganmelacak penerapan asas opovov dan proporsionalitas terhadap norma dalam UUPemilu, Peraturan KPU, Putusan MA mengenai uji materiil terhadap PeraturanKPU, dan Putusan MK terkait pengujian undang-undang Pemilu, serta melakukankajian perbandingan terhadap sistem pemilu di Denmark yang juga menerapkansistem pemilu proporsional.Hasil penelitian menemukan bahwa alih-alih menghasilkan proporsionalitas,metode penghitungan suara tersebut justru menghasilkan terlanggarnya asasopovov dan menyebabkan munculnya disproporsionalitas, terutama dalampenghitungan tahap ketiga. Hasil penelitian ini menyarankan penggunaanmodified proportional systems untuk mendorong tercapainya hasil pemilu yangproporsional, dengan membagi kursi DPR RI menjadi 2 bagian yakni kursikonstituensi, dan kursi kompensasi. Kursi konstituensi diperebutkan di tingkatdapil, sedangkan kursi kompensasi diperebutkan di tingkat nasional.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the application of the one person one vote one velue(opovov) and proportionality principles at the votes counting and seatsdistribution systems in the 2009 General Election. This study is very interestingbecause the method of vote counting in the election of 2009 had a fundamentaldifference compared with previous elections, which introduced seats distributionsystems into 4 stages with the aim of achieving proportionality of election results.On the other hand, there has been no legal and political study on this.This is a normative legal study. It done by tracking the implementation of theopovov and proportionality principles and norms in the election law, KPUregulation, the Supreme Court Decision regarding judicial review of the KPURegulation, and the Constitutional Court's decision related to constitutional reviewon the respective election law, and also comparative studies of the electoralsystem in Denmark which is also implementing the proportional system.The results found that instead of generating proportionality, the counting methodwould result in violation of the principle of opovov, and led to the disproportionalresult, especially in the third stage. Results of this study suggest the use ofmodified proportional systems to encourage the achievement of the proportionalelection results, by dividing the House of Representatives seats into 2 partsnamely the constituency seat and the compensation seats. The constituency seatscontested at the level of constituencies, while the compensation seats contested atthe national level."