Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis permohonan yaitu permohonan pengasahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Perubahan anggaran dasar dapat dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, dengan adanya jangka waktu kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris. Lewatnya waktu atas penyampaian setiap jenis permohonan dan penuangan akta risalah rapat dibawah tangan kedalam akta notaris dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Notaris oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditunjuk selaku kuasa pendiri dalam pengajuam permohonan pengesahan dan kuasa Direksi dalam pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan secara elektronik melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH). Sdanya ketidaksesuaian antara dasar dan jangka waktu permohonan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Aplikasi Sistim Administrasi Badan Hukum, maka diperlukan reposisi ketentuan lewat waktu dan sanksinya.

---

Limited Liability Company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. Limited Liability Company Act has set the terms of a (shelf) for each type of application is an application tuning as a Limited Liability Company Law Board, requesting approval or notification and amendments and request notification of data changes limited liability company Amendments can be contained in the deed of minutes of meetings are made under the hand, with the obligation period to pour in a notarial deed. Over time the delivery of any type of application and deed pouring into the hands of minutes of meetings under the deed may be penalized according to the Limited Liability Company Law. Notary by the Limited Liability Company Law has been appointed as the attorney-founder of the adoption petition and the Board of Directors authorized the filing amendments and changes in the company's data is electronically through the Electronic Administration System of Legal Status (SABH). The discrepancy between the base and the time period between the application for a Limited Liability Company Law with Application Administration System of Law, it is necessary to reposition the passing of time and the penalty provisions."

"Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum.

---

The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.

---

The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."

"Tesis ini membahas mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Notaris merupakan satusatunya kuasa dari para Pendiri Perseroan Terbatas dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai sistem online data-data yang di-input oleh Notaris ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.

---

This Thesis deals with the Legal Entity Administration System (SABH) which constitutes an online system created by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia for registering the process of legalization of Limited Liability Company legal entity, the process approval of amendment of article of association, and the notification of amendement of articles of association, and/or data of Limited Liability Companies. The Legal Entity Administration System based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as its legal basis. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that Notary is the only proxy of the Founders of a Limited Liability Companies in the process of legalization of Limited Liability Company legal entity and also the proxy of the Board of Directors of the Company in the process of approval of amendment of articles of association and also the notification of amendment of articles of association and/or data of Limited Liability Company. The application of Legal Entity Administration System (SABH) is undoubtedly expected to be synchronized with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Apart from that, as an online system, the data inputted by a Notary into the database of legal Entity Administration System (SABH) also has legal evidential power."

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

---

This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS.

By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status.

Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator."

"ABSTRAKPerseroan terbatas sebagai suatu subjek hukum mempunyai tanggung jawab yangdibatasi, sebagai subjek hukum perseroan diangap bertanggung jawab atas segalakegiatan termasuk terhadap kerugian yang ditimbulkan. Tindakan ultra vires Direksipada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yangtelah diberikan Direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakanpengurusan dalam merealisasikan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Tindakan tersebut dapat merugikan perseroan, pemegang saham dan pihak ketigayang sangat berperan dalam menunjang kelangsungan usaha perseroan. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban DireksiPT Tedco Resources yang melampaui kewenangannya kepada pemegang saham danpihak ketiga. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimanapenelitian menitikberatkan pada studi kepustakaan pada data sekunder. Daripenelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemegang saham maupun pihak ketigayang dirugikan akibat tindakan Direksi PT Tedco Resources yang melampauikewenangannya dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukanmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Adapunpemegang saham dapat mengajukan derivative suit berdasarkan Pasal 97 ayat (6)Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun gugatanlangsung (direct suit). Sedangkan pihak ketiga yang mengalami kerugian dapatmengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata, dimana selanjutnya untuk dapat memintapertanggungjawaban Direksi secara pribadi diperlukan suatu pemeriksaan terlebihdahulu terhadap perseroan untuk membuktikan bahwa kerugian terjadi akibattindakan kesalahan Direksi sebagaimana pasal 138 ayat 1 huruf (b) Undang-undangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTLimited liability company as a legal subject has limited responsibilities, considered asa subject of company law are responsible for any activity including against lossesincurred. Ultra vires act of the Directors is basically any action that is beyond theauthority that has been granted the Directors who represent the company and carryout the maintenance in the realization of the purpose, objectives and businessactivities of the company. Such actions may cause financial loss to the company,shareholders and third parties who play an important role in supporting the company'sbusiness continuity. The issue in this research is how legal responsibility of Directorsof Tedco Resources which exceeded its authority to shareholders and third parties.This research method is a normative research, where research focuses on the study ofliterature in the secondary data. From this study, it was concluded that theshareholders or third parties harmed by the actions of PT Tedco Resources Boardwho exceeded his authority can compensate such loss by filing a tort lawsuit filed tothe District Court. The shareholder may fill derivative suit based on Article 97paragraph (6) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies andlawsuits (direct suits). While the third party may fill a tort lawsuit to compensate theirloss as the provisions of Article 1365 Civil Code, which in turn for Director to beliable fully personally, required an inspection prior to the company to prove that theloss occurred due to mistakes of Directors acts as Article 138 paragraph 1subparagraph (b) of Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies."

"ABSTRAKPeran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatasyang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan suratkuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasadalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT.Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan RidwanZainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. SelayarMarine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan denganPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah PadaPihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa IIbertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar gunamenandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayarbertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen)saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikanperseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikanperseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atauswasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsungmenghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997.Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMIseharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahunanggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalahtindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif,bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenangmembuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermatagar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian padapihak-pihak yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThe role of the notary in order to making the Deed of Establishment of theLimited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited LiabilityCompanies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, isordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekondated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishmentof PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executedbefore Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because theEstablishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn’t in accordance withthe prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf ofthe Goverment of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT.SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70%(seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 shouldbefore establishing the limited liabilities company, The Government of Selayarmust be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilitiescompany between the Government of Selayar Regency and third party and issuedthe Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency CapitalParticipation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary andobey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage forthe Government of Selayar Regency because PT. SMI should never beenestablished even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital iscorruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptifand the data are used the secunder data. The conclusion of this research issuggesting Notary as an authorized functional for making the Deed ofEstablishment of the Limited Liability Companies by acted professionally andcarefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvantegesto the related parties."

"Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai anggota direksi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas dalam satu perseroan. Direktur asing yang dipertimbangkan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya di beberapa perusahaan selama Tenaga Kerja Asing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai anggota direksi dan secara sesuai dapat menjalankan fungsingya. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologi normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai direktur. Akan tetapi, akibat kurang adanya kepastian hukum dalam peraturan pelaksana ketenagakerjaan, pemberi kerja diharuskan untuk mengetahui dan cermat dalam memberikan kepastian informasi kepada Direktur Asing untuk memulai tugasnya perseroan guna menghindari Tenaga Kerja Asing dalam melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

---

Foreign Worker who serve as members of the board of director do not only undertake their functions as organs of limited liability company in one company. Foreign director are considered as employee pursuant to Labour Law could undertake their functions in several companies as long as Foreign Worker have been appointed with the General Meeting of Shareholders as a member of the board of directors and could properly undertake their functions. This is a legal normative thesis with normative typology, utilizing secondary legal data and descriptive analytic method. Based on the result of these thesis, it can be concluded that the legal instruments in Indonesia provide legal protection for foreign worker who serve as directors. However, due to lack of legal certainty in executive labour regulations, employers are required to understand and scrupulous in providing information to the Foreign Director in order to begin their duties for preventing such violation of applicable labour regulations in Indonesia."