Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketidakmerataan dokter spesialis masih tinggi di Indonesia. PemberianBantuan Biaya Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan salahsatu cara untuk pemerataan distribusi dokter spesialis. Perlu dikembangkannyasistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk menentukan prioritas dalampemberian bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan menyaringpenempatannya pada provinsi, kabupaten/kota dan rumah sakit (RS) yang benarbenarkekurangan. Telah dikembangkan sistem pendukung keputusan denganmenggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Sistem inimerupakan komplemen dari sistem pendaftaran online PPDS. Penentuan batasanRS dan spesialisasi dalam pemberian biaya pendidikan dokter spesialis telahtersaring dan ditampilkan dalam option form pendaftaran online. Telahtersusunnya basis data kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dengan totalkekurangan dokter spesialis pada RS pemerintah tahun 2013 sebanyak 3888dokter spesialis. Provinsi prioritas dalam pemberian biaya PPDS adalah Maluku,Bengkulu, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

---

Medical specialists are distributed unequaly in Indonesia . Scholarship

program of medical specialist (PPDS) is one way to equal the distribution. The

need to developed decision support system for medical specialist scholarship and

placement distribution at the provincial, district/city, and hospital where lack of

specialists. The development of decision support system for medical specialist

scholarship and placement distribution is using the System Development Life

Cycle (SDLC) method. This system is a complement of the online registration

system for Scholarship Program of Medical Specialist (PPDS). The determination

of the list of the hospital where lack of specialists and available scholarship

program of medical specialist are displayed in the online registration form option.

The result of this thesis is a database of medical specialist needs in Indonesian

government hospitals in 2013, as many as 3888 specialists. Priority provinces for

Scholarship program of medical specialist (PPDS) are Maluku, Bengkulu, Maluku

Utara, and Nusa Tenggara Timur."

"Skripsi ini membahas tentang kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis Competency Based Human Resource Management (CBHRM) di RSUD Pasar Rebo Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 134 kuesioner disebarkan dan hanya 107 kuesioner lengkap yang kembali. Responden pada penelitian ini adalah 107 pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis RSUD Pasar Rebo yang terbagi ke dalam 6 instalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 53,3% pegawai yang menyatakan tidak puas terhadap remunerasi yang diterima. Dalam penelitian ini diketahui bahwa lama kerja, pengetahuan pegawai mengenai sistem remunerasi, kepemimpinan, supervisi, kebijakan remunerasi, sosialisasi sistem remunerasi berhubungan dengan kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis CBHRM. Pihak rumah sakit perlu menindaklanjuti hasil penelitian tersebut dengan melakukan evaluasi kembali terhadap remunerasi berbasis CBHRM serta meningkatkan sosialisasi sistem remunerasi di RSUD Pasar Rebo dengan melibatkan manajemen terkait serta pegawai dari setiap instalasi yang bersangkutan.

---

This study examines about the satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based Competency Based Human Resource Management (CBHRM) in Pasar Rebo Hospital in 2011. This research is a cross sectional research using quantitative methods. The data was collected by filling questionnaires. A total of 134 questionnaires distributed but only 107 complete questionnaires are returned to the researcher. Respondents in this research are 107 medical support affairs of non-civil servants in Pasar Rebo Hospital which is divided into 6 installations. The result showed that there are 53.3 % officers who stated that they are not satisfied with the remuneration received. By this research, known that amount of time working, knowledge about remuneration system, leadership, supervision, remuneration policy, dissemination of remuneration system associated with satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based CBHRM. The hospital needs to follow up these findings by evaluating remuneration and improve dissemination of the remuneration system in Pasar Rebo Hospital, involving relevant management and employees of related installation."

"

ABTRAK

Nama : Widya Purnama SariProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Keterlambatan Kenaikan Pangkat bagi Staf Medisdi Departemen Mata RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo Tahun2018Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalahpenghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepadaPegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memilikinilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu.Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakanRumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam,memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada padaUnit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter SpesialisMata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNSsehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medisbelum memiliki jabatan fungsional pendidikan.Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Matadipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian dirisendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepadastaf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikanpangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memilikipublikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnyaproses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagianstaf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian.Kata kunci:Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional

---

ABTRACT

Name : Widya Purnama SariProgram of Study : Hospital Administration StudyTitle : Analysis of Delays in Promotion for Medical Staff inDepartment of Ophthalmologi RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo in 2018In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an awardgiven for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to theState. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their workperformance and service. Because promotion is an award and each award has a value ifthe promotion is given to the right person and on time.Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety ofsubspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Basedon the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status sothat there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff didnot have functional educational positions.It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department ofOphthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessmentvariable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depthinterviews with medical staff where information was obtained which affected the delayin promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and didnot have publications so that they could not take care of the increase in academiclecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion andinpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing researchKeywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure

"

"Tenaga keperawatan merupakan salah satu tenaga kesehatan di baris terdepan dalam menangani pasien Covid-19, di mana meningkatnya jumlah kasus mempengaruhi beban kerja perawat. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan mengidentifikasi beban kerja perawat di ruang ICU Covid-19 RSUD Cengkareng yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan observasi, data penelitian diambil melalui pengamatan langsung yang dilakukan selama kurun waktu 3 hari di ruang ICU Covid-19. Perhitungan beban kerja dan kebutuhan tenaga perawat menggunakan metode Ilyas dan Douglas. Pada penelitian ini didapatkan beban kerja perawat ICU Covid-19 sebesar 370,5159 jam dengan perhitungan kebutuhan tenaga perawat mencapai 68 orang yang menggunakan metode Ilyas, sedangkan dengan metode Douglas didapatkan kebutuhan perawat sebesar 48 orang. Dengan menghitung beban kerja dan kebutuhan tenaga perawat dapat digunakan dalam merencanakan sumber daya manusia.

---

Nurses are among health workers who are fighting on the front lines against the prolonged Covid-19 pandemic. The growing number of Covid-19 patients have undeniably affected their workload. This research aims to describe and identify nurses’ workload at ICU rooms for Covid-19 patients at Cengkareng Regional General Hospital (RSUD Cengkareng) in West Jakarta, which is one of Covid-19 referral hospitals. This is a quantitative observation research. The data was obtained through direct observation that were conducted for three days at the hospital’s ICU rooms for Covid-19 patients. The workload quantification uses the Ilyas method and Douglas method. In this study, the workload of Covid-19 ICU nurses was 370,5159 hours with the calculation of the need for nurses reaching 68 people using the Ilyas method, while with the Douglas method, the need for nurses was 48 people. By calculating the workload and the need for nurses can be used in planning human resources."

"Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangat diperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatan terhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidaksesuaian isi kebijakan hospital bylaws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah.

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for all parties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when health workers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how the policy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against the claim of adverse events and the content of policy conformance with existing guidelines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for health workers but still need to be equipped with making other technical operational policies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylaws guidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylaws policy can be improved, making technical operasional policies and improvement of hospital bylaws guidelines by government."

"Berdasarkan UBA pasien di RS Siloam Kebon Jeruk, didapat komentar mengenai pemulangan pasien, yaitu : waktu tunggu penyelesaian administrasi pulang pasien masih cukup lama, terutama menggunakan asuransi. Dari uji petik didapatkan rata-rata waktu tunggu yang menggunakan jaminan perusahaan/asuransi 5 jam 45 menit dan non jaminan 3 jam 4 menit. Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan administrasi pulang pasien rawat inap dengan jaminan perusahaan/asuransi di RS Siloam Kebon Jeruk. Desain penelitian menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Data primer didapat dari wawancara dan observasi dan data sekunder didapat dari telaah dokumen dan laporan pasien pulang. Dari hasil penelitian didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pengisian resume medis, jumlah sumber daya manusia, kebijakan dan alur proses rumah sakit yang sudah ada perubahan dengan proses yang dilaksanakan di lapangan. Dapat disimpulkan dengan efisiensi waktu pada tahap admin, tahap farmasi dan tahap gudang satelit dapat memperpendek waktu proses di rumah sakit. Efisiensi proses mempersingkat penyelesaian administrasi pulang pasien rawat inap dengan jaminan perusahaan/asuransi menjadi 2 jam. Saran peneliti yaitu sosialisasi mengenai pentingnya peran dokter spesialis, pengkajian ulan tenaga staf admin ruangan, revisi kebijakan dan alur proses administrasi pulang pasien dengan jaminan perusahaan/asuransi dan uraian tugas staf yang berperan, revisi MoU dengan pihak penjamin untuk masalah konfirmasi.

---

Based UBA hospital inpatients in Siloam Kebon Jeruk , gained criticism and suggestions regarding the discharge of patients, namely: the waiting time of patients still settling administrative home long enough, especially the use of insurance. From the test results obtained quotes the average waiting time of patients who use the guarantee is 5 hours 45 minutes and non warranty is 3 hours 4 minutes. The study aims to determine the factors that influence waiting times administrative services to inpatients home insurance in Siloam Kebon Jeruk Hospital. Design using both quantitative and qualitative research. The primary data obtained from interviews and observations and secondary data obtained from the study of documents and reports patient's home. From the results, the factors that affect the length of time patients wait for completion of home administration is charging inpatient medical resume, the amount of human resources, policies and workflow processes existing hospitals with process changes implemented in the field. It can be concluded in less time on admin stage, stage pharmaceutical and satellite warehouses stage can shorten the processing time in the hospital. The efficiency of the process beyond the administrative processes to shorten hospital inpatients with insurance to 2 hours. Suggestions researchers that the socialization of medical importance to specialist resume, review of workforce, policy revisions and return patient administration process flow with insurance and job descriptions of staff whose role, revised MoU with an insurer to issue a confirmation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan tingkat lanjut peserta JKN pada anak yang merupakan pasien diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Kontekstual Diabetes Mellitus tahun 2015-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi observasional yang bersifat cross-sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dan sampel merupakan seluruh data peserta JKN di Indonesia yang pernah didiagnosis diabetes mellitus di layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut antara tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan aplikasi olah data Stata. Sampel hasil pembobotan diperoleh sebesar 938 peserta. Hasil penelitian diperoleh bahwa utilisasi rawat jalan tingkat lanjut peserta JKN pada anak yang memiliki penyakit diabetes mellitus di Indonesia tahun 2015-2020 sebagian besar diakses oleh peserta dengan jenis kelamin perempuan (80,65%), Jenis FKTP dokter umum (100%), kepemilikan FKRTL swasta (80,64% ), segmentasi kepesertaa PBI APBN (93,05%), hak kelas rawat III (83,53%), wilayah tempat tinggal regional 4 dan 5 (100%), dan memiliki penyakit penyerta (89,58%). Variabel yang memiliki hubungan secara signifikan dengan utilisasi rawat jalan tingkat lanjut adalah jenis FKTP, segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, wilayah tempat tinggal, dan penyakit penyerta. Dari hasil analisis didapatkan nilai Adjusted Odds Ratio (AOR) terbesar yaitu pada peserta yang memiliki penyakit penyerta 18,06 (95% CI: 11,01 – 29,62) yang menunjukkan bahwa peserta dengan penyakit penyerta memiliki peluang sebanyak 18,06 kali lebih besar untuk melakukan utilisasi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dibandingkan peserta yang tidak memiliki penyakit penyerta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan rawat jalan tingkat lanjut diabetes mellitus di Indonesia adalah penyakit penyerta.

---

This study aims to determine the factors associated with outpatient utilization of JKN participants in children who are diabetes mellitus patients in Indonesia based on the 2015-2020 Diabetes Mellitus Contextual BPJS Health Sample Data. This research is a quantitative study using an observational study design that is cross sectional. The sampling technique uses total sampling and the sample is all data on JKN participants in Indonesia who have been diagnosed with diabetes mellitus at Advanced Referral Health Facilities services between 2015-2020. This study uses the Stata data processing application. The sample of the weighting results was obtained for 938 participants. The results showed that the utilization of advanced outpatient care for JKN participants for children with diabetes mellitus in Indonesia in 2015-2020 was mostly accessed by participants with female sex (80.65%), FKTP types of general practitioners (100%), ownership Private FKRTL (80.64%), APBN PBI membership segmentation (93.05%), right to class III care (83.53%), region of residence regional 4 and 5 (100%), and have comorbidities (89, 58%). Variables that have a significant relationship with the utilization of advanced outpatient care are the type of FKTP, membership segmentation, treatment class entitlement, area of ??residence, and comorbidities. From the analysis results, the largest Adjusted Odds Ratio (AOR) value was obtained for participants who had comorbidities of 18.06 (95% CI: 11.01 – 29.62) which indicated that participants with comorbidities had 18.06 times the chance of making use of advanced outpatient health services compared to participants who do not have comorbidities. The results of the study concluded that the variables that most influenced the use of advanced diabetes mellitus outpatient care in Indonesia were comorbidities.

"

"Penelitian ini adalah Studi Kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif yang secara umum bertujuan mengevaluasi Kebijakan Sistem Antrian Pendaftaran Online Terjadwal Waktu Layanan yang selanjutnya disebut sebagai SIALI JADUL pada pasien rujukan BPJS di Poliklinik Rawat Jalan RSUD Budhi Asih Jakarta Timur. Penelitian dilakukan selama Bulan April-Mei 2017. Data kualitatif primer berupa FGD dan wawancara mendalam, dilengkapi data kuantitatif sekunder berupa dokumen data sampel penelitian Bulan September 2016 - April 2017 serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan SI ALI JADUL selama 8 bulan implementasi sebesar 70,14. Distribusi pendaftaran pasien berasal dari poliklinik sebesar 59,07, loket penjadwalan sebesar 15,10, kontrol rawat inap sebesar 9,32, pre-operasi sebesar 4,57, Sistem Penjadwalan Rujukan Online SPRO dari Puskesmas sebesar 9,32 dan Web/Android sebesar 3,69. Pada evaluasi kinerja, capaian efektifitas SI ALI JADUL, yaitu ketepatan waktu kehadiran pasien. Jumlah pasien terbanyak pada Kategori Hadir Tepat Waktu sebesar 73,08, yaitu hadir di masa cetak SEP 30 menit sebelum slot penjadwalan jam layanan, Dan jumlah pasien paling sedikit pada Kategori Hadir Mendahului Waktu 240 menit atau lebih sebesar 0,06 sebelum slot penjadwalan jam layanan. Capaian efisiensi SI ALI JADUL yaitu ketepatan waktu tunggu mendapatkan layanan. Peringkat pertama jumlah pasien terbanyak pada Kategori Waktu Tunggu Layanan 60-120 menit sebesar 28,78. Sedangkan Kategori Waktu Tunggu Layanan Tepat Waktu, sesuai SPM Rawat Jalan 60 menit berada di peringkat keempat sebesar 16,13. Identifikasi Critical Factor Succes SI ALI JADUL, didapatkan kategori High Priority sebesar 75, kategori Medium Priority sebesar 20 dan kategori LowPriorty sebsar 5. Kemudian dilakukan Analisa Fit/Gap SI ALI JADUL didapatkan Kategori Fit sebesar 45, kategori Partial Fit sebesar 25 dan kategori Gap sebesar 25.

---

This research is a studied case that conducted with qualitative and explorative approachs with main objective is to evaluate a policy implementation of Online Appointment Registration System with Scheduled Servicing Time SI ALI JADUL for BPJS patients in outpatient Clinics at RSUD Budhi Asih East Jakarta for 2016 ndash 2017. This research has been conducted in 2 months April May 2017 and sampled data taken from RSUD Budhi Asih East Jakarta. Qualitative data taken from Focus Group Discussion and exhaustive interviewed. Equipped with Quantitative secondary data such as reviewed internal documentation and site observation. Result of this research is found that average utilization of SI ALI JADUL online system during 8 months implementation is 70,14. Distribution of patients registration from polyclinic registration is 59,07, Scheduled on site registration is 15,10, inpatient controlling registration is 9,32, pre operation registration is 4,57. Online appointment source from government primary health care Puskesmas through Online Scheduled Appointment Patient System SPRO is 9,32 and data from web internet and android application is 3,69. From performance evaluation of effectivity of SI ALI JADUL shown that patients who visit to hospital have 3 visiting time category i.e. Advanced time, accurate time, and delayed time category. The most patients is accurate time category 73,08, this category for patients."

"Penelitian diskriptif korelasi dan crossectional ini bertujuan menguraikan tugas pokok fungsi(tupoksi) kepala seksi dan komite keperawatan dalam efektifitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. Hasil Penelitian pada 190 menunjukan mean 33,57 tahun, masa kerja 9,51 tahun, jenis kelamin perempuan 56,8% D3 keperawatan 90% menikah. Analisis data regresi logistik. Hasil analisis ada hubungan antara tupoksi kepala seksi, komite keperawatan dengan efektifitas pelayanan keperawatan (p=0,001>0,05). Tidak ada karakter individu terbukti sebagai variabel konfonding, tidak masuk dalam konfonding, tidak masuk dalam model akhir analisis multivariat. Disarankan pada kepada rumah sakit tentang pentingnya kejelasan tupoksi untuk peningkatan kinerja kasi dan komite keperawatan untuk menetapkan kebijakan setara dengan kepala bidang keperawatan.

---

This research is a descriptive correlation with cross sectional program. The research was aimed to describe the relationship between main duties and function of the section and nursing committee with effectiveness of nursing service at the hospital. The result showed that from 190 respondent, their average age is 33,57 years old; 9,51 years working period,; 56,8% of the female sex; as much as 90% have a diploma in nursing and has been married. The data was analyzed by the Chi-square test, the independent t test and the logistic regression test.

From he data analysis, it has been recognized that there is relation between main duties and function of the section heads and nursing committee with effectiveness of nursing services (p=0,001>0,05). No individual character that proved as confounding variables, not includes in the multivariate analysis model.

It is suggested to the director of the hospital to learn more about the importance of the main duties and function clarity to improve the performance of the section head and nursing committee by arranging a policy that is equivalent to the head of nursing departement."