Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang Terpidana (John Hamenda) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan aset miliknya dirampas untuk negara kemudian dilelang. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menganalisis permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dan Terpidana atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana akibat L/C fiktif dan Apakah terdapat aspek kerugian keuangan negara pada kasus dalam perspektif Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Dari penelitian, Penulis menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana pada kasus telah dilakukan namun kurang optimal, sedangkan perlindungan hukum terhadap Terpidana terletak pada astnya yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa dalam konteks jika suatu BUMN persero mengalami kerugian dimana terdapat penyertaan negara dalam bentuk saham pada BUMN persero tersebut, maka tidak dapat dikatakan adanya aspek kerugian negara namun yang lebih tepat adalah kerugian perusahaan/ BUMN persero.

---

A convict (John Hamenda) were convicted of corruption and their assets confiscated to the state and then auctioned. This research using normative juridical approach. The author analyzes the problem of how the legal protection of the auction the buyer and convict the offenders belong the spoils auction due to L / C fictitious and Are there aspects of financial loss to the state in the case Constitution perspective of State-Owned Enterprises. Of the study, the authors found that the protection of the law against the auction purchaser auction booty belongs to Convict on the case has been made, but less than optimal, while the protection of the law against offenders located on astnya are not derived from the proceeds of crime. In the study also found that in the context of a state-owned limited company if a loss where there is the inclusion of the country in the form of shares in the state-owned limited company, then it can not be said to be the aspect of the country, but the loss is more precise loss company / state owned enterprises."

"Searah dengan perkembangan di bidang perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia yang tidak lepas dari resiko kredit bermasalah, oleh karenanya pemerintah telah mendirikan lembaga jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk nyata kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah terbukti dengan adanya kegiatan lelang eksekusi atas barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya terhadap kewajiban (wanprestasi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah wanprestasinya seorang debitur tidak serta merta membuatnya kehilangan hak-haknya. Debitur yang barangnya dilelang dengan nilai di bawah harga pasar berhak mendapatkan perlindungaan hukum, sama halnya bagi kreditur juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tesebut. KPKNL yang juga meliputi Pejabat Lelang mempunyai peran penting sebagai pihak yang berwewenang untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai tanggung jawab Kantor Lelang termasuk di dalamnya Pejabat Lelang atas prosedur pelaksaan pelelangan yang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir timbulnya sengketa. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962 K/Pdt/2011 yang menggugat pihak kreditur (PT Bank Panin), KPKNL serta Pemenang Lelang (PT Sawalata Karya Bersama) yang diajukan oleh debitur (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) yang merasa dirugikan dengan penetapan harga obyek lelang Hak Tanggungan yang dianggap telah dijual dengan nilai dibawah harga pasar, yang dimenangkan oleh kreditur. Dari hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban kantor lelang lebih bersifat formal bukan material, dalam hal ini lelang yang dilaksanakan kantor lelang Makassar telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara.

---

In line with banking and other financing institution growth in Indonesia, which is not free from the risk of non-performing loans, therefore the government has established a strong guarantee institutions in order to provide legal certainty for stakeholders. The existence of legal certainty, which presented by government can be seen in an auction execution as a consequence of default. The problem is a debtor who is default does not lose his rights, they still have legal protection. The property of defaults then be sold by auction with a value below market price eligible deserve legal protection, as well as the creditors are deserve legal protection. State Assets and Auction Service Office which also includes officials have an important role as the authorities to conduct an auction. Therefore, it need to be clear about the responsibilities of the State Assets and Auction Service Office that will be very beneficial for the parties who are involved to minimize lawsuit. Related to Supreme Court Decision No. 1962 K/Pdt/2011 who sued the creditor (PT Bank Panin), State Assets and Auction Service Office, as well as the Winning Bidder (PT Sawalata Work Together) filed by the debtor (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) who feel aggrieved to his property which have been sold below market price. From the research, the responsibility of Auction Office are formal not material, in this case, Makassar Auction Office has been done with proper procedures. Research literature with the normative juridical form of research that is descriptive and evaluative study design Case Study Design to obtain a comprehensive and integrated information related to the case in a court ruling that supported the studied primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews and document study."

"Penelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

This research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai wanprestasi oleh pemenang lelang dalampelaksanaan lelang pada balai lelang swasta (Studi Kasus IBID-PT Balai LelangSerasi Pekanbaru). Dalam pelaksanaan lelang, seharusnya pemenang lelangmenyelesaikan pembayaran lelang. Namun dalam prakteknya, ternyata dijumpai banyak kasus dimana pembeli lelang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu termasuk dalam pelaksanaan lelang di balai lelang. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah tata cara pelaksanaan lelang serta kendala-kendala yang ditemui dan bentuk wanprestasi oleh pemenang lelang serta penyelesaiannya, khususnya di balai lelang IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dalam hal pemenang lelang yang wanprestasi akan hangusnya uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Blacklist selama 6 (enam) bulan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tort by winning bidders of auctions conducted bya private auction house (a case study of the IBID-PT Balai Lelang Serasi, anauction house in Pekanbaru). In an auction, the winning bidders should fulfill allof the payment in of the auction on time. However, in practice, there were many cases where the winning bidder did not fulfill their obligations on time (tort), including in auctions at auction houses. Therefore, the problems discussed in this thesis are the implementation procedure of auction and constraints encountered and kind of default by the auction winner and its completion, particularly at auction IBID-PT Balai Lelang Serasi Pekanbaru. The research methods used in this thesis is Juridical Sociology. The technique of collecting data used in this research are interviews and documents study. The theses found that in case the winning bidder is in default, the deposit money, in this case Rp. 5.000.000,- (five million rupiah), will be forfeited by the auction house and the winning bidder will be blacklisted for 6 (six) months"

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 belum terjadi terobosan baru bagi dunia usaha khususnya dunia perbankan dalam hal mengeksekusi barang agunan kredit macetnya, walaupun berdasarkan Undang-Undang tersebut pihak perbankan selaku kreditor diberikan hak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap kredit macet yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui institusi lelang. Pada dasarnya sistem penjualan secara lelang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stb. 1908 No.189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stb. 1908 No.190). Sedangkan sebagai penyelenggara pelayanan lelang di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, melalui kantor operasionalnya yang disebut Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah persentase lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Perbankan Swasta kepada KP2LN Jakarta I adalah sebagai berikut; lelang yang tidak laku mencapai 24% dan jumlah gugatan terhadap lelang Hak Tanggungan tersebut mencapai 20% terlebih berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 40 responden pengguna jasa lelang 62% menyatakan telah puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KP2LN Jakarta I, tetapi terdapat 38% responden yang belum puas terhadap pelayanan KP2LN Jakarta I. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan menggunakan sarana hukum Hak tanggungan hanya dapat diterapkan terhadap bank swasta dengan menggunakan Pasal 6 dan Pasal 14 jo. Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan untuk bank pemerintah mempunyai dasar hukum yang mengatur penanganan kredit macet tersendiri yang bersifat lex specialist dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 melalui prosedur pengurusan piutang negara."

"Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen atas objek yang hendak dilelang. Nilai limit bertujuan agar lelang dapat optimal. Namun, dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL ditemukan suatu fakta hukum dimana terjadinya suatu lelang yang penetapan nilai limit ditetapkan oleh pengadilan negeri di bawah harga riil dan diikuti dengan hasil lelang yang lebih rendah dari harga riil. Pengadilan negeri dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL menetapkan nilai limit tidak berdasarkan hasil penilaian oleh jasa penilai independen sebagaimana diwajibkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang. Ketidaksesuaian ini akhirnya menghasilkan suatu lelang yang hasilnya tidak cukup untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor, sehingga mendatangkan kerugian bagi debitor dan kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Dapat disimpulkan dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL pengadilan negeri adalah sah dan berwenang sebagai penjual dan menetapkan nilai limit. Namun, penetapan nilai limit oleh pengadilan negeri bertentangan dengan PMK 106/PMK.06/2013 dan pelaksanaan lelang ini tidak melahirkan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

---

In the event of bad loan, auction intended to sell pledged object with the best price in order to pay off debtor?s debt to creditor. Auction recognizes reserve price which is the restriction of the lowest price when the auction started. Reserve price determination is based on assessment on the auction object by an independent appraisal. Reserve price intended to give the best result of the auction. However, the district court decision number 02/PDT.G/2010/PN.MGL. shows legal fact where auction held with a reserve price that determined by the district court without based on an independent appraisal assessment on the auction object and this event is inconsistent with PMK 106/PMK.06/2013. Eventually, the auction result did not cover debtor?s debt to creditor. Both of debtor and creditor are disadvantaged in this event. This research is a juridical normative research with the type of prescriptive research. There are some conclusions based on the above case. First, the district court is the legitimate seller of the auction and has the authority to determine the reserve price. However, the determination of the reserve price by the district court in this case is not in accordance with PMK 106/PMK.06/2013 and cause disadvantage to the party."

"Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.

---

In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns."

"PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait (1) perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan lelang; dan (2) perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa penguasaan hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah sebagi berikut: (1) pemalsuan identitas debitur dikategorikan sebagai PMH dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan lelang; dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi pemilik obyek lelang adalah berupa hak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk membatalkan lelang; sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang (yang beritikad baik) adalah hak untuk mendapatkan kembali uang pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkannya; untuk kreditur, berhak mengajukan tuntutan ke pangadilan atas pemalsuan identitas debitur dan membayarkan sejumlah ganti rugi. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak terkait lelang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pertanahan guna memeriksa riwayat kepemilikan tanah. Selain itu, hakim dalam menangani kasus serupa seyogyanya berpedoman pada SEMA No. 7/2012 guna melindungi pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik.

---

The unlawful act committed by the debtor in the credit agreement resulted in the cancellation of the mortgage execution auction as happened in the case in the Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020. The cancellation of the auction has certain legal impacts on the parties, in this case the actual owner of the auction object, the auction buyer and creditors. Therefore, this research was conducted to raise issues related to (1) unlawful acts which are the basis for canceling auctions; and (2) protection for parties who are harmed in a series of land rights control events. This legal research is a doctrinal research with an explanatory research type. The results of the research are as follows: (1) forgery of the debtor's identity is categorized as unlawfull act and can be used as a cause for canceling the auction; and (2) the form of legal protection for the owner of the auction object is in the form of the right to submit a claim to the Court to cancel the auction; while the form of legal protection for auction buyers who have good intentions is the right to get back the settlement for the auction object won; for the creditor, has the right to file a lawsuit against the court for fabricate the identity of the debtor and paying a sum of compensation. Therefore, suggested to the parties that involved in the auction to apply the precautionary principle and cooperate with the Directorate General of Population and Civil Registration and the Land Office to background check of land ownership. In addition, judges in handling similar cases should be guided by SEMA No. 7/2012 to protect auction winners as buyers with good faith."

"Lelang atau penjualan yang merupakan bentuk jual-beli memberikan beberapa manfaat berbeda dibandingkan jual-beli pada umumnya. Dalam kasus yang diteliti terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang. Hal ini terjadi karena pemenang pertama tidak hadir dan diwakili tanpa surat kuasa, oleh karenanya diajukan lelang kembali dan terpilihlah pemenang lelang kedua. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum antara lain perihal kepemilikan terhadap objek lelang tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pemenang lelang eksekusi dan perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi dalam hal terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa pemenang lelang yang sah adalah pemenang lelang yang kedua sebab pemenang lelang pertama tidak hadir dan orang yang mewakilinya di pelelangan tidak diberi surat kuasa untuk mewakilinya sehingga syarat subjektif tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dilakukan dengan menerbitkan Risalah Lelang, karena Risalah Lelang merupakan produk dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang diakui secara hukum sebagai alat bukti yuridis atas pelaksanaan lelang termasuk pemenang lelang.

---

Auctions or sales, which are a form of buying and selling, provide several different benefits compared to buying and selling in general. In the case studied there were two parties who claimed to be the winner of the auction. This happened because the first winner was not present and was represented without a power of attorney, therefore another auction was submitted and the winner of the second auction was selected. This condition raises legal issues, including regarding ownership of the auction object. The issues raised in this research are regarding the validity of the execution auction winner and the legal protection of the execution auction winner in the event that there are two parties who claim to be the valid auction winner. To answer this problem, doctrinal research methods are used, with an explanatory typology. The results of the analysis from this research show that the valid auction winner is the second auction winner because the first auction winner was not present and the person who represented him at the auction was not given a power of attorney to represent him so the subjective requirements were not fulfilled based on Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Instructions for conducting auctions. Legal protection for the winner of the execution auction is carried out by publishing the Auction Minutes, because the Auction Minutes are the product of an authorized official following the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 which is legally recognized as juridical evidence of the implementation of the auction, including the auction winner."

"Tesis ini membahas berbagai aspek terkait penetapan nilai limit lelang eksekusi, perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit macet, perlindungan hukum lelang eksekusi yang nilainya tidak mencukupi pelunasan, penyelesaian sengketa melalui restrukturisasi kredit, dan penanganan bantahan perbuatan melawan hukum (PMH). Selanjutnya, penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Clp sampai dengan tingkat peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/2021 mengenai permasalahan penetapan nilai limit dan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe eksplanatoris analitis. Hasil penelitian didapatkan bahwa penjual memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai limitnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian ditetapkan berdasarkan penaksiran oleh penaksir. Kemudian, kreditur selaku pemegang jaminan hak tanggungan saat terjadinya wanprestasi kredit macet memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan barang tersebut melalui metode pelelangan umum selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan berhak dilindungi haknya dalam mengambil pelunasan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selanjutnya, dalam suatu kasus lelang yang harga lelangnya tidak mencukupi pelunasan piutang, maka kreditur berhak mengajukan gugatan atas sisa utang yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang terrdapat dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata.

---

This research analyzes various aspects related to determining the limit value for execution auctions, legal protection for creditors in non-performing loan, legal protection for execution auctions whose value is insufficient for repayment, dispute resolution through credit restructuring, and handling objections to unlawful acts. Furthermore, this research analyzes the Cilacap District Court Decision Number 68/Pdt.G/2017/PN Clp until the review of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 426 PK/Pdt/2021 regarding the issue of determining limit values ​​and legal protection for creditors holding collateral mortgage right. This research was used doctrinal legal research with an analytical explanatory type. The result shows that the creditor has the authority to determine the limit value based on Minister of Finance Regulation Number 27 of 2016 on Guidelines on the Implementation of Auctions which determined based on an assessment by the appraiser. Then, the creditor as the holder of mortgage rights in terms of non-performing loan has the authority to sell the goods through a public auction in line with the provisions on Law Number 4 of 1996 on the Land and Property Rights related to the land and have the right to be protected in taking repayment of defaults committed by the debtor. Furthermore, in an auction case where the auction price is not sufficient to pay off the debt, the creditor has the right to file a lawsuit for the remaining debt owned by the debtor in accordance with the provisions contained in Article 1131 jo. Article 1132 of Indonesian Civil Code."