Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustry baja merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara. Industri logam di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik akan produk baja, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun, banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping terutama yang berasal dari China sehingga menimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanya unfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan anti dumping duty/bea masuk anti dumping. Pengenaan Bea Masuk Antidumping yang baru saja ditetapkan oleh Indonesia di tahun 2013 ialah terhadap produk Baja Lembaran Canai Dingin (Cold Rolled Coil/ Sheet (CRC/S)) dari China dan beberapa negara lainnya. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisis secara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreement. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor politis juga menentukan pengenaan bea masuk anti dumping. Sehingga perlu dilakukan analisis menggunakan "Theory of justice" dalam rangka menciptakan perdagangan yang adil.

---

ABSTRACTSteel industry is a strategic sector in the economy of a country. Steel industry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is still necessary to import steel product. However, many of these imported products are sold at dumping prices, especially those from china giving rise to unfair trade. One of trade remedy measures as a result of unfair trade remedies can recover trough the imposition of antidumping duty. In 2013, Indonesia imposes antidumping duty for Cold Rolled Coil/ Sheet (CRC/S) from China and other countries. Imposition of antidumping duty will be analyzed descriptively with the antidumping agreement conformity. While, it cannot be denied that political factors also determine imposition of antidumping duty. It is need to use analytical theory of justice in order to enforce fair-trade "

"ABSTRAKBeberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yangmengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakanantidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengankata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebihdahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yangmengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secarakeseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakanAntidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengankepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury,dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya.Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencobamenegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausulwajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama PutaranDoha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetapsaja tidak tercapai kesepakatan.Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interestdalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupuninternasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuatketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuantersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya,Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm PerjanjianAntidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas,proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimanadidefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhirTesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada parapengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatifdari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadapketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginyakepentingan nasional yang lebih besar.

---

Abstract Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging theinvestigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures isin the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure,its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interestshould be studied. The investigating authorities may decide not to impose theAntidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction withpublic or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, andcausation.During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate amandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failedto do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but theagreement has not been reached so far.This thesis will shortly explore the legal concept of national interest inAntidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problemsand possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. Inachieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methodsof analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interestconsideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect theprinciples of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of theWTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes thatthe strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumerorganizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantialrules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future."

"Cina, selain terkenal akan kebudayaannya yang tinggi, juga terkenal akan pemikiran yang dihasilkan oleh para filosof-nya sejak jaman dinasti Zhou (1027-256 SM)'. Salah satu dari filusuf Cina terkenal yang hidup pada jaman tersebut adalah Konfusius (551-479 SM), filusuf Cina pertama yang pemikirannya dituangkan ke dalam tulisan secara teratur. Kemudian muncul aliran Daoisme, dan Buddhisme yang dalam perkembangannya hingga saat ini ketiga aliran tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Cina. Filsafat Cina berbeda dengan Filsafat Barat. Perbedaan ini diakibatkan adanya perbedaan keadaan masyarakat dan perbedaan kondisi alam pada daerah tempat pemikiran itu dihasilkan, penggunaan gaya bahasa yang berbeda dalam menuangkan konsep pemikiran dalam bahasa tulis, dan beberapa perbedaan dalam memandang hubungan sosial. Sebuah pemikiran yang dihasilkan tidak akan lepas dari kondisi daerah pada masa itu dan kondisi sosial masa itu. Hal ini terlihat dengan jelas dalam pemikiran Cina, yaitu dalam hirearki kelas sosial sarjana atau cendekiawan (_) dan petani ditempatkan di kedudukan sosial yang paling atas sedangkan pedagang ditempatkan di kedudukansosial yang paling bawah. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat Cina pada masa itu bahkan sampat saat ini yang mayoritas adalah petani, sedangkan sarjana adalah kalangan berpendidikan yang telah mempelajari ajaran filsafat atau bahkan seorang filosof, Kalangan sarjana pada umumnya berasal dari keluarga bangsawan atau tuan tanah. Salah satu yang menjadi keunikan dari filsafat Cina adalah gaya bahasa yang digunakan ketika dituangkan ke dalam bahasa tulis tidaklah sama dengan gaya bahasa lisan. Gaya bahasa yang digunakan dalam tulisan lebih bersifat penggambaran metafora, tidak langsung kepada permasalahan atau kejadian sebenarnya dan pesan yang ingin disampaikan dituliskan secara tersirat bukan tersurat"

"Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang melebihi 18 bulan terhadap impor produk kertas yang salah satunya berasal dari Indonesia. Permasalahannya adalah terlampauinya batas maksimum 18 bulan penyelidikan Anti-dumping tersebut disebabkan oleh penundaan atau penghentian sementara penyelidikan anti-dumping yang diperintahkan hakim pengadilan domestik Pakistan kepada Otoritas penyelidik Pakistan yaitu National Tariff Commission NTC) hingga putusan dikeluarkan. Apabila dimasa yang akan datang penundaan tersebut terulang kembali, maka kelancaran ekspor kertas Indonesia ke Pakistan akan terganggu. Tujuan penulisan ini tidak hanya untuk memahami kesesuaian penundaan Penyelidikan Anti-dumping oleh Pakistan terhadap ketentuan WTO tetapi juga menganalisa kepastian hukum atas penundaan penyelidikan anti-dumping tersebut, serta upaya pencegahan yang efektif yang seharusnya dilakukan Indonesia. Temuan dari penullisan ini adalah Pakistan bertentangan dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) dan Marrakesh Agreement. Sehingga, Upaya Pembelaan yang paling relevan untuk dilakukan Indonesia adalah menegosiasikan permasalahan ini pada forum Joint Negotiating Committee (JNC) ke-3, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Namun jika tidak tercapai kesepakatan pada forum tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia membawa permasalahan ini ke forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

---

As a member of the WTO, Pakistan has the right to conduct anti-dumping investigations if there are alleged dumped imports which causing injury to its domestic industry. Both WTO provision and Pakistan's domestic regulations stipulate that an anti-dumping investigation shall be concluded no more than 18 months. However, Pakistan has conducted 2 (two) times Anti-dumping investigations which exceed 18 months against alleged dumped imports of paper products, including imported from Indonesia. The problem is that the maximum limit of 18 months of the Anti-dumping investigation was exceeded due to the delay or suspension of the anti-dumping investigation which was ordered by the Pakistan Domestic Court to the investigating Authority of Pakistan, namely the National Tariff Commission (NTC) until the verdict was issued. If the suspension will recur in the future, the flow of Indonesia exports of paper products to Pakistan will be disrupted. The purpose of this thesis is not only to understand the consistency of the suspension of the Antidumping Investigation by Pakistan against the provisions of the WTO but also to analyze the effective trade defense efforts that Indonesia should take. The finding of this thesis that Pakistan has acted inconsistently with the provision of Anti-Dumping Agreement (ADA) and the Marrakesh Agreement. Therefore, the most relevant trade defense effort for Indonesia is negotiate this issue at the 3rd Joint Negotiating Committee (JNC) forum, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). However, if no agreement is reached at the forum, then Indonesia should have brought this issue to the Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

"

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."