Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri bagi setiap pemegang izin dan kontrak karya pada tahun 2014 nanti. Skripsi ini mengkaji tentang pengaturan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri pada produk akhir mineral tembaga menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang kewajiban peningkatan nilai tambah tersebut. Kewajiban ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa untuk mineral tembaga harus diolah di dalam negeri, dan hal ini mengakibatkan setiap kontraktor pertambangan tembaga, termasuk PT Freeport Indonesia, berkewajiban mendirikan smelter, terlepas dari apakah pendirian smelter tersebut menguntungkan atau merugikan kontraktor. Sedangkan, apabila mengacu pada Kontrak Karya PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia mendirikan smelter hanya apabila menguntungkan sesuai dengan klausul ?paling menguntungkan secara ekonomi?. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, maka untuk kewajiban peningkatan nilai tambah, bagi PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena keduanya mengatur hal yang sama, yaitu kewajiban peningkatan nilai tambah; sedangkan untuk pendirian smelter, bagi PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena adanya asas grandfather clause dalam arah kebijakan dasar investasi bahwa peraturan yang terbit setelah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ditandatangani tidak berlaku surut terhadap Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.

---

The Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining mandated an obligation of increasing added value through processing and/or refining activities inside the country for each of the licensee and contract of work holders in the year of 2014. This mini thesis examines the interpretation of the obligation of increasing added value through processing and/or refining activities inside the country of copper mineral products according to The Law No. 4 of 2009 and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia. By using normative methods, this study shows that The Law No. 4 of 2009 does not provide an explanation of the increasing added value obligation. This obligation is further elaborated in The Minister Regulation of Energy and Mineral Resources No. 7 of 2012 on Mineral Added Value through the Processing and Refining Activities. The Minister Regulation explained that for copper minerals must be processed inside the country, and this has resulted in any copper mining contractors, including PT Freeport Indonesia, is obliged to establish a smelter, regardless of whether the establishment of the smelter is profitable or harmful to the contractor. Meanwhile, according to The Contract of Work of PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia will establish a smelter if only it is profitable in accordance with the clause ?most economically profitable?. In case of there is a difference of regulation, then for the obligation of increasing added value, The Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia should be applied to PT Freeport, as both regulate the same thing which is the obligation of increasing added-value; while for the establishment of a smelter, for PT Freeport Indonesia the regulation that should be applied is The Contract of Work of PT Freeport Indonesia because of the principle of grandfather clause in the basic policy direction of investment that regulates issued after the Contract of Work of PT Freeport Indonesia had been signed does not apply retroactively to the Contract of Work of PT Freeport Indonesia. "

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009") membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam keberlakuannya, UU Pertambangan 2009 tetap memberikan penghormatan terhadap Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat UU Pertambangan 2009 disahkan, walaupun penghormatan tersebut diiringi pula dengan adanya "paksaan" agar dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Karya dengan ketentuan dalam UU Pertambangan 2009. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakah renegosiasi Kontrak Karya telah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tambang. Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi Kontrak Karya ternyata membawa ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha tambang dikarenakan proses renegosiasi yang berlarut-larut serta adanya berbagai kepentingan di dalamnya.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining ("Mining Law 2009") made changes to the Indonesian mining activities where previously mining businessmen using Contract of Work ("CoW") for doing their business then it has now been turned into a permit concept in form of Mining Permit (IUP). In its enforcement, Mining Law 2009 still respects the enforceability of the CoW that is still effective upon the Mining Law 2009 was passed, despite of the fact that such respect is also accompanied by the "coercion" in order to adjust the provisions of Contract of Work in line with the provisions in Mining Law 2009.

This thesis is made by using the normative juridical method through study of documents and review of the written legal norms which included research on whether the renegotiation of CoW has provided legal certainty for mining businessmen. Result of this research is that the CoW renegotiation evidently brings legal uncertainty for mining businessmen due to protracted renegotiation process and there are various interests in it."

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."

"Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga.

---

This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"ABSTRAKKegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalammemberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional danpembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan danpengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasapertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber dayaalam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha sehingga tidak merugikan kepentingannegara dan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaturanPemerintah dalam membatasi kerjasama dalam pelaksanaan usaha jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridisnormatif yang menginventarisasi, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangandan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat Penelitian tesisini, bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah dengan metodeanalisis kualitatif. Pengaturan pemerintah dalam pembatasan kerjasama kegiatan usahajasa pertambangan khususnya dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan penambangandan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya sangat penting dilakukan untukmenghindari adanya transfer of profit, akan tetapi pemerintah sebaiknya perlumemperhatikan adanya perbedaan penjabaran ketentuan dalam UU Minerba danperaturan pelaksananya, serta peningkatan pengawasan di lapangan, sehingga dapattercapai kemandirian dan efektifitas pengusahaan di bidang pertambangan, sertamemberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran sertakesejahteraan rakyat

---

ABSTRACTBusiness activities of mineral and coal mining significantly has an important role inproviding value-added to national economic growth and development in a sustainabledistrict. Given this, government regulation and supervision is indispensable especiallyfor mining services business partnership arrangements that exist in the organization andundertaking limitation of natural resources in Indonesia by business actor effort to notharm the national interest and the wider community. The purpose of this research is tosee how the arrangement limits the government in the implementation of jointcooperation in mining services business. Research methods used in this study isnormative juridical research, study and analyze the legislation and other secondary datarelated to study materials. The nature of this thesis research is descriptive analytics. Themethod used to analize data in this research is qualitative analysis. Limitation ofgovernment regulation in mining services business activities of cooperation in particularin the implementation of regulation of mining activities and participation subsidiariesand/or affiliates is very important to avoid any such transfer of profit, but thegovernment should have notice a discrepancy explanation of the provisions in the ActMinerba and its implementing regulations, and increased supervision on the field, so asto achieve independence and effectiveness of the undertaking in the field of mining, aswell as added value to national economy and achieve prosperity and welfare of thepeople"

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."