Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas proses diplomasi Pemerintah Indonesia di tingkat regionalmaupun domestik yang dipengaruhi birokrasi politik domestik terkait ratifikasiASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menyarankan PemerintahIndonesia untuk melakukan kesiapan teknis dan dana dengan lebih matang;mengesampingkan ego sektoral masing-masing institusi; dalam membuatkebijakan publik terkait isu lingkungan, khususnya sektor kehutanan, PemerintahIndonesia harus memiliki rancangan berpikir jangka panjang dan cara kerja yanglebih terintegrasi.

---

ABSTRACTThe focuses of this research are the Indonesia government diplomacy in regionaland domestic level. The purpose of this research is to understand the dynamics ofIndonesia government diplomacy that influenced by domestic bureaucraticpolitics in regional and domestic level regarding the ratification of ASEANAgreement on Transboundary Haze Pollution. This research is qualitativeexplanative interpretive. The data were collected by means of deep interview. Theresearcher suggest that Indonesia government should conduct technical and fundsreadiness related the implementation of ASEAN Agreement on TransboundaryHaze Pollution; lay aside institution sectoral’s ego; in making public policy,regarding the environmental issues, especially forestry sector, Indonesiagovernment must have long-term visions and more integrated framework."

"ABSTRACTAnalisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwakebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, sepertikapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, danideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabungmembentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadipertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akanmencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan caramemperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negarayang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor diatas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperanpenting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentukkebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akanmenggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metodeinduktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangandiplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia.

---

ABSTRACTOver time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth theidea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such asmilitary capability and economy, as well as ideational factors, such as country?svision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will beusing Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such asinductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesiandiplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as thecornerstone in Indonesia's foreign policy."

"Imbal Dagang (counter-trade) mcrupakan salah satu model pemhiayaan dan sistem perdagangan yang berlaku secara intcrnasional yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ekspor nasional. pertumbuhan industri di dalam negeri. membuka kesempatan kcrja yang lebih leas, selain penghematan devisa.Ada sejumlah manfaat dari imbal dagang antara lain kita melakukan penghematan APBN danlatau devisa dalam rangka pembelianlimpor yang dibutuhkan. Selain itu, membuka peluang atau akses pasar non tradisional bagi barang-barang yang diproduksi oleh pihak swastalpemerintah/BUMN dan meningkatkan produksi bagi barang-barang yang termasuk dalam skema imbal dagang. Program tersebut juga merupakan stimulus ekonomi yang berdampak pada peningkatan penyerapan lenaga kerja antar sektor (multiplier effects), faktor pendukung akselerasi pembangunan sejalan dengan exit program dari IMF.Dalam lesis ini, dilakukan analis terhadap kelemahan dan kelebihan prinsipprinsip yuridis yang terkandung dalam perjanjian imbal dagang (counter-trade) dan analis yuridis berkaitan dengan tepat tidaknya Indonesia memilih perjanjian imbal dagang (counter-trade) sebagai altematif model.Upaya yang dilakukan oleh Indonesia perlu adanya kehati-hatian dalam penjajakan, perundingan, pembahasan dan pelaksanaan suatu perjanjian imbal dagang dengan memperhatikan dan mengacu kepada kepentingan nasional Indonesia serta memperhatikan kesiapan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perdagangan imbal balik.Disamping itu pula perlu memperhatikan dan mematuhi ketentuan AFTA dan WTO agar pclaksanaannya dapat berjalan lancar dan kepentingan nasional Indonesia terlindungi sehingga usaha dalam rangka meningkatkan perdagangan dan inengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dapat dilakukan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia menunda ratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS). ASEAN MAFLAFS merupakan salah satu bentuk kerjasama transportasi udara pada jasa angkutan udara yang perlu diimplementasi oleh negara anggota ASEAN guna mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia pada awalnya menargetkan untuk meratifikasi ASEAN MAFLAFS pada tahun 2013, namun ratifikasinya baru terlaksana pada tahun 2015. Penundaan yang dilakukan Indonesia tersebut yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, model analisa penelitian ini menggunakan teori two-level games dari Putnam. Penggunaan teori two-level games untuk melihat interaksi antara domestik dan internasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan ratifikasi disebabkan adanya penolakan dari angkutan udara kargo nasional. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dalam rangka mendapatkan dukungan dari angkutan udara kargo nasional sehingga ASEAN MAFLAFS dapat diratifikasi.

---

ABSTRACT

This research aims to explain the reason of Indonesia for postponing ratification of ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS). ASEAN MAFLAFS is one form of air transport cooperation on air freight services which need to be implemented the ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community (AEC). Indonesia initially targeting to ratify ASEAN MAFLAFS in 2013, but its ratification was finally done in 2015. The postponement that conducted by Indonesia is the question of this research. In answering the question, the analysis model of this research using two-level games theory by Putnam. The use of two-level games theory to observe the interaction between domestic and international.

The result showed that the postponement in ratification was due to the refusal of national cargo air transport. The Government of Indonesia perform some strategies in order to get support from national cargo air transport so ASEAN MAFLAFS can be ratified."