Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang terjadinya transisi demokrasi di Myanmar dengan menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2003-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena inisiatif elit penguasa yang secara dominan didorong oleh faktor-faktor eksternal yang datang dari aktor internasional. Argumen ini didapatkan setelah dilakukannya analisis perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Myanmar. Faktor-faktor yang dianalisa diambil dari indikator-indikator konsep transisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

---

The focus of this study is about the democratic transition in Myanmar. This research is conducted using quantitative method, focusing mainly in literature study. The purpose of this research is to identify reasons behind the democratic transition in Myanmar by analyzing the events happening during 2003-2010. The finding of this research describes that external factors and international actors is determinant in pushing the military regime to start the democratic transition in Myanmar. This argument derived from a comparative analysis between internal and external factors existed in Myanmar. These factors are taken from democratic transition concept indicators stated by the experts."

"Skrispi ini membahas terjadinya transisi demokrasi di Myanmar. Dengan mengacu kepada teori Samuel P. Huntington mengenai faktor pendorong demokratisasi dan pola transisi demokrasi, skripsi ini berargumen bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena diinisasi oleh rezim yang sedang berkuasa, dan dipengaruhi beberapa faktor pendorong, yaitu 1) krisis legitimasi, 2) faktor ekonomi, 3) perubahan keagamaan, 4) perubahan kebijakan pelaku eksternal dan 5) efek demonstrasi. Melalui penelitian kualitatif dan studi literatur skripsi ini menemukan bahwa proses transisi demokrasi di Myanmar dimulai setelah liberalisasi awal yang dilakukan oleh rezim militer pada tahun 2007, dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Thein Sein pasca pemilihan umum 2010. Sepanjang 2011-2016, pemerintahan Thein Sein yang melibatkan koalisi militer dan sipil transisi demokrasi terbatas di Myanmar melalui penerapan kebijakan reformasi politik dan ekonomi. Dari temuan tersebut skripsi ini menyimpulkan bahwa pola transisi demokrasi Myanmar yang diinisiasi oleh rezim militer dan diterapkan secara terbatas dibawah pengaruh kuat militer dan pelibatan kelompok opisisi dalam pemerintahan Thein Sein merefleksikan ciri model transformasi.

---

This thesis discusses the occurrence of democratic transition in Myanmar. Referring to Samuel P. Huntington’s theory regarding the driving factors for democratization and the pattern of democratic transition, this thesis argues that the democratic transition in Myanmar occurred because of the initiatied by the ruling regime and influenced by several factors, such as 1) legitimacy crisis, 2) economic factors, 3) religious changes, 4) changes in policies of external actors and 5) demonstration effects. Through qualitative research and literature study, this thesis finds that the democratic transition process in Myanmar began after the initial liberalization carried out by the military regime in 2007, and continued by a new government led by Thein Sein after the 2010 general election. During 2011-2016, Thein Sein’s government involving military and civil coalitions of limited democratic transition in Myanmar through the implementation of political and economic reform policies. From these findings, this thesis concludes that the pattern of Myanmar’s democratic transition initiated by the military regime and implemented in a limited manner under the strong influence of the military and the involvement of opposition groups in Thein Sein’s government reflects the characteristics of the transformation model."

"With the world watching closely, Myanmar began a process of political, administrative and institutional transition from 30 January 2011. After convening the parliament, elected in November 2010, the former military regime transferred power to a new government headed by former Prime Minister (and retired general), U Thein Sein. With parliamentary processes restored in Myanmars new capital of Naypyitaw, Thein Seins government announced a wide-ranging reform agenda, and began releasing political prisoners and easing press censorship."

"Perubahan-perubahan dalam tata hubungan internasional yang memberi perhatian lebih pada permasalahan demokrasi dan juga permasalahan Hak Asasi Manusia sangat mempengaruhi pada kebijakan-kebijakan suatu negara yang diterapkan baik dari internal negara maupun dari eksternal negara tersebut. Perhatian pada masalah kebijakan luar negeri, demokrasi dan hak asasi manusia ini kemudian mulai menjadi sebuah tema serta bagian yang amat penting didalam tujuan-tujuan negara pada saat ini. Permasalahan demokrasi dan HAM sejak perang dingin berakhir bukan lagi menjadi persoalan dalam lingkup domestic tapi sudah mengglobal seakan-akan tanpa batasan lagi. Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia terkait dengan permasalahan demokrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh negara Myanmar bergerak maju sejalan dengan pembentukan komisi bersama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Myanmar.Hal ini adalah bukti yang amat konkret akan adanya dukungan Republik Indonesia terhadap Myanmar terutama dalam membimbing Myanmar menjalani tahapan transisi demokrasi dan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas dan aktif serta sesuai dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam penelitian ini penulis menujukkan peran Indonesia dalam memecahkan permasalahan di Myanmar. Selain itu penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang diberikan oleh K.J. Holsti sebagai pendekatan untuk menjelaskan tentang policy making process yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Holsti membagi faktor ekternal dalam membentuk kebijakan luar negeri salah satunya ialah permasalahan global serta dunia saat ini yaitu permasalahan demokrasi. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri salah satunya yaitu opini publik.

---

The changes of International Relationship that give more attention to the Democratization problem and also to the Human Rights have a big influence to the state policy which practiced in internal and external policy of the state. The attention to the Foreign Policy problems, Democracy and Human Rights become a theme also a part of the important state purpose, nowadays Democracy and Human Rights since Cold War ended, not a domestic problem anymore, but already globalized without any bonderesed domestic. Indonesian Foreign Policy connected to the Democracy problems in Myanmar that nowadays seen in Joint Commision between Indonesia and Myanmar.

This is the concret support of Indonesian to Myanmar in facing through the democratization transition periode, and also a face off Indonesian Foreign Policy which is value as Active and Free. Same perception with Indonesian Foreign Policy that we want to increase the quality of Indonesian diplomacy to push the national interest. In this thesis, the writer the writer want to explain Indonesian contribute to solve the problems in Myanmar. The writer also used the theory of KJ Holsti to explain the policy making process that happened in Indonesia. According to Holsti, two factors in making process in foreign policy was internal factors and external factors. First, external factor is the global problems ( Democracy and Human Rights problems ) and the internal problems is Public Opinion."

"Tesis ini berjudul Intervensi ASEAN terhadap Myanmar, Tahun 2003: Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Topik ini menarik untuk diteliti karena ASEAN telah berani melakukan intervensi low coercion terhadap negara anggotanya yang dalam hal ini adalah Myazunar berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan proses demokrasi di negara itu. Mengingat sebelumnya ASEAN sangat kaku dengan prinsip non-intervensinya. Tetapi kasus pelanggaran HAM dan demokratisasi yang tidak mendapat perhatian dari junta militer Myanmar mendorong ASEAN untuk ikut mengkritik negara tersebut.Tujuan ASEAN untuk ikut campur terhadap urusan dalam negeri Myanmar adalah untuk menegakkan HAM dan mewujudkan demokrasi di negara itu termasuk membebaskan Aung San Suu Kyi, yang merupakan tokoh demokrasi negara itu dari tahanan junta militer serta menciptakan stabilitas kawasan.Penulis melakukan penelitian ini melalui pendekatan atau teori intervensi low coercion yang menurut Joseph S. Nye, Jr merupakan tingkatan intervensi yang paling rendah yaitu merupakan pernyataan untuk mempengaruhi politik domestik suatu negara. Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan penelitian ini bahwa intervensi ASEAN terhadap Myanmar pada tahun 2003 telah membuat junta Myanmar melaksanakan Konvensi Nasional untuk membentuk UUD Myanmar sebagai dasar penyelenggaraan pemilu di negara itu."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar setelah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2010 dengan tujuan untuk mengubah kepemimpinan di Myanmar. Analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan yaitu menggunakan teori demokratisasi dari Samuel P. Huntington, teori demokrasi dari Thomas Mayer dan Robert Dahl, dan sistem pemilihan dari Dr. Ichlasul Amal. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan studi literatur dalam teknik pengumpulan data dan analisis data. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dengan terpilihnya pemerintahan yang baru melalui pemilihan umum semakin memberikan peluang terhadap perubahan politik di Myanmar dengan menjalankan prinsip demokrasi pada pemerintahan Myanmar yang baru. Ini merupakan langkah awal dari sebuah proses perubahan yang sedang berlangsung di Myanmar.

---

The purpose of this thesis is to determine the extent of the ongoing democratization process in Myanmar after the implementation of the general election in 2010 which aimed to change the leadership in Myanmar. The analysis is used to see the problems of using the theory of democratization from Samuel P. Huntington, democratic theory of Thomas Mayer and Robert Dahl, and the electoral system from Dr. Ichlasul Amal. The authors used qualitative methods in the study of literature. Also, the writer used data collection techniques and data analysis. The result/conclusion of this thesis is: this revolution of a new government through general elections had increasingly provide opportunities for political change in Myanmar by applying the principles of democracy in Myanmar's new government. This is the first step of a process of change in Myanmar."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw.

---

This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw."

"Abstract:"Mass peaceful protests in Myanmar/Burma in 2007 drew the world's attention to the ongoing problems faced by this country and its oppressed people. In this publication, experts from around the world analyse the reasons for these recent political upheavals, explain how the country's economy, education and health sectors are in perceptible decline, and identify the underlying authoritarian pressures that characterise Myanmar/Burma's military regime."--Publisher's description."