Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah pembentukan DOB di Indonesia. Hanya dalam waktu setengah dekade bertambah menjadi lima kali lipat. Kurun waktu 1999-2009 menunjukkan kenaikan yang signifikan, jumlah provinsi naik 27%, kabupaten 70,1%, dan jumlah kota 57,6%. Sampai dengan bulan Juni 2009, telah terbentuk 205 DOB, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Sehingga, total DOB saat ini berjumlah 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota, ditambah 5 Kota dan 1 Kabupaten Administratif di Provinsi DKI Jakarta. Adapun kenaikan jumlah pembentukan DOB melalui hak usul inisiatif DPR, meningkat 91% (53 DOB), terdiri dari 1 provinsi, 46 kabupaten, dan 6 kota. Pemerintah sendiri hanya mengusulkan 5 DOB (8,6%), terdiri dari 4 kabupaten, dan 1 kota. Kentalnya faktor politis dalam isu pembentukan DOB masih menjadi hambatan bagi pengendaliannya. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori proses politik dari Roy C. Macridis dan Carlton Clymer Rodee, teori elit dari Vilpredo Pareto, teori pemekaran daerah dari Gabriele Ferrazzi, dan teori primordialisme dari Clifford Gertz dan Ramlan Surbakti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen tertulis, baik risalah rapat Pansus, Panja, Timus Komisi II dan Paripurna DPR RI atau dokumen terkait dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk wawancara mendalam dengan anggota Panja Komisi II DPR RI. Temuan dilapangan menunjukkan proses pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan tuntutan masyarakat melalui tokoh adat, tokoh agama, elit politik dan birokrasi, menggunakan pendekatan formal dan informal untuk mendesak Anggota Komisi II DPR RI segera memprosesnya menjadi hak usul inisiatif. Oleh karena itu, pembentukan DOB merupakan tindakan politis, karena beberapa ketentuan, syarat dan mekanisme administratif seringkali diabaikan. Bahkan tuntutan tersebut juga dipengaruhi adanya kontrak politik elit, transaksi ekonomi politik, dan kepentingan pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu. Implikasi teoritis menunjukkan aktualisasi maupun sikap atas perilaku politik seperti dijelaskan Roy C. Macridis dalam tuntutan pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah disampaikan kelompok masyarakat adat dan didukung organisasi agama, menjadi kepentingan bersama untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, persamaan, kesejahteraan dan kemakmuran, diagregasikan partai politik di daerah dan pusat agar dapat dibahas melalui mekanisme sistem politik. Kepentingan tersebut terealisasi karena adanya sekelompok elit sesuai dengan pendapat Pareto seperti tokoh adat, agama dan partai politik di daerah dan pusat yang berperan mengawalnya dalam lembaga politik.

---

This research is motivated by the increasing number of the establishment of DOB in Indonesia. In just a decade it has conducted for five times. The period of 1999-2009 showed a significant increase, up to 27% for the number of provinces, 70.1% for the districts, and 57.6% for the number of cities. As June 2009, has formed 205 DOB, which consists of 7 provinces, 164 countries, and 34 cities. Thus, currently number for total DOB is 33 provinces, 398 districts and 93 cities, plus 5 and 1 District Administrative City in Jakarta. The number of initiative right proposal for DOB establishment through parliaments is increasing as well, 91% (53 DOB), consists of 1 province, 46 districts and 6 cities. The government itself is only proposed 5 DOB (8.6%), consists of 4 districts and 1 city. The strong political factor in the issue of the DOB formation is still an obstacle to its control. As a theoretical foundation, this study uses the theory of the political process from Roy C. Macridis and Carlton Clymer Rodee, elite theory of Vilpredo Pareto, the theory of area of Gabriele Ferrazzi, and primordial theory of Clifford Gertz and Ramlan Surbakti.

This study used qualitative methods, the descriptive analysis techniques. While data collection techniques based on written documents, minutes of meetings with the Special Committee, Working Committee, Drafting Team, the Plenary Commission II of the parliaments, and related documents from other institutions, including in-depth interviews with members of the Working Committee. Field findings show the process of formation of the District Central Mamberamo a requirement of society through traditional leaders, religious leaders, political and bureaucratic elite, using formal and informal approaches to urge Members of Commission II of the parliaments immediately proceed to the right of initiative proposal. Therefore, formation of DOB is a political act, because some of the provisions, terms and administrative mechanism are often overlooked. Even these demands also influenced the contract by the political elite, transactions political economy, and the interests of formation of constituencies in the election. Theoretical implications indicate that the actualization of the political behavior and attitudes as explained by Roy C. Macridis shown in the demand for the District Central Mamberamo delivered and supported indigenous groups of religious organizations, to realize the common interest of justice, equity, equality, welfare and prosperity, aggregated regional and national political party in order to enter the political system mechanism. While the benefit is realized because of the elite group is in accordance with the concept of Pareto, such as the presence of traditional leaders, religious and political parties, whose role is to bring the interests and escorted into the political institutions."

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus karena undang-undang tersebut mendapat sorotan dan tanggapan yang ramai dari masyarakat. Undang-undang tersebut dibuat karena diperlukannya dasar hukum untuk melaksanakan pemilu dalam rangka dimulainya suatu tatanan Politik yang baru di Indonesia.Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat ini, Penulis membandingkan hasil akhir undang-undang dengan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, dengan melihat masukan masyarakat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi dan sebagian kliping Koran . Untuk mengetahui kepekaan fraksi di DPR dalam hal menampung aspirasi masyarakat tersebut, Penulis melihat daftar inventaris masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan risalah rapat.Penulis juga menganalisis norma proses tahapan analisis kebijakan publik dalam pembuatan keputusan dengan aturan mekanisme proses pembuatan undang-undang didalam tata tertib DPR-RI , Keppres 118 tahun 1998, serta tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang berkenaan dengan proses tersebut. Dalam hal ini Penulis membandingkan dengan mekanisme yang terdapat di Inggris.Berdasarkan penelitian ,ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang Partai Politik di DPR rendah. Hal ini disebabkan mekanisme pembahasan di DPR tidak mendukung terjaringnya partisipasi masyarakat tersebut , kepentingan golongan yang menonjol, anggaran yang terbatas serta sosialisi rancangan undang-undang yang sangat kurang. Untuk menjaring parsipasi masyarakat, diperlukan perubahan Tata tertib DPR , dan perubahan uraian tugas Sekretariat Jenderal DPR , serta penambahan anggaran pembahasan undang-undang.Faktor-faktor di luar mekanisme intern DPR juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, seperti misalnya ; hubungan antara fraksi dan daerah pemilihan, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat secara umum."

"Pada hakekatnya undang-undang tentang pemerintahan daerah merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari UUD 1945, terutama penjabaran dari pengaturan yang tercantum di dalam pasal 18...."

"ABSTRAKPemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasikebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atasberbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diIndonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasikebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayahseringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktifatau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untukmenggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketigafaktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru.Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasiimplementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasipemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan denganmenggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yangterkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dandengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukurberdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yangmendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasispartisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal;kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaianhasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksanasecara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkanuntuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumberkeuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruhpositif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerahotonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensidan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaiandan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasidiwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan olehinstansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintahdaerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yangmewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaianyang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasiskinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugaspemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembagasecara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagaiperekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciridemokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yangdimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkanhati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunandaerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktorkebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilaiprobabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaanyang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data.Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam modelimplementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan,model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama"dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksimodel deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tigadimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensimodel implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politikdan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteksimplementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasipendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruhkebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan padapemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konseppemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperolehhasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilanpenyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastrukturyang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah.Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yangdipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur(organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannyaadalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agarsinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyatmiskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanyauntuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend thatconveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it alsoanswered various problems appeared in administering the local government inIndonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause,which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles setto emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif ofRegional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives ormerely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factorof policy, organization, and environment on successful in administering the newregional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation onstructural relation between said three determined factors and its influence onsuccessful to oversee the new regional government.This study conducted based on quantitative analysis method and designevaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee inthe organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Datagathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview.Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) andavailed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.Successful administering the new regional autonomy government measuredby completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representativeinstitution in support to establish democracy climate and lessons learnt society basedon civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair,institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervisionand monitoring as a base tool to assess regional development, management forpublic service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable,competent personnel to support the administer local government, and availabilityfunding for regional development.Policy, organization, and environment to implement the policy have beenpositively influenced and significant on successful overseeing new autonomy ofregional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy,consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing andadjustment that occurred through implementation of the policy. In addition,organization represented by main task and clear function to be implemented byregional government institution; intra activity and inter unit organization of localgovernment coordinated and synchronized between another. Availability oforganization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnelsystem based on competencies; compensation system based on performance andavailability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover,environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal andvertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of localgovernment. Local political aspect characterized by democratize based on civilparticipation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally,modeling equation relationship between factor policy, organization, and environmentand its influence on successful managing new autonomy local government has shownprobability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were nosignificant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrixdata.Theoretical implication from the research strengthened combination elementin model implementation policy as political and administration process, relevancemodel, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility ofnew dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy thatapparently strengthening the descriptive model determined system as a result ofimplementation policy findings. Three dimension in system model determining policyimplementation complemented on current model implementation policy, especiallypolitical and administration process model that only covered the dimension of policycontent and dimension of policy context. Methodologically, this research supportedrelevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policyinfluence, organization, and environment for successful administering new autonomyregional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment ofprerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept ofentrepreneurial government based on institutional innovation.Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained theresult of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successfuladministering regional autonomy government supported by conducive infrastructurefor policy implementation in regional government context. Implication of the policythat policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect thatpemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regionalautonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasingposition for certain parties in the region."

"Menegakkan negara demokrasi berarti mutlak menegakkan jaminan terhadap hak atas informasi. DPR diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID DPR RI telah menetapkan standar tata cara memperoleh informasi publik sehingga ada prosedur yang jelas dalam mendapatkan informasi. Hambatan-hambatan yang menghambat keterbukaan informasi di DPR saat ini, harus segera di atasi, karena akan menghambat terciptanya suatu undang-undang yang partisipatif dan memiliki daya dukung sosial.Upholding democracy equals enforcing an absolute guarantee of the right to information. DPR is required to build and develop the information and documentation system for managing public information properly and efficiently so that it can be easily accessed by the public. PPID DPR RI has set the standard procedures for obtaining public information so that there are clear procedures for obtaining information. Barriers that impede information disclosure in the DPR today, must be overcome, because it will inhibit the creation of a law which has a participative quality and social support."

"ABSTRAKTeori groupthink memberikan perspektif menarik untuk melihat bagaimana cara berpikir suatu kelompok terikat pada kohesivitas yang tinggi terhadap kelompoknya dan mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kebulatan suara sehingga mengesampingkan motivasi untuk berpikir untuk menghasilkan alternatif keputusan realistis. Pada perkembangannya, teori groupthink umumnya menjadi komoditas barat dengan studi pada kelompok politik di lingkup eksekutif pemerintahan yang bersifat homogen dan lebih tertutup, sehingga menarik untuk melihat fenomena groupthink dalam konteks komunikasi kelompok politik di lingkup legislatif dalam parlemen di negara transisi demokrasi seperti Indonesia yang anggotanya berlatar heterogen dari multiparpol dan lebih terbuka, namun sering menghasilkan keputusan yang kontroversial. Penelitian ini menyoroti adanya indikasi groupthink pada pengambilan keputusan tentang definisi Badan Publik pada RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hasil keputusan dianggap gagal dari perspektif masyarakat sipil karena menghasilkan pasal baru 14,15,16 sebagai hasil tawar menawar kepentingan (trade-off) antara eksekutif dan legislatif tentang masuknya BUMN, BUMD, Parpol dan LSM sebagai badan publik. Ditambah lagi dengan faktor pembahasan yang memakan waktu paling lama sementara tuntutan penyelesaian harus cepat, dan dampak dari implementasi pasal tersebut masih belum dapat dikatakan baik karena kasus sengketa badan publik masih tinggi, sanksi hukum tergolong rendah, serta belum tercapai angka persentase 100% badan publik yang memenuhi kewajiban memiliki Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup organisasinya. Sebagai penelitian kualitatif paradigma postpostivis yang menggunakan metode studi kasus instrumental dengan objek penelitian pada kelompok anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KIP Komisi I DPR RI masa bakti 2004-2009, hasil penelitian ini menujukkan bahwa groupthink dapat terjadi di lingkup legislatif DPR RI karena adanya pertarungan kepentingan dengan kelompok eksekutif, tekanan waktu dan kelelahan yang kemudian memaksa kelompok legislatif menjadi kohesif dan menghasilkan keputusan yang tidak dapat dikatakan baik. Terlihat kondisi sebagai upaya meminimalisasi groupthink melalui peran pimpinan yang lebih akomodatif, adanya proses hearing, serta adanya peran devil?s advocate, namun ternyata pada akhirnya upaya tersebut tidak membawa hasil yang signifikan sehingga groupthink tetap terjadi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif teori groupthink Irving Janis (1972) yang tidak menyebutkan bahwa sebenarnya groupthink juga bisa terjadi pada kelompok yang awalnya heterogen, lebih terbuka, memiliki kekuatan relatif setara namum dikelilingi kepentingan-kepentingan lain diluar kelompok, yang menekan terhadap proses penyelesaian tugas melalui upaya kompromi.

---

ABSTRACTGroupthink theory gives us a very interesting perspective to see a thinking process of a highly cohessive small group in a bigger group and how they put the best effort to reach an agreement while ignoring motivation on creating other realistic alternative decision. Groupthink is very common on the west, with studies on political groups in government executives body with homogen type of members and relatively more introvert, so making this even more interesting to be researched in group communication context in the legislatives from a democratic transitional country such as Indonesia. This legislatives consists of heterogen background members came from multi different political party and more extrovert but in reality so often in meaking controversial decisions. This research focused on groupthink indicators in decision making of Public Body definition from constitution draft of Public Information Opennes. From the perspective of civil society the decission taken considered fail because verse number 14,15,16 are bargain result between executives and legislatives on matter of BUMN, BUMD, political party also NGO as public body. More further, this process took a very long time in process where the demand of finishing stage is so short, also the impact of these verses is not as expected seen on numbers of disputes of information petition is so high, the sanctions is so light and there are so many public body has not appointed Information and Documentation Manager Officer (PPID). As a qualitative with pospositivist paradigm this research used case study method instrument with members of Working Committee of constitution draft of Public Information Opennes Law in 1st Commision of House of Representatives of Republic of Indonesia periode 2004-2009 as the research object. The result of this research shows that groupthink could be happen inlegislatives because there are so many conflict of interest with the executives, time pressuress, and fatigue. This condition forces legislatives became so cohesive and starts making bad decisions. These facts shown in order to minimize groupthink through the leader?s role to be come more accommodative, hearing process, and also the role of devil?s advocate, but still in the end these groupthink prevention process didn?t bring any adequate results. Groupthink still took place. Theoritically, this research hoped to enrich perspectives of groupthink theory by Irving Janis (1972). This theory did not mentioned the fact that groupthink also can happen on a heterogen group, more open, posses the same power among the members but yet surrounded by other interests from outer group and push the working process through compromises."

"Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji interaksi masalah-masalah yang menyangkut kekuatan-kekuatan politik di peranan dan DPR-RI selama perkembangan politik pertengahan dekade 50-an Orde Baru. Pengkajian ini mengfokuskan masalahnya pada peranan dan interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam proses pembahasan suatu RUU yang diajukan oleh Pemerintah pada periode kerja DPR 1982-1987. Masa kerja DPR periode ini merupakan selang waktu yang menarik untuk diamati, karena pada saat itu Pemerintah telah mencanangkan suatu tahapan yang penting bagi upaya pembangunan politik di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada tahun 1982 Presiden Suharto mengeluarkan suatu kebijaksanaan di bidang Politik, yakni gagasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya azas (Azas Tunggal Pancasila) bagi semua kekuatan sosial-politik. Kebijaksanaan ini dianggap mendasar bagi maksud dan tujuan pembangunan politik tersebut. Dalam perkembangan politik selanjutnya terlihat bahwa Pemerintah rupanya tidak hanya memberlakukan kebijaksanaan ATP bagi parpol dan Golkar saja. Lebih jauh ternyata kebijaksanaan ini diharuskan pula untuk semua organisasi kemasyarakatan, sebagaimana terbukti dengan pengajuan RUU Keormasan ke DPR. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan partai politik pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap kebijaksanaan tersebut, maka penulisan skripsi ini dilakukan. kata lain skripsi ini akan menjawab permasalahan, yaitu bagaimana proses dan mekanisme politik yang diciptakan Pemerintah dapat efektif memberi peluang bagi kekuatankekuatan politik ini dalam pembahasan RUU-K di DPR. Asumsi yang mendasari pembahasan permasalahan ini adalah bahwa pada pernyataannya selama perkembangan sosial-politik Orde Baru peranan Pemerintah melalui kekuatan pendukLlng utamanya 'Golkar dan ABRI- sangatlah dominan, dengan kepentingan yang tetap konsisten pada pemenuhan stabilitas politik yang kondusif bagi Pembangunan Nasional. Pengungkapan permasalahan ini dalam skripsi akan dimulai dari perkembangan politik awal Orde Baru hingga saat pembahasan RUU-K tahun 1985. Pembahasan ini akan memberi penanaman bagaimana akhirnya Pemerintah berhasil memaksakan kepentingan politiknya dalam RUU-K untuk dapat diundang-undangkan di DPR dan diterima oleh masyrarakat luas."