Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."

"Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2011-2031 ditetapkan bahwa ruang terbuka hijau adalah 30%. Namun ruang terbuka hijau yang tersisa hanya 12%. Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kota Bekasi belum berjalan dengan maksimal dan faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi peraturan daerah tersebut adalah komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat.

---

At the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Bekasi City Spatial Plan Year 2011-2031 established that green space is 30%. But now the rest of the green open land in Bekasi only 12%. This research discusses the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 and the factors that affect the implementation of local regulations. Research is a qualitative study using in-depth interviews with several informant.

The results of this research is the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2011 Kota Bekasi not run with the maximum and the factors that influence the course of the implementation of local regulations is communication, human resources, budget, bureaucratic structures and public participation."

"Kota Depok sebagai Kota Hinterland merupakan wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang sejak pemekaran dari Kabupaten Bogor pata tahu 1999. Akibat dari perkembangan dan pertumbuhan yang semakin pesat maka Kota Depok juga mengalami peningkatan guna memenuhi berbagai kebutuhan kota dan penduduknya. Jumlah penduduk Kota Depok yang saat ini dengan jumlah penduduk 1.738.570 juta jiwa per tahun 2010 dan lahan yang seluas 118,50 km², tergolong padat yang cukup padat. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut maka kondisi RTH sudah mulai jauh dari kata cukup untuk perbandingan kebutuhan RTH dengan jumlah wilayah dan jumlah penduduk. Dalam meningkatkan kualitas hidup Kota Depok perlu peningkatan luas RTH. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kurang tersedianya RTH Publik di Kota Depok.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terstruktur yang dilakukan pada dinas-dinas yang terkait, faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab kurang tersedianya RTH Publik adalah faktor keterbatasan lahan, faktor lemahnya pengawasan, faktor keterbatasan dana, faktor fokus perencanaan, faktor implementasi perencanaan, faktor peraturan yang menjadi acuan, faktor kinerja kelembagaan.

---

City of Depok city as a Hinterland region growing and evolving since the expansion of the Bogor Regency pata know 1999. As a result of the development and rapid growth of the city of Depok also increased in order to meet the various needs of the city and its inhabitants. The population of the city of Depok is currently with a population of 1,738,570 million people per year in 2010 and a land area of 118.50 km ², which is relatively dense solid enough. With the population and the area of the green space conditions have started far from enough for comparison with the amount of green space needs of area and population. Improve the quality of life in the city of Depok need vast improvement RTH. Therefore this study aimed to determine the factors that influence the lack of public green space in the city of Depok.

Based on the results of research conducted structured interviews were conducted with the relevant agencies, the factors that were identified as the cause of the lack of public green space is a factor of limited land, weak supervision factors, factors limited funds, focus factor of planning, implementation planning factors, factors regulations to be a reference, institutional performance factor."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau RTH bagi masyarakat kota sehingga keberadaannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Masalah di beberapa kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, ketersediaan RTH sangat minim dikarenakan banyak terjadi konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun guna memenuhi kebutuhan penduduk. RTH di DKI Jakarta sampai dengan akhir 2015 tercatat hanya 9,98 dari 30 yang seharusnya disediakan menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Salah satu upaya untuk meningkatkan luasan RTH dengan membangun RTH publik di kawasan Kanal Banjir Timur Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Selain meningkatkan luasan RTH, RTH publik tersebut memberikan manfaat secara ekologis, ekonomi, estetika dan sosial bagi masyarakat. Sedangkan ditinjau dari kriteria ruang publik menurut Stephen Carr 1992 yaitu responsive, democratif dan meaningfull menunjukan kualitas RTH tersebut baik sebagai ruang publik menurut masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan sungai/kanal berpotensi dibangun sebagai RTH publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Khusus bagi DKI Jakarta, jenis RTH publik di kawasan sungai/kanal sangat berpotensi meningkatkan luasan RTH, mengingat kondisi wilayah DKI Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai dan 2 kanal besar Barat dan Timur . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif.

---

This thesis discusses about the importance of public Green Open Space GOS for the city so that its existence need to be considered and improved. Problems in several major cities in Indonesia such as Jakarta, the availability of GOS was limited because most of the conversion case of open space into land use to meet the needs of the population. Until the end of 2015, there were only 9.98 GOS in Jakarta of 30 should be provided according to Law No. 26 Year 2007 on spatial planning regulation. One of the way to increase availability of GOS by build the public GOS on the East Flood Canal area in Duren Sawit sub district East Jakarta. In addition to increasing the GOS area, the public GOS provides ecological, economic, aesthetic, and social benefit for the community. Based on criteria of public space by Stephen Carr 1992 which is responsive, democratif and meaningfull, showing the quality of the GOS as a public space are good according to community. Therefore, based on the research, it can be concluded that the border river canal area could potentially be built as a public GOS that give benefit for people. Especially for Jakarta, the type of public GOS in the area of the river canal is potentially increase the green space area, considering the conditions of Jakarta area crossed by 13 rivers and two large canals West and East. This study used a descriptive approach with mixed methods are qualitative and quantitative."

"Penelitian ini berupaya mengungkap respon masyarakat atas persoalan fenomena deprivasi akses yang terjadi pada permukiman di perkotaan. Kota sebagai ruang publik dituntut untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan penghuninya. Hal ini membuat persoalan deprivasi akses selalu diidentikan dengan hilangnya hak untuk mendapatkan kebutuhannya dalam bertinggal di ruang kota. Fokus pengamatan ditujukan pada cara bertinggal penghuni asli maupun pendatang menanggapi persoalan di lingkungan tempat tinggalnya dan bagaimana campur tangan pemerintah daerah setempat atas kondisi tersebut, serta keterkaitannya dengan ruang yang terbentuk. Metode yang dipilih adalah etnografi,yang artinya berhubungan dengan ide suatu kelompok, kepercayaannya, budayanya, organisasi sosialnya dan bagaimana mereka memproduksi hal-hal tersebut. Selanjutnya tesis akan disusun diakhir analisis. Fokus utama adalah untuk mengungkap detail fenomena spasial atas respon masyarakat dengan persoalan deprivasi akses. Penelitian yang sesuai untuk tujuan penelitian adalah studi kasus yang mengambil tempat di Kampung Poncol, Condet, Jakarta Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah deprivasi akses tidak selalu berimbas pada hilangnya hak-hak masyarakat. Ada saatnya kebijakan dan proses urbanisasi di Jakarta berjalan bias terhadap kelompok masyarakat tertentu saja. Secara umum terungkap bahwa pola permukiman urban di Jakarta terjadi secara adhoc baik itu terbentuk oleh praktek kapitalisme maupun tradisionalisme masyarakat berbasis komunitas tertentu, namun permukiman semacam ini tidak terdapat integrasi spasial secara menyeluruh dan tanpa melihat aspek legal hukum pertanahan yang akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat lebar.

---

This research tried to reveal the community response to the problem of access deprivation phenomenon that occurs in urban settlements. City as public space is required to provide the needs of its residents. The issue of deprivation of access always has a relation with the loss of the right to receive the needs to live in the urban space. The focus is aimed at the way of the original inhabitants and migrants to respond the problems in the formed space.

The research was done by using ethnography method, therefore the research was which means dealing with the idea of a group, beliefs, culture, social organization and how they produce these things. Furthermore, the thesis statement will be stated at the end of the analysis. The main focus is to reveal the details of the spatial phenomena of society's response to the issue of deprivation of access. Appropriate research for the purpose of research is a case study that took place in the Kampung Poncol, Condet, South Jakarta.

The finding of this research is the deprivation of access does not necessarily impact on the loss of the rights for community. The policy and urbanization in Jakarta is biased towards certain groups of people. In general, it was revealed that the pattern of urban settlement in Jakarta is formed by the practice of capitalism and traditionalism community-based society, but the kind of this settlement doesn?t get a spatial integration as a whole and isn?t seen with the legal aspects of land law that is resulting in a huge gap."

"Penelitian ini berfokus pada keberadaan dua pasar malam di Jalan Puri KelurahanKembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dengan unit analisisnyaadalah pedagang pengunjung pendukung dan Pemerintah Kota Jakarta Barat sertapihak pihak lain yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengankeberadaan pasar malam di lokasi ini Keberadaan pasar malam di Jalan Puri Moleksejak tahun 2009 merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan di tengahpesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan modern seperti mal Para pelaku yangberada di pasar malam Jalan Puri Molek yang berasal dari berbagai latar belakang memaknai pasar malam tersebut tidak hanya sebagai tempat belanja tetapi lebihsebagai ruang publik bagi mereka untuk berinteraksi dan menjalin keakraban satusama lain serta kesempatan memperoleh pekerjaan dan tempat untuk mendapatkanhiburan yang murah meriah khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrumental casestudy Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan parapelaku yang ada di kedua pasar malam di Jalan Puri Molek yaitu pasar malam ldquo PuriWalk rdquo dan pasar malam ldquo CNI rdquo serta melakukan observasi dan juga mengumpulkandata data sekunder baik data institusional bahan bahan kepustakaan berupa bukubukureferensi artikel karya ilmiah dan sumber sumber internet serta foto foto yangdiambil selama melakukan penelitian Dari analisis diketahui 1 selain karena letaknya yang sejak dulu menjadi lokasiwarga berkumpul dan berinteraksi keberadaan pasar malam di Jalan Puri Molek jugatidak lepas dari adanya kekuatan komuniti yaitu kekuatan para pedagang denganfaktor etnisitas patron klien situasi nilai tawar dan kesamaan nasib ataukepentingan kepentingan para pengunjung dengan faktor hiburan proximity danmedia interaksi serta peluang dari pendukung dengan faktor kekuatan kekuasaan eksistensi kelompok dan penghasilan 2 kedua pasar malam dapat bertahandikarenakan komuniti yang berada di dalamnya memiliki posisi yang lebih kuatdibandingkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang lebih fokus padapembangunan pusat belanja modern sehingga penyediaan fasilitas publik bagimasyarakat miskin kota seperti pasar malam terabaikan.

---

This research is focused on existence between two night market at Jalan Puri Molek Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan West Jakarta With theseller customer supporter and the government as the analysis unit and include otherparties who related directly or indirectly with the existence of night market at thislocation Since 2009 the existence this night market at Jalan Puri Molek is aphenomenon that can not be overlooked in the midst of the rapid growth of a modernshopping center such as shopping mall The subject are in Jalan Puri Molek nightmarket from different backgrounds to interpret the night market not only as places toshop but rather as a public space for them to interact and establish familiarity witheach other as well as an opportunity to get a job and a place to get cheapentertainment especially for the lower middle class economy This research used a qualitative approach with an instrumental case study method Data was collected through in depth interviews with the subject who are on the twonight market in Jalan Molek Puri the night market Puri Walk rdquo and the night market CNI as well as observation and also collect secondary data whether the datainstrumental library materials such as reference books articles scientific papers andinternet resources as well as the photographs taken during the research From this analysis it could be conclude that 1 aside because it was long a crowdgather and interact where the night market in jalan molek puri also can not beseparated from the local community strength specifically the strength of the traderswith the ethnicity patron client the value of bargaining situation and the fatesimilarities or interests the interests of the visitors to the entertainment factors proximity and interaction of media as well as the opportunity of supporting thepower of power factor the existence of groups and income 2 The two night marketcan survive because the local community who are in it have a stronger position thanWest Jakarta administration city government which is more focused on theconstruction of a modern is more focused on the construction of a modern shoppingcenter so that the provision of public facilities for the urban poor such as the nightmarket neglected "

"Kehadiran beberapa ruang kota yang didesain eksklusif untuk sebagian kalangan telah menjadi hal yang sering terlihat di Jakarta. Hal ini membuat saya mempertanyakan tentang social equity yang diharapkan hadir di dalam kota oleh Hamid Shirvani 1985 . Social equity tidak tercermin dengan eksklusif-nya ruang-ruang kota. Idealnya, ruang-ruang kota lebih inklusif agar semua kalangan, termasuk yang berhubungan dengan informalitas, bisa menggunakannya. Informalitas, yang sudah memiliki perwujudan dalam ruang-ruang kota dan bahkan sudah dianggap sebagai gaya hidup berkota khususnya di kota-kota 'global south', belum bisa terakomodasi dengan eksklusivitas ruang-ruang kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informalitas penting untuk dijadikan pertimbangan pada perancangan kota untuk menciptakan ruang-ruang kota yang lebih inklusif.Melihat pandangan Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou-Sideris dan Mukhija 2015 tentang informalitas bahwa negosiasi menjadi sesuatu yang penting dalam prosesnya, saya mendapati bahwa perlu untuk memartisipasikan informalitas dalam proses desain untuk menghasilkan sebuah desain yang inklusif. Untuk memartisipasikan informalitas, saya melakukan observasi langsung, wawancara, dan diskusi bersama pelaku informalitas untuk mengerti sejauh mana cakupan, kebutuhan, dan perwujudan dari informalitas dalam suatu ruang kota. Selain itu, analisis tentang letak kehadiran informalitas menunjukkan bahwa dibutuhkan intervensi 'penunjang' kebutuhan yang akan 'diisi' dan dipakai oleh pelaku informalitas untuk mengakomodasi informalitas di dalam suatu ruang kota. Tesis perancangan ini menawarkan alternatif lain bagi perancangan perkotaan untuk memeransertakan informalitas sebagai salah satu syarat proses desain yang harus diakomodasi dalam kebijakan kota. Dengan begitu, desain yang dihasilkan akan mampu mencakup lebih banyak pengguna kota terutama para pelaku informalitas sehingga lebih inklusif.

---

The presence of public spaces that designed exclusively for some segment of city users only has become more common practices in Jakarta. This leads to the question of social equity in the city. With the exclusivity of urban spaces, social equity in the city is hardly attainable. Ideally, urban spaces in the city should be designed to be more inclusive so every segment of city users, including from informal sectors, can utilizes those spaces. While informality already has manifestations in city spaces and even has been considered as one of urban way of lifes notably in ldquo global south rdquo cities, its presence cannot be accomodated by the city rsquo s public spaces which designed for exclusivity. Therefore, there is a need to considerate informality in the designing of urban spaces to create more inclusive urban spaces.By reviewing Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou Sideris and Mukhija rsquo s 2015 notions on informality that negotiation is an essential feature of its process, I find that it is necessary to participate informality in the design process to create an inclusive design. In order to achieve that, I do direct observations, interviews, and discussions with the informality practicioners to determine the scope, needs, and manifestations of informality in urban spaces. Furthermore, analysis of the informality rsquo s presence location shows that it requires the need supporting intervention which will be ldquo filled rdquo and used by informality practicioners to accomodate informality in urban spaces. This design thesis offers an alternative design of urban space which considers the informality as one of the requirements in the design process that must be accommodated in urban policy. Therefore, the produced design will be able to accomodate more city users, informality practicioners in particular, making it more inclusive. "

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditahun 1970-an meningkat dratis karena didukung pemerintah melalui Nota Dinas Gubernur DKI Jaya (DKI Jakarta), sehingga banyak taman (ruang terbuka hijau atau RTH) dialihfungsikan menjadi SPBU. Kini untuk memenuhi target RTH (13,94% RTH berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010), kebijakan tersebut berubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 728 tahun 2009 dan Instruksi Gubernur Nomor 75 tahun 2009. Tercatat 27 unit SPBU harus dikembalikan fungsi lahannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alihfungsi SPBU-Taman menjadi RTH berdasarkan pendekatan site and situation. Penelitian dibatasi pada SPBU-SPBU yang belum sepenuhnya menjadi RTH. Metode yang digunakan adalah kombinasi metode AHP dan metode rangking. Site untuk variabel rawan banjir, luas dan status SPBU, status tanah. Situation untuk variabel ruang publik lain, ketersediaan SPBU lain, pelayanan SPBU, segmen jalan, dan proporsi ruang terbangun. Analisa penelitian menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari lima SPBU sesuai dialihfungsikan menjadi taman (RTH).

---

The construction of public refueling stations (gasoline stations) in 1970 increased drastically due to the government support through a Memorandum Office of the Governor of DKI Jaya (DKI Jakarta), which lead to a number of the park (green open space or RTH) converted into a gasoline station. Now, to meet the target of RTH (13.94% RTH based RTRW DKI Jakarta 2010), the policy was replaced by Decree No. 728 of 2009 and Governor Instruction No. 75 of 2009. It was recorded that land function of 27 gasoline stations unit must be returned.

The aim of this study is to determine the suitability of change of function of gasoline stations-Park with green open space using site and situation based approach. The method used is a combination of AHP and ranking method. Site for flood-prone variable, space of the gasoline station, the status of the land. Situation for variables of other public space, the availability of other gasoline stations, service gasoline stations, road segments, and the proportions of the room built. Analysis of the research used quantitative descriptive analysis. The results showed that three of the five gasoline stations were suitably to be converted into a green open space (RTH)."

"Taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka publik, memiliki peran penting dalam menyelaraskan pola kehidupan kota yang sehat. Taman kota memiliki fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi estetika, yang memberikan manfaat yaitu sebagai wadah aktivitas sosial, paru-paru kota, dan juga memperindah wajah kota. Kebayoran Baru merupakan kota taman (Garden City) pertama di Indonesia yang dirancang oleh arsitek lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas taman kota di Kecamatan Kebayoran Baru, baik sebagai fungsi sosial maupun sebagai fungsi estetika serta untuk melihat hubungan kualitas taman kota dengan karakteristik lokasi pelayanan publik, yang dilihat dari locational efficiency, locational accessibility, dan personal accessibility dari taman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan keruangan. Hasil penelitian didapatkan kualitas taman kota sebagai ruang publik di Kecamatan Kebayoran Baru, sebagian besar memiliki kualitas fungsi sosial dan kualitas fungsi estetika yang termasuk kategori sedang. Hubungan kualitas taman kota dengan karakteristik lokasi pelayanan publik beragam. Hal ini disebabkan kualitas fungsi sosial juga terpengaruh dari kualitas fungsi estetikanya. Namun, kualitas fungsi estetika yang baik saja tidak cukup untuk menjadi penentu keberhasilan taman sebagai fungsi sosial, apabila tidak disertai dengan lokasi yang efisien dan mudah dicapai oleh pengguna ruang publik.

---

As a part of public open space, city parks have an important role in aligning the pattern of a healthy city life. City park has double functions those are social function and aesthetic function, which provide various benefits such as a place for doing social activities, city lungs, and also beautify the city faces. Kebayoran Baru is a first garden city in Indonesia who designed by local architect. This study aims to determine the quality of the city parks in the District of Kebayoran Baru, both as social function and aesthetic function, and also to see the correlations of city parks quality with characteristics of public services location, which is explored from ‘locational efficiency, locational accessibility, and personal accessibility’ of the parks. This research is a descriptive study using a spatial approach.

The study results showed the quality of city parks as public spaces in the District of Kebayoran Baru, mostly have quality both of the social function and aesthetic function are classified as moderate quality. The correlations between quality of city parks and characteristics of public services locations are diverse. This is due to the quality of social function was also detracted from the quality of aesthetic function. However, the good quality of aesthetic function alone is not enough to be a determinant of successful parks as social function, if not accompanied by an efficient location and easily accessible by public space users."

"Berdasarkan data World Air Quality Report yang dirilis oleh IQAir, Jakarta termasuk ke dalam daftar kota paling berpolusi udara di dunia tahun 2023 dan berada di urutan ke-9 dengan poin 151 yang berarti kondisi udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kualitas udara tersebut adalah dengan menyediakan RTH di Jakarta. Namun, keberhasilan penyediaan RTH di DKI Jakarta tidak lepas dari faktor kepuasan masyarakat Jakarta. Adapun salah satu RTH di Jakarta yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang terletak di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu berada pada kategori tinggi. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil lima dimensi, yaitu dimensi recreation, aesthetic value, social relationship, sense of belonging, dan spiritual value. Hasil analisis kelima dimensi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap dimensi berada pada tingkat kepuasan yang tinggi.

---

Based on data from the World Air Quality Report released by IQAir, Jakarta is included in the list of the most polluted cities in the world in 2023 and was in 9th place with 151 points, which means Jakarta's air conditions fell into the unhealthy category. One of the efforts that have been made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome this air quality problem is to provide green open space in Jakarta. However, the opportunity to provide green open space in DKI Jakarta cannot be separated from the satisfaction factor of the Jakarta people. As for one of the RTH in Jakarta, which is the focus of research, is the Martha Christina Tiahahu Literacy Park which is located in South Jakarta. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with the RTH of Martha Tiahahu Literacy Park. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. The results of the study show that the level of citizen satisfaction with the green open space of the Martha Tiahahu Literacy Park is in the high category. These findings were obtained based on the results of five dimensions, namely the dimensions of recreation, aesthetic value, social relations, sense of belonging, and spiritual values. The results of the analysis of the five dimensions also show that the level of citizen satisfaction with each dimension is at a high level of satisfaction."