Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi tujuan dalam pergerakan sosial biksu di Myanmar dapat terjadi. Tujuan awal pergerakan adalah tuntutan akan demokratisasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun berubah menjadi penolakan terhadap keberadaan etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Melalui analisis data-data indikator dari faktor eksternal dan internal yang secara langsung dapat mempengaruhi proses transformasi tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa faktor eksternal mendominasi proses transformasi tersebut. Dalam perjalanannya, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor, yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi proses transformasi tersebut.

---

This study assessed how the transformation of biksu social movement's purpose in Myanmar can happen. Initially, the purpose was about democratization and human rights, but then it changes to deny the existence of Moslem Rohingya ethnic in Myanmar. Through the analysis of external and internal indicator that directly can affect the process of transformation, this research find out that the external factor dominate the transformation. In the middle of this research, we also can find the undirect factor, wich can affect this transformation too."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"Indonesia masih memiliki tantangan dalam upaya penurunan AKI untuk mencapai target SDGs tahun 2030. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program yang efektif untuk menurunkan AKI, namun selama satu dekade terakhir program KB mengalami stagnansi. Saat ini, program KB cenderung berfokus pada perempuan dan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dinilai masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana pada tahun 2007, 2012 dan 2017, determinan sosial yang mempengaruhinya serta ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi potong lintang dari data pasangan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang masih dalam status perkawinan dan responden istri sedang tidak hamil. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 5.058 (2007), 5.431 (2012) dan 5.957 (2017) pasangan. Analisis multiway ANOVA dilakukan untuk menilai determinan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. Berbagai ukuran ketidakmerataan juga digunakan untuk meninjau ketidakmerataan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dengan bantuan alat ukur Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO). Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dalam kurun waktu 2007 – 2017, dari 68.9 hingga 71.2. Jika dilihat dari ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomi, terjadi penurunan ketidakmerataan meskipun terdapat beberapa perubahan pola ketidakmerataan pada tempat tinggal (perkotaan vs perdesaan) dan sosial ekonomi. Umur suami, pendidikan suami, tempat tinggal dan paparan KIE KB dari media menjadi determinan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. Perlu ada pemanfaatan media sosial atau media massa dengan melakukan kampanye massif terkait peran laki-laki dalam keluarga berencana baik sebagai pengguna maupun pendamping dan agen perubahan.

---

Indonesia still has challenges in efforts to reduce MMR to achieve the SDGs target in 2030. Family Planning (KB) is one of the effective programs to reduce MMR, but over the past decade the family planning program has stagnated. Currently, family planning programs tend to focus on women and men's participation in family planning is still considered low. The purpose of this study was to find out the male involvement in family planning in 2007, 2012 and 2017, the social determinants that influence it as well as geographical and socioeconomic inequality.

This study uses a quantitative approach with a cross-section study design from the pair data of the Indonesian Health Demographic Survey (IDHS) in 2007, 2012 and 2017. The samples in this study were couples of childbearing age who were still in marital status and respondents wives were not pregnant. The total sample in this study was 5,058 (2007), 5,431 (2012) and 5,957 (2017) couples. ANOVA multiway analysis was performed to assess the determinants of male involvement in family planning. Various measures of inequality are also used to review the unevenness of male participation in family planning with Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) measuring tool developed by the World Health Organization (WHO).

The results of the study were an increase in male participation in family planning in the period 2007 – 2017, from 68.9 to 71.2. There is a decrease in geographical and socioeconomic inequality even though there are some changes in the pattern of inequality in residences (urban vs rural) and socioeconomic. The husband's age, husband's education, place of residence and exposure to family planning promotion from the media are social determinants that have a significant influence on man involvement in family planning. Massive campaigns using social media need to be done to promote the role of men in family planning as active client, companions and agents of change"

"Penelitian ini mengkaji deforestasi di Pulau Kalimantan tahun 2007 hingga tahun 2009 serta menganalisis faktor penyebabnya. Data deforestasi dihasilkan dari tumpang tindih antara peta tutupan hutan tahun 2007 dan 2009 yang diolah dari data ALOS PALSAR MOSAIC dengan menggunakan metode object based classification. Analisis faktor digunakan untuk melihat keterkaitan antara variabel luas areal HPH dan HTI, areal tambang batubara, kepadatan penduduk, dan aksesibilitas kawasan hutan dalam mempengaruhi variabel deforestasi dengan menggunakan uji statistik korelasi linear dan regresi linear dengan unit analisis per kabupaten. Luas tutupan hutan Pulau Kalimantan hasil pengolahan citra ALOS PALSAR MOSAIC tahun 2007 adalah sebesar 43.471.654 ha dan tahun 2009 sebesar 41.443.581 ha, dengan akurasi model sebesar 84,54%. Sedangkan deforestasi di kawasan hutan Pulau Kalimantan tahun 2007 - 2009 adalah 1.722.264 ha. Deforestasi tertinggi terdapat di hutan produksi dan hutan produksi konversi. Sedangkan berdasarkan administrasi kabupaten, Kabupaten Kutai memiliki deforestasi tertinggi. Hasil analisis korelasi menyatakan bahwa variabel tingkat aksesibilitas kawasan hutan, luas areal HPH dan luas areal HTI, serta areal tambang batubara memiliki korelasi yang signifikan dalam mempengaruhi luas deforestasi di Pulau Kalimantan. Sedangkan untuk faktor kepadatan penduduk tidak mempengaruhi secara signifikan.

---

This study examines deforestation on Borneo island in 2007 until 2009 as well as analyzing the causes. Deforestation rate was resulted from overlaying between two object-based classified forest and non-forest covers in 2007 and 2009. Analysis Factor used to see the relationship between dependent variables (deforestasion) and independent varaiables (The right area of forestry (HPH), Industrial plantations forest (HTI), the area of mining coal, population density, and accessibility of forest area) by using statistical tests of linear correlation with a unit of analysis per district. Forest cover of Borneo image processing results from ALOS PALSAR MOSAIC in 2007 was 43,471,654 ha and in 2009 was 41,443,581 ha, with an accuracy model are 84%. Deforestation rate in Borneo during 2007 to 2009 was 1.645.126 ha with the highest rate occurred in production forests and conversion of production forest. While based on the administrative district, Kutai District has the highest deforestation. The results of correlation analysis states that the variable level of accessibility of forest areas, The right area of forestry (HPH), Industrial plantations forest (HTI), and the area of mining coal have significant correlation in the broad influence of deforestation on the island of Borneo. As for the factor of population density did not affect significantly."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG adalah adanya kebijakan nasional serta dukungan terstruktur dan sistemik. CSR berada pada ranah moral etika dan TJSL pada ranah hukum dan kedua-duanya berlaku di Indonesia.

---

This research compares the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance, and explores the factors affecting the transformation of GCG concept to the Indonesian legal system. Questioned was whether the term social and environmental responsibility refers to the internationally known CSR since it has resulted in request for constitutional review. Text analysis of the Constitutional Court Decision Number 53 of 2008 was employed to find the various facets of meanings and provide insight into the issue of CSR as voluntary activities transformed into legally mandatory act. Applying Political Obligation theory reveals that CSR tends to be morally based, hence ‘social and environmental responsibility’ term refers to a set of different criteria based on the Indonesian Constitutional Law, Article 33, paragraph (1),(2),(3)."

"ABSTRAKPerubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhanekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan IndeksPembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunanpemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerahdi provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukupbesar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan IndeksPembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen kompositpenyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota diprovinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnyaterhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-RataLama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidangpendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah danmeningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkancapaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabellain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks PembangunanManusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACTChange of developmental paradigm from economic growth developmenttoward human development, it makes improvement of Human Development Index(HDI) as government developmental target. However, to increase HDIachievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policysufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increaseHDI, also it means increasing of its composite component. In this research, ithad been studied local governmental expenditure of regencies/cities at BengkuluProvince in sectors of education and health against HDI composite component,ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result ofpanel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of localgovernmental expenditure in educational sector will influence Mean Year ofSchooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increaseachievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province.Additionally, other variable which have significant influence against componentof Human Developmental Index is total schools, total centers for public healthand employment rate."

"Perilaku seksual remaja cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab terjadinya perilaku seksual adalah ketidaktepatan informasi yang diperoleh oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keterpaparan informasi dari orang tua, sekolah, media elektronik dan cetak dan teman sebaya dan hubungannya dengan perilaku seksual remaja. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross sectional) dengan menggunakan data survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2007 dan 2012. Sampel penelitian ini adalah remaja pria dan wanita yang berusia 15-24 tahun yang belum menikah. Regresi Poisson digunakan untuk mengetahui nilai rasio prevalensi perilaku seksual beradasarkan keterpaparan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi remaja yang terpapar informasi dari media massa dan teman sebaya yang melakukan hubungan seksual lebih tinggi dibandingkan yang terpapar informasi dari orang tua dan sekolah, baik pada remaja pria maupun wanita. Namun informasi dari orang tua dan sekolah belum mampu "berkompetisi" dengan informasi dari media massa dan teman sebaya dalam memproteksi remaja dari perilaku seksual. Orang tua dan sekolah perlu bekerjasama dalam memberikan pendidikan seksual kepada remaja agar mampu mengimbangi informasi yang diperoleh remaja dari media massa dan teman sebaya dan melindungi remaja dari melakukan hubungan seksual.

---

Sexual intercourse among adolescents in Indonesia tend to increase over years. One of the reasons this risk behaviours happened is because the imprecision of informations that adolescents obtained. This study aims to assess the exposure of informations from parents, school, mass media, and peers and the relation between adolescents sexual behaviours. This study uses cross sectional design with data from Indonesia Young Adult Reproductive Health Survey (IYARHS) year 2007 and 2012. The sample of this research is young men and women age 15-24 years who have not married. Poisson regression is used to get the prevalence ratio of behaviour risks based on the exposure of informations.

This study shows that prevalence of adolescents who are exposed to informations from mass media and peers that perform sexual intercouse is higher than those who are exposed to informations from parents and school, both in young men and women. However, informations from parents and school still can?t compete to informations from mass media and peers in protecting adolescents from sexual behaviours. Peers and school need to cooperate in giving sexual education to adolescents in order to be able to counterbalance the informations obtained from mass media and peers, and may protect the adolescents from sexual risk behaviours."

"Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pasar modal di Indonesia memberikan respon terhadap peristiwa politik terkait Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Didalam pasar yang efisien, segala informasi termasuk didalamnya peristiwa politik dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi pasar modal di suatu negara. Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah Pilkada Gubernur di DKI Jakarta juga dapat mempengaruhi respon dari Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study terhadap saham-saham yang terdaftar di indeks LQ 45, dengan melakukan penghitungan terhadap abnormal return, average abnormal return, standardize abnormal return, wilcoxon signed ranks, dan dummy variable. Diperoleh hasil bahwa pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta di tahun 2007 terjadi abnormal return yang signifikan pada hari pemilihan dan setelah pengumuman pemenang pilkada. Pasar modal merespon lambat peristiwa pilkada di tahun 2007. Sedangkan untuk Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 putaran pertama dan kedua menunjukkan adanya abnormal return sebelum hari pemilihan. Pasar modal merespon sangat cepat pada pilkada di tahun 2012. Tidak ada perbedaan yang signifikan saat sebelum dan setelah pilkada gubernur di tahun 2007 dan 2012.

---

The political events related Jakarta Governor Election. In an efficient market, all information including the political events heve an effect to the reaction of the capital market in the country. This study tried to see if the governor election in Jakarta may also affect the response of Indonesian Capital Market. This study uses event study approach to stocks listed in LQ 45, by calculating the abnormal returns, average abnormal return, standardize abnormal return, wilcoxon signed ranks, and dummy variables. The results indicate that the Jakarta Governor Election in 2007 have a significant abnormal return on the day of the election and after the announcement of the winner of the election. The capital market is slow to respond to election in the 2007. As for Jakarta Governor Election 2012 first and second round showed abnormal return before election day. Capital market responded very quickly on the elections in 2012. There is no significant difference before and after the governor elections in 2007 and 2012."