Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 136087 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cakra Tirta Perkasa
"ABSTRAK
Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang
nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah
Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan
untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan
Hakim Pengawas. Sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugasnya,
Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam
rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan
peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi. Kurator
bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan
tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit. Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karena
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Mengingat
peran Kurator yang sangat penting, maka Kreditor dalam melakukan pengusulan
Kurator haruslah dilakukan dengan cermat dan seksama agar Kurator yang
diusulkan memiliki kompetensi serta profesional dalam menjalankan tugasnya
dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

ABSTRACT
This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public
official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative
analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is
given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The
notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or
interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that
in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor
authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a
notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and
meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be
fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law,
making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code,
things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed
and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary
public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of
notary public."
Universitas Indonesia, 2013
T36789
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Harahap, Faisal Alhaq
"Skripsi ini membahas tentang penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi. Disamping itu, Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan membahas mengenai urgensi pengaturan dan penerapan insolvency test di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan dalam meneruskan kegiatan usahanya dan proses penyelesaian utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan cara studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Pembuktian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya tidak hanya pembuktian formil saja, tetapi juga pembuktian materiil. Insolvency test adalah alternatif yang tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak. Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga merupakan alternatif dalam penyelesaian utang piutang yang lebih cepat daripada melalui gugatan wanprestasi di pengadilan negeri karena waktu penyelesaian perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dibatasi oleh undang-undang. Upaya hukum kepailitan hanya tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

This thesis discusses debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit. In addition, this thesis discusses there are facts or circumstances summarily proving that the conditions for a declaration of bankruptcy  based on Law  Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts and discusses the urgency of regulation and implementation of insolvency tests in Indonesia. The monetary crisis in Indonesia brings adverse impact on national economy, causing difficulties in continuing its business activities and the process of debt settlement. This research  is normative judicial research which some of data based on the related literatures and interviews. the petition for a declaration of bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts should not only be formal proof, but also material evidence. Insolvency test is the right alternative to replace simple evidence in determining whether the debtor can be declared bankrupt or not. Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts  in commercial courts is an alternative debt settlement solution that is faster than a default claim in a district court because the time of settlement of the case for bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts. Bankruptcy The legal remedies are only the first level, cassation, and judicial review, while there are no legal actions could be taken against the decision on suspension of obligation for payment of debt.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hendra
"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.
This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.
The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Munir Fuady
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
346.078 MUN h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Munir Fuady
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
346.078 MUN h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Munir Fuady
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
346.078 MUN h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Meisa Putri
"Financial distress dapat dianggap sebagai peringatan dini masalah yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Memprediksi kebangkrutan menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menemukan keadaan kesehatan keuangan perusahaan. Sebanyak 585 firm-year pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dijadikan sampel untuk penelitian ini di mana 113 di antaranya dikategorikan dalam kondisi financial distress. Model prediksi kebangkrutan dapat diperiksa untuk menilai situasi ekonomi perusahaan untuk tujuan lebih lanjut. Altman dan Ohlson adalah beberapa peneliti terkenal yang modelnya dirujuk untuk mengevaluasi kesehatan perusahaan.

Financial distress can be regarded as an early warning of trouble that can lead to bankruptcy. Predicting bankruptcy becomes one thing that companies can do to discover the state of the company's financial health. A total of 585 firm-years of manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange are sampled for this research where 113 of them are categorized in financial distress state. Bankruptcy prediction models may be examined to assess a company's economic situation for further purposes. Altman and Ohlson are some of notable researchers to which their models are referred to evaluating the health of companies."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suci Putri Ayu
"ABSTRAK
Rasio keuangan sebagai hasil pengolahan data laporan keuangan dapat
digunakan sebagai alat untuk memprediksi terjadinya kepailitan perusahaan jika
dikombinasikan dengan metode prediksi yang tepat. Hasil prediksi ini bukan
hanya dapat digunakan bagi manajemen perusahaan, namun pihak-pihak lain pun
dapat menggunakannya sebagai sarana untuk membantu pengambilan keputusan,
misalnya keputusan investasi bagi investor, maupun keputusan berkenaan dengan
pembinaan perusahaan bagi regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi
rasio keuangan yang berfungsi sebagai prediktor kepailitan suatu perusahaan,
khususnya industri perusahaan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini berusaha
menentukan model prediksi yang dapat digunakan regulator perusahaan
pembiayaan untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap
industri tersebut.

ABSTRACT
Financial ratios from financial statement combined with the appropriate prediction
method can be used as a tool to predict the occurence of bankruptcy. Bankruptcy
prediction is not only usefull for company’s management, but also for other
stakeholders, such as in decision making investment for investor, or guidance
industry’s regulator. The purpose of this research, is to determine ratios that can
predict the occurance of a company’s bankruptcy, particularly in the finance
companies industry. In addition, this study also aim to determine the prediction
model that is appropriate to be apllied by the regulator of finance companies
industry in Indonesia."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T34713
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>