Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak 2001, Amerika Serikat telah memulai program war on terrorism. Dengan program tersebut, Amerika Serikat berusaha untuk memburu Al Qaeda dan jaringannya. Pada perkembangannya, Amerika Serikat mendapat tantangan baru dengan adanya serangan cyberterrorism. Cyberterrorism hal penting yang harus diantisipasi mengingat Amerika Serikat memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem jaringan dan komputer. Serangan Cyberterrorism kepada Amerika Serikat dilakukan dengan mencuri data penting pemerintah seperti militer dan ekonomi. Dari hasil penelurusan, diketahui bahwa China sebagai aktor di balik serangan tersebut. Dengan menggunakan konsep cyber power dan netwar, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan respon Amerika Serikat untuk merespon serangan cyberterrorism tersebut. Berdasarkan landasan teoritik yang digunakan, diketahui bahwa Amerika Serikat menggunakan perpaduan antara hard dan soft power dalam merespon tindakan cyberterrorism dari China tersebut.

---

USA started war on terrorism program on 2001. USA tried to hunt Al Qaeda and its network using that program. On its development, USA was challenged with cyberterrorism attack. Cyberterrorism is an important issue and must be anticipated due to USA highly dependent on its computer network system. Cyberterrorism is done by stealing important government?s data such as military and economic data. Investigation revealed that China is responsible from such attack. Using cyber power and netwar concept, this research will explain USA?s response to cyber terrorism attack. Based on the theory, USA is known to use combination of hard and soft power to response cyberterrorism attack from China."

"ABSTRAKCyberterorrism sebagai bentuk ancaman baru dalam ranah studi keamananmerupakan ancaman yang datang dari ranah cyber (cyber threat). Karakter ancamanserangan dari ranah cyber saat ini masih dianggap sebagai suatu bentuk ancamanvirtual atau image threat. Amerika Serikat sebagai suatu negara besar yang dalamkehidupan seharinya-harinya banyak bergantung pada penggunaan teknologiinformasi, terutama dalam pengelolaan terhadap sistem informasi pada criticalinfrastructure nya perlu melakukan antisipasi terhadap ancaman yang datang dariranah cyber. Ancaman dari ranah cyber yang ditujukan kepada critical infrastructureAmerika adalah dalam bentuk cyberterrorism. Dengan menggunakan kerangka kerjadari Copenhagen School akan dijelaskan bagaimana Amerika dalam melakukanproses sekuritisasi ancaman cyberterrorism kepada masyarakat Amerika. Pada prosessekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika diketahui bahwa Amerika menggunakanmedia sebagai cara mengkomunikasikan wacana ancaman cyberterrorism terhadapcritical infrastructure nya.

---

ABSTRACTCyberterrorism as a new threat form in security studies is a threat that comes fromcyber realm. The character of cyber threat today is still perceived as a virtual threator image threat. United State of America as a big country in their livelihood dependon the use of information technology, especially in the operation of their criticalinfrastructure, they need to anticipate the threat that comes from cyber. The cyberthreat to American critical infrastructure is in a form of cyberterrorism. Using theframe work of Copenhagen School it will be explain how America securitized thisthreat of cyberterrorism to the American society. In the process of securitization thenknows that America using media to communicating the image threat against theircritical infrastructure."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis tindakan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam aliansinya dengan Jepang. Studi ini menggunakan teori dilema aliansi yang dapat mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa komitmen Amerika Serikat yang samar dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Amerika Serikat. Lima faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang meliputi empat hal. Pertama, ketergantungan militer Amerika Serikat yang rendah terhadap Jepang; kedua kemampuan Jepang dalam memberikan bantuan; ketiga tingkat ketegangan dan konflik dengan musuh; dan keempat alternatif yang dimiliki Amerika Serikat untuk beraliansi kembali. Sedangkan ketergantungan tidak langsung yaitu, kepentingan strategis Amerika Serikat, tingkat kejelasan dalam perjanjian, perbedaan kepentingan aliansi dalam konflik, dan perilaku aliansi (behavioral record) Jepang. Analisis tersebut menunjukan Amerika Serikat memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung yang rendah. Akibatnya, Amerika Serikat lebih takut terjebak (entrapped) dalam aliansinya dengan Jepang. Untuk menghindari hal tersebut Amerika Serikat memberikan komitmen yang lemah (defect) dengan cara mendorong peningkatan kapabilitas militer Jepang.

---

ABSTRACTThis study analyzes the actions of the United States which show a vague commitment in its alliance with Japan. Using alliance dilemma theory which can influence the behavior of the state, particularly the commitment of the state in the alliance. This research is a qualitative study using a causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature studies.. The analysis shows that the United States' commitment is vaguely influenced by the dilemma of alliance experienced by the United States. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are broadly divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence is the level of dependency which includes four things. First, the US military's low dependence on Japan; second Japanese ability to provide assistance; third level of tension and conflict with the enemy; and fourth, an alternative owned by the United States to realignment. Indirect dependence are; the strategic interests of the alliance, the degree of explicitness in the alliance agreement, the degree to which the allies' interests that are in conflic, and behavior record of alliances. The analysis shows that the United States has a low direct and indirect dependence to Japan. As a result, the United States is more afraid of being trapped in its alliance. To avoid this, the United States has a strategy of defect by encouraging an increase in Japanese military capabilities."

"Perkembangan teknologi di dunia ini sudah meluas, salah satunya teknologi moneter. Dulu teknologi moneter menggunakan emas sebagai sarana jual-beli. Namun pada jaman sekarang, adanya inovasi yang terdepan, yaitu mata uang kripto. Kripto dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan lebih aman dalam hal bertransaksi. Kripto adalah uang elektronik yang tidak berwujud secara fisik. Sebagai mata uang dan teknologi yang baru, banyak negara yang belum menerima seluruhnya karena mata uang kripto menggunakan teknologi Blockchain yaitu dengan verifikasi Peer-to-peer Network, bertransaksi dengan mata uang kripto tidak bisa terlacak. Dengan permasalahan yang timbul, setiap negara mempunyai pandangan dan peraturan sendiri termasuk Indonesia yang hanya menerima kripto untuk aset investasi. Hal ini juga membuat banyak perdebatan dalam regulasi dan perdagangan dunia. Pertanyaan penelitian dari tesis ini; 1. Apa perspektif hukum perdagangan internasional tentang cryptocurrency sebagai transaksi? 2. Bagaimana negara memasukkan mata uang kripto sebagai transaksi ke dalam peraturan nasional?Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara melihat regulasi dari berbagai negara yang mendukung dan yang menolak kripto sebagai sarana transaksi; seperti, Amerika Serikat, Venezuela, India, China dan Indonesia. Walaupun setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya mata uang kripto, semua mempunyai pandangan yang sama mengenai teknologi yang digunakan yaitu Blockchain. Dengan menggunakannya dalam negeri maupun antar negara.

---

The world's technological innovations have grown, including monetary technology. Historically, gold was utilised as a medium of exchange in monetary technologies. However, there is currently a leading innovation, Cryptocurrency. Crypto is designed to make transactions simpler, quicker, and more secure. Cryptocurrency is a type of electronic money that is not physically tangible. Many governments have yet to embrace cryptocurrency as a new currency completely. Since cryptocurrency employs Blockchain technology, using Peer-to-peer Networks as a validating tool, cryptocurrency transactions cannot be monitored and traced. On the other hand, cryptocurrency terminates financial fraud. With regard to the issues that arise, each nation has its perspectives and legislation, including Indonesia, which only allows cryptocurrency as an investment asset. It also sparks much discussion about regulation and international trade. The research question of this thesis is; 1.    What is the legal perspective of the international trade on cryptocurrency as transaction? 2. How do nations incorporate cryptocurrency as transaction into national regulation? This study employs a qualitative descriptive technique, examining regulations from several nations that support and oppose cryptocurrency as a form of payment, including the United States, Venezuela, India, China, and Indonesia. Even if each country has a distinct perspective on cryptocurrency, they all agree on one thing, which is the technology employed, Blockchain. By utilising it both within the nation and between nations. In addition, the World Trade Organisation is considering adapting to the technology innovation, DLT."

"Modernisasi militer China adalah bagian dari kekuatan militer yang terus dikembangkan oleh militer China. Kekuatan militer China ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kepentingan nasional, menjaga sumber-sumber energi dan berfungsi sebagai kekuatan regional.Untuk mencapai tujuan tersebut, China memerlukan strategi militer guna menghadapi kekhawatiran akan persepsi ancaman China dengan melakukan diplomasi bahwa China merupakan kekuatan damai, militer China juga aktif dalam peran internasionalnya.Tesis ini mencoba membahas pengaruh modernisasi militer China terhadap kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dengan memakai pendekatan realis, penulis berusaha memahami strategi pertahanan dan militer China dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analistis melalui penelitian kepustakaan. Kekuatan militer AS yang dominan menebabkan strategi yang digunakan oleh China tidak konfrontatif tetapi bersikap low profile. Dengan terus menaikan anggaran militernya pertahunnya dan melakukan modernisasi militer China, China dapat menjadi kekuatan regional mengimbangi dominasi pertahanan AS dan aliansinya di Asia Pasifik.

---

The modernisation of the China military was part of the strength of the military that continued to be developed by the China military. The strength of the China military was aimed to maintain the sovereignty of the country, maintain the national interests, maintain sources of energy and function as the regional strength. To achieve this aim, China needed the military strategy in order to faces the concern would the perception of the Chinese threat by carrying out diplomacy that China was the strength of peace, the China military was also active in his international role.This thesis tried to explain the impact of the China?s military modernization towards United States policies in the Asia Pacific region. By using the realist's approach, the writer tried to understand the defence strategy and the China military in maintaining his national interests. The research method that was used by the writer was descriptive analistis through the bibliography research. The strength of the US military that was dominant so the strategy that was used by China not confrontational but have an attitude low profile. China also developed the strategy peaceful rising countering the perception of the China Threat. By continue rising the budget of his military every year and carried out the modernisation of the China military, China could become the regional strength matched the domination of the US defence and his alliance."

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai liberalisme, Amerika Serikat seharusnya membuka diri terhadap aktivitas ekonomi internasional yang normal, termasuk merger dan akusisi. Namun, nilai tersebut dilanggar oleh pemerintah AS sendiri dalam merepon percobaan akuisisi oleh CNOOC terhadap Unocal pada tahun 2005. Melalui kerangka berpikir keamanan non-tradisional, khususnya keamanan energi, penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan penyebab sikap pemerintah AS tersebut. hasil penelitian ini menemukan satu argumen utama, yaitu identitas Tiongkok sebagai negara pemilik CNOOC yang dipandang mengancam bagi AS.

---

As a country that champions the liberalism value, United States supposedly opens itself from any normal international economic transaction, including merger and acquisition. But, that value is violated by the government of US itself in terms of responding the attempt of acquisition by CNOOC towards Unocal at 2005. By the framework of thinking from non-traditional security, particularly energy security, this study is meant to dig the reason of the government of US’ reaction. This study found out one major argument, which is the identity of China as the owner of CNOOC is perceived as threat for US."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam pelarangan produk Huawei. Huawei yang memiliki pasar kecil di Amerika Serikat dan merupakan satu dari sekian banyak perusahaan telekomunikasi di dunia. Pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan Huawei dengan alasan keamanan nasional. Studi ini menggunakan kerangka pemikiran stakeholder Actions motif (SAM) yang dikembangkan oleh Jan-Frederik Kremer dan Benedikt Muller untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tesis ini memberikan penjelasan faktor-faktor pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Ada 3 faktor penting dalam kerangka berfikir SAM dalam pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Pertama pada stakeholder, kebangkitan Tiongkok dalam teknologi serta teknonasionalisme dan hubungan Tiongkok-Huawei, Kedua actions yang berisi serangan siber Tiongkok kepada Amerika Serikat dan Ancaman yang dihadirkan Huawei terhadap Amerika Serikat, dan yang terakhir pandangan Amerika Serikat terhadap motif dari serangan siber yang terjadi yang pada akhirnya memiliki implikasi terhadap pemerintah AS. Analisis penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut yang mendorong pemerintah AS mengambil kebijakan pelarangan Huawei di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the US policy in banning Huawei products. Huawei has a small market in the United States and is one of the many telecommunication companies globally. The United States government prohibits the use of Huawei for reasons of national security. This study uses the stakeholder actions motives (SAM) framework developed by Jan-Frederik Kremer and Benedikt Muller to analyze the factors driving Huawei's ban in the United States. This research uses the causal-process tracing (CPT) method by collecting data through a literature study. This thesis analysis explains the factors prohibiting Huawei in the United States. There are 3 important factors in SAM framework in banning Huawei in the United States. First is on stakeholders, China's rise in technology as well as technonationalism and China-Huawei relations, second is actions containing Chinese cyberattacks to the United States and threats that Huawei presents to the United States, and the last is the United States' view of the motives of cyberattacks that occurred which in turn has implications for the US government. The analysis of this research shows that these factors have prompted the US government to adopt a policy to ban Huawei in the United States."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia berdasarkan studi komparasi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dalam skripsi ini memunculkan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan eksperimen medis di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Kedua, bagaimana perbandingan legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk melakukan eksperimen medis yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya harus mendapatkan persetujuan dari Komite Etik. Namun, terdapat perbedaan dan ini menjadi kekurangan bahwa di Amerika Serikat hal tersebut berlaku untuk penelitian yang didanai oleh dana federal, oleh karena itu penelitian yang didanai pribadi tidak tunduk pada prosedur IRB. Selanjutnya dalam aspek legalitas Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok tidak melarang dilakukannya penelitian rekayasa genetika embrio pada manusia (pengeditan gen embrio). Namun, dalam konteks untuk tujuan reproduksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok melarang tindakan tersebut. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan legalislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan menambahkan pasal terkait dengan penelitian dan penerapan rekayasa genetika embrio pada manusia. Serta kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat pedoman penelitian yang melibatkan embrio manusia.

---

This thesis discusses the legality of genetic engineering on human embryo, a comparation between Indonesia, United States of America, and China. This thesis raises two main problems. First, how do the medical experiment arrangements compare in Indonesia, the United States, and China. Second, how the comparison of legality of embryo genetic engineering in humans is reviewed based on the laws of Indonesia, the United States, and China. This problem is viewed from the comparison of law with normative juridical research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from document studies as the main data from qualitative writing. The results of research that Indonesia, the United States, and China to carry out medical experiments involving humans as research subjects must obtain approval from the Ethics Committee. However, there is a difference and it is a drawback that in the United States it applies to federally funded research, therefore privately funded research is not subject to IRB procedures. Indonesia, the United States, and China do not prohibit embryo genetic engineering research in humans (human embryo gene editing). However, in the context of reproductive purposes in Indonesia, the United States and China prohibit such actions. The author advises the government and the legislature to revise Law Number 36 Year 2009 on Health, by adding articles related to research and application of embryonic genetic engineering in humans. And to the Ministry of Health to make research guidelines involving human embryos."

"Amerika saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat pada periode ini menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi meningkatnya intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

---

United States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010. United States security strategy in this period showed an increase in the intensity of defensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese military capabilities over the period 2002-2010, which China could potentially take offensive action and threaten the United States. This thesis focused on the question of why the strategy of the United States experienced an increase in defensive intensity against China, which its military capabilities have increased in the years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemma theory, in a series of hypothesis testing.

The findings in this thesis reveal that the intensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the security dilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations of United States defensive advantage and China offensive-defensive that can not be distinguished. Defensive nature of the security strategy of the United States allowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularly through increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well as through increased cooperation in the period 2006-2010."

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."