Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai fenomena Keberhasilan Intelijen pada kasus Operation Neptune Spear yang merupakan operasi pengeksekusian Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan, pada 2 Mei 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut, dilakukan komparasi terhadap dua kasus kegagalan intelijen, yakni kegagalan intelijen negatif pada kasus 9/11 dan kegagalan intelijen positif pada kasus pencarian Weapons of Mass Destruction (WMD) di Irak. Indikator yang digunakan adalah empat kunci kegagalan menurut Thomas Copeland (2007), yakni: (1) Kegagalan Kepemimpinan dan Kebijakan, (2) Isu-isu Organisasi dan Birokrasi, (3) Masalah dengan Informasi Peringatan, dan (4) Tantangan-tantangan Analitis.

---

This thesis explores the phenomenon of Intelligence Success of Operation Neptune Spear, the operation to execute Osama bin Laden in Abbottabad, Pakistan, on May 2, 2011. The research is qualitative with descriptive design. To look at the factors causing intelligence success, a comparison is made of two cases of intelligence failure: negative intelligence failure of 9/11 and positive intelligence failure of finding Weapons of Mass Destruction (WMD) in Iraq. Thomas Copeland?s (2007) four failure keys are used as indicators. They are: (1) Leadership and Policy Failures, (2) Organizational and Bureaucratic Issues, (3) Problems with Warning Information, and (4) Analytical Challenges."

"Penelitian ini mengeksplorasi pembentukan push and pull factors dan proses transformasi kognitif yang melatarbelakangi disengagement narapidana teroris. Menjadi hal yang penting untuk melihat apakah push and pull factors dipengaruhi oleh peran program deradikalisasi atau dapat muncul karena faktor-faktor lain di luar program deradikalisasi, seperti dukungan keluarga dan lingkungan. Sebab, ketika proses kemunculan tersebut dapat ditemukan, pendekatan yang bertujuan untuk mendorong proses disengagement individu dapat dilakukan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 5 narapidana teroris Lapas Kelas IIA Salemba. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori Social Bonds and Informal Social Control Theory, Cognitive Transformation Theory, dan Differential Association Theory. Ditemukan bahwa efek pemenjaraan yang memicu refleksi diri dan keterikatan dengan keluarga merupakan faktor utama yang mendorong disengagement. Program deradikalisasi hanya berdampak signifikan pada sebagian narapidana, sementara yang lainnya lebih dipengaruhi oleh kontrol keluarga dan refleksi diri. Disengagement mencapai puncaknya ketika individu tidak lagi memandang jihad dalam kerangka sempit dan beralih ke jalur legal serta regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat Islam.

---

This study explores the formation of push and pull factors and the cognitive transformation process underlying the disengagement of terrorist inmates. It is crucial to determine whether these factors are influenced by the deradicalization program or if they emerge due to other factors outside the program, such as family support and environment. Identifying the sources of these factors can optimize approaches aimed at encouraging individual disengagement. This research employs a qualitative approach with in-depth interviews of five terrorist inmates at Class IIA Salemba Prison. The findings are analyzed using Social Bonds and Informal Social Control Theory, Cognitive Transformation Theory, and Differential Association Theory. The study reveals that the deterrent effect of imprisonment, triggering self-reflection, and familial attachment are the primary factors driving disengagement. The deradicalization program has a significant impact only on some inmates, while others are more influenced by family control and self-reflection. Disengagement peaks when individuals no longer view jihad through a narrow lens and instead adhere to legal pathways and regulations established by law to achieve the goal of implementing Islamic law."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara novel Uncle Tom’s Cabin, kaum abolisionis, dan pecahnya Perang Sipil. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perkembangan institusi perbudakan di wilayah Selatan Amerika Serikat menyebabkan munculnya kelompok yang menentang kehadiran institusi tersebut,yang disebut sebagai kaum abolisionis. Para abolisionis melakukan berbagai kegiatan untuk mengakhiri keberadaan institusi perbudakan, baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Salah satu kegiatan kaum abolisionis yang paling menonjol adalah dengan menyebarkan pemikiran mereka melalui tulisan yang diterbitkan dalam bentuk media cetak, atau biasa disebut sebagai media abolisionis. Kehadiran novel Uncle Tom’s Cabin karya Harriet Beecher Stowe menambah daftar media abolisionis dan menjadi sebuah propaganda anti-perbudakan yang paling sukses pada saat itu. Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa novel Uncle Tom’s Cabin telah meningkatkan sentimen anti-perbudakan di Utara, sehingga menyebabkan semakin banyaknya jumlah kaum abolisionis, dan pada akhirnya menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Sipil.

---

The focus of this study is about dependability among Uncle Tom’s Cabin,abolitionist, and Civil War. This research uses historical method which consist of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The development of slavery in South caused the emerged of opposing group, called the abolitionist. The abolitionist tried to end the institution of slavery, through direct and indirect action. One of their ultimate activities is to spread their anti-slavery thought through printed media, which called as the abolitionist media. The present of Uncle Tom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe became the most successful abolitionist media and antislavery propaganda at the time. The result of the research shows that Uncle Tom’s Cabin has increased anti-slavery sentiment in the North, so the number of the abolitionist has got more and more. Therefore it became one of Civil War causing. "

"Kebijakan alih komando dan pengendalian pada Yonzipur 11/DW sebagaimana Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2020 merupakan langkah penting untuk melengkapi Kodam Jaya yang tidak memiliki satuan Zeni setingkat Batalyon. Akan tetapi, kebijakan ini masih belum mencapai kondisi ideal yang ditentukan. Tesis ini bertujuan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi dan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Proses penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan metode kualitatif, dengan model implementasi Grindle (1980). Penelitian ini menunjukkan enam dimensi dari variabel isi kebijakan yaitu kepentingan terhadap kebijakan, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber daya, menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih kodal tersebut. Pada variabel konteks implementasi, tingkat kewenangan dan strategi yang dijalankan, karakteristik institusi serta kepatuhan dan daya tanggap juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Konteks lingkungan militer memperbesar kemungkinan terlaksanakanya kebijakan ini karena adanya rantai komando yang kuat, sehingga menjadikan kebijakan ini berjalan ke arah progresif ditunjukkan dengan peningkatan persentase pemenuhan validasi organisasi sesuai ketentuan Organisasi dan Tugas Yonzipur. Dari segi hasil penerapan kebijakan, kebijakan ini memberikan dampak gelar kekuatan yang ideal di tingkat Kodam Jaya sehingga meningkatkan optimalisasi penugasan pengamanan di wilayah Kodam Jaya. Dari penelitian ini, terdapat dua hal penting untuk menjadi perhatian peneliti dan pengambil kebijakan. Penelitian lanjutan dapat melihat sejauh mana karakter satuan validasi organisasi memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Di sisi lain, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan validasi organisasi dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kemungkinan kendala dan hambatan yang dapat terjadi.

---

The policy of command and control transferring of Yonzipur 11/DW as stated in Kasad Decree Number Kep/683/IX/2020 is an important step to complement the Jayakarta Military Command (Kodam Jaya), which has not had an Engineer unit at the Battalion level so far. However, this policy still has not reached the specified ideal conditions. This thesis aims to analyze what factors influence and how the results of the implementation of these policies. The research process uses a positivism approach and qualitative methods, with the Grindle (1980) implementation model. This study shows that the six dimensions of the policy content variables are interest in the policy, types of benefits, desired degree of change, location of decision making, policy implementers and resources, are factors that influence the implementation of the capital transfer policy. In the implementation context variable, the level of authority and strategy implemented, the characteristics of the institution as well as compliance and responsiveness are also factors that influence the implementation of this policy. The context of the military environment increases the possibility of implementing this policy because of a strong chain of command, so that this policy moves in a progressive direction as indicated by an increase in the percentage of fulfilling organizational validation according to Yonzipur's Organization and Duties. In terms of the results of implementing the policy, this policy has the effect of creating an ideal force at the Kodam Jaya level so that it increases the optimization of security assignments in the Kodam Jaya area. From this research, there are two important things to be noticed by researchers and policy makers. Further research can see to what extent the character of the organizational validation unit influences the success or failure of the policy. On the other hand, policy makers need to consider organizational validation by considering the level of readiness and possible obstacles and obstacles that may occur."

"Kegagalan Intelijen pada peristiwa 9/11 dan Yom Kippur dipengaruhi oleh beberapa faktor.Penelitian ini akan membuktikan teori Copeland yang mengatakan bahwa kegagalan intelijen tidak terlepas dari pengaruh faktor kepemimpinan dan kebijakan, birokrasi dan organisasi, peringatan dan informasi serta kemampuan analitikal. Metode yang dipakai adalah kualitatif, dengan rancangan riset studi dokumentasi secara tidak langsung melalui tinjauan pustaka, jurnal, buku, internet dan diskusi riset. Hasil penelitian menunjukan kegagalan intelijen pada 9/11 dan Yom Kippur bersifat esensi. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisa timeline dan agregasi untuk melihat unsur-unsur pendukung yang berperan pada kegagalan. Hasil analisa menunjukan bahwa kegagalan intelijen pada kasus 9/11 disebabkan oleh kebijakan pemerintah, agensi intelijen, birokrasi dan kurangnya informasi. Pada kasus Yom Kippur dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan intelijen militer AMAN. Sekalipun kedua kasus ini memiliki persamaan namun ada perbedaan pada unsur-unsur pendukung faktor kegagalan.

---

Intelligence Failure on 9/ 11 and Yom Kippur is influenced by several factors. This research would prove that Copeland theory says that the failure of intelligence can not be separated from the influence of leadership and policy, bureaucracy and organization, warning and information and analytical callange. The method used is qualitative. This research was designed to study the documentation indirectly through literature review, journals, books, internet research and discussion. The results showed intelligence failures on 9/11 and Yom Kippur are the essence. Then the research results obtained were processed using timeline analysis and aggregation to see the supporting elements that contribute to the failure. The analysis shows that the intelligence failure in the case of 9/11 caused by government policy, intelligence agencies , the bureaucracy and the lack of information. In the case of Yom Kippur influenced by government policy and military intelligence (AMAN). Although these two cases have similarities but there are differences in the factors supporting elements of failure."

"Pemikiran militer Mao Zedong dan peranannya dalam Tentara Pembebasan Rakyat. Di bawah bimbingan Dr. A. Dahana , Fakultas Sastra Universitas Indonesia , 1997. Sejak masa dinasti, peran dan kehadiran militer dalam perjalanan sejarah bangsa Cina sangat penting. Pergantian antara dinasti yang satu ke dinasti berikutnya selalu ditandai dengan adanya pemberontakan bersenjata kaum tani terhadap dinasti penguasa yang dianggap telah kehilangan 'mandat clan langit' (Tianming). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai cikal bakal militer di Cina. Jika pada masa Cina klasik terdapat pemikiran militer Sun Zi yang sangat terkenal, maka pada masa Cina kontemporer terdapat pemikiran militer Mao Zedong. Mao terkenal dengan konsep Perang Rakyat-nya sebagai doktrin rniliter. Doktrin tersebut telah menjadi suatu landasan kebijaksanaan militer Cina selama puluhan tahun. Pemikirannya tersebut dipengaruhi oleh dua sumber utama yaitu pemikiran Cina klasik dan Marxisme-Leninisme. Dalam pernikirannya, Mao sangat memperhatikan keseimbangan antara unsur 'merah' dan 'ahli' namun pada pelaksanaannya justru terdapat penekanan dalam hal 'manusia yang mengungguli mesin' sehingga unsur keahlian dan modemisasi militer agak terabaikan. Perselisihan antara unsur 'merah' dan 'ahli' tersebut selalu mewarnai kemelut kepemimpinan di Cina dan mencapai puncaknya pada saat pecahnya Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat (Wenhua da Geming) di tahun 1966."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi intervensi militer asing melawan Islamic State of Iraq and Syria ISIS di Irak dan Suriah sejak tahun 2014 sampai 2017. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan tema di atas adalah konsep intervensi militer, perang asimetris dan kemunduran organisasi terorisme. Analisa tesis ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan strategi  intervensi militer apa yang dilakukan oleh pihak asing seperti koalisi AS, Rusia, Iran, dan negara diluar Irak dan Suriah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dari data tersebut ditemukan bahwa, kekuatan ISIS berasal dari strategi konvensional dan asimetris untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Kekuatan ISIS ini membuat pemerintah Irak dan Suriah meminta intervensi asing untuk melawan gerakan terorisme ini. Terdapat dua strategi intervensi militer yang digunakan dalam upaya ini, yaitu strategi diplomatik dan strategi militer.  Melalui metode kualitatif yang menggunakan berbagai sumber yang relevan, tesis ini membangun argumen bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh pihak asing merupakan langkah strategis dalam upaya menghancurkan ISIS serta kembali menstabilkan kondisi keamanan Irak dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya wilayah yang dikuasai ISIS, jumlah pasukan, serta kondisi fiskal hingga akhir 2017.

---

ABSTRACTThis study discusses the strategy of foreign military intervention against the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria from 2014 to 2017. The concept of  military intervention, asymmetric warfare and declining of terrorist organizations are used to explain the effect of military intervention to the decline of ISIS. The analysis of this thesis will be directed to explain military intervention strategies which were conducted foreign parties such as the US, Russia, Iran and other countries outside Iraq and Syria. This study uses literature and interviews method. The author found that the power of ISIS is originated from conventional and asymmetrical strategies to expand and maintain its power. The power of ISIS has made the Iraqi and Syrian governments ask foreign intervention to fight this terrorism movement. There are two military intervention strategies used in this effort, diplomatic and military strategy. From various relevant sources with qualitative methods, this thesis builds the argument that military intervention which was carried out by foreign parties is a strategic step in efforts to destroy ISIS an stabilize the security in Iraq and Syria. This is proven by the reduction of ISIS-controlled areas, number of troops, and fiscal conditions until the end of 2017."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."