Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."

"Penelitian mengenai anti-dumping di Indonesia saat ini masih mengandalkan analisis tradisional dan metode COMPAS, mirip dengan pendekatan yang digunakan pada era 1970-1980-an di Amerika Serikat. Namun, kelemahan dari analisis tradisional dan COMPAS adalah kecenderungannya menuju subjektivitas daripada objektivitas ilmiah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mencoba menggunakan ekonometrika untuk mengurangi subjektivitas dalam hasil penyelidikan anti-dumping. Metode ekonometrika dapat memberikan hasil yang lebih terukur secara kuantitatif dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan kausalitas antara dumping impor dan dampaknya terhadap industri domestik.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Dari sisi permintaan: - Menilai signifikansi dan besarnya pengaruh produksi, pendapatan nasional, konsumsi, harga impor dari negara subject impor dan non-subject impor terhadap harga domestik produk uncoated woodfree writing and printing paper di Indonesia.2. Dari sisi penawaran: - Menilai signifikansi dan besarnya pengaruh produksi, harga pulp, harga bahan bakar minyak, dan kapasitas produksi terhadap harga domestik produk yang sama.3. Mengetahui hubungan kausalitas: - Menganalisis hubungan antara impor dengan harga dumping dan dampak pada industri domestik dalam kasus anti-dumping produk uncoated woodfree writing and printing paper tahun 2013.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi dari model yang dikembangkan oleh Prusa & Sharp untuk kasus cold-rolled sheet di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan:Dari Sisi Permintaan:1. Produksi: Pada tingkat keyakinan 99%, terdapat hubungan negatif antara produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi sebesar 1% menyebabkan penurunan harga domestik sebesar 0,51%.2. Konsumsi: Pada tingkat keyakinan 99%, konsumsi domestik berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan konsumsi domestik sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,49%.3. Harga Impor dari Negara Subject Impor (Finlandia, India, Korea Selatan, Malaysia): Pada tingkat keyakinan 95%, harga impor dari negara subject impor berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga impor sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,11%.4. Pendapatan Nasional: Tidak signifikan mempengaruhi harga domestik.5. Harga Impor dari Negara Non-Subject Impor: Tidak signifikan mempengaruhi harga domestik.6. Kausalitas: Terdapat hubungan kausalitas antara harga impor dari negara subject impor (Finlandia, India, Korea Selatan, Malaysia) dengan injury pada industri domestik, sedangkan harga impor dari negara non-subject impor (Jepang, Jerman) tidak menunjukkan hubungan kausalitas yang signifikan.Dari Sisi Penawaran:1. Produksi: Pada tingkat keyakinan 90%, terdapat hubungan negatif antara produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi sebesar 1% menyebabkan penurunan harga domestik sebesar 0,51%.2. Harga Pulp: Pada tingkat keyakinan 90%, harga pulp berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga pulp sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,64%.3. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM): Pada tingkat keyakinan 95%, harga BBM berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga BBM sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,28%.4. Kapasitas Produksi: Pada tingkat keyakinan 99%, kapasitas produksi berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan kapasitas produksi sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,23%.Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonometrika memberikan hasil yang lebih objektif dalam menganalisis kasus anti-dumping dan mengurangi subyektifitas yang mungkin terjadi dengan metode analisis tradisional."

"Perkembangan perdagangan internasional sejak adanya kemajuan teknologi seakan tidak mengenal batas-batas negara sehingga perdagangan barang antar negara semakin bebas dan membentuk pasar persaingan sempurna. Adanya praktek dumping yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga pasaran adalah imbas dari adanya pasar bebas yang bersaing untuk memperoleh keuntungan. Pengaturan untuk menanggulangi dampak negatif dari praktik dumping ditetapkan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dan merupakan salah satu Multilateral Trade Agreements yang ditandatangani bersamaan dengan Agreement Establishing The World Trade Organization WTO. Praktik dumping yang dilarang menurut WTO adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping dengan cara memberikan bea masuk antidumping kepada barang impor dan melindungi industri dalam negeri dari tuduhan dumping negara lain. Dengan adanya Komite Anti Dumping Indonesia KADI Indonesia mempunyai suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak adil dan memberikan perlindungan atau pembelaan terhadap produk-produk ekspor Indonesia yang dituduh dumping di Negara tujuan.

---

The development of international trade since the advent of technology as if not know the boundaries of the country so that trade goods between countries more free and form a perfect competition market. The existence of the practice of dumping the competition in the form of price in the form of price discrimination or selling below the market price is the impact of a free market competing for profit.The arrangement to address the negative impact of dumping practices is set out in the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 and is one of the Multilateral Trade Agreements signed in conjunction with the World Trade Organization WTO Agreement Establishing. Dumping practices prohibited under the WTO are the sale of similar goods below the normal price causing material losses in the domestic Industry. As a member of the WTO, Indonesia is obliged to protect the domestic industry from the negative effects of dumping by providing import duties on anti dumping and protecting domestic industries from accusations of dumping of other countries. The existence of anti dumping BMAD action against Indonesia biodiesel export must be adjusted with Anti dumping Agreement so that justice in international trade can be achieved."

"ABSTRAKProduk Baja Pelat/Lantaian Canai Panas Hot Rolled Plate / HRP merupakan produk baja utama yang digunakan sebagai bahan baku industri manufaktur, perkapalan, dan konstruksi. Kebutuhan HRP di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Pada tanggal 6 januari 2009, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan SNI produk baja canai panas menjadi wajib sebagai hambatan teknis bagi produk impor non standar yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk HRP yang berasal dari Negara Singapura, Ukraina, dan Republik Rakyat Tiongkok RRT , pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping BMAD dengan periode pengenaan selama 3 tahun 6 bulan sejak tanggal 2 Oktober 2012. Pada bulan Juni tahun 2015, melalui program harmonisasi tarif BTKI 2012, pemerintah mulai memberlakukan kenaikan tarif bea masuk umum MFN terhadap beberapa produk baja termasuk HRP dari 5 menjadi 15 . Dengan berakhirnya masa pemberlakuan anti dumping pada tanggal 2 April 2016 dan adanya usulan perpanjangan dari industri dalam negeri, maka perlu dilakukan penelitian efektivitas kebijakan pengenaan BMAD serta kebijakan SNI Wajib dan Kenaikan MFN baik secara bersama ndash; sama maupun terpisah terhadap volume impor produk HRP. Penelitian ini menggunakan data panel impor produk HRP mulai bulan April 2007 s/d April 2016 dan cross section 3 tiga negara Singapura, Ukraina dan RRT dengan model ekonometri pendekatan Model Efek Tetap. Variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, harga, nilai, pangsa pasar, besaran BMAD, tarif MFN, dan variabel dummy SNI Wajib. Dari hasil estimasi dan analisis diperoleh hasil bahwa kebijakan pengenaan BMAD berdampak negatif terhadap impor HRP, begitu juga dengan kebijakan SNI Wajib dan MFN yang berdampak negatif terhadap impor HRP dan ketiga variabel kebijakan signifikan mengurangi impor ketika diberlakukan secara bersama - sama.

---

ABSTRACTHot Rolled Plate HRP is widely used as raw material for manufacture, marine industry, and construction. Domestic demand of HRP fulfilled not only by domestic product but also from import. From january 6th, 2009, government of Indonesia enact SNI mandatory for HRP product as technical barrier for non standard product. From June 2015, government increase MFN tariff from 5 to 15 for several steel product including HRP due to harmonizing tariff program. At October 2nd 2012, government through the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for HRP import from Singapure, Ukraine and RRT which ended at April 2016. Since domestic industry request to extend the BMAD policy, we need to evaluate the effectiveness of the BMAD policy together with SNI mandatory and MFN tariff policy. This study analyzes the impact of anti dumping policy against imports in HRP products using econometric model analysis which approached by Fixed Effect Model FEM . Explanatory variables were taken into model are the real GDP, price, exchange rate, market share, anti dumping duty, MFN tariff and dummy variables of mandatory SNI. The estimation on monthly time series data that period in april 2007 till april 2016 and cross section from Singapore, Ukraine and RRT, showed that the policy of Anti dumping, MFN tariff and mandatory SNI had negative impact on the imports of HRP when applied together, but not significant when applied individually."

"lmplementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Tuduhan Dumping dari Negara Malaysia. Dilakukan pendeskripsian impiementasi kebqakan Pemerintah Indonesia atas Persetujuan Antidumping yang dilaksanakan oleh institusi pengamanan perdagangan dalam menangani kasus tuduhan dumping dari negara Malaysia. Tuduhan dumping dikenakan kepada Indonesia karena industri dalam negeri Malaysia merasa dirugikan dengan adanya produk impor dari Indonesia yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga domestik. Berlaku sebagai pokok permasalahan tesis adaiah bagaimanakah resolusi penyelesaian penanganan kasus iuduhan dumping dan apakah resolusi penyelesaian penanganan kasus dapat menurunkan atau menghapuskan Bea Masuk Antidumping yang ditetapkan oleh Otoritas Antidumping Malaysia. Adapun tujuan penelitian adaiah untuk menjelaskan resolusi penyelesaian penanganan kasus tuduhan dumping dari Malaysia oleh Pemerintah Indonesia yang dapat menurunkan atau menghapuskan Bea Masuk Antidumping.Tesis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari diskusi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Diskusi dan wawancara diiakukan secara terpisah terhadap pihak yang menangani kasus tuduhan dumping, serta penyebaran kuesioner kepada produsen/eksportir yang pernah mendapatkan advokasi atau pembelaan atas kasus tuduhan dumping dari Oioritas Antidumping Malaysia. Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai tulisan yang terdapat di jurnal perdagangan internasionaI, makalah, artikel, buku-buku yang relevan dengan penelitian, dan peraturan perundang-undangan.Dan hasil pengolahan dan analisis data dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat pemahaman dunia usaha terhadap masalah dumping sudah memadai. Dengan catatan, hanya perusahaan berskala besar yang bersedia untuk melibatkan din dalam proses yang membutuhkan kehadiran Iangsung wakil perusahaan dalam hal hearing dan dispute. (2) Keberadaan lnstitusi Pengamanan Perdagangan sebagai pendamping yang berperan menangani dan mengatasi tuduhan dumping, direspon oleh perusahaan dengan variasi yang Iebar rentangnya. Namun pada intinya semua produsenleksportir menyepakati pentingnya keberadaan dan peran yang dijalankan lnstitusi Pengamanan Perdagangan sebagai pendamping, terutama dalam kerangka penyelesaian antar pemenntah (Government to Government) (3). Institusi Pengamanan Perdagangan sudah bertindak proaktif dengan cara memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan tentang akan adanya penyelidikan antidumping oleh negara Malaysia terhadap produk impor asal Indonesia, sejalan dengan pelaksanaan pasal 6.11 Aniidumping Agreement tentang interested parties dan pasal 12 Antidumping Agreement tentang public notice.Mengacu kepada kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut; (1) Diperlukan aturan hukum dalam Undang-undang Perdagangan dan manual baku yang dapat dijadikan pedoman penyelesaian penanganan tindakan antidumping khususnya kasus tuduhan dumping dari Maiaysia. (2) Perlunya pemahaman akan arti penting lobbying dalam mengantisipasi kemungkinan adanya tuduhan dumping dari negara mitra dagang. (3) Perlu dilakukan penelitian lebih Ianjut dan Iebih komprehensif mengenai prioritas pelayanan lnstitusi Pengamanan Perdagngan terhadap produsenieksportir Indonesia yang terkena tuduhan dumping.

---

The Implementation Policy of the Government of the Republic of Indonesia in Antidumping Cases Against Malaysia. Description regarding the implementation policy of the Govemment of the Republic of Indonesia is made on the basis of the Antidumping Agreements conducted by Indonesia which is directly handled by the Institution of Trade Defense. The antidumping case against Indonesia is raised by Malaysia since its domestic industry suffered an injury caused by Indonesian imported products which is sold at a lower price than its domestic price. The underlined issue in this thesis refers to how the dispute settlement in antidumping case can be resolved and whether this case of dispute settlement can be reduced or eliminated the Antidumping Duty which has been imposed by the Malaysian Antidumping Authority. Nevertheless, the aim of this research is to analyze how the Government of Indonesia handling of the dispute settlement in antidumping case against the Malaysian Government in relation to the possible reduction or elimination of Antidumping Duty.

This thesis used a descriptive part of researcll of methodology with quantitative approach. The data used in this research contained of primary data and secondary data. The primary data was obtained from results of discussion and interviews, and disseminating questionnaire. Discussion and interviews were conducted separately to interested parties subject to antidumping case as well as the dissemination of questionnaire to producerlexporter after receiving advocacy subject to the Malaysian antidumping case againstlndonesia. On the other side, the secondary data was sourced from various articles contained in international trade journal, thesis, books, research materials, antidumping regulation handbooks, and Iegislations.

The result of data processing and analysis can be formulated into several points of conclusions, as follow: (1) The level of knowledge of the business sectors is sufficient However, there are only large scale companies who are willing to be involved in the process that requires participation from representatives of companies in the case of healing and dispute. (2) The accompanying of the Institution of Trade Defense in charge in handling the antidumping case has been responded by companies with various perceptions. Nevertheless, the essence laid whether the producers/exporters agreed on the importance of the functions and roles of the institution of Trade Defense as being the associated parties, particularly in the framework of dispute settlement between Governments. (Government to Govemment). (3). The Institution of Trade Defense had been pro-actively notified the interested parties regarding the initiation of antidumping investigation by the Malaysian Antidumping Authority against the imported product originated from indonesia, in line with the implementation of Article 6.11 of Antidumping Agreement regarding interested parties and Article 12 Antidumping Agreement regarding public notice.

Referring to th above conclusions, there are several recommendations to be followed up, as follow: (1). The need of regulation governed under Legal Acts and manual handbooks as a guidance for handling dispute settlement in antidumping cases, particularly the Malaysian antidumping case. (2). The level of knowledge on the importance of lobbying in order to anticipate the possibility of antidumping case raised by trade dialogue partners. (3). The need to conduct further research and a more comprehensive service priorities provided by the Institution of Trade Defense to the Indonesian producers/exporters subject to anti dumping case."

"Indonesia memulai praktik Anti-Dumpingnya relatif terlambat, tetapi telah berhasil menebusnya karena sejak investigasi Anti-Dumping pertamanya pada tahun 1996, Indonesia telah menjadi salah satu pengguna tindakan Anti-Dumping yang paling sering. Namun, sistem Anti-Dumping negara ini memerlukan reformasi yang signifikan agar lebih efektif dalam mencegah dan melindungi industri domestik dari barang dumping. Industri negara ini tetap rentan terhadap impor murah meskipun ada penegakan hukum. Pada tahun 2018, Indonesia kehilangan lebih dari $228 juta dalam industri aluminium dan baja berlapis seng, polipropilena berorientasi ganda, polietilena tereftalat berorientasi ganda, dan baja tahan karat canai dingin saja. Peraturan Anti-Dumping juga perlu direformasi agar kompatibel dan konsisten dengan Persetujuan Anti-Dumping WTO dan untuk memfasilitasi interpretasi hukum dan prosedur investigasi Anti-Dumping. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-DAG/PER/9/2013, beberapa ketentuan tidak sejalan dengan WTO; yang lain akan menjadi lebih jelas dengan penjelassan yang lebih luas dan detail dan akhirnya, ada masalah yang tidak ditangani oleh Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011 sama sekali. Belum lagi, penerapan langkah-langkah Anti-Dumping hanya bisa efektif jika disertai dengan langkah-langkah anti-circumvention untuk memastikan kepatuhan.

---

Indonesia started its Anti-Dumping practice relatively late, but has managed to make up for it since its first Anti-Dumping investigation in 1996. It has been one of the most frequent users of Anti-Dumping measures. However, the country's Anti-Dumping system requires significant reform to be more effective in preventing and protecting domestic industries from dumped goods. The country's industry remains vulnerable to cheap imports despite enforcement. In 2018, Indonesia lost more than $228 million in the aluminium and zinc-coated steel, double-oriented polypropylene, double-oriented polyethylene terephthalate, and cold-rolled stainless-steel industries alone. Besides that, the Anti-Dumping regulations (Government Regulation No. 34/2011, Minister of Trade Regulation No. 76/M-DAG/PER/12/2012 and Minister of Trade Regulation No. 53/M-DAG/PER/9/2013) needs to be reformed to be consistent with the WTO Anti-Dumping Agreement in order to facilitate legal interpretation and Anti-Dumping investigation procedures. Some provisions of existing legislation are not WTO-compliant; others will become clearer with more extensive and detailed explanations and finally, there are issues that are not addressed at all. Not to mention that the application of Anti-Dumping measures can only be effective if accompanied by anti-circumvention measures to ensure compliance."

"Dumping merupakan praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan dalam konteksperdagangan lintas batas Negara atau perdagangan internasional yang melibatkanpara pelaku usaha antar Negara. Praktik dumping biasanya dilakukan dalam rangkamenguasai pasar suatu Negara dengan cara menjual produk dengan nilai dibawahkewajaran sehingga merugikan industry dalam negeri suatu Negara hingga akhirnyatidak dapat berkembang. Antidumping merupakan suatu hukum yang bertujuanmencegah terjadinya praktik dumping dengan memberlakukan berbagai cara yangbiasanya dikenal sebagai hambatan guna menciptakan persaingan harga yangseimbang. Penyelesaian sengketa dumping merupakan instrumen antidumpingnasional dan internasional yang diajukan oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintahsuatu Negara kepada Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) denganmembawa kepentingan industry nasionalnya.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Critical Legal Studies penulis melakukan pembahasanterhadap pokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dansaran-saran atas hasil penelitian

---

ABSTRACTDumping is an unfair trade practice which is done in the context of cross-bordertrade or international trade involving inter-State businesses. Dumping practices areusually done in order to dominate the market of a State by selling products with anundervalue prices beyond the fairness to the detriment of the domestic industry of acountry until it cannot evolve. Anti-dumping is a law that aims to prevent thepractice of dumping by imposing a variety of ways which is usually known as thebarriers to entry to create a fair price competition. Dumping dispute resolution is anational and international anti-dumping instrument filed by businesses and by thegovernment of a State to an International Trade Organization (WTO) to bring theinterests of national industry.This thesis is normative qualitative research using the theory of Critical LegalStudies the writers study the thesis problems in order to produce a conclusion andsuggestions on the research results."

"Pada tanggal 2 September 2017, Ministry of Commerce & Industry India mengirimkan notifikasi tentang laporan investigasi anti-dumping terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Walaupun akumulasi pembahasan Anti-Dumping Agreement pada DSB WTO sudah cukup banyak, namun dalam menanggapi rencana pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap Indonesia, belum pernah dicoba menggunakan analisis sistematis terhadap data historis pembahasan Anti-Dumping Agreement. Data historis tersebut dapat menunjukkan, antara lain, sebaran Pasal-Pasal Anti-Dumping Agreement yang paling sering dibahas dalam sengketa dihadapan DSB WTO, sehingga penentuan prioritas dalam perumusan tanggapan legal formal dapat dilakukan atas preseden yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan bersifat interdisipliner, melibatkan dua disiplin ilmu, dimana metodologi ilmu hukum digunakan dalam menemukan pola sikap Panel dan Appellate Body dalam pembahasan Pasal-Pasal Anti-Dumping Agreement, dibantu dengan hasil penelitian disiplin ilmu sosial dalam mengkaji data historis pembahasan ketentuan-ketentuan Anti-Dumping Agreement dalam sengketa dihadapan DSB WTO untuk menemukan pola sebaran Pasal-Pasal yang paling sering dibahas dalam sengketa dihadapan DSB WTO. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa, empat Pasal ADA yang paling banyak dibahas, secara berurutan, adalah Pasal 2, Pasal 6, Pasal 3, dan Pasal 5. Kaidah yang terkandung dalam masing-masing Pasal tersebut, sebagaimana dipraktikkan oleh DSB WTO, dapat dilihat pada daftar periksachecklist pada bagian selanjutnya dari Penelitian ini.

---

On 2 September 2017, the Ministry of Commerce & Industry of India issued a notification regarding the result of an anti-dumping investigation involving several countries, including Indonesia. Although the WTO DSB has accumulated a considerable amount of precedent regarding the Anti-Dumping Agreement, in formulating a response to a possible application of anti-dumping duties on Indonesia, a systematic analysis of historical data of the usage of the provisions of the Anti-Dumping Agreement has never been attempted. The historical data may reveal, among others, the distribution pattern of the most frequently discussed provisions of the Anti-Dumping Agreement in disputes before the WTO DSB, enabling the prioritization in formulating the formal legal response to be made based on robust existing precedent. This study utilizes the socio-legal approach in an interdisciplinary manner, wherein legal methodology is used to determine the actual practice of the Panel and the Appellate Body during their discussion of the most frequently discussed provisions of the ADA, aided by the result of the examinaiton, by social studies discipline, of the historical data of the usage of the provisions of the Anti-Dumping Agreement in disputes befor the WTO DSB in order to find out the distribution pattern of the most frequently discussed provisions. The study revealed the four most frequently discussed ADA provisions, respectively articles 2, 6, 3, and 5. The legal rule contained in each respective articles, as practiced by the WTO DSB, can be observed in the checklist in the closing section of this study."