Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang merek dagang obat etikal yang menggunakan identitas nama zat aktif obat ditinjau dari aspek hukum merek. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangundangan di bidang merek dagang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan tersebut, serta menggunakan teori-teori dari para ahli hukum terkemuka.Analisa penelitian ini didasarkan pada disiplin ilmu hukum merek, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan titik berat pada studi kepustakaan. Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, dengan cara menggambarkan adanya penggunaan identitas nama zat aktif obat sebagai bagian merek dagang obat etikal yang kemudian dianalisa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan hal tersebut.Di dunia farmasi dan kedokteran, penggunaan identitas zat aktif obat sebagai bagian merek dagang etikal telah membantu para tenaga medis seperti dokter dan apoteker untuk mengetahui indikasi obat yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya, penggunaan identitas zat aktif obat pada merek dagang mengakibatkan beberapa merek dagang obat etikal dari pemilik merek yang berbeda menjadi mirip antara satu merek dagang dengan merek dagang yang lainnya, pada sebagian suku katanya.Hukum merek mengenal apa yang disebut dengan persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya. Pada tulisan ini, dianalisa apakah kemiripan yang terjadi pada beberapa merek dagang obat sebagaimana dimaksud, dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya.Berdasarkan sifat penelitian yang deskriptif, maka data serta hasil penelitian yang akan diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, tidak dicari ilmu atau teori baru tetapi menjadikan teori yang sudah ada sebagai alat bedah untuk menilai keadaan-keadaan yang ada dalam praktik, sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang dapat menjelaskan apakah praktik dan keadaan yang ada telah sesuai atau belum sesuai.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the ethical drug trademark using the identity of the active drug ingredients name in terms of the legal aspects of the brand. Discussion refers to the legislation in the field of trademark and other laws relating to the subject, as well as using the theories of leading legal experts.

This study is based on the analysis of the brand legal discipline; the method used is the normative juridical approach with emphasis on the study of literature. This research is a descriptive analysis, by way of describing the use of the identity of the active drug substance name as part of trademarks prescription drugs which are then analyzed based on the laws and the opinions of experts in this regard.

In the world of pharmacy and medicine, the use of the identity of the active substance name as part of a trademark drug prescription has helped the medical personnel such as doctors and pharmacists to determine the indication of the drug in question. However, in practice, the use of the identity of the active drug substance name, leading some trademark prescription drugs from different brand owners to be similar among the trademarks with other trademarks, in the syllables.

Trademark law knowing what is called the equality or equality in principle on the whole. In this paper, analyzed what happened to some semblance trademarks referred to drugs, can be categorized equation substantially.

Based on the descriptive nature of the research, data and research results that will be obtained will be presented descriptively. In this study, do not look for a new science or theory but makes the existing theories as a surgical tool to assess the circumstances that exist in practice, and eventually gained the results that can explain whether the practices and circumstances that exist have been appropriate or not appropriate."

"Pelayanan farmasi klinik merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan terapi pasien dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat sehingga keselamatan dan kualitas hidup pasien dapat terjamin. Apoteker diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi hak pasien. Sebelum menjadi apoteker, mahasiswa apoteker harus memiliki keterampilan dan wawasan dibidang kefarmasian. Salah satu upaya agar mahasiswa apoteker mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal, dan etik, yakni melalui kegiatan PKPA (Praktik Kerja Program Apoteker). Pelaksanaan praktik kerja profesi ini berlangsung selama dua bulan dengan tugas khusus, yakni Evaluasi Data Interaksi Obat pada Sepuluh Zat Aktif dengan Pemakaian Terbesar di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo. Metode yang dilakukan dengan membandingkan data interaksi obat sebelumnya dengan literatur terpercaya untuk melihat apakah terjadi perubahan dalam kategori interaksi obat. Dari data interaksi sepuluh zat aktif pemakaian terbesar di RSUPN Cipto Mangunkusumo diperoleh total data interaksi sebanyak 1280 data, sebanyak 262 data kategori interaksi obat tidak perlu dilakukan revisi, sebanyak 264 data perlu dilakukan revisi karena perubahan kategori interaksi obat, sebanyak 739 data perlu dihapus dari daftar interaksi obat dikarenakan setelah dievaluasi tidak ditemukan interaksi.

---

Clinical pharmacy services are service activities carried out by pharmacists that aim to increase the success of patient therapy and minimize the risk of drug side effects so that the safety and quality of life of patients can be guaranteed. Pharmacists are expected to continue to improve their competence in order to fulfill patient rights. Before becoming a pharmacist, pharmacist students must have skills and insight in the pharmaceutical field. One of the efforts so that pharmacist students are able to practice pharmacy in a professional, legal and ethical manner is through internship.The implementation of this professional work practice lasts for two months with a special assignment, namely Evaluation of Drug Interaction Data for the Top Ten Most Frequently Used Active Substances at Cipto Mangunkusumo Government-run General Hospital. The method is carried out by comparing previous drug interaction data with reliable literature to see if there is a change in the category of drug interactions. From the interaction data of the ten active substances used the most at Cipto Mangunkusumo General Hospital, a total of 1280 interaction data was obtained, 262 data in the category of drug interactions did not need to be revised, 264 data needed to be revised due to changes in the category of drug interactions, 739 data needed to be removed from the list drug interactions caused after being evaluated no interactions were found."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tahap baru dalam penamaan domainname, yaitu new generic top level domain, dan mekanisme pengelolaandomain name. Bagaimana sistem perlindungan terhadap hak kekayaanintelektual lainnya. Tesis ini membahas mengenai awal dimulainyapengelolaan domain name dan membahas mengenai polemik mengenai?ID.NIC? yang didaftarkan menjadi merek dimana ?ID.NIC? tersebut dalam sistem internet merupakan registrar. Penelitian ini adalah normatif, komparatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Internasionalized Domain Name (IDN) akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan domain namedalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip mereka. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh ICANN yaitu terhadap pemegang merek dan kepentingan registrar dengan cara membentuk Clearinghouse Merek.Clearinghouse merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenaihak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yangdiperlukan dalam semua new generik Top Level Domain (gTLD) dandiharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran program tersebut dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.Terhadap analisa kasus merek ?.ID.NIC? yang terjadi, bahwa registryCountry Code Top Level Domain tidak dapat didaftarkan sebagai suatumerek. Menurut penulis APJII telah melanggar konsepsi kepentingan umum yaitu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan si penyelenggara sistem yakni kepentingan semua pengguna sistem yang mencakup tidak hanya kebutuhan untuk ketersediaan informasi publik sebagai barang umum (common good) melainkan juga keberadaan sistem informasi ataukomunikasi bagi komunitas internet selaku pengguna karena APJIImendaftarkan ?ID.NIC? sebagai merek, sehingga orang lain yang ingin menggunakan ?ID.NIC? sebagai turunan dari TLD tersebut tidak dapat mengaksesnya"

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip hukum “Genuine Use” dan “Pemakaian merek dalam perdagangan” sebagai dasar penghapusan Merek terdaftar yang tidak dipakai dalam perdagangan, menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ditentukan definisi dan kriteria sebagai penggunaan Merek dalam perdagangan. Prinsip “Genuine Use” adalah terminology dari Hukum Merek Uni Eropa yang memberikan kriteria, serta syarat penentuan sebuah Merek digunakan dalam perdagangan dengan prinsip “Genuine Use”. Merek dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Sehingga, atas ketidakpakaian Merek terdaftar tersebut, menghalangi pihak lain, yang dengan itikad baik untuk mendaftarkan dan menggunakan Mereknya dalam perdagangan. Ketentuan dari peraturan perundang-undangan Merek yang sudah ada, tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas mengenai pemakaian merek dalam perdagangan terhadap barang dan/atau jasa. Sehingga, hal tersebut membuat banyak interpretasi hukum dan menghasilkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis discusses the legal principles of "Genuine Use" and "Use of trademarks in trade" as the basis for the deletion of registered trademarks that are not used in trade, according to Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, provides no definitions and criteria for the use of Marks in trade. The principle of "Genuine Use" is a terminology from the European Union Trademark Law which provides the criteria, as well as the conditions for determining a Mark to be used in trade with the principle of "Genuine Use". Marks are protected to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities, in the activities of trading goods and/or services. Thus, for the non-use of the registered Mark, it prevents other parties, who in good faith, from registering and using their Mark in trade. The provisions of the existing Mark laws and regulations do not provide clear definitions and criteria regarding the use of marks in the trade of goods and/or services. Thus, it creates many legal interpretations and results in legal uncertainty"

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip hukum “Genuine Use” dan “Pemakaian merek dalam perdagangan” sebagai dasar penghapusan Merek terdaftar yang tidak dipakai dalam perdagangan, menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ditentukan definisi dan kriteria sebagai penggunaan Merek dalam perdagangan. Prinsip “Genuine Use” adalah terminology dari Hukum Merek Uni Eropa yang memberikan kriteria, serta syarat penentuan sebuah Merek digunakan dalam perdagangan dengan prinsip “Genuine Use”. Merek dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Sehingga, atas ketidakpakaian Merek terdaftar tersebut, menghalangi pihak lain, yang dengan itikad baik untuk mendaftarkan dan menggunakan Mereknya dalam perdagangan. Ketentuan dari peraturan perundang-undangan Merek yang sudah ada, tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas mengenai pemakaian merek dalam perdagangan terhadap barang dan/atau jasa. Sehingga, hal tersebut membuat banyak interpretasi hukum dan menghasilkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis discusses the legal principles of "Genuine Use" and "Use of trademarks in trade" as the basis for the deletion of registered trademarks that are not used in trade, according to Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, provides no definitions and criteria for the use of Marks in trade. The principle of "Genuine Use" is a terminology from the European Union Trademark Law which provides the criteria, as well as the conditions for determining a Mark to be used in trade with the principle of "Genuine Use". Marks are protected to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities, in the activities of trading goods and/or services. Thus, for the non-use of the registered Mark, it prevents other parties, who in good faith, from registering and using their Mark in trade. The provisions of the existing Mark laws and regulations do not provide clear definitions and criteria regarding the use of marks in the trade of goods and/or services. Thus, it creates many legal interpretations and results in legal uncertainty"

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip hukum “Genuine Use” dan “Pemakaian merek dalam perdagangan” sebagai dasar penghapusan Merek terdaftar yang tidak dipakai dalam perdagangan, menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ditentukan definisi dan kriteria sebagai penggunaan Merek dalam perdagangan. Prinsip “Genuine Use” adalah terminology dari Hukum Merek Uni Eropa yang memberikan kriteria, serta syarat penentuan sebuah Merek digunakan dalam perdagangan dengan prinsip “Genuine Use”. Merek dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Sehingga, atas ketidakpakaian Merek terdaftar tersebut, menghalangi pihak lain, yang dengan itikad baik untuk mendaftarkan dan menggunakan Mereknya dalam perdagangan. Ketentuan dari peraturan perundang-undangan Merek yang sudah ada, tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas mengenai pemakaian merek dalam perdagangan terhadap barang dan/atau jasa. Sehingga, hal tersebut membuat banyak interpretasi hukum dan menghasilkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis discusses the legal principles of "Genuine Use" and "Use of trademarks in trade" as the basis for the deletion of registered trademarks that are not used in trade, according to Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, provides no definitions and criteria for the use of Marks in trade. The principle of "Genuine Use" is a terminology from the European Union Trademark Law which provides the criteria, as well as the conditions for determining a Mark to be used in trade with the principle of "Genuine Use". Marks are protected to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities, in the activities of trading goods and/or services. Thus, for the non-use of the registered Mark, it prevents other parties, who in good faith, from registering and using their Mark in trade. The provisions of the existing Mark laws and regulations do not provide clear definitions and criteria regarding the use of marks in the trade of goods and/or services. Thus, it creates many legal interpretations and results in legal uncertainty"

"Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa yang melibatkan penggunaan merek terkenal dengan unsur "persamaan pada pokoknya". Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atas bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang  Merek tidak mengatur dengan jelas mengenai istilah "persamaan pada pokoknya". Istilah "persamaan pada pokoknya" justru muncul terkait dengan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI; 2) Terhadap pelanggaran merek yang berujung sengketa, maka pemilik merek dapat melakukan upaya-upaya hukum yaitu mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga, atau melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian; 3) Terjadinya perbedaan dalam putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016, disebabkan oleh fakta bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.

---

This Research is motivated by disputes involving the use of well known brands with the element "principle of similarity". Type of research is normative juridical, descriptive, and statute approach. Data collection techniques are carried out through literature studies on legal materials, both primary, secondary and tertiary. The results show: 1) Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks does not clearly regulate the term "principle of similarity". The term "principle of similarity" actually appears related to the brand that must be refused registration by the Directorate General of Intellectual Property Rights; 2) With regard to brand violations that lead to disputes, the brand owner may make legal remedies, namely filing a lawsuit through the Commercial Court, or reporting violations of criminal offenses of brand violations to the police; 3) The difference in decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 with No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016, caused by the fact that a judge in examining and deciding cases is not always fixed on one principle."

"Skripsi ini membahas mengenai persamaan pada pokoknya terhadap merek yang tergolong merek tidak terkenal, dan mekanisme yang harus diatur untuk menilai bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Kedua permasalahan tersebut diulas menggunakan metode kualitatif dan ditinjau dari hukum merek. Persamaan pada pokoknya tersebut dilarang oleh Undang-undang Merek, namun belum ada mekanisme yang pasti untuk menilai suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya. Penilaian tersebut menjadi penting, karena penilaian persamaan pada pokoknya sangatlah subyektif. Ketidakjelasan mekanisme ini terkadang menimbulkan perbedaan dalam menerapkan persamaan pada pokoknya pada satu merek. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk peraturan yang menjelaskan kriteria yang pasti mengenai penilaian persamaan pada pokoknya.

---

This bachelor thesis discusses about likelihood of confusion to two trademarks which are not considered as famous trademarks and the mechanism which is needed to be regulated to assess likelihood of confusion. Both of those issues were examined using qualitative method in the term of trademark law. Likelihood of confusion is prohibited by Trademark Law, but still there is no clear mechanism to assess likelihood of confusion for trademark. This assessment is important, as the assessment for likelihood of confusion is subjective. The unclear mechanism can sometimes cause differency to apply likelihood of confusion theory for trademark. This research result suggest that it is needed to create regulation which explains clear characteristic to assess likelihood of confusion for trademark."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumenterhadap kelalaian yang dilakukan oleh apoteker. Pembahasan ini merupakan hal penting dikarenakan konsumen sebagai pihak yang lemah kedudukannya sering dirugikan oleh pelaku usaha tidak terkecuali apoteker. Apoteker sebagai pihak yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien sering tidak memperhatikan etika serta standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pasien yang berkedudukan sebagai konsumen sering mengalami kerugian, baik secara materi maupun non-materi. Hal ini dibuktikan melalui kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dimana apoteker keliru dalam memberikan obat kepada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus tidak mengatur mengenai konsumen obat. Akan tetapi, ketentuan dalam UUPK dapat diterapkan dalam kasus ini khususnya ketentuan mengenai penyelesaian serta pertanggungjawaban pelaku usaha.

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses the legal protection given to consumers against negligencecommitted by pharmacists. This discussion is important because consumers as the lameposition is often impaired by the entrepreneurs no exception pharmacist. Pharmacists as a party providing health services to patients often do not pay attention to the ethics and standards that have been set. As a result, patients as the consumer often suffer losses, both material and non - material. This is evidenced by the cases raised in this study, where the pharmacist mistakenly gave the drug to consumers. The method used in this study is a research method that is both normative research which refers to legal norms by using a literature study and interviews. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection does not specifically regulate the drug consumers. However, provisions in UUPK can be applied in this case in particular the provisions regarding the settlement and accountability of entrepeneurs."

"Parodi merek terkenal merupakan tindakan mentransformasikan merek terkenal dengan mengambil ciri khas merek terkenal yang diparodikan menjadi sesuatu yang baru dengan tujuan menimbulkan kesan kejenakaan, sindiran, cemoohan, ataupun kritik. Parodi merek terkenal yang didaftarkan sebagai merek dagang ini dapat menimbulkan persamaan pada pokoknya dan persamaan keseluruhan. Hal ini merupakan pelanggaran dari hukum merek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran merek dalam parodi merek terkenal yang didaftarkan sebagai merek dagang dan upaya hukum yang dapat dilakukan merek terkenal yang dirugikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian bersifat yuridis-normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder seperti peraturan perundangundangan, literatur, doktrin atau pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu. Lebih lanjut, fenomena parodi merek terkenal yang dianalisis adalah Supirmu dan Pecel Lele LELA berpotensi termasuk ke dalam pelanggaran persamaan pada pokoknya yang seharusnya ditolak menurut Pasal 21 UU MIG. Parodi ini juga dapat berisiko dikategorikan sebagai dilusi, counterfeit, passing off, dan free riding. Oleh karena itu, pemilik merek terkenal yang mengalami kerugian dapat mengajukan berbagai upaya hukum.

---

A Well-known mark parody is an act of transforming a well-known mark into something new by taking its characteristics to create the impression of humor, satire, ridicule, or criticism. Parodies of a well-known mark that are registered as trademarks could lead to similarities in essence and overall similarities. This is a violation of Indonesian trademark law. The purpose of this research are to analyze trademark violations in well-known marks parodies that are registered as trademarks and the legal remedies that can be taken by the well-known marks as the aggrieved party. This research was conducted using a juridical-normative form of research, by examining secondary data such as laws and regulations, literature, doctrine, or expert opinion, as well as the results of previous research. Furthermore, the well-known trademark parody that being analyzed are Supirmu and Pecel Lele LELA, which have the potential to be included in similarities in essence and should have been rejected under Article 21 of the MIG Law. This parody can also risk being categorized as dilution, counterfeit, passing off, and free riding. Therefore, well-known mark owners as the aggrieved party can file various legal remedies."