Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam upaya menyelenggarakan operasi penjualan gas alam pasca diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas (d/h BP Migas) membuat kebijakan penugasan kepada Pertamina sebagai penjual gas alam. Dalam kegiatan bisnis proses penjualan gas alam, terdapat proses pendinginan dan transportasi gas alam. Menurut sebagian kalangan pelaku usaha migas, proses tersebut bukan merupakan bagian dari kegiatan hulu migas, sehingga biaya dan PPN atas proses tersebut bukan merupakan bagian dari Cost Reimbursement. Oleh karenanya tidak terdapat mekanisme penggantian PPN atas penyerahan jasa pendinginan dan transportasi gas alam tersebut, dan karenanya terjadi ketidak jelasan tentang pihak mana yang harus menjadi penanggung PPN atas penyerahan jasa-jasa tersebut, apakah kepada KKKS selaku pemilik gas, apakah kepada SKK Migas selaku Regulator dan pemilik gas, atau kepada Pertamina selaku penjual gas. Akibat penerapan kebijakan penugasan ini pada prakteknya membuat posisi Pertamina bertindak juga selaku penanggung dan pengkredit PPN masukan atas penyerahan jasa pendinginan dan transportasi gas alam, sedangkan posisi sebagai penjual gas alam bukan merupakan ruang lingkup kegiatan usaha Pertamina sehingga menurut kaidah perpajakan PPN masukan atas kegiatan di luar ruang lingkup kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan.Berdasarkan kondisi itu, dilakukan analisa dengan menguji kebijakan penugasan dengan kaidah PPN yaitu pemenuhan kriteria taxable supply, dan bagaimana implikasinya terhadap pengkreditan PPN masukan atas penyerahan jasa pendinginan dan transportasi gas alam serta implikasi terhadap posisi Pertamina. Hasil analisa dari sudut pandang PPN tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan penugasan BP Migas tersebut. Dari hasil peninjauan kebijakan penegasan dari sudut pandang kriteria terjadinya taxable supply menunjukan bahwa kebijakan penugasan tidak memenuhi kriteria terjadinya taxable supply, sehingga hal ini memberikan implikasi terhadap mekanisme pembebanan dan pengkredian PPN masukan serta dampak terhadap posisi Pertamina sebagai pengemban kebijakan penugasan. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan analisa terhadap efektivitas penerapan kebijakan penugasan dimana secara output dapat memberikan hasil yang positif namun dari aspek kepuasan menunjukan hasil yang tidak efektif, disarankan agar dapat dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan penugasan tersebut.

---

ABSTRACTIn order to undertake the natural gas sales operation subsequent to the issuance of Oil and Gas Law No. 22/2001, the Government which was represented by the Oil and Gas Special Task Unit (SKK Migas or previously known as BP Migas) has implemented Sales Appointment Policy to assign Pertamina as the Gas Seller. Before natural gas produced by the Contractor can be delivered and sold to buyers, natural gas should undergo liquefying process that transfer its gas form into liquid, so that gas can be easily transported to overseas by using tankers. These gas liquefying and transportation services cannot be classified as upstream operation and therefore the cost and VAT of such services cannot be classified as reimbursable items as well. Hence, it is unclear as to which party engaged in Gas Sales Operation that should bear and compensate VAT on those services provided. Is it the Contractor, the Regulator, or the Gas Seller ? In practice Pertamina that act as the Gas Seller is the party which bear and compensate such VAT, in the other hand however, Gas Sales Operation is not the main business of Pertamina from the tax perspective, therefore VAT which was incurred in Gas Sales Operation could not be credited by Pertamina.Based on such conditions, it is important to analyze the BP Migas Policy from VAT stand of view by using the criteria of taxable supply, and what are the implications of such analysis to the VAT compensation mechanism and to Pertamina?s position in gas operation. The result of such analysis will be used to evaluate BP Migas policy. The analysis shows that the sales appointment policy cannot fulfill the taxable supply criteria, and therefore affected the VAT compensation mechanism and Pertamina?s position as the Gas Sales Representative. A post analysis on the effectiveness of the Sales Appointment policy shows that the policy in terms of output is considered as effective, however on the other hand in terms of level of satisfaction, the analysis shows that there is a huge dissatisfaction felt by Pertamina on the implementation of the policy. It is suggested that such Policy is likely to be evaluated."

"Skripsi ini membahas tentang pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan kelapa sawit terpadu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, menganalisis evaluasi kebijakan ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kelapa sawit tersebut ditinjau dari segi asas pemungutan pajak yaitu ease of administration, serta perumusan alternatif kebijakan pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan kelapa sawit terpadu. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) pada petani agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha kelapa sawit. Jika dilihat dari konsep exemption goods, menghasilkan sendiri input berupa barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak kemudian diolah sendiri akan menimbulkan sebagian Pajak Masukan yang telah dibayarkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif dengan hasil penelitian kemudahan administrasi perpajakan belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about input tax credit on integrated oil palm company. This research aims to describe the background of the policy, analyze the evaluation of the policy from the concept of the ease of administration principle, and to describe the formulation of alternative policy of input tax credit on integrated oil palm company. The background of the policy is the government?s desire to treat farmers with equal treatment to oil palm companies, in order to escalate their competitiveness of the palm oil market. The concept of exemption goods describes that if a company produce their own input, which their input is partly exempted from VAT so they cannot reclaim some parts of their input tax for credits. Researcher used qualitative approach and qualitative data analysis technique. The result is the principle of ease of administration on the implementation of tax policy has not been reached."

"Pemberian bampel merupakan strategi promosi penjualan yang dilakukan dengan memberikan barang secara gratis untuk mendorong penjualan produk baru. Cara lain metode promosi barang sampel kepada pelanggan dapat dilakukan dengan peminjaman barang sampel atau penyerahan barang sampel yang dikembalikan ke penjual. Namun, dalam praktiknya, penyerahan barang sampel yang dikembalikan ke penjual menimbulkan dispute di lapangan karena adanya perbedaan interpretasi terkait penyerahan dan pengkategorian barang sampel dalam pengertian Barang Kena Pajak (BKP) atau dikecualikan dari BKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyerahan BKP sampel dalam daerah pabean, serta ekspor dan reimpor BKP sampel. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif. Dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara serta teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian BKP sampel yang kembalikan ke penjual tidak termasuk dalam definisi penyerahan karena tidak terdapat pengalihan hak milik. Namun, perlu adanya tinjauan lebih lanjut dalam kesepakatan penjual dan pembeli ketika menyerahkan BKP sampel untuk menentukan terjadinya penyerahan. Di sisi lain, ekspor BKP sampel merupakan objek PPN dengan fasilitas tarif 0% sedangkan impor BKP sampel tidak dipungut PPN. Meskipun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut menimbulkan compliance cost yang tinggi sehingga PKP yang menyerahkan BKP sampel perlu melakukan perhitungan lebih lanjut apakah manfaat yang didapatkan dari fasilitas tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

---

Product sampling is a sales promotion strategy carried out by providing goods for free or free of charge to encourage sales of new products. One method of promoting sample goods to customers can be done by borrowing sample goods or handing over sample goods that are returned to the seller. However, in practice, the handing over of sample goods that are returned to the seller causes disputes in the field due to differences in interpretation regarding the handing over and categorizing of sample goods in the sense of Taxable Goods (BKP) or exempted from BKP. This study aims to analyze the policy of handing over sample BKP in the customs area, as well as the export and reimport of sample BKP. To achieve the objectives of the study, the research method used is a qualitative method with a qualitative approach with an interpretive paradigm. With data collection methods in the form of literature studies and interviews as well as qualitative data analysis techniques, the results of this study indicate that the provision of sample BKP that is returned to the seller is not included in the definition of handing over because there is no transfer of ownership rights. However, further review is needed in the agreement between the seller and the buyer when handing over sample BKP to determine the occurrence of handover. On the other hand, export of sample BKP is an object of VAT with a 0% tariff facility while import of sample BKP is not subject to VAT. However, the use of these facilities results in high compliance costs so that PKP who submit BKP samples need to carry out further calculations whether the benefits obtained from these facilities are commensurate with the costs incurred. "

"Bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan salah satunya berasal dari produk sampingan gandum namun jumlahnya di Indonesia terbatas dan masih harus diimpor. Hal tersebut dikarenakan industri tepung terigu sebagai penghasil produk sampingan gandum tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas impor gandum sebagai dampak dari kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menentukan produk sampingan gandum sebagai Barang Kena Pajak (BKP) strategis dan implikasinya pada industri tepung terigu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk sampingan gandum dikategorikan sebagai BKP strategis karena peranannya sebagai bahan baku pokok dalam pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan. Pajak Masukan atas impor gandum yang tidak dapat dikreditkan menyebabkan PKP tepung terigu membebankan Pajak Masukan tersebut pada harga jual produk sampingan, membebankan pada harga jual tepung terigu dan/atau mengurangi profit perusahaan.

---

Animal, poultry and fish feed raw material are come from wheat byproduct but the quantity are still not enough and have to be imported. Those are because the wheat flour mill industry can not credit the VAT input from wheat import as the implication from VAT exemption policy of animal feed raw material.

The purpose of this research is to analyze the factors that determine byproduct of wheat as a strategic taxable supplies and the implication on wheat flour mill industries. This research used the qualitative approach with descriptive analysis and techniques od data collection through the study of librarianship and interviews.

The results of this research show that wheat byproduct is categorized as strategic taxable supplies for its role as important raw material in the manufacture of animal feed. The VAT input of import wheat that can not be credited, made the companies charge the VAT input to the selling of by product, charge the VAT input to the selling of wheat flour, and/or subtraction of corporate profit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Sistem Penyediaan Air Minum serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan desain alternatif kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih tepat untuk dapat diterapkan dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah pemberian insentif pembebasan objek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa laboratorium, sambungan baru, sewa meteran, penyambungan kembali, pembuangan kotoran, dan jasa dari pipa persil (pipa yang menerima air limbah dari sumbernya). Penelitian ini juga menemukan untuk mendorong layanan air minum diperlukan kebijakan subsidi innatura dari pemerintah.

---

ABSTRAKThe purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on Drinking Water Supply System and to find an alternative policy that relevant to be applied in Drinking Water Supply System. These results indicated that is necessary to design alternative of Value Added Tax Policy is more appropriate to be applied in Drinking Water Supply System. Alternative policies are recommended: incentives object Value Added Tax exemption for services laboratory, new water installation, water meter rent, reconnection water installation, sewerage, and persil pipe (a pipe that directly receives wastewater from the source). This research also found for expanding piped water service needed in-kind subsidies policy from government."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya PMK No. 48/2023 serta implementasinya jika ditinjau dari dengan menggunakan asas pemungutan pajak ease of administration dan prinsip netralitas. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian murni, penelitian cross-sectional, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan serta studi literatur. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga latar belakang dibuatnya kebijakan PMK No. 48/2023, yaitu memberikan kepastian dari sisi ketentuan pengkreditan pajak masukan, memberikan keadilan bagi pedagang emas perhiasan, dan memberikan kemudahan serta kesederhanaan administrasi dari segi penentuan besarnya PPN terutang. Dengan latar belakang tersebut, PMK No. 48/2023 ditujukan dapat mencapai voluntary compliance dan revenue productivity. Penerapan ketentuan PPN atas penyerahan emas perhiasan oleh pedagang emas perhiasan berdasarkan teori ease of administration dari segi asas certainty tidak terpenuhi, asas efficiency tidak terpenuhi, dari segi asas convenience of payment terpenuhi, dan asas simplicity tidak terpenuhi. Penerapan ketentuan PPN atas penyerahan emas perhiasan ditinjau dari prinsip netralitas menunjukkan adanya distorsi kepentingan ekonomi akibat adanya kepentingan perpajakan, baik dari segi pedagang emas perhiasan maupun konsumen.

---

The research was conducted to find out the background of the issuance of PMK No. 48/2023 and its implementation when viewed from using the principle of tax collection ease of administration and the principle of neutrality. The research was conducted using a post-positivism approach. The type of research used is descriptive research, pure research, cross-sectional research, and data collection is carried out using field research and literature studies data collection techniques. The results obtained were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the research show that there are three backgrounds for the making of the PMK No. 48/2023 policy, namely providing certainty in terms of VAT input crediting provisions, providing justice for gold jewelry traders, and providing administrative convenience as well as simplicity in terms of determining the amount of VAT payable. With this background, PMK No. 48/2023 aims to achieve voluntary compliance and revenue productivity. The application of VAT on supply of gold jewelry by gold jewelry traders based on the theory of ease of administration in terms of the principle of certainty is not fulfilled, the principle of efficiency is not fulfilled, in terms of the principle of convenience of payment is fulfilled, and the principle of simplicity is not fulfilled. The application of VAT on supply of gold jewelry based on principle of neutrality shows a distortion of economic activity due to taxation interests, both in terms of gold jewelry traders and consumers."

"Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah diberlakukannya kebijakan Badan Usaha Milik Negara menjadi wajib pungut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Latar Belakang dibuatnya kebijakan penentuan kembali BUMN dan implikasi dilapangan ats penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. (1) Adanya latar belakang di tunjuknya BUMN menjadi badan pemungut adalah kurang patuhnya vendor serta kurangnya pegawai pajak dan untuk mengamankan penerimaan negara (2) Dalam setiap terjadinya perubahan kebijakan perpajakan, pemerintah harus melakukan upaya upaya dalam meminimalkan tax compliance cost.

---

The issue covered in this study is focusing on the policy that elects State Owned Enterprise as VAT withholder. The purpose of this study is to understand the background of this policy and why did the government decided to re-instate this policy and the operational impacts of re-electing State Owned Enterprise as VAT withholder. This study is utilizing qualitative technique as the method of the research. The data gathering was done through intensive interviews and literature study. (1) The state owned enterprise was re-elected as VAT withholder due to the vendors’ lack of compliance and imbalance in the number of tax authorities, as well as to preserve nation’s income. (2) Before implementing the changes in tax policy, the government has to perform certain efforts in order to minimize the tax compliance cost."

"Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi Kebijakan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi yang tidak terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu efektivitas dan efisiensi. Kebijakan PPN atas penyerahan batubara perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan awal kebijakan ini bisa tercapai. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan batubara untuk mengamandemen kontrak yang berlaku agar otomatis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan potensi restitusi di masa depan.

---

Coal is a crucial commodity in meeting Indonesia's energy needs. Its status as Non-Taxable Goods has changed since the promulgation of Law Number 11 Year 2020 of Cipta Kerja, thereby removing coal from the list of non-VAT subject goods. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy which has been going on for 2 years. The research was carried out using a qualitative approach with a descriptive research type where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The focus of this research is to evaluate the VAT policy on coal delivery based on Dunn's policy evaluation theory. The results of the study show that there are three dimensions that are fulfilled in the VAT policy on coal delivery, namely equity, responsiveness, and accuracy. The dimensions that are not fulfilled in the VAT policy on the delivery of coal are effectiveness and efficiency. The VAT policy on the delivery of coal needs to be improved in order to achieve the initial objectives of this policy. The way that can be done is by negotiating between the government and coal companies to amend the applicable contract so that it automatically complies with statutory provisions. In addition, careful planning is necessary to prepare for potential restitution in the future.

"

"Berdasarkan SE-23/PJ.51/2000, setiap bagi hasil terutang PPN jasa giling tebu. Kenyataannya, sistem bagi hasil berasal dari kerjasama dengan karakteristik berbeda. Jadi, penting untuk mengkaji kebijakan PPN jasa giling tebu dengan pola bagi hasil. Penelitian menganalisis bagi hasil dari konsep taxable supply serta mengevaluasi kebijakan dengan kriteria Dunn. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil KSU tidak dapat dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat kumulatif normal approach.Secara umum, kebijakan PPN jasa giling tebu belum memenuhi kriteria Dunn. Kebijakan PPN jasa giling tebu sering menimbulkan dispute sehingga menambah cost of taxation terkait pengajuan keberatan dan banding.

---

According to SE-23/PJ.51/2000, every profit sharing is subject to VAT of sugar cane milling services. In fact, profit sharing system comes from cooperation with different characteristics. Therefore, it's important to review policy on VAT of sugar cane milling services with profit sharing system. This research analyzes profit sharing system from taxable supply concept and evaluates policy based on the criteria of Dunn. Data is gathered through literature study and depth interview. Research shows that profit sharing of KSU can't be subjected to VAT because it doesn't fulfill cumulative requirements of normal approach. In general, VAT policy of sugar cane milling services has not fully met the requirements for criteria of Dunn. VAT policy of sugar cane milling services often makes dispute that could potentially increases cost of taxation related to submission of objection and appeal."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk industri pengolahan kakao. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance atas industri pengolahan kakao berdasarkan efektivitas, kesamaan, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan kakao, kebijakan tax allowance tersebut menimbulkan ketidakadilan pada distribusi kesempatan, biaya dan manfaat. Syarat yang ditentukan pada kebijakan tax allowance kurang tepat diberikan kepada industri pengolahan kakao.

---

This research discussed about the evaluation of the policy of tax for cocoa processing industry. The discussion was aimed to analyze the attainment of policy objectives of tax incentive as tax allowance of cocoa processing industry based on effectiveness, equality, and appropriateness. The research was a qualitative research and used literature and field study as data collection techniques. The results of the research showed that the tax incentive as tax allowance is less effective on increasing the investment in cocoa processing industry sector. The policy of tax allowance caused inequality on the distribution of opportunities, costs, and benefits. The requirement defined in tax allowance policy is less appropriate to be given for cocoa processing industry."