Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) diIndonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hakasasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yangtidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasipublik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkankekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atasinformasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian inimerupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atasinformasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan.Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka danBadan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untukmenyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakuiadanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atasinformasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang,berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteriainformasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alamIndonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapatmengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yangdiperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yangdirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, dataolahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDMdiharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu,masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaaninformasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. Itconsider that right to information of oil and gas is a part of human right in civiland political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information ofoil and gas is a public information shall be in nature open, except informationwhich could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, asconsidered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right oninformation of oil and gas in Indonesia and criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields. This study is a normative juridical research. The result of this studyindicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed inUUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gaswhich open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 andlegislation recognized that there is limitation on right on information of oil andgas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations,appropriateness, and public interest. The criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country.They are information about data which got from general survey and/orexploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term.They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in thiscase, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soonto stipulate criteria of public information which catagorized could reveal thenatural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, publicexpected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gasfields to realize good governance."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi.

---

This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest."

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya pada tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia di masa yang akan datang. Tesis merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi. Implementasi peran negara atas pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi diwujudkan dalam bentuk (1) merumuskan kebijaksanaan (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezihtoudendendaaad). Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perbandingan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di negara Norwegia dan Brasil, di masa yang akan datang tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan memisahkan fungsi kebijakan, fungsi regulator dan fungsi komersial sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

---

Research conducted in this thesis aims to reveal the things relating to the State Authority Rights (Hak Menguasai Negara) to natural resources of oil and gas Indonesia according to the Constitutional Court decision and its application to the governance of Indonesian oil and gas in the future.

Thesis is a normative legal research with a review of legislation and the Constitutional Court ruling against the Law on Oil and Gas. Implementation of the state's role to manage natural resources of oil and natural gas realized in the form of (1) formulating policy, (2) perform acts of management (bestuursdaad), (3) make arrangements (regelendaad), (4) managing (beheersdaad), and (5) supervision (toezihtoudendendaaad).

Referring to the decision of the Constitutional Court and comparison governance business activities of oil and gas in the country of Norway and Brazil, in the future, governance of oil and gas business activities in Indonesia is done by separating the functions of policy, regulatory functions and commercial functions so that oil and gas natural resources provide maximum benefit to the welfare of the people by remaining in the corridor of the Indonesian Constitution of 1945."

"Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saat ini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuai dengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia.This thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies in Indonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later, this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with the concept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. This study uses a form of normative research or also known as legal research with a descriptive typology and using qualitative methods. The results of the study suggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gas operation to be applied in Indonesia."

"ABSTRAKDengan judul seperti di atas, penulis sebenarnya ingin mengetahui secara lebih mendalam perangkat hukum yang digunakan oleh pihak Pemerintah dalam mengusahakan sumber alam yang terpenting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan di atas, penulisan karya ini menggunakan dua metode penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, "Kontrak Production Sharing" yang digunakan dalam usaha penambangan minyak di negeri ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian khusus yang berada di luar KUHPerdata. Hal ini karena perjanjian ini mempunyai aspek-aspeknya sendiri yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis perjanjian khusus yang berada di dalam KUHPerdata. Dalam perjanjian yang menjadi objek bahasan skripsl ini pun masalah kebebasan berkontrak sedikit banyak telah kehilangan artinya, hal ini karena dalam banyak hal kontraktor harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa dapat dirundingkan lagi, misalnya tentang pembagian min.yak yang dihasilkan. Hal lainnya yang nienarik dari penelitian mi adalah tentang pembiayaan serta resiko yang diatur dalam Perjanjian. Tentang yang pertama, dapat dikatakan di sini bahwa semua biaya yang harus dikeluarkan dalani rangka kontrak ini harus ditanggungkan seluruhnya oleh kontraktor. Biaya ini akan dikembalikan seluruhnya apabila minyak ditemukan oleh kontraktor dan dapat diusahakan secara komersial. Dalam hal minyak sama sekali tidak ditemukan atau ditemukan tetapi tidak dapat diusahakan secara komersial, rnaka semua resiko dan biaya yang telah dikeluarkan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Dari tiga sistem yang pernah ada dalam sejarab Iridustri perminyakan di Indonesia, nampaknya sistem "Kontrak Production Sharing" merupakan yang terbaik. Hal ml karena tidak saja karena manajemen kontrak berada di tangan Pertamina, tetapi juga karena pemgernbalian daerah kontrak yang cepat dari sistem- sistem yang terdahulu."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. "

"Industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal yang tinggi. Walaupun industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal industri yang sangat besar, tetapi industri ini masih memiliki struktur keuangan yang konservatif. Salah satu ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak Perusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah penggunaan Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan asas hak negara untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, dimana hak atas sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia adalah hak negara. Hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan Dokumen Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Negara memiliki dan memiliki kendali atas Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006, yaitu Dokumen Minyak dan Gas Bumi dikelompokkan menjadi 4 empat. Berdasarkan Pasal 25 Ayat h Nomor 1-2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus memberitahukan informasi terkait Cadangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Wilayah Kerja perusahaan. Kemudian, untuk dapat memberitahukan informasi tersebut, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mendapat izin dari Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur tentang klasifikasi Dokumen Minyak dan Gas Bumi.

---

The oil and gas industry rsquo s capital needs are high. Despite the industry rsquo s immense appetite for capital, it has been relatively conservative when it comes to financial structuring. One of the legal uncertainty faced by Oil and Gas Company is on the utilization of Oil and Gas Data. Based on principle of State rsquo s Right to control over Natural Resources in Indonesia the rights to natural resources contained in the Indonesian territory is the right of the State. It can be seen from the ownership status of Oil and Gas Data as stated under Article 20 Paragraph 1 of Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas where the State owns and has control over the Oil and Gas Data. Under Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006, Oil and Gas Data is classified into 4 four. Based on Article 25 Point h Number 1-2 of Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 8/POJK.04/2017 Oil and Gas Company has to disclose the Reserve of oil and gas contained in the Working Area. To disclose such information, the Oil and Gas Company obtain a permission from Director General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. As a recommendation, the author recommend that the government should consider amending Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006 and Governmental Regulation No. 35 Year 2004 which regulates the classification of Oil and Gas Data."

"Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terdapat ketentuan-ketentuan baru yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha hulu LNG existing. Antara lain, ditariknya kembali kuasa pertambangan yang dipegang PERTAMINA oleh pemerintah, lahirnya BPMIGAS, berubahnya PERTAMINA menjadi PT. Pertamina (persero) melalui, dan adanya pengalihan kontrak-kontrak dalam kegiatan usaha hulu LNG existing. Atas keadaan tersebut maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain bagaimanakah perkembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, bagaimanakah struktur kontrak dalam kegiatan usaha LNG yang telah berjalan (existing) setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang mninyak dan gas bumi, dan apa kendala setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha LNG. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber. UU No. 22 tahun 2001 telah mengubah struktur kontraktual kegiatan bisnis LNG Existing. Kontrak pokok dan kontrak-kontrak turunan lainnya, kecuali Kontrak jual beli dan kontrak trasportasi, dialihkan ke BPMIGAS. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007, kontrak-kontrak turunan yang telah dialihkan ke BPMIGAS (berdasarkan UU No. 22 tahun 2001) dikuasakan kembali ke PT. Pertamina (persero). Kedudukan dan kapasitas hukum BPMIGAS selaku pengawas kegiatan usaha hulu melalui PSC berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tidak sama dengan PERTAMINA berdasarkan UU nomor 44 PRP/1960 jo. UU nomor 8 tahun 1971. Mengingat ada kontrak-kontrak yang beralih dari PERTAMINA ke BPMIGAS, dan adapula yang tidak dialihkan, sementara terdapat perbedaan kedudukan dan kapasitas hukum antara BPMIGAS dengan PERTAMINA. Secara normatif hal ini akan menimbulkan persoalan hukum yang dapat berpotensi menimbulkan Breach of contract."

"Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan pengaturan yang ada juga harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan Sole Risk Operation. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

---

In the oil and gas business in Indonesia, there are agreements that bind the parties such Production Sharing Contract and Joint Operating Agreement. In that agreements, there are clauses that regulate and one of them is a Sole Risk Clause. The understanding of Sole Risk clause is very important because in the case of PT Golden Spike Energi Indonesi and Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, there are differences in interpreting the Sole Risk clause that existing in the agreement. The terms and the regulations that existing should be considered when the parties want to do the Sole Risk Operation. In this research, it used the normative law research that is done by assessing the existing literatures."