Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimanapremisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalamsuatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notarismemuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidakjarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diaturundang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktayang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannyaatas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibathukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuatpremisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengankenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yaknimengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notarisapabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasilpenelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetapmerupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedarberperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namununtuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatuperjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yangsesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar,sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapatmengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapatdituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawabnotaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidakmenjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapatdikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThis study focused on the existence of premisse within notarial deed. Wherepremisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But innotary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitieand before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases wherethe position of premisse, which is not set by the law, provide an information thatdoes not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary heldaccountable as the parties who made the deed. It also raised questions about thelegal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does notcontain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. Fromthis fact, taken two problem formulation, which is about the existence of thepremisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if theinformation contained in premisse inconsistent with the facts. This study usesnormative legal research method using normative juridical library research. Fromthe survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisseremains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role onoutlining the background of how the deed in question was made, but for somedeed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of thenotary deed which does not include the information in accordance with the factswill still be accepted as a true statement, until there are those who can proveotherwise. This can result in the deed has the underhand power and thecancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And theresponsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with thepremisse, the notary does not execute the function of a public notary inaccordance with the existing regulations, then notary may subject to civilpenalties, administrative, ethical, even criminal sanctions."

"ABSTRAKSebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadapaktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindakialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pastiharus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteriatersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkanaktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankantugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuatolehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atauketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACTFor the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence andinadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarialdeed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal actfor the person who has done this already. The law definitely must met proficiencycriteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. Forknowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notaryoffice to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons ofincompetence or inadequacy of the deed."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

---

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."

"Tesis ini membahas pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari Negara dalam pembuatan akta otentik, Notaris hendaknya memegang amanah tersebut sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang atau pihak yang berkepentingan, terkait adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah sesuai dengan koridor kewenangan dan kewajibannya seperti apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai seorang Notaris Pelanggaran terjadi disebabkan karena Notaris tidak bertindak seksama dan cermat dalam pembuatan akta otentik. Dimana otensitas suatu Akta harus terpenuhi agar akta yang dibuat oleh Notaris tidak terdegradasi atau menjadi batal Demi Hukum, sehingga Notaris telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, hal seperti ini akan merugikan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta tersebut dan lembaga Notaris sehingga dapat menurunkan kualitas serta pelayanan seorang Notaris sehingga tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai profesi notaris sendiri.

---

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public."

"Notaris memiliki peran yang sangat krusial di dunia perbankan. Hampir setiap perjanjianatau transaksi yang terlaksana dalam dunia perbankan terdapat peran Notaris untuk menuangkannya ke dalam suatu akta otentik maupun akta bawah tangan yang dilegalisir. Peran Notaris tersebut sama berlakunya pada perbankan syariah. Ketidaksesuaian dalam pembuatan akta dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan keabsahan daripada akad murabahah yang dibuat dalam bentuk akta oleh notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad murabahah yang dibuat dalam akta notaris adalah sah. Akad murabahah yang dibuat dalam bentuk akta notaris sudah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat perbedaan pada masing-masing akta yang telah diteliti pada tulisan ini. Perbedaan tersebut harus dibuat standarisasinya agar tidak terjadi kekosongan hukum pada akad murabahah ataupun akad-akad lainnya yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

---

Notaries have a very crucial role in the banking world. Almost every agreement or transaction carried out in the banking world has the role of a notary to put it into an authentic deed or legalized private deed. The role of the Notary is the same as in Islamic banking. The discrepancy in the making of the deed with the laws and regulations will create legal uncertainty for the deed. The problem raised in this study is how the form and validity of the murabahah contract made in the form of a deed by a notary according to the Notary Position Act and the Sharia Banking Law. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials as the basic material for research. The result of this research is that the murabahah contract made in the notary deed is valid. The murabahah contract made in the form of a notary deed is valid and in accordance with the Law on Notary Positions. There are differences in each deed that has been studied in this paper. The difference must be standardized so that there is no legal vacuum in the murabahah contract or other contracts made in the form of a notarial deed."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai larangan melakukan penandatanganan Akta Notaris diLuar Kantor Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak adapengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangantersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan danpengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadapNotaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasusmengenai Notaris yang melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar KantorNotaris. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris tidak diperkenankan melakukanpenandatanganan akta Notaris di luar kantor tanpa alasan yang sah; Majelis PengawasNotaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratifdalam menangani kasus Notaris melakukan penandatanganan Akta Notaris di LuarKantor Notaris tanpa alasan yang sah; dan pengenaan sanksi terberat yang dapatdiberika oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris tidak menimbulkan efek jera bagiNotaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya di kemudian hari,untuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang sangat menimbulkan kerugianbagi masyarakat, Dewan Kehormatan diberikan akses untuk melapor kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi sanksi kepada Notaris yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ban signed Deed in Notary Affairs Office, but if the offenseoccurred, there was no firm arrangement about sanctions in the legislation. Problemsstudied in this thesis is the regulation and supervision of the UUJN Notary, theNotary supervision by the Supervisory Council and the Board of Honour as well asNotary case analysis of the Notary Deed signed at the Foreign Office of the Notary.The conclusion of this thesis is not allowed to perform notarial deed of Notarysigning out of the office without a valid reason; Notary Supervisory Council andHonor Council to supervise preventive and curative in cases of signing the NotaryDeed in Notary Public Affairs Office no legitimate reason, and toughest sanctionsthat can be given by the Honorary Council of the Notaries no deterrent effect for thenotary in question. Suggestion of this thesis that should be in the future, for violationof the Code of Ethics Notary very cause harm to the public, Honorary Council givenaccess to report to the Minister of Justice and Human Rights to give sanction to thenotary in question."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 butir 1 Kode Etik Notaris yang mengatur tentang kantor Notaris dimana dalam dua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor dan tidak boleh membuat atau membuka kantor cabang atau kantor perwakilan. Terkait dengan aturan tersebut tidak ditemukan sanksi yang secara tegas dapat dikenakan pada Notaris yang melanggar ketentuan tersebut, sehingga dapat dikatakan ada celah bagi seorang Notaris untuk melakukan pelanggaran dengan memiliki lebih dari 1 (satu) kantor. Hal ini terbukti dengan adanya contoh yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dimana terdapat seorang Notaris yang memiliki 2 (dua) kantor yang keduanya aktif dan pada kedua kantor Notaris tersebut terpasang papan nama Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan contoh tersebut, maka ada baiknya jika aturan mengenai sanksi terkait kantor Notaris tersebut lebih di perjelas dan dipertegas sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa yang akan datang karena hal ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta demi terwujudnya persaingan yang sehat di antara para Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the existence of the provision in article 19 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 about The Notary Title and article 4 point 1 Notary Code Of Conduct which regulate about notary office which in these two provision stated that a notary may only have one (1) Office and should not be setting or opening a branch office or representative office. Related to these rules which not found any sanctions that unequivocally may be imposed to the notary public who violate these provisions, so it can be said that there is a loophole for a Notary to conduct violations by having more than one (1) Office. It was proven by the presence of an example of that occurred in Bandung county, west java which there is a notary who have 2 (two) office which both of them were active and on those two office were attached signboard of the concerned notary. Based on these examples, then it's better if there’s a rules regulated about the sanctions relating to the notary office can be more clearer and emphasized so it can prevent the occurrence of similar violations in the future because it is related to the interests of the community as well as for the sake of a healthy competition among the Notary."

"Tesis ini membahas tentang Jabatan notaris selaku pelaksana fungsi publik dalam hukum perdata sebagai pembuat minuta akta. Minuta akta dikategorikan sebagai arsip Negara. Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya, akan tetapi ketika terjadi sengketa ada kemungkinan untuk dilakukan penyitaan akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik. Untuk itu selaku notaris harus dapat mencermati bagaimana pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik dan upaya yang dapat dilakukan oleh notaris.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder sebagai acuan utama dengan bantuan tambahan wawancara dan bahan-bahan penunjang lainya sehingga mengahasilkan analisa dengan cara deduktif analisis yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris, penyidik harus dapat memperhatikan undang-undang jabatan notaris sebagai payung hukum notaris dan penyidik hendaknya juga menjadikan akta sebagai bukti bukan keterangan notaris, tapi apabila kedudukan notaris sebagai tersangka maka notaris dapat dimintakan keteranganya oleh penyidik maupun dipengadilan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh notaris apabila merasa keberatan dengan tindakan penyidik yaitunya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dan upaya menggunakan hak ingkar yang melekat pada Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses about Title notary who carry out public functions in the civil law as a maker deed minute. Deed minute categorized as State archives. Notaries are required to keep it a secret, but when the dispute is likely to do foreclosure deed and notary by calling an investigator. For it as a notary must be able to observe how the decision deed minute and calls notarial by the investigator and the efforts to be made by a notary.

The study was conducted with the normative method using secondary materials as the main reference with the help of additional interviews and other supporting materials that result in the analysis of the deductive method of analysis which concludes that in conducting foreclosure deed minute, the investigator should be able to pay attention to the law office of notary as notaries and legal protection investigator should also make the deed as evidence not notarized statement, but if the position the notary notarized as a suspect may be requested the investigator and his testimony in court. As for efforts to be made by a notary public if objected to investigators that his actions by filing a lawsuit to the Administrative Court against the decision of the Regional Supervisory Council approval, and efforts to use the dissenter rights attached to the Notary."

"ABSTRAK Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan Notaris, atau kesalahan pihak yang tidak memberikan dokumen dan/atau keterangan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut. Akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, acapkali akta tersebut dipermasalahkan di pengadilan, sehingga berakibat pada degradasi dalam kekuatan pembuktian akta tersebut, yang berarti bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat di bawah tangan, atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah Akta PPJB yang dibuat oleh seorang Notaris, dimana landasan yang digunakan untuk membuat akta dipertanyakan kebenarannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Diketahui bahwa ternyata tanda tangan di dalam Akta PPJB tersebut adalah palsu karena salah satu pihak merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut. Kasusnya kemudian diangkat ke pengadilan setempat hingga ke tingkat kasasi. Tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta, serta mengungkap prosedur yang paling efisien yang dapat ditempuh oleh pemilik sah objek. Pendekatan secara yuridis normatif diaplikasikan dalam rangka melakukan peninjauan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjawab permasalahan, yang didukung dengan teori lainnya, atau dengan kata lain sumber sekunder. Adapun dirasa bahwa dalam permasalahan ini, dapat dicegah dengan kehati-hatian Notaris sesuai dengan kewajibannya, serta adanya integrasi antara basis data pada sistem Peradilan umum dengan basis data pada lembaga lainnya di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Notary Deed in UUJN is defined as an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in the UUJN. The notary in carrying out his position, including making the authentic deed, must be able to be professional and comply with applicable regulations, where the regulations that must be used as guidelines by the Notary are UUJN and the Indonesian Code of Notary Ethics Code. Therefore, the Notary must be responsible for the deed he made, both legally and morally. If in the future the deed is made to contain legal defects, it is necessary to re-examine whether the defect is a mistake of the Notary, or the fault of the party who did not provide the actual documents and / or information in the process of making the deed. As a result of the notary's negligence in making authentic deeds in accordance with applicable regulations, the deed is often disputed in court, resulting in degradation in the power of proof of the deed, which means that the deed has only the evidentiary power equivalent to the deed made under the hand, or it can even become null and void by law. One of the problems raised is the PPJB Deed made by a Notary, where the foundation used to make the deed is questionable in truth and causes harm to the parties involved. It was discovered that the signature in the PPJB Deed was false because one of the parties felt that he had never signed the deed. The case was then appointed to the local court to the level of appeal. The responsibility of a Notary in making deeds, as well as uncovering the most efficient procedures that can be taken by the legal owner of the object. A normative juridical approach is applied in order to conduct a legal review in Indonesia, both written and unwritten, to answer problems, which are supported by other theories, or in other words secondary sources. As for that, it was felt that in this matter, it could be prevented by careful notaries in accordance with their obligations, as well as the integration between the database on the general justice system and the database on other institutions in Indonesia.

 

Keywords: Responsible, Notary, False Statement, Authentic Deed.

 

"