Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah mengenai efektivitas penggunaan media komunikasi internal ditinjau dari pendekatan motif dan penggunaan sasaran dalam rangka sosialisasi kebijakan oganisasi. Adapun tujuan penelitian adalah melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motif responden audience dalam menggunakan media komunikasi internal, dan kepuasan audience setelah menggunakan media komunikasi internal tersebut dengan pendekatan teori Uses and Gratification. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa hanya terdapat satu faktor yang menentukan motif responden dalam menggunakan media komunikasi internal, dan secara umum media komunikasi internal belum memuaskan responden dalam memenuhi kebutuhan informasi. Walaupun demikian, media website merupakan media yang paling sering digunakan responden dalam memenuhi kebutuhan informasi.

---

This study is about the effectiveness of internal communication media in terms of approach and the use of target motives in the socialization organization policy. The purpose of the study is to see the factors that influence respondents motives audience in using the internal communication media, and audience satisfaction after using the internal communication media with approach of the Uses and Gratification theory.

The study was conducted using quantitative methods with the findings that there is only one factor that determines the motives of respondents using media in internal communications, and internal communications media in general has not been satisfactory in meeting the information needs of the respondents. However, media websites are the most commonly used media in meeting the information needs of the respondents."

"Dalam situasi krisis, perusahaan harus dapat mengirim pesan mereka kepada publik dengan baik di media. Media memberikan informasi yang bermanfaat bagi publik secara efisien dan mampu menciptakan persepsi publik terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana Garuda Indonesia mengelola strategi komunikasi dan hubungan masyarakat mereka selama krisis tertentu seperti kecelakaan Boeing 737-400 pada tahun 2007 di Yogyakarta yang dapat menyebabkan penurunan reputasi Garuda Indonesia. Penelitian ini akan didasarkan pada Two-step flow of Communication (Lazersfeld, Berelson, & Gaudet, 1944) yang menjelaskan bagaimana para pemimpin opini memperhatikan media massa dan menyampaikan interpretasi mereka terhadap pesan- pesan media kepada orang lain dan Timothy Coombs (2007) Situational Crisis Communication Theory yang memberikan strategi komunikasi krisis, pedoman dan juga tipe & kluster ketika sebuah perusahaan menghadapi krisis. Penelitian ini akan didasarkan pada data sekunder yang akan didasarkan pada beberapa artefak dan juga koleksi data lainnya. Dari pengumpulan data, kita dapat mengatakan bahwa Garuda Indonesia memeliki rekor dan prestasi yang hebat, dan menunjukkan bahwa Garuda Indonesia dapat menggunakannya untuk melawan segala krisis yang mungkin terjadi. Dari hasilnya juga diketahui bahwa Garuda Indonesia sebagian besar menyusun pesan mereka dengan menggunakan teori: membangun kembali, dan memperkuat strategi respons krisis. Makalah ini juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana ketika krisis komunikasi terjadi, pesan yang disampaikan akan memainkan peran yang sangat penting.

---

In crisis situations, companies must be able to send their messages to the public properly in the media. The media provides beneficial information to the public efficiently and is able to create publics perception towards a company. Therefore, the purpose of this journal is to understand how Garuda Indonesia managed their communication and public relations strategies during certain crisis such as the Boeing 737-400 crash in 2007 in Yogyakarta which might lead to a downgrade reputation of Garuda Indonesia.

This research will be based on Two-step flow of Communication (Lazersfeld, Berelson, & Gaudet, 1944) that explains how opinion leaders pay close attention to the mass media and pass on their interpretation of media messages to others and Timothy Coombs (2007) Situational Crisis Communication Theory which provides crisis communication strategies, guidelines and also types & clusters when a company is facing a crisis.

This research will be based on secondary data that will draw upon several artefacts and also other data collections. Fromthe data collection, we can say that fromthe exceptional records of Garuda Indonesia and their track records, it indicates that Garuda Indonesia can use these to counter any crisis that might happen. The result also found out that Garuda Indonesia mostly craft their messages by using the theorys: rebuild, and bolstering crisis response strategies. This paper can also give an understanding of how when crisis communication occurs, the message that is being conveyed will play such a significant role."

"ABSTRAKDalam hal menata informasi yang beredar pada bagian internal perusahaan, pihak manajemen perusahaan harus berusaha melakukan sebuah tindakan kehumasan agar informasi yang akan disebarluaskan tidak mengandung ambiguitas. Hal tersebut dimulai dengan menentukan pola komunikasi dan faktor efektif dari komunikasi itu sendiri. Sebagai ujung tombaknya adalah media internal, salah satunya yaitu majalah internal. Proses elaborasi yang dimiliki Media Internal Pos Indonesia melalui Majalah Kabar Dari Pos dan Media Internal Pertamina dikembangkan melalui Majalah Energia. Dengan berintegrasi melalui media komunikasi internal 2.0, Majalah Kabar Dari Pos dan Majalah Energia hadir dalam bentuk digital sebagai sebuah adaptasi untuk kemajuan teknologi masa kini. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk menganalisis komparasi majalah internal Kabar Dari Pos dan Energia sebagai media komunikasi internal 2.0. Hasilnya terlihat bahwa secara keseluruhan, kedua majalah tersebut memiliki desain dan struktur penulisan majalah yang baik. Namun, penyebarluasan kedua majalah belum optimal sehingga diperlukan pelaksanaan pembuatan majalah internal perusahaan yang lebih terencana serta terimtegrasi.

---

ABSTRACTIn structuring the information circulating on the part of company rsquo s internal, the management of company must struggle to take an act of public relations, in order to the information that would be disseminated not contain ambiguities. It begins by determining patterns of communication and effective factor from the communication itself. As the spearhead is internal media, one of which is magazine. The process of elaboration that owned by Pos Indonesia rsquo s Internal Media developed through by Kabar Dari Pos Magazine and Pertamina rsquo s Internal Media through by Energia Magazine. By integrating through internal communications media 2.0, Kabar Dari Pos Magazine and Energia Magazine come in digital form as an adaptation for today rsquo s technological advancements. So this paper aims to analyze the comparation of internal magazine Kabar Dari Pos and Energia as a medium of internal communication 2.0. The results show that overall, both magazines have good design and magazine writing structure. However, the dissemination of both magazines have not been optimized so it is necessary to have a more planned and integrated implementation of the company rsquo s internal magazine."

"Skripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

This thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image."

"Riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi komunikasi krisis dari Boeing dan pengaruhnya terhadap reputasi perusahaan pada kasus kecelakaan Lion Air JT 610. Analisis ini merujuk kepada situational communication theory (SCCT) oleh Coombs (1995) yang bertujuan untuk memahami bagaimana respon stakeholder dari strategi manajemen krisis yang telah diimplementasikan oleh Boeing. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian sekunder dengan menggunakan sumber data dari beberapa jurnal akademik terkait komunikasi krisis perusahaan, artikel pemberitaan di media daring terkait Boeing 737-MAX maupun kecelakan Lion Air JT-610, film “Downfall: The Case Against Boeing”, dan website Boeing. Berdasarkan hasil temuan dari riset ini, dapat disimpulkan bahwa Boeing menggunakan gabungan 2 jenis strategi respon krisis primer berupa strategi penolakan (deny) dan strategi pengurangan (diminish) dengan 1 jenis strategi respon krisis sekunder berupa strategi penguatan (bolstering). Penggabungan strategi tersebut terbukti tidak efektif dalam merespon kasus kecelakaan Lion Air dan justru memperkuat evaluasi negatif stakeholders terhadap perusahaan Boeing sehingga berdampak buruk bagi reputasi perusahaan serta krisis yang berkelanjutan.

---

This research aims to examine communication strategy of The Boeing Company and the effects on their reputation in the case of the Lion Air JT 610 incident. This analysis refers to situational communication theory (SCCT) by Coombs (1995), which aims to understand how stakeholders respond to the crisis management strategy implemented by Boeing. The method used in this research is secondary research by using data sources from several academic journals related to corporate crisis communication, news article on online media related to the Boeing 737 MAX or the Lion Air incident, the film “Downfall: The Case Against Boeing,” and the Boeing website. Based on the findings in this research, it can be concluded that Boeing uses a combination of 2 types of primary crisis response strategies, denial strategies and diminish strategies, with 1 type of secondary crisis response strategy, bolstering strategies. The combination of these strategies proved ineffective to respond the Lion Air incident and strengthened the negative evaluation of stakeholders of The Boeing Company. Therefore, it harmed the company’s reputation and generated an ongoing crisis."

" Makalah ini menyajikan analisis deskriptif terhadap efektivitas penggunaan media baru di humas pemerintah (C,Pf) Analisis dilakukan berdasarkan teori praktis yang relevan hubungan masyarakat dan data sekunder dari temuan penelitian empiris yang d.Iakukan di beberapa negara. Makalah ini menyimpulkan bahwa penggunaan media baru di humas pemerintah tergantung pada beberapa faktor, termasuk infrastruktur TIK, literasi T1K masyarakat, serta kesiapan organisasi untuk menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil analisis, makalah ini mengusulkan tipologi cara menggunakan penggunaan media baru dalam kegiatan GPR."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian tentang bagaimana organisasi publik mengeksplorasi kegiatan komunikasi terhadap stakeholdernya. Meski beberapa ilmuwan mengembangkan literatur komunikasi stakeholder, tetapi jarang ditemukan penelitian yang mengkhususkan pada pemetaan komunikasi stakeholder eksternal berbasis organisasi publik/pemerintah. Padahal perumusan strategi komunikasi yang tepat akan membantu organisasi publik mengetahui dan memantau harapan stakeholder, memberikan umpan balik yang aktif, memastikan setiap fungsi manajemen memiliki kompetensi komunikatif, dan beradaptasi pada segala bentuk perubahan.Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemetaan komunikasi stakeholder organisasi publik berdasarkan temuan citra dari adanya gap/persinggungan antara identitas aktual yang ada di dalam internal Badan Pusat Statistik BPS dan identitas yang dipersepsikan oleh stakeholder eksternalnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma postpositivisme dan pendekatan metode campuran. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis isi pada 5 lima portal berita online, dan pendekatan kualitatif dianalisis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan ada anomali yang cukup signifikan terhadap pemetaan stakeholder eksternal BPS jika dianalisis dari ragam opini dan tendensi stakeholder di portal media online. Disamping itu, ditemukan pula berbagai isu yang menjadi gap dalam identifikasi identitas organisasi, dimana komunikasi yang dilakukan BPS kepada stakeholdernya masih bersifat interaktif dan kewajiban normatif. Temuan lainnya adalah berkenaan dengan belum adanya keselarasan dalam pemahaman nilai-nilai integral yang melekat di kehumasan sebagai bagian dari fungsi organisasi yang mengumpulkan dan menafsirkan informasi, serta membangun komunikasi strategis sebagai respon dari lingkungan eksternalnya.

---

ABSTRACTABSTRACTThis thesis is motivated by the existence of research gaps on how public organizations explore communication activities against their stakeholders. Although some scientists develop a stakeholder communication literature, it is rare to find research that specializes in mapping out external stakeholder communication based on public organization government. Whereas the formulation of appropriate communication strategies will help public organizations know and monitor stakeholder expectations, provide active feedback, ensure that each management function has communicative competence, and adapt to all forms of change.This study aims to generate a mapping of stakeholder communications of public organizations based on the findings of the image of the gap intersection between the actual identity within the internal BPS and the identity perceived by its external stakeholders. The study was conducted using postpositivism paradigm and mixed methods. The quantitative approach was made through content analysis on five online news portals, and a qualitative approach was analyzed through in depth interviews and literature studies.The results of the study indicate that there are significant anomalies to the BPS external stakeholder mapping if analyzed from various opinion and stakeholder tendencies in the online media portal. In addition, there are also various issues that become gaps in the identification of organizational identity, where communication made by BPS to stakeholders is still interactive and normative obligations. Other findings are related to the absence of alignment in understanding the integral values embedded in public relations as part of the organizational functions that collect and interpret information, as well as build strategic communication in response to its external environment."

"ABSTRAKBerbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.

---

AbstractComplicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user."